PKS Pekanbaru Segera Gelar Musda

PK-Sejahtera Online. Jika tidak ada halangan, Insya Allah PKS Pekanbaru akan melaksanakan Musda ke II. Acara yang di laksanakan pada tanggal 26-27 Pebruari 2010 tersebut, akan memilih Ketua Umum DPD PKS Pekanbaru priode 2010-2014. Demikian dikatakan Yusriadi, SE ketua Panitia Pelaksana di ruang kerjanya.

Beliau menambahkan, selain sebagai sarana evaluasi empat tahunan, Musda ini juga akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting untuk kemajuan partai kedepan.

Pembukaan Acara rencananya di gelar di Gedung Juang dengan menghadirkan Menteri Sosial DR. Salim Asegaf, Lc yang akan memberikan taujih kepada ribuan kader PKS. Pagi harinya di Hotel Pangeran, Menteri asal PKS ini, dijadwalkan berdialog dengan tokoh masyarakat Pekanbaru.

Ketika di tanya bagaimana proses Pemilihan Ketua DPD PKS Pekanbaru, Yusriadi menyebutkan, saat ini sudah di lakukan pemilihan internal untuk memilih 16 anggota Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) yang akan memunculkan nama-nama calon ketua DPD PKS Pekanbaru. Diperkirakan, Plt.Ketua DPD PKS Pekanbaru saat ini, Drs. Syamsudin B. masih menjadi calon kuat untuk menjadi Ketua DPD PKS Pekanbaru periode 2010-2014, ungkap Yusriadi. (PKS Pekan Baru)


Sumber: PK-Sejahtera Online

PKS Mantap, Golkar Ngintip, Yang Lain Nurut Koalisi

CENTURYGATE

Jakarta, RMOL. Pansus Angket Century harus membuka dan mengungkap skandal Bank Century selebar-lebarnya.

“Pansus harus belajar dari pengalaman sejarah. Kalau tidak serius, massa akan terkonsolidasi dan ini tidak bisa dianggap remeh. Bagaiamana pun ada semacam ambang batas, kalau massa tidak percaya lagi, jangan main-main arus bawah akan menentang dengan gelombang besar,” kata Direktur Reform Institute Yudhi Latif kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 28/1).

Akan tetapi, Yudhi menilai, saat ini Pansus Angket Century sedang menunjukkan perkembangan yang menarik, menyusul pilihan politik PKS yang akan membuka kasus Century. Sedangkan Partai Golkar, lanjutnya, belum jelas masih membaca dan melihat-lihat momentum, sesuai dengan watak aslinya. Sikap Golkar, katanya, masih lebih baik dari mitra koalisi Partai Demokrat lainnya yang hanya mendengar dan mengikuti arahan mitra koalisi.

“Kalau Golkar dan PKS bisa satu blok dengan PDI Perjuangan, (Partai) Hanura, dan (Partai) Gerindra, saya kira ini akan bertautan dan terkonsolidasi dengan dengan arus,” katanya. [zul]


Sumber: RM Online

Konfercab PDIP Tertunda

SUKOHARJO. Hasil Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Sukoharjo masih belum menelorkan keputusan. Memngigat antara DPP dan DPD belum mendapatkan hasil terkait adanya PAC yang dianggap bermasalah.

DPC menilai keputusan DPD dalam mengesahkan hasil Konfercab tidak tepat, Hal itu karena mengacu pada Surat Keputusan (SK) No. 435/2009, pasal 19 yang digunakan sebagai acuan DPD tidak sesuai dalam mengesahkan hasil Konfercab.

“Ini jelas salah ada yang lebih gamblang pasal yang menjelaskan tentang hal itu, kenapa tidak dipakai,” ujar Dwi Jatmiko, Seketaris DPC PDIP Sukoharjo.

Dikatakan, DPD memakai pasal 19 mengenai Konfercab, Konfercabsus, Konferda dan Kongres, di mana jumlah peserta untuk rapat PAC dikatakan forum jika 2/3 pengurus hadir.

Guru Diminta Lapor Aparat Hukum

SUKOHARJO. Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Wardoyo Wijaya memberikan keleluasaan kepada komisi lain di DPRD Sukoharjo untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terkait kasus dugaan pemotongan gaji guru sertifikasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo.

“Silakan melakukan Sidak, selama tujuannya untuk kebaikan dan tidak melanggar aturan tata tertib dan sesuai mekanisme,” ujarnya dalam rapat internal Komisi IV terkait kasus tersebut, Kamis (28/1).

Rapat internal bertujuan untuk menindaklanjuti temuan barang bukti pengembalian uang potongan dari Disdik Rp 11 juta ke beberapa guru di SMAN 1 Kartasura. Wardoyo mengaku tidak ingin kasus tersebut ditarik ke arah politik terkait dengan Pilkada 2010 mendatang.

“Saya tidak ingin ada anggapan Sidak liar yang ditujukan kepada anggota saya. Apalagi jika sampai dianggap kepentingan pribadi saya. Karena itu silakan komisi lain kalau mau melakukan Sidak,” ujar Wardoyo.

Guru Nonsertifikasi Terima Tunjangan

SUKOHARJO. Guru nonsertifikasi di Kabupaten Sukoharjo akan mendapat tunjangan profesi sebesar Rp 250.000 per bulan terhitung sejak selama 12 bulan yang dimulai 1 Januari 2009. Anggaran untuk rapelan tunjangan guru berasal dari APBN sebesar Rp 15 miliar.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan bagai guru PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2009. Namun karena APBD 2010 telah digedog, Bupati mengajukan usulan untuk mendahului perubahan APBD 2010. Surat bupati Nomor 900/160/2010 tertanggal 16 Januari 2010.

Pembayarannya melalui transfer rekening Kas Umum Daerah pada 31 Desember 2009. Mengenai permintaan yang dianggap mendahului anggaran itu dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan pembayaran rapel tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah.

”Hal tersebut dilakukan supaya kesejahteraan guru meningkat dan kinerja guru dapat ditingkatkan,” ujar Ketua Fraksi PKS, Hasman Budiadi.

Atas dasar itu, DPRD Sukoharjo telah merespons dengan mengirimkan surat ke semua fraksi. Tujuannya untuk meminta persetujuan mendahului perubahan 2010, paling lambat 30 Januari 2010. Hasman mengatakan, kalau memang itu tidak menyalahi aturan tidak masalah menyetujui apalagi itu tidak merugikan pihak manapun.

LIR Gelar Aksi Berantas Korupsi

SUKOHARJO. Limbung Informasi Rakyat (LIR) akan mengadakan aksi damai (Demo) dalam rangka menyikapi mandeknya penanganan dugaan perkara korupsi di Kabupaten Sukoharjo, Kamis (28/1) di Kampus UMS Surakarta.

LIR sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi (KKN) akan mengawasi tercapainya tatanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa clean and government khususnya di Kabupaten Sukoharjo.

“Banyaknya permasalahan umum seperti kasus korupsi di Sukoharjo yang berjalan lamban harus dibenahi,” ujar Sigit N Sudibyant, pimpinan LIR Kabupaten Sukoharjo.

Dijelaskan, beberapa kasus di Sukoharjo yang menjadi perhatian antara lain kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo, dugaan korupsi buku ajar, dugaan korupsi dana purna bakti anggota DPRD 1999-2004, dugaan korupsi (upeti) oleh Disdik Sukoharjo, dugaan korupsi dana APBD bantuan untuk Partai Politik (Parpol) Partai Golkar Sukoharjo tahun 2009.

