Angka kecelakaan kerja naik tajam, 4 meninggal dunia

Sukoharjo (Espos). Kasus kecelakaan kerja yang menimpa para tenaga kerja di Sukoharjo sepanjang tahun 2009 lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukoharjo mencatat dari 1.271 kasus kecelakaan kerja yang terdeteksi, empat orang di antaranya meninggal dunia.

Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sukoharjo Langgeng Wiyana mengatakan, kasus kecelakaan kerja di Sukoharjo selama tahun 2009 meningkat hingga sekitar 100 kasus.

Menurutnya, pada tahun 2008 kasus kecelakaan kerja yang terdeteksi hanya sekitar 1.100 kasus, namun pada tahun 2009 kasusnya mencapai 1.271 kasus.

“Di banding tahun sebelumnya, kasus kecelakaan kerja selama tahun 2009 kami akui meningkat,” terangnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (20/1) di ruang kerjanya.

Selidiki setoran terimakasih, LKBH PGRI Jateng turun ke Kota Makmur

Sukoharjo (Espos). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (PGRI Jateng) akan turun ke Sukoharjo untuk menyelidiki kasus setoran uang terimakasih tunjangan sertifikasi yang meresahkan para pengajar.

Sementara itu LKBH PGRI Jateng mengaku telah menerima laporan mengenai setoran uang terimakasih dari para guru kepada Dinas Pendidikan (Disdik). Laporan tersebut diterima PGRI Jateng Senin (19/1) lalu.

Ketua PGRI Jateng, Subagio menjelaskan, kasus setoran uang terimakasih dalam pencairan tunjangan sertifikasi sudah ia terima Senin lalu. “Laporan memang sudah kami terima Senin, dan hari ini (kemarin-red) kami akan membahas persoalan itu bersama dengan pengurus PGRI Jateng yang lain,” jelasnya ketika dihubungi Espos, Selasa (19/1).

Subagio menambahkan, mengacu kepada laporan mengenai indikasi pungutan liar (Pungli) di Disdik, LKBH PGRI Jateng segera melakukan penyelidikan. “Secepatnya kami akan ke Sukoharjo untuk menyelidiki kejadian yang sebenarnya bagaimana. Ya kalau bisa pekan-pekan ini,” jelasnya.

PKS Tak Mau Dibungkam Demokrat

Metrotvnews.com, Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau dibungkam Partai Demokrat. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk Bank Century dari Fraksi PKS tetap akan kritis menyibak kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp6,7 triliun.

"Bila kami dianggap menganggu, kita harus membuka persoalan. Masa bertanya dilarang. Sikap kritis dilakukan, kalau ditekan tidak layak," ujar anggota Pansus Bank Century dari Fraksi PKS, Andi Rahmat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1).

Sebagai kader PKS, Andi mengaku tak khawatir partainya akan diputus sebagai mitra koalisi Demokrat. Pasalnya, ideologis PKS akan konsisten sebagai partai bersih. Karena itu, kebebasan mengkritisi apapun harus tetap berjalan.

"Terkait kasus Century, bangunan kontruksi kita untuk membongkar kasus ini secara transaparan. Partai kami basis ideologisnya disitu." tegas anggota Komisi XI DPR itu.

Biaya Nikah Diusulkan Jadi Rp 75 ribu

JAKARTA. Anggota Fraksi PKS di Komisi Agama (VIII), Jazuli Juwaini, mengusulkan Departemen Agama menaikkan biaya administrasi pernikahan. Ini untuk mencegah maraknya praktek pungutan liar yang menimpa pasangan yang ingin berumah tangga. Saat ini biaya administrasi pernikahan sebesar Rp 30 ribu per berkas. Jazuli menilai biaya itu bisa dinaikkan dua kali lipat.

''Katakanlah, Rp 50 ribu atau Rp 75 ribu, tetapi tegas tidak ada dana lain yang dikeluarkan mereka yang mau menikah,'' kata Jazuli dalam siaran persnya, Rabu (20/1). Komisi VIII rapat dengar pendapat dengan Dirjen Bimbingan Agama Islam (Bimas Islam) Prof Nasarudin Umar.

Menurut Jazuli, biaya administrasi nikah yang murah berbuntut pungli. Sebab di belakang kerap ditemui pemberian amplop bagi petugas Kantor Urusan Agama.

