jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 23 Agustus 2010

PKS BERBUKA PUASA BERSAMA ANAK YATIM PIATU - Kembalikan Niat Ramadhan Fair Sebenarnya!

Penyelenggaraan Ramadhan Fair sebagai syiar Islam harus dievaluasi serta dikembalikan ke niatan awalnya. Karena belakangan ini, agenda tahunan Pemko Medan ini dinilai ternoda dan menjadi ajang lokasi berpacaran bagi remaja.
“Ramadhan Fair diharapkan kembali ke niat awal, syiar Islam. Tidak boleh berbenturan dengan ritual-ritual ibadah,” imbau Ketua DPD PKS Medan, Surianda Lubis dalam acara buka puasa bersama yang disertai dengan pemberian santunan bagi 18 anak yatim piatu berupa beasiswa selama enam bulan dan santunan langsung terhadap lima anak dhuafa di Garuda Plaza Hotel, Sabtu (21/8) lalu.

Politisi PKS ini juga menilai kegiatan Ramadan Fair harus dikembalikan sebagai salah satu upaya Syiar Islam. Seperti festival budaya islam, tausiyah Ramadan yang disampaikan para ulama. “Evaluasi Ramadhan Fair ini sangat memungkinkan,” katanya.

Apindo Sukoharjo siap bayar THR buruh

Sukoharjo (Espos). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sukoharjo menyatakan siap membayar tunjangan hari raya (THR) untuk buruh maksimal sepekan sebelum hari kebesaran umat muslim tersebut datang.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Apindo, Ismail Hidayat ketika dijumpai sebelum rapat pembahasan THR di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Senin (23/8). “Sebanyak 70 perusahaan yang tergabung dalam Apindo siap membayar THR buruh untuk Idul Fitri nanti. Komitmen ini akan kami sampaikan dalam rapat dengan Disnakertrans yang akan digelar sebentar lagi,” ujarnya.

Disinggung mengenai waktu pembayaran THR, Ismail menerangkan, sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. “Maksimal satu pekan sebelum Lebaran lah. Kalau pun ada yang minta toleransi, ya H-5 Lebaran uang sudah terbayar,” jelasnya.

Usulan dana aspirasi dicoret

Sukoharjo (Espos). Usulan dana aspirasi untuk 45 orang anggota legislatif akhirnya dicoret lantaran anggaran daerah terancam defisit hingga Rp 4,5 miliar.

Berdasarkan hasil rapat badan anggaran (Banggar) tentang pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD-Perubahan, ada 15 item kesimpulan. Selanjutnya dalam sejumlah kesimpulan itu tidak ada satu pun yang menyebut mengenai usulan penambahan dana aspirasi untuk anggota legislatif.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Agus Santosa ketika dikonfirmasi membenarkan pencoretan usulan dana aspirasi. “Memang itu (dana aspirasi-red) akhirnya dicoret karena anggarannya tidak ada sama sekali,” jelasnya ketika dijumpai Espos, Senin (23/8).

Proyek Pujasera Mangkrak

SUKOHARJO. Kawasan Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) Sukoharjo yang rencananya juga akan dibangun puluhan kios oleh pemerintah kabupaten (Pemkab), hingga saat ini terkesan dibiarkan mangkrak begitu saja. Bahkan sejak terhentinya bangunan tahun 2009 lalu, belum ada tindak lanjut kapan bakal dilanjutkan.

Anggota Komisi II DPRD Sukoharjo Hasman Budiadi dalam rapat badan anggaran (Banang) mengatakan, sejak awal rencana pembangunan kawasan pusat jajan serba ada (Pujasera) dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran daerah. Namun apa yang terjadi saat ini, bangunan tidak terealisasi dengan baik, dan nasib dan statusnya malah tidak jelas lagi.

“Rencana awal bangunan Pujasera bisa dilakukan sesuai dengan target dan kemudian berlanjut hingga tahun ini yang tidak kunjung ada kejelasan kapan pembangunan itu akan dilanjutkan,”
tandasnya.

Merindukan Pemimpin yang Merdeka

Ungkapan “negeri ini (baca juga: saya) belum merdeka” tampaknya kini sudah menjadi klise. Bahkan dalam ruang yang lebih luas, hingga ke tingkat global, kata-kata itu sudah menjadi teriakan yang universal.

Betapapun peradaban (teknologi) yang telah menyediakan seluruh perangkat hidup (lunak maupun keras) yang mengisyaratkan kemerdekaan di tingkat individual maupun komunal, tetap saja sistem yang ada dan berlaku di dalamnya membuat kemerdekaan itu tersandera, terpenjara.

Globalisme yang mengasuh serta mengembangkan anak-anak kandungnya seperti demokrasi, liberalisme, materialisme-pragmatis, atau sistem ekonomi pasar telah mencengkeram dunia dalam sebuah permainan––halus dan kasar––yang membuat siapa pun (negeri, bangsa, dan individu) terjebak dalam perangkap yang dibuatnya.

Ketidakmerdekaan akibat tumpang tindihnya wewenang dan otoritas mereka. Ketidakmerdekaan karena impitan dan tekanan sistem serta sesama institusi di antara mereka. Yang lebih parah: ketidakmerdekaan karena hidup sehari-hari yang kian menekan karena pragmatisme, oportunisme, dan hedonisme yang kian akut.