Belum Semua Uang Kembali

SUKOHARJO. Pengembalian uang hasil pemotongan gaji guru sertifikasi oleh Dinas Pendidikan ternyata belum merata pada semua guru. Hal itu diketahui saat Komisi IV DPRD Sukoharjo kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa sekolah, Rabu (27/1).

Komisi IV melakukan Sidak di SMAN 1 Sukoharjo dan SMP 1 Sukoharjo, dengan tujuan untuk mengecek apakah uang potongan gaji guru sertifikasi sudah dikembalikan. Sidak didasari hasil rapat Komisi E DPRD Provinsi Jateng, yang salah satunya menginstruksikan kepada Disdik untuk mengembalikan uang potongan itu kepada guru-guru yang bersangkutan.

Di hadapan Komisi IV, Kepala SMAN 1 Sukoharjo Sri Lastari mengaku belum ada pengembalian uang potongan tersebut. “Saya hanya tahu, hari Jumat (29/1) nanti kita dipanggil ke Disdik. Hanya itu saja yang kami tahu,” ujar Sri Lastari.

Sedangkan Ekorini, guru SMAN 1 Sukoharjo yang waktu hearing juga melaporkan adanya uang ucapan terima kasih oleh Disdik mengatakan, pengembalian uang potongan itu belum ada sama sekali dan kepala sekolah juga belum dihubungi oleh Disdik.

Panggilan Lisan Kejari Di-cueki

SUKOHARJO. Menyusul pengembalian uang potongan gaji guru sertifikasi senilai Rp 11 juta di SMAN 1 Kartasura, Sukoharjo, Kejaksaan Negeri (Kejari) memanggil beberapa guru sertifikasi di sekolah itu, Rabu (27/1).

Beberapa guru yang dipanggil adalah Tugimin, Kardhono, Mudji Wahjanti dan Sri Janto. Namun panggilan lisan lewat pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) itu tak digubris oleh para guru, karena dinilai tidak sesuai mekanisme dan tidak resmi.

“Hari ini saya benar mendapat panggilan Kejari untuk diperiksa. Tapi saya tidak datang karena mekanisme pemanggilannya tidak resmi. Hanya lisan,” ujar Tugimin, Rabu (27/1).

Menurut dia, sebagai lembaga hukum, seharusnya Kejari lebih paham hukum untuk memanggil seseorang diperiksa. Terlebih, jelas Tugimin pemanggilan itu berkaitan dengan masalah hukum, sehingga pemanggilan tidak hanya dilakukan sembarangan lewat telepon.

Bungkam, Djoko ”Usir” Wartawan

SUKOHARJO. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukoharjo, Djoko Raino Sigit menolak berkomentar terkait adanya pengembalian uang potongan guru sertifikasi seperti yang terjadi di SMAN 1 Kartasura, Sukoharjo, Selasa (26/1) kemarian.

Selain bungkam, Kepala Disdik malah “mengusir” wartawan saat ditemui di kantornya untuk klarifikasi, Rabu (27/1). Pada saat itu, Komisi IV usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak), langsung menuju ke kantor Disdik untuk minta konfirmasi terhadap staf Disdik, Wardjito terkait pengembalian uang yang telah dilakukan Selasa (26/1).

Saat dikonfirmasi hasil pertemuan dalam Sidak Komisi IV, Kepala Disdik lagi-lagi mengunci mulut, dan langsung buru-buru masuk ruangan usai mengantar kepergian Komisi IV. Namun dari pengakuan anggota Komisi IV, dalam pertemuan itu, Kepala Disdik tetap saja bungkam.

“Kepala Disdik tidak mau berkomentar dan mengaku tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh anak buahnya, Wardjito,” kata M Samrodin, Komisi IV DPRD Sukoharjo.

Komisi IV juga gagal menemui Wardjito. Kepala Disdik hanya mengatakan, yang bersangkutan sedang tugas di Semarang untuk mengurus sertifikasi guru tahun 2010 ini. (mal)


Sumber: Harian Joglosemar Online

Peruntukan Dana Parpol Dipertanyakan

SUKOHARJO. Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempertanyakan dana Partai Politik (Parpol) yang telah digunakan dan ditandatangani oleh delapan Pengurus Kecamatan (PK) untuk dilaporkan. Ke delapan PK tersebut kecuali Grogol, Mojolaban, Bendosari dan Weru.

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dana Rp 67 juta yang telah diberikan pada delapan PK tersebut digunakan untuk apa saja supaya jelas dalam pengunaanya. Ketua PK Nguter, Suyanto membenarkan adanya hal tersebut pada ke-4 PK tersebut.

Suyanto mengatakan, ada dua subtansi adanya pengunaan dana tersebut. Pertama, apakah dana Parpol sebesar Rp 67 juta tersebut pada tahun 2009 sudah dicairkan. Kedua, kalau memang dana tersebut sudah cair waktunya kapan dan untuk kepengurusan siapa saja.

“Surat baru akan dikirim besok, Rabu (27/1) karena baru menungu pendaftaran PK dan setempel,” ujarnya.

Samrodin: Kejaksaan Mestinya Lebih Jeli

SUKOHARJO. Sejak kasus pemotongan gaji guru sertifikasi dikuak di media massa, Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo terlihat panik. Salah satu buktinya, Selasa (26/1) kemarin, melalui salah satu stafnya, Disdik mengembalikan uang milik sejumlah guru SMA yang bersertifikasi.

“Pagi tadi, sebelum jam 08.00 WIB, salah satu perwakilan Disdik dengan nama Warjito telah mengembalikan uang guru sertifikasi yang pernah diberikan sebesar Rp 11 juta,” ujar guru SMAN 1 Kartarusa, Sukoharjo, Kardhono di sela-sela inspeksi mendadak (Sidak) oleh Komisi IV, Selasa (26/1).

Dikatakan, sebelumnya pengembalian uang itu jumlahnya hanya Rp 10.500.000. Karena jumlahnya kurang Rp 500.000 ahirnya saya meminta kekurangganya sehingga oleh Warjito dikembalikan penuh.

“Setelah mengembalikan uang, Warjito perpesan untuk meminta maaf pada guru atas nama Disdik dan mengembalikan uang Rp 11 juta itu pada guru untuk dibagikan,” terang Kardhono.

Uang Pungli Rp 11 J Dikembalikan

SUKOHARJO. Sepak terjang Komisi IV DPRD Sukoharjo mulai berhasil menguak kasus dugaan pemotongan gaji guru sertifikasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo.

Perkembangan terakhir, Komisi IV mendapatkan barang bukti berupa uang Rp 11 juta dari guru SMAN 1 Kartasura, Sukoharjo setelah mereka melaporkan adanya pengembalian uang potongan itu dari salah satu pejabat di Disdik Sukoharjo, Selasa (26/1).

Sementara informasi yang diterima Joglosemar, pengembalian uang potongan sertifikasi guru tidak hanya terjadi di SMAN 1 Kartasura saja. Melainkan juga di SMAN 1 Sukoharjo dan SMPN 1 Sukoharjo. Jumlah total yang dikembalikan di SMAN 1 Sukoharjo sebesar Rp 9.500.000 dari 19 orang guru.

Mendegar informasi tersebut, Komisi IV langsung mengambil uang pengembalian itu guna dijadikan barang bukti. Tugimin, guru SMAN 1 Kartasura mengatakan, pemotongan Rp 50.000 memang benar ada, karena sebelumnya dia disuruh membuat surat pernyataan mengenai sertifikasi dari Disdik. Namun jumlahnya berbeda-beda tergantung keberanian guru.