PKS Bakal Usung Hadi Soesilo pada Pilkada Kota Banjarbaru

Banjarbaru–MI. Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan (Kalsel) diperkirakan bakal mengusung Hadi Soesilo sebagai bakal calon Wali Kota Banjarbaru untuk bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banjarbaru 2010.

“Dukungan resmi memang belum ada karena menunggu keputusan dari DPD PKS Provinsi Kalsel, tetapi yang bersangkutan memiliki poin lebih dibanding calon lain yang juga diusulkan untuk didukung sebagai bakal cawali,” ujar Ketua DPD PKS Kota Banjarbaru Tafsir, Senin (11/1).

Menurut dia, ada dua poin lebih yang dimiliki Hadi Soesilo. Pertama, mengantongi dukungan dari partai lain yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah positif mengusung sehingga kedua partai bisa berkoalisi mengusung calon wali kota.

Kedua, Kepala Badan Diklat Pemprov Kalsel itu juga bersedia didampingi calon wakil wali kota yang merupakan kader PKS sehingga kedua poin itu membuka peluang Hadi Soesilo menggunakan PKS sebagai partai pengusungnya dalam Pilkada Kota Banjarbaru.

Gubernur Ajak Sukseskan Sensus Penduduk

PK-Sejahtera Online. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk mensukseskan Sensus Penduduk (SP) 2010. Hal tersebut disampaikan gubernur pada saat menerima kunjungan kerja Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Rusman Heryawan, (17/1).

Lebih Heryawan menyatakan data yang dihasilkan oleh BPS melalui SP 2010 nantinya akan sangat membantu mengarahkan kebijakan pemerintah dalam mencapai Man Devlopment Goals (MDGs). Pendataan yang akan dimulai dalam waktu dekat ini mempunyai peran strategis dalam menentukan rencana ke depan.

“Melalui data yang akurat dapat diketahui segala persoalan, kemudian merumuskan solusi kebijakan untuk menyelesaikannya. Dari data yang dihasilkan BPS dapat dilihat apakah kita mampu menekan angka kemiskinan, menanggulangi angka kematian ibu dan anak. Selain itu juga untuk melihat data jumlah sekolah dan usia belajar yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan di Jawa Barat” imbuhnya.

Heryawan juga mengajak masyarakat untuk memberikan jawaban yang jujur demi keakuratan data yang akan diperoleh. “Saya siap dihitung anda pun harus siap dihitung,” ujar Heryawan.

Muncul Puluhan Grup Facebookers Anti Ruhut Sitompul

JAKARTA. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kerap memancing perdebatan di rapat panitia khusus (pansus) hak penyelidikan (angket) Bank Century. Ia beberapa kali mengeluarkan kata-kata makian dan bersitegang dengan sesama anggota pansus lain fraksi.

Tampaknya aksi Ruhut yang dapat ditonton langsung di layar kaca itu tidak disukai para Facebookers di dunia maya. Silahkan ketik kata Ruhut Sitompul di kotak 'Search', maka akan ditemui puluhan grup yang Antiruhut.

Sampai dengan Kamis (21/1) pagi, jumlah grup yang kesal dengan Ruhut sudah mencapai 64 grup. Nama grupnya pun bermacam-macam. Ada yang terang-terangan menyebut dirinya sebagai grup 'Anti Ruhut Sitompul' dengan jumlah anggota 5.699 Facebookers.

Ada yang saking kesalnya melihat aksi politisi 'Poltak' ini sampai ingin mengusirnya dari Indonesia. Mereka bergabung di grup 'Usir Ruhut Sitompul dari Indonesia'.

Legislator Tak Lapor Harta

Laporan Kekayaan Indikator Integritas Anggota DPR

Jakarta, Kompas. Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 mengabaikan kewajiban untuk melaporkan kekayaan mereka. Dari 560 anggota Dewan, baru 229 anggota yang melaporkan harta kekayaan atau hanya 40,89 persen. Padahal, batas akhir yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 1 Desember 2009.

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tercatat paling tertib dalam menyerahkan laporan kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tercatat yang paling tidak berdisiplin melapor.

Demikian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diungkapkan Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Senin (18/1).

Dalam laporan LHKPN tersebut, hanya lima dari 57 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera periode 2009-2014 yang be- lum melaporkan harta kekayaan. ”Atau yang sudah melapor sebanyak 91,23 persen,” kata Jasin.