Antara Clinton, Thaksin, dan SBY...

Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw
Kamis, 28 Januari 2010 | 11:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com. Di tengah rencana aksi unjuk rasa besar-besaran dalam rangka mengkritisi 100 hari pemerintahan pada hari ini, sebuah hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia menyebutkan bahwa popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata masih tinggi.

Temuan survei Lembaga Survei Indonesia yang melibatkan 2.900 responden tersebut menunjukkan, 70 persen responden mengaku puas terhadap kinerja duo Yudhoyono-Boediono.

Sayangnya, tingkat kepuasan cenderung lebih rendah di kalangan responden yang berpendidikan tinggi. Responden yang mengaku puas 73 persen berpendidikan sekolah dasar.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan anggota DPR Jeffri Geovani mengatakan, hal ini perlu mendapat perhatian Presiden dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pasalnya, orang-orang yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki resonansi kritik yang lebih besar.

"Kalangan berpendidikan mempunyai kemampuan mengartikulasikan kegelisahannya ke tingkat grass root (akar rumput)," ujar Burhanuddin kepada Kompas.com, kemarin di Jakarta. Mereka, lanjutnya, mampu menciptakan opini publik yang pada akhirnya diikuti oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Tangani Kejahatan Terhadap Anak

Pemerintah Diminta Serius

PK-Sejahtera Online. Jakarta (28/01), Pemerintah diharapkan lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam melakukan perlindungan anak Indonesia. Masih maraknya kasus penculikan, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kejahatan dan perdagangan anak mesti ditangani dengan cepat. Pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak anak Indonesia pun mesti segera direalisasikan.

Demikian ditegaskan Yoyoh Yusroh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Yanrehsos Kementrian Sosial RI, Dirjen Binkesmas Kementrian Kesehatan RI, Bareskrim POLRI, Deputi Bidang Perlindungan Anak KPP dan PA, dan KPAI di Gedung DPR RI Kamis, 28 Januari 2010. Ia mengungkapkan, “Negara sampai saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam masalah perlindungan anak, terutama terkait dengan kejahatan dan kekerasan terhadap anak. Hal ini terlihat dari maraknya pelanggaran terhadap anak, seperti kekerasan terhadap anak, anak putus sekolah, perdagangan anak serta eksploitasi anak. Ini tentunya menjadi tanggung jawab negara untuk mengatasinya. Karena dalam Undang-undang Dasar 1945 jelas ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

“Pada tahun 2009 misalnya, KomNas Perlindunngan Anak mencatat ada sekitar 1.998 kasus kekerasan terhadap anak, yang 62,7 persennya adalah kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, pekosaan, pencabulan serta inecst, sementara selebihnya kekerasan bersifat fisik & psikis,” jelas Yoyoh.

Peningkatan Kualitas Kader Perempuan menuju Da’iyah yang Produktif

NTT, Propinsi Terakhir Road Show Bidwan DPP PKS

PK-Sejahtera Online, JAKARTA. Rangkaian Kunjungan Bidang Kewanitaan (Bidwan) DPP PKS berakhir di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Propinsi ini merupakan wilayah yang jarang dikunjungi staf bidwan DPP. Oleh karena itu, bidwan DPW NTT menyambut antusias kedatangan dua staf Bidwan DPP, yaitu Eko Yuliarti, Lc, S.Sos.i, Ketua Departemen Kajian Wanita dan Nurul Huriah Astuti, SKM, Staf Media. Antusiasme itu terlihat melalui upacara “pengalungan” selendang tenun khas NTT kepada kedua staf sesaat setelah mendarat di Bandara El Tari Kupang. “Ini merupakan upacara penyambutan khas NTT”, kata Harni, S.S, Ketua Bidang Kewanitaan DPW PKS NTT.

Dalam kunjungan tersebut, Eko menyempatkan diri memenuhi undangan Ketua Fosimata (Forum Silaturrahim Majelis Taklim) Kupang, Hj. Lies.B.Bajideh, menjadi pembicara dalam Tabligh Akbar. Dengan tema 'Persatuan Umat Islam', Eko menyampaikan pentingnya bagi umat Islam di Kupang untuk saling mengenal, bukan hanya pribadi tetapi juga jama’ah atau antara kelompok Majelis Taklim. “Ketika bertemu sesama muslim, jangan hanya tanya identitas diri tetapi gali pengalamannya”, demikian nasihat Eko dalam acara yang dihadiri hampir 300 muslimah itu.

Inti kunjungan staf bidwan DPP adalah pelatihan dengan tema “Peningkatan Kualitas Kader Perempuan menuju Da’iyah yang Produktif”. Acara tersebut dibuka Ketua DPW NTT, bapak Suwarjito. Selanjutnya diteruskan dengan materi pertama berjudul “Konstribusi Perempuan dalam Membangun Masyarakat NTT”, yang disampaikan oleh Dra. Sri Hartini, Apt, mewakili Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan (BPP) Propinsi NTT. Pada acara pembukaan dan materi pertama tersebut, hadir kader, simpatisan, dan undangan dari majelis taklim anggota Fosimata Kupang.

Mencari Keberkahan dalam Berusaha

Tadzkiroh DSP

PK-Sejahtera Online. Harta adalah salah satu dari kebutuhan asasi manusia, dengan harta seseorang bisa makan, minum, dan menopang kehidupannya, dengan harta ia dapat berzakat, berinfak dan bershadaqah, dengan harta juga ia bisa memberi nafkah keluarga, bahkan dengan harta pula ia bisa berjihad di jalanNya.

Selengkapnya dapat di baca di link ini!

pdf/11-Tadzkiroh MENCARI KEBERKAHAN dlm BERUSAHA.pdf

PKS Tidak Pernah Berpikir Untuk Memakzulkan SBY

Jakarta. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring menegaskan sikap partainya yang akan terus mendukung SBY sebagai Presiden RI. Rumor adanya agenda pemakzulan presiden oleh PKS pun dibantah keras.

"Saya sudah berbicara dengan ketua Majelis Syuro PKS, bahwa tidak ada itu wacana pemakzulan SBY. Sebab hal ini akan mengacaukan situasi nasional yang sudah membaik," kata Tifatul dalam rilis kepada detikcom, Kamis (28/1/2010).

Dengan demikian, pria yang kini menjabat sebagai Menkominfo tersebut menegaskan, jika ada politisi PKS yang mewacanakan pemakzulan, itu adalah sikap pribadi. Ia juga meminta agar seluruh anggota Pansus Angket Bank Century dari PKS berjalan dengan untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa.

"Semua anggota Pansus Century dari PKS diharapkan berjalan on the track, mencari solusi terbaik bagi bangsa. Bukan memperlebar masalah. To the point dan harap dijaga kesantunan dalam berpolitik sebagai bentuk akhlak seorang muslim," kata Tifatul.

Anis Matta: Belum Ada Yang Bagus Dalam Seratus Hari

Jakarta. Wakil Ketua DPR dari FPKS Anis Matta menilai tidak ada capaian Kabinet Indonesia Bersatu II yang istimewa. Hanya sektor keamanan yang menurut Anis masih relatif kuat.

"Selama seratus hari ini memang tidak terlihat kinerja yang memadai dari pemerintah," kata Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Menurut Anis, pemerintah hanya bersemangat di awal pemerintahan. Tapi semangat itu makin lama makin memudar.

"Walaupun gebrakan di awal-awal bagus terutama tim ekonomi. Tapi belum ada yang cukup bagus dalam seratus hari," papar Anis.

4 Lembaga Terindikasi Pidana Terkait Century

Jakarta. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) merilis kesimpulan sementaranya terkait kasus Century. PKS menyebut empat lembaga penanggung jawab proses bailout Century terindikasi pidana.

"Ada empat lembaga yang memiliki ruang tanggung jawab dalam masalah Century yaitu Komite Koordinasi (KK), Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," kata anggota pansus dari FPKS Andi Rahmat kepada wartawan di Press Room DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Dari penelusuran data terhadap keempat lembaga inilah PKS menemukan indikasi pelanggaran. Beberapa pelanggaran ditengarai pidana.

"Kita baru mengendus 18 pelanggaran yang mengidentifikasikan tindak pidana," jelas Andi.

PKS: Tak Ada Pamakzulan Karena Masa Lalu

Panitia Angket Century

VIVAnews. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Century Fachri Hamzah menegaskan fraksinya tidak mengarah pada impeachment atau pemakzulan pada presiden dan wakil presiden. Alasannya, kasus Century adalah masa lalu.

"Kalaupun ada pemakzulan karena pelanggaran, itu harusnya terjadi saat presiden sedang menjabat," kata dia di sela Rapat Paripurna DPR, Selasa 26 Januari 2010.

Saat ini, kata dia, semua pihak diminta keterangannya dengan kapasitas mereka di masa lalu. Dia mencontohkan Boediono. "Dia diperiksa dengan kapasitas Gubernur Bank Indonesia. Bukan jabatan dia saat ini, wakil presiden," jelasnya.

Sehingga, sambung dia, kalau nanti ditemukan pelanggaran dalam penggelontoran dana talangan (bail out) ke Bank Century pada 2008 silam, maka proses hukum terhadap Boediono sebagai mantan Gubernur BI.

Pesawat Kepresidenan dan Rasa Keadilan

Pengadaan pesawat kepresidenan sudah sesuai prosedur yang ada. Itulah jawaban yang disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha terhadap kritikan masyarakat atas pengadaan pesawat kepresidenan senilai Rp 200 miliar.

Secara administratif pemerintahan, pengadaan pesawat kepresidenan tersebut memang bisa dibenarkan dan sah. Legalitasnya jelas karena telah mendapatkan persetujuan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Persoalannya adalah apakah setiap kebijakan hanya mempertimbangkan legalitas dan asas aturan pemerintahan belaka. Bagaimana dengan pertimbangan masyarakatnya misalnya rasa keadilan masyarakat di tengah himpitan problematika ekonomi saat ini.

Lalu pertimbangan sejauh mana kemanfaatan dari keberadaan pesawat kepresidenan tersebut saat ini. Kemudian bagaimana dengan beban anggaran yang ada di saat kita menggalakkan kampanye penghematan dan efisiensi anggaran.

Partai Koalisi Belum Punya Calon Bupati

SUKOHARJO. Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) menargetkan nama calon bupati dan wakil bupati dari lima partai sudah harus dikumpulkan pada akhir Januari. Pasalnya, agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah semakin dekat.

Seperti diketahui, KRB urung mendaftarkan nama calon bupati dan wakil bupati ke KPU Senin (18/1), karena kelima partai koalisi belum siap. Lamanya pengumpulan calon, ditengarai juga karena masing-masing partai koalisi melakukan penjaringan sendiri-sendiri.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sukoharjo, Suryanto mengatakan, Minggu (24/1) kemarin KRB telah melakukan pertemuan di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kelima Parpol itu adalah PAN, PKB, PPP, PKS serta Partai Hanura.

”Salah satu yang dibahas adalah molornya agenda pendaftaran Cabup-Cawabup yang seharusnya dimulai dua pekan lalu,” ujarnya, Senin (25/1).

Pungutan Telah Dikoordinasi

SUKOHARJO. Komisi IV DPRD Sukoharjo akhirnya berhasil membongkar pengakuan guru-guru terkait dugaan pemotongan gaji guru sertifikasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) dalam forum haring di gedung DPRD Sukoharjo, Senin (25/1).

Oleh Komisi IV, hasil dari hearing akan dijadikan dasar untuk menelusuri lebih lanjut dan membongkar kasus tersebut sampai tuntas. Hearing dihadiri oleh sekitar 80 guru sertifikasi di Sukoharjo, Kepala SMPN 1 Mojolaban, Kusuma Wardani dan saksi pelapor Murdiyanto.

Sugimen, guru SMAN 1 Kartasura mengatakan, saat pertama lulus sertifikasi tahun 2008 dan mendapat gaji sertifikasi tahun 2009. Selama 10 bulan pertama ia mendapatkan gaji penuh senilai Rp 20 juta, namun setelah itu dia harus menyerahkan Rp 250.000 selama dua kali pada koordinator guru sertifikasi satu angkatan.

Pengakuan senada diucapkan oleh Wanto, guru SMPN 1 Sukoharjo. “Sebelumnya saya tidak lulus portofolio tahun 2008. Setelah dinyatakan lulus dan mendapat sertifikasi, saya dimintai Rp 50.000 tiap bulan oleh Disdik dengan alasan untuk mengurus penyesuaian gaji saya sebelum dan sesudah sertifikasi,” ujarnya di hadapan Komisi IV.

PEMBUKAAN PENDAFTARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2009/2010 (Ma'had Abu Bakar As-Shiddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta)

PEMBUKAAN PENDAFTARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2009/2010

Ma'had Abu Bakar As-Shiddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk Kelas I'daady, periode Semester Ganjil Tahun Ajaran 2009/2010, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mengambil formulir dengan membayar biaya pendaftaran:

Gelombang I : 14 Desember 2009 – 14 Januari 2010
Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Gelombang II : 19 Januari – 5 Februari 2010
Biaya pendaftaran Rp. 50.000,-

2. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap.
3. Menyerahkan formulir pendaftaran dengan dilengkapi:

a. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir.
b. Foto copy tanda pengenal yang masih berlaku.
c. Pas photo 2 X 3 sebanyak 1 lembar dan 3 X 4 sebanyak 1 lembar

Mimpi-mimpi Besar

Letakkan telapak tangan kita di atas dahi. Berusaha merenung dan konsentrasi berpikir. Bertanya pada diri sendiri: "Apa mimpi yang ingin kita raih dalam hidup ini? Apa obsesi yang begitu menyibukkan kita dalam hidup ini? Apa yang kita pikirkan siang dan malam? Apakah yang kita pikirkan itu sifatnya duniawi? Atau ukhrawi? Apakah obsesi dan mimpi kita itu sifatnya umum, atau spesifik?"

Saudaraku,
Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dan simpanlah baik-baik dalam ingatan. Panggillah anak dan tanyakanlah, "Apa kondisi yang ia inginkan di masa mendatang?" Bandingkan antara apa yang menjadi keinginan mereka dan keinginan kita di masa depan. Hampir pasti anak-anak akan menjawab keinginan itu secara ideal, tinggi, bahkan mungkin ada yang tidak mungkin diwujudkan. Sedangkan obsesi dan keinginan kita umumnya lebih rendah, tidak terlalu tinggi, dan pandangan yang terbatas. Bahkan, boleh jadi ada sebagian kita merasa berat sekedar berobsesi atau bermimpi dan menginginkan sesuatu yang tinggi serta ideal.