MUI Jatim Dukung Pengharaman Foto Pranikah

JAKARTA. Majelis Ulama Indoensia (MUI) Provinsi Jawa Timur tidak mengeluarkan fatwa haram terhadap perempuan yang meluruskan rambut (rebonding).

Sekretaris MUI Jatim, Imam Tabroni, di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji hasil keputusan "Bahstul Masail" yang digelar di Forum Pondok Pesantren Putri (FMP3) Lirboyo, Kota Kediri yang menyatakan "rebonding" haram tersebut.

"Kalau niatnya untuk menarik perhatian lawan jenis, memang dilarang. Tetapi kalau untuk mempercantik diri, maka diperbolehkan karena mempercantik diri hukumnya sunah," katanya.

Menurut dia, sesuai dengan ajaran dalam agama Islam mempercantik diri tidak dilarang.

PNS Kecamatan Nyalon Bupati

SUKOHARJO. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), persaingan dalam memperebutkan kursi nomor satu di Sukoharjo sudah terlihat. Hal itu terbukti dengan munculnya para calon Independen yang tidak didukung oleh partai, namun tetap memberanikan diri maju menjadi Cabup.

Salah satu kandidat dari Independen dari kalangan PNS aktif adalah Tri Bintang Budiharja. Mantan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Nguter, Sukoharjo itu menyatakan bulat untuk maju menjadi Cabup lewat jalur Independen dalam Pilkada Sukoharjo, Juli mendatang.

“Keputusan saya maju sebagai Cabup Sukoharjo melalui jalur Independen merupakan dorongan nurani untuk membuat perubahan di Sukoharjo yang selama ini stagnan tanpa perubahan,” ujar Tri Bintang kepada Joglosemar, Selasa (19/1).

Tri mengklaim sudah berhasil mengumpulkan sekitar 20.000 dukungan tanpa tanda tangan yang digunakan sebagai syarat untuk menjadi calon Independen Cabup. Mengingat untuk mencapai 30.000 seperti yang disyaratkan KPUD untuk lolos sebagai calon Independen harus dilakukan dari sekarang.

Hari Ini, 9 Cabup Siap Tarung

SUKOHARJO. Forum Lintas Partai (FLP) Sukoharjo akan menggelar debat para kandidat Bupati Sukoharjo 2010-2014 di Gedung Hapsari, Jalan Raya Solo-Sukoharjo, Rabu (20/1). Debat bertujuan untuk memberikan gagasan dan masukan bagi Bupati yang nantinya terpilih demi kemajuan Sukoharjo.

Debat yang mengusung tema “Sukoharjo, Apa yang Kau Tunggu” itu diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Bupati terpilih mengetahui apa yang harus dilakukan, dan siapa yang dapat melakukan untuk kemajuan Sukoharjo.

“Dengan forum ini nantinya bisa diketahui siapa nanti yang layak menjadi calon Bupati dan wakilnya saat menyampaikan gagasanya kepada forum dan dilihat masyarakat,” ujar Ketua FLP, Eko Raharjo, Selasa (19/1).

Dikatakan, para calon Bupati yang ikut serta dalam debat itu di antaranya, Bambang Margono, Wardoyo Wijaya, Tinta Joko M, Tri Bintang Budi Harjo, Agus Triharjo, Sutarto, Haryanto, Syarif Hidayatullah dan Sumarno. Bertindak selaku moderator, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Aidul Fitriciada.

”Disdik Tak Bisa Main Pecat”

SUKOHARJO. Persatuan Guru Rebublik Indonesia (PGRI) Provinsi (Jateng) akan turun tangan dalam penyelesaian kasus dugaan pemotongan gaji guru oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo.

Selain itu, PGRI Jateng juga siap mendukung langkah dan melindungi Murdiyanto, guru Bimbingan Konseling (BK) SMPN 1 Mojolaban, Sukoharjo, yang telah berani “bersaksi” dalam kasus dugaan pemotongan gaji tersebut.

Ketua PGRI Jateng, Subagio mengatakan kasus tersebut sudah dianggap serius oleh PGRI Provinsi, sehingga diperlukan tindakan yang cepat, agar tidak berdampak pada tatanan elemen lain.

“Kita siap melindungi saudara Murdiyanto. Disdik setempat tidak begitu saja bisa mengancam, apalagi memecat karena hal itu bukan wewenang Disdik,” ujar Subagio saat dihubungi wartawan, Selasa (19/1).