Saudaraku,
Kita, hidup di zaman yang penuh kelemahan. Wajar bila obsesi serta mimpi kita dan masyarakat kita pun menjadi rendah, kurang berbobot, tujuannya pendek. Kita semua sama dalam hal ini. Sebabnya banyak, tapi setidaknya ada sebab penting yang harus kita sadari. Yakni, minim atau tidak adanya "contoh ideal" yang hidup diantara kita. Termasuk contoh dari para orang tua kita, atau kita para bapak dan ibu bagi anak-anak, para pendidik, para guru, para pejabat, para tokoh dan sebagainya. Minim atau tidak adanya figur atau contoh itu, mau tidak mau turut menciptakan lemahnya motivasi kita, untuk memiliki cita-cita atau keinginan yang tinggi. Seperti yang kita alami sekarang ini.

Tiga fraksi sesalkan kasus Murdiyanto, Bupati berang

Sukoharjo (Espos). Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto berang menyusul komentar tiga fraksi terkait kasus guru SMP I Mojolaban, Murdiyanto yang mengaku menyetor uang terimakasih kepada Dinas Pendidikan (Disdik) senilai Rp 600.000.

Bupati mengatakan, kasus tersebut harus diselidiki terlebih dulu karena selama ini tidak pernah ada pemotongan kepada para guru.

Dalam acara rapat paripurna mengenai pendapat akhir fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) non-APBD yang digelar di ruang rapat paripurna, Kamis (25/1), tiga fraksi dari enam fraksi memberikan pendapat di luar tema Raperda.

Ketiga fraksi tersebut sebaliknya juga memberi pendapat mengenai kasus setoran uang terimakasih dan ancaman pemecatan kepada Murdiyanto sebagai guru penerima sertifikasi. Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan terakhir Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani (FBPKN).

PKS Mengacu ke UU Bukan Koalisi

Angket Century

VIVAnews. Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Mahfudz Siddiq, menegaskan partainya, Partai Keadilan Sejahtera, merujuk ke undang-undang dalam membahas kasus Century. PKS bekerja berdasarkan objektifitas masalah, bukan atas arahan koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Substansi masalah itu acuan dasarnya hasil audit BPK," kata Mahfudz. "Nah kami akan membuktikan apakah ada indikasi pelanggaran undang-undang dalam keseluruhan pelaksanaannya. Kalau ada ya kami akan katakan ada, kalau tidak ya kami katakan tidak ada," ujarnya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 25 Januari 2010.

Kemudian, Mahfudz menegaskan, Angket Century ini tidak terkait dengan koalisi. Bank Indonesia itu institusi di luar eksekutif. "BI itu dipilih oleh DPR bukan oleh presiden," ujar Mahfudz.

Tanggungjawab Pemerintah Tidak Hanya Memulangkan TKI

Ledia Hanifa

PK-Sejahtera Online. Sampai 20 Januari 2010 ini, pemerintah telah berhasil memulangkan 2.019 TKI bermasalah dari berbagai negara. Usaha ini tentu baik karena dapat mengurangi beban KBRI kita dalam menampung TKI bermasalah tersebut.

Namun banyaknya jumlah TKI yang bermasalah adalah bukti kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan TKI. Fungsi advokasi perwakilan negara melalui atase ketenagakerjaan dan KBRI kita belum optimal. Belum lagi sanksi terhadap Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) nakal yang tidak tegas diberlakukan oleh pemerintah. Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi lebih banyak mengumbar janji akan menindak PPTKIS yang nakal namun realitasnya korban PJTKI nakal terus berjatuhan.

Alih-alih melakukan pengawasan terhadap PPTKIS, kemenakertrans melalui Dirjen Bina Penta malah menambah jumlah PPTKIS dari 499 di tahun 2008 menjadi 538 di tahun 2009.

Pemulangan TKI bermasalah sesungguhnya hanya merupakan solusi mikro yang tidak akan berdampak besar dalam penyelesaian persoalan TKI kita yang carut marut. Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta BNP2TKI harus melakukan restrukturisasi mendasar dalam pembinaan TKI kita. Apalagi pemulangan TKI dikaitkan dengan capaian program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Rawa Buaya tiada tahun tanpa banjir

Sidak Mensos

JAKARTA. Antisipasi banjir yang kerap melanda Jakarta, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kunjungi RT 01/RW 11 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (24/1). Rawa Buaya termasuk salah satu wilayah yang paling parah dan jadi langganan banjir setiap tahunnya.

Menurut Salim, kedatangannya yang terbilang mendadak agar bisa memantau secara langsung kesiapan Pemda Jakarta Barat dalam menghadapi ancaman banjir. "Ternyata kesiapsiagaan Pemda Jakarta Barat dalam menghadapi ancaman banjir sudah baik. Jika kita lihat sebelum terjadinya banjir, kita bisa lihat kekurangan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu di back up. Jika kita datang pada saat banjir malah susah," ujar Salim.

Kelurahan Rawa Buaya yang terdiri dari 1500 KK sudah menyiapkan sejumlah peralatan pendukung seperti perahu karet, peralatan dapur dan stok beras. "Perlu kerjasama dari RT, RW dan masyarakat dalam menghadapi antisipasi banjir ditambah dengan personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Karang Taruna. Sebab pemerintah tidak bisa sendiri menghadapi ancaman banjir,"sebutnya.

Laporan Harta Kekayaan PKS Paling Rajin, PDIP Paling Rendah Lapor

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera, tercatat paling tertib dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hanya lima orang yang belum menyerahkan LHKPN dari 57 orang anggota FPKS yang ada di DPR.

"Atau sebanyak 91,23 persen," kata Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK, M. Jasin, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 19 Januari 2010.

Setelah PKS, fraksi yang termasuk rajin menyerahkan LHKPN adalah Partai Kebangkitan Bangsa, yakni sebesar 85,71 persen. "Empat orang yang belum menyerahkan," tambah Jasin.

Sementara itu partai pemenang pemilu, Partai Demokrat, baru 60 orang yang melapor dari 148 wakil demokrat di parlemen.

Sementara partai pimpinan Prabowo Subianto, Gerindra, terhitung cukup tertib. Data KPK menyebut hanya 6 orang yang belum melapor dari 20 orang wakil.

Pernyataan dari mursyid am Ikhwanul Muslimin ke 7 Tentang Pemilu Internal Maktab Irsyad

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah saw, keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang mendukungnya .. waba’du;

Allah SWT berfriman:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)”. (An-Nisa:83)

Wahai ikhwah yang terhormat ...

Wahai para pemegang dakwah al-haq, pembawa risalah, dan pengangkat cahaya hidayah…

Wahai para harapan umat ..

Pada saat berada dalam suasana yang penuh dengan pengintaian, tipu daya dan konspirasi terhadap jamaah Ikhwanul Muslimin; berkat karunia Allah –awal dan akhirnya- dan dengan keberkahan, kegigihan dan kesadaran serta keimanan terhadap dakwah mereka, Ikhwanul Muslimin berhasil melaksanakan pemilu internal maktab irsyad dengan baik dan bersih, yang disaksikan oleh banyak kalangan yang jauh maupun yang dekat, sungguh kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas perhatian kalian semua, dengan akhlak yang mulia, menghadirkan interaksi kalian yang teristimewa terhadap permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini dan yang terkait dengan isu pemilu internal. Hal ini menunjukkan kekuatan dan kekokohan jamaah ini, yang bersih system dan konsep-konsepnya serta keikhlasan dalam perjuangannya serta komitmen terhadapnya.

Golkar Sukoharjo Terpecah

SUKOHARJO. Konflik di tubuh Partai Golkar Sukoharjo makin memanas. Bahkan setelah sempat tertunda satu hari, dalam waktu yang bersamaan, Sabtu (23/1) kemarin dua kubu saling menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tandingan.

Musda Kubu Giyarto diadakan bersama dengan Sardjono, Agus Sumantri dan Jaka Wuryanta dengan Pimpinan Kecamatan (PK) menggelar Musda di kantor DPD II Sukoharjo. Sementara itu pada kubu lain, Sekretaris DPD II Periode 2004-2009 Mudjijono beserta PK yang lama menggelar Musda di Langenharjo, Grogol, Sukoharjo.

Hal yang menarik, kedua Musda tersebut sama-sama dibuka oleh pengurus DPD I Provinsi Jawa Tengah. Musda kubu GIyarto di kantor DPD dibuka oleh Ketua DPD I Partai Golkar Wisnu Suhardono, sementara Musda Langenharjo dibuka oleh Wakil Ketua DPD I Kecuk Indaryadi. Kedua musda tersebut terlihat sama-sama mendapat pengawalan ketat oleh aparat keamanan dan para simpatisan partai berlambang beringin tersebut.
Di lokasi Musda DPD dipimpin oleh Sugiyana bersama sejumlah pengurus yang sebelumnya sudah disepakati oleh forum. Kemudian di lokasi Musda Langenharjo dipimpin oleh Mudjijono.

Seperti diprediksi sebelumnya, Musda yang berlangsung di kantor DPD banyak hujan protes dari para peserta. Hal itu terlihat ketika mantan Ketua DPD II Partai Golkar periode 2004-2009 Rusmanto Januri atau Lalus mempertanyakan Musda yang digelar tersebut.

Konfercab 5 PAC PDIP Akhirnya Sah

SUKOHARJO. Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Sukoharjo di lima Pimpinan Anak Cabang (PAC) sempat terusik karena dianggap tidak sah lantaran pada saat pelaksanaan Konfercab, jumlah forum dianggap tidak memenuhi kuota.

Karena persoalan tersebut, Rabu (20/1) malam, pukul 19.00 WIB , pengurus DPD PDIP mengundang pengurus lima PAC bersangkutan untuk dimintai klarifikasi mengenai adanya kiriman surat protes dari Ketua DPC DPIP Sukoharjo Bambang Riyanto dan sekretarisnya, Dwi Jatmoko.

Bambang Musriyanto dari DPD mengatakan, pemanggilan tersebut digelar memang karena adanya surat keberatan yang dilayangkan DPC terkait hasil rapat yang diselenggarakan di lima PAC karena dianggap tidak memenuhi kuorum.

“Ini merupakan tahapan klarifikasi saja agar tidak terjadi kesepakatan,” ujar Wakil Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan DPD PDIP Jateng tersebut.

Kasus Pemotongan Gaji Guru Butuh Dua Pansus

SUKOHARJO. Kasus dugaan pemotongan gaji guru sertifikasi dan Guru Tidak Tetap (GTT) di Sukoharjo yang melibatkan guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMPN 1 Mojolaban, Murdiyanto, setidaknya membutuhkan dua tim Panitia Khusus (Pansus).

”Dua Pansus tersebut adalah Pansus CPNS dan Pansus untuk kasus Murdiyanto,” ujar anggota Fraksi PKS DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi, Jumat (22/1).

Hasman menjelaskan, fraksinya sudah jelas sepakat untuk membentuk Pansus untuk kasus pemotongan gaji guru tersebut. Karena itu, anggota Dewan harus bekerja ekstra keras ketika nanti Pansus tersebut benar-benar terbentuk.

“Pembentukan Pansus memang seharusnya dibentuk. Apalagi Pimpinan DPRD juga sudah memberikan lampu hijau sehingga tinggal mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain,” terangnya.

Pabrik Plastik Ludes Terbakar

SUKOHARJO. Pabrik plastik CV Nusantara Plastik yang terletak di Jalan Tambak, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jumat (22/1) kemarin dini hari ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun akibat kebakaran itu pemilik pabrik plastik ditaksir merugi miliaran rupiah, karena sejumlah aset perusahaan ikut terbakar.

Menurut sejumlah saksi mata, kebakaran yang diduga karena hubungan arus pendek itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. ”Sejumlah karyawan yang masuk langsung panik berhamburan keluar ketika api membesar. Kami sudah berusaha memadamkan api sembari menunggu pemadam kebakaran datang, namun tetap saja kewalahan.” kata Aris Tanto (34), salah satu mandor, yang bertugas saat itu kepada Joglosemar.

Kebakaran tersebut sempat membuat panik warga sekitar lokasi kebakaran, apalagi karena pabrik yang terbakar menyimpan banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti plastik.

KPU Gencarkan Sosialisasi DPT

SUKOHARJO. Untuk menghindari tidak terdatanya para pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo bulan Juli 2010 mendatang, KPU gencar menyosialisasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 12 kecamatan yang ada di Sukoharjo.

DPT nantinya akan dikumpulkan pada 60 hari sebelum pemilihan, sehingga nantinya kalau ada yang belum terdaftar mulai sekarang harus segara mendaftarkan melalui RT, RW maupun Kelurahan setempat.

“Jika batas penentuan tersebut terlewat, maka pendaftar dianggap tidak bisa menyampaikan haknya,” ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM, KPU Sukoharjo, Yulianto Sudrajad, Kamis (21/1).

Sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diperkirakan jumlahnya berkurang dibandingkan Pemilu Presiden kemarin. Hal tersebut disebabkan minimnya anggaran dana yang diberikan Pemkab ke KPU.

Anggota Dewan Belajar Jurnalistik

PK-Sejahtera Online. Sekitar 30-an Anggota dewan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru se-Lampung, belajar bersama pakar media Suprapto (Pemred Radar Lampung) dan Firman Seponada (Lampung TV). Mereka belajar, bagaimana mengemas isu dan berhadapan dengan kuli tinta yang suka merepotkan narasumber.

Ketua pelaksana kegiatan, Ade Utami Ibnu mengatakan, pelatihan ini diadakan supaya Aleg PKS terampil berbicara di media. Pasalnya, tidak semua Aleg PKS berpengalaman hubungan langsung dengan media.

”Satu point penting yang harus diketahui, bahwa pelatihan ini bukan bermaksud untuk menyetir media. Tapi lebih pada, mengarahkan teman-teman Aleg supaya dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Satu diantaranya, menginformasikan kepada publik melalui media. Masyarakat berhak mengetahui kinerja wakil rakyat yang sudah dipilihnya," kata Ade.

Golkar-PKS-PDIP Satu Suara di Pansus Century

INILAH.COM, Jakarta. Golkar dan PKS memilih untuk satu suara dalam Pansus Century dengan PDIP ketimbang dengan Demokrat yang merupakan mitra koalisinya.

"Kami dari fraksi Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra dan PKS tetap kompak walaupun ada upaya-upaya yang ingin membelokan pansus. Kuncinya memang ada di fraksi Golkar dan PKS," ujar anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo di Warung Daun Cikini, Jakarta, Minggu (24/1).

Ia mengatakan, pekerjaan rumah (PR) Pansus Century terberat saat ini adalah bagaimana memenangkan putusan suara dalam votting di paripurna DPR.

"Karena pada akhirnya, akhir dari penyelidikan ini adalah votting. Fraksi Golkar akan terus berkolaborasi dengan Hanura, Gerindra, PDIP dan PKS, jika salah satunya gembos maka keputusan ini akan sulit dimenangkan," katanya.

Andi Rahmat: Banyak Pelanggaran di Century

JAKARTA. Fraksi PKS mencermati tiap kesaksian, data, dan keterangan yang diungkapkan para saksi dan ahli di rapat Panitia Khusus Angket Bank Century. Dari rapat marathon pertengahan Desember 2009, FPKS menemukan berbagai indikasi kuat pelanggaran. ''Kami belum menyebutnya sebagai kesimpulan awal, karena belum dirapatkan di fraksi, tapi paling tidak ini bisa jadi tanda-tanda ke arah kesimpulan itu,'' kata anggota FPKS, Andi Rahmat, pada Republika, Jumat (22/1).

Pansus akan mengumumkan kesimpulan awalnya pekan depan. Andi mengatakan FPKS mencermati tiga hal utama. Pertama, banyaknya pelanggaran undang-undang yang ditemui dalam menyuntik Rp 6,7 triliun ke Bank Century. ''Kita temukan banyak pelanggaran UU, mulai dari UU Bank Indonesia hingga UU Lembaga Penjamin Simpanan,'' kata Andi, tanpa memerinci.

Kedua, FPKS menemukan aspek pidana hukum dari kebijakan memberi dana ke Bank Century. Yang paling nyata adalah pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang. Menurut Andi, Bank Century tidak pernah meminta ditalangi oleh FPJP, tapi tetap diberikan oleh Bank Indonesia.

PKS Takkan Ubah Gaya di Century

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak akan mengubah cara dan gaya anggota fraksinya di Panitia Khusus (Pansus) Angket Century. Sikap kritis anggota Fraksi PKS di pansus dinilai telah berada dalam jalur yang benar untuk menggali substansi kasus Bank Century.

''Anggota pansus kami sudah benar. Kami juga tidak pernah punya niat mengganti anggota kami di Pansus Century,'' kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, ketika dihubungi Republika, Kamis (21/1).

Menurut Luthfi, PKS rutin mengevaluasi anggotanya di pansus dua kali tiap sepekan. Berdasarkan evaluasi selama ini, kata Luthfi, PKS tidak menilai adanya kesalahan cara bekerja anggotanya di pansus.

Jika ada penilaian dari pihak luar bahwa anggotanya sangat keras dan kritis terhadap para terperiksa, menurut Luthfi, justru itu dilakukan untuk mengejar substansi dan tidak bertujuan untuk membela orang per orang.

Fahri: Sikap Kritis PKS Didukung SBY

PD Tuding Golkar-PKS

Jakarta. Pernyataan Wakil Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok yang menyatakan Golkar dan PKS sudah dianggap mengganggu koalisi hanya ditanggapi sebelah mata oleh PKS. Mubarok dinilai tidak mewakili suara koalisi.

"Kami dapat arahan dari otoritas dalam koalisi untuk tidak terlalu menanggapi Mubarok. Karena dia tidak mencerminkan sikap bersama," kata Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah dalam pesan singkatnya kepada Detik.Com, Kamis (21/1/2010).

Menurut Fahri, sikap kritis PKS di Pansus Angket Century selama ini mendapat penghargaan dari Presiden SBY. Hal ini disebabkan karena SBY pun ingin kasus skandal Century ini terungkap dengan gamblang.


"Komunikasi langsung kami dengan Pak SBY menegaskan sikap kritis kita dalam pengusutan Century diapresiasi dan didukung," paparnya.

Diterpa Isu Reshuffle, PKS Tetap Kritis

CENTURYGATE

Jakarta, RMOL. Kemelut di tubuh partai mitra koalisi SBY-Boediono dalam meyikapi Pansus Centurygate belum berakhir. Tak ada teguran dari pimpinan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap akan kritis.

Menurut Wakil Ketua Pansus Centurygate dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, pihaknya akan tetap kritis dalam membahas skandal yang merugikan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut. Dia mengaku, hingga kini belum ada teguran terkait sikap kritis anggota pansus dari fraksinya. Bahkan, dia mengemukakan, selama pansus digelar, antara pimpinan PKS dan Demokrat terus melakukan kominukasi.

“Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan berimplikasi pada hal-hal lain,” kata Mahfudz, di Gedung DPR, Jakarta (Kamis, 21/1).

Ditanya mengenai isu ancaman reshuffle kabinet terkait sikap PKS, Mahfudz menilai hal itu tak ada hubungannya dengan proses di Pansus.

PKS: Sikap di Pansus Tak Ada Hubungan dengan Reshuffle

Jakarta. PKS menganggap dingin soal keresahan Partai Demokrat (PD) yang menilai partai dakwah itu bediri dua kaki dalam proses pansus angket Cantury. Alasannya, sebagai sesama pendukung koalisi pemerintah, menegor mitra yang salah adalah hal yang wajar.

"Yang salah adalah kita bilang salah, yang benar ya kita bilang benar," kata anggota Pansus dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2009).

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD), Ruhut Sitompul, menyesalkan sikap Golkar dan PKS dalam proses pansus, khususnya saat pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono. Harusnya, kata Ruhut, sebagai pendukung koalisi, kedua partai itu membela Sri Mulyani dan Boediono dalam pemeriksaan, bukan malah mengkritisinya.

Ditanya mengenai isu ancaman reshuffle kabinet terkait sikap PKS tersebut, Mahfudz menilai hal itu tak ada hubungannya dengan proses di pansus.

Dukungan facebookers hingga karangan bunga untuk Pak Guru Murdiyanto

Murdiyanto dengan busana cokelat muda menatap lurus ke depan. Tidak ada yang istimewa dalam foto profil grup facebook itu kecuali sosok pengajar yang teguh memegang komitmen tentang kejujuran meski ancaman pencabutan sertifikasi hingga pemecatan membayang di mata.

Judul grup facebookers yang muncul di dunia maya pada pekan lalu itu adalah Gerakan 1 juta facebookers dukung Murdiyanto. Lahirnya grup facebookers itu dilatarbelakangi ancamanan pemecatan dari Dinas Pendidikan (Disdik) kepada Murdiyanto karena yang bersangkutan dinilai telah menodai citra institusi.

Bentuk penodaan tersebut terjadi ketika Murdiyanto dengan lantang memprotes mengenai setoran uang terimakasih senilai Rp 600.000/orang kepada Dinas Pendidikan (Disdik) sebagai imbalan Disdik telah membantu mengurus pencairan tunjangan sertifikasi guru.

Bukannya mengambil kebijakan merespons dan menyelidiki laporan Murdiyanto, Disdik justru melakukan pemanggilan, pembinaan hingga ancamanan pemecatan kepada yang bersangkutan. Murdiyanto yang menghadapi semuanya itu sendirian, tanpa advokasi dan bekal pengetahuan hukum yang memadai, akhirnya mengambil keputusan mengalah. Di bawah tekanan para staf Disdik, Sabtu (21/1) Murdiyanto pun mencabut segala pernyataannya di media dan di dewan agar dirinya tidak dipecat.

Pabrik Plastik di Grogol terbakar

Sukoharjo. Pabrik plastik berskala besar di Kawasan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, terbakar, Jumat (22/1) dinihari. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Hingga kini, aparat kepolisian masih terus mengusut penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Espos di lokasi, kebakaran pabrik milik PT Nusantara Plastik di Jl Cempaka 15, Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo, terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. Api melalap gudang bahan baku, kantor pabrik dan rumah pribadi yang berada satu kompleks dengan pabrik seluas 3.000 meter persegi tersebut.

Setidaknya empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Namun lantaran barang-barang di gudang berupa bahan baku pembuatan plastik yang mudah terbakar menyulitkan upaya pemadaman. Baru pada sekitar pukul 06.00 WIB api bisa dikuasai.

Soal setoran terimakasih, Disdik tak akan lakukan pemecatan

Sukoharjo (Espos). Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Djoko Raino meminta maaf terkait munculnya ancaman pemecatan terhadap guru penerima tunjangan sertifikasi, Murdiyanto gara-gara yang bersangkutan dinilai merusak citra institusi.

Permintaan maaf tersebut ia sampaikan kepada massa aksi damai pendukung Murdiyanto, Kamis (21/1) di Kantor Disdik. Menurut Djoko, sampai saat ini belum ada rencana dari Disdik untuk melakukan pemecatan kepada Murdiyanto karena pelanggaran yang ia lakukan termasuk pelanggaran ringan. Sementara di luar sana, menurut Djoko, ada banyak guru yang melakukan pelanggaran lebih berat dibanding Murdiyanto dan sampai saat ini belum dipecat.

“Soal ancaman pemecatan itu di luar kendali saya. Saya tidak pernah berencana memecat Saudara Murdiyanto. Itu bukan kebijakan institusi, jadi saya minta maaf kalau hal itu yang dipersoalkan,” ujar Djoko Raino, Kamis.

Seratusan massa tuntut penuntasan setoran uang terimakasih

Sukoharjo (Espos). Seratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Sukoharjo Bersatu (GRSB) turun ke jalan menuntut penuntasan indikasi setoran uang terimakasih dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru selama 2007 hingga saat ini.

Mereka yang tergabung dalam GRSB adalah 100 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), belasan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta belasan anggota Front Pembela Islam (FPI).

Tak hanya menuntut penuntasan indikasi setoran uang terimakasih, para peserta unjuk rasa juga menolak ancaman pemecatan yang dilontarkan koordintor tim pembinaan guru Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, Fuad Syafrudin kepada seorang guru penerima sertifikat kompetensi, Murdiyanto yang sebelum ini berani melaporkan adanya indikasi pungutan liar (Pungli) tunjangan sertifikasi dari dalam tubuh dinas.

Berdasar pantauan, massa yang turun ke jalan memulai aksi mereka di depan Gedung Dewan, Kamis (21/1). Para aktivis LSM masing-masing mengenakan ikat kepala dengan tulisan Murdiyanto sementara para mahasiswa membentangkan poster antara lain bertuliskan “Disdik dan Kejaksaan Jangan Main Kucing-kucingan, Diknas Ajari Aku Tentang Kejujuran, Pecat Oknum Pelaku Pemotongan, Guru=Pahlawan Tanpa Tanda Jasa tapi Harus Setor Upeti Juga” dan beberapa tulisan lain.

7 LSM Dukung Murdiyanto

SUKOHARJO. Aksi solidaritas mendukung Murdiyanto mulai bermunculan ketika kasus pemotongan gaji guru sertifikasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) terkuak di media massa. Kelompok yang mengatas namakan GRSB (Gerakan Rakyat Sukoharjo Bersatu), Kamis (21/1) akan mengadakan aksi damai untuk mendukung Murdiyanto.

Aksi yang mengangkat tema "Sunatan Massal Guru Sertifikasi" itu bertujuan untuk mendukung penuh keberanian Murdiyanto dalam mengungkap ketidakadilan yang dilakukan oleh Disdik. Kelompok yang mengatasnamakan GRSB itu tergabung dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Sukoharjo, antara lain LSM Formasi, LSM Jempol, LSM LPSEM, LSM FPMS, LSM Keppras, KAMMI Stain dan UMS.

Wahyu Sony, Korlap aksi kelompok GRSB mengatakan, nantinya aksi itu akan digelar di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukoharjo dan Gedung DPRD Sukoharjo. Aksi solidaritas itu nantinya akan diikuti mahasiswa dan elemen masyarakat yang lain se-Sukoharjo.

“Ini bukti kalau Murdiyanto tidak sendirian dan kami LSM dan elemen masyarakat lain akan mendukung penuh langkah baik yang telah dilakukan Murdiyanto untuk memerangi ketidakadilan yang ada di Sukoharjo,” ujarnya, Rabu (20/1).

326 Perusahaan Enggan Ikuti Jamsostek

SUKOHARJO. Sejauh ini, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) masih dianggap menjadi beban bagi perusahaan. Sehingga, banyak perusahaan di Sukoharjo yang tidak berminat mengikutinya.

Oleh Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan mendata perusahaan yang belum mendaftar Jamsostek untuk segera mendaftar. Mengingat bagi Disnaskertrans keselamatan kerja merupakan hal yang wajib bagi perusahaan untuk melindungi karyawan dalam menjalankan tugasnya.

“Seperti UU Nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor bagi perusahaan mengenai keselamatan kerja karyawan,” ujar Kabid Hubungan Industri dan pengawasan Ketenagakerjaan, Langgeng Wiyana, Rabu (20/1).

Dijelaskan, jumlah total perusahaan di Sukoharjo mencapai 326 perusahaan, namun yang mengikuti Jamsostek hanya sekitar 243 dan yang belum mencapai 680.

Angka kecelakaan kerja naik tajam, 4 meninggal dunia

Sukoharjo (Espos). Kasus kecelakaan kerja yang menimpa para tenaga kerja di Sukoharjo sepanjang tahun 2009 lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukoharjo mencatat dari 1.271 kasus kecelakaan kerja yang terdeteksi, empat orang di antaranya meninggal dunia.

Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sukoharjo Langgeng Wiyana mengatakan, kasus kecelakaan kerja di Sukoharjo selama tahun 2009 meningkat hingga sekitar 100 kasus.

Menurutnya, pada tahun 2008 kasus kecelakaan kerja yang terdeteksi hanya sekitar 1.100 kasus, namun pada tahun 2009 kasusnya mencapai 1.271 kasus.

“Di banding tahun sebelumnya, kasus kecelakaan kerja selama tahun 2009 kami akui meningkat,” terangnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (20/1) di ruang kerjanya.

Selidiki setoran terimakasih, LKBH PGRI Jateng turun ke Kota Makmur

Sukoharjo (Espos). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (PGRI Jateng) akan turun ke Sukoharjo untuk menyelidiki kasus setoran uang terimakasih tunjangan sertifikasi yang meresahkan para pengajar.

Sementara itu LKBH PGRI Jateng mengaku telah menerima laporan mengenai setoran uang terimakasih dari para guru kepada Dinas Pendidikan (Disdik). Laporan tersebut diterima PGRI Jateng Senin (19/1) lalu.

Ketua PGRI Jateng, Subagio menjelaskan, kasus setoran uang terimakasih dalam pencairan tunjangan sertifikasi sudah ia terima Senin lalu. “Laporan memang sudah kami terima Senin, dan hari ini (kemarin-red) kami akan membahas persoalan itu bersama dengan pengurus PGRI Jateng yang lain,” jelasnya ketika dihubungi Espos, Selasa (19/1).

Subagio menambahkan, mengacu kepada laporan mengenai indikasi pungutan liar (Pungli) di Disdik, LKBH PGRI Jateng segera melakukan penyelidikan. “Secepatnya kami akan ke Sukoharjo untuk menyelidiki kejadian yang sebenarnya bagaimana. Ya kalau bisa pekan-pekan ini,” jelasnya.