PKS Akan Tetap Bersama Gubsu Syamsul Arifin

PK-Sejahtera Online, MEDAN. Sejumlah pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdiri dari unsur Dewan Syariah Pusat (DSP), Dewan Pengutus Pusat (DPP), dan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Minggu (24/4) bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin di Medan.

Rombongan PKS yang dipimpin oleh Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaq tersebut sengaja mengunjungi Syamsul Arifin untuk melakukan klarifikasi secara langsung terhadap yang bersangkutan terkait penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) kepada Syamsul.

Luthfi mengatakan, selain untuk mendengar secara langsung masalah yang dihadapi mitra koalisi PKS dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di Sumut itu, PKS juga menawarkan bantuan advokasi hukum kepada Syamsul.

Survey KPK: Deptan Tertinggi Dalam Skor Integritas

PK-Sejahtera Online. Dalam hal upaya pencegahan korupsi dan penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Departemen Pertanian kembali mendapat apresiasi dari KPK. Berdasarkan hasil Survey Integritas Sektor Publik 2009 secara nasional oleh KPK, Deptan meraih peringkat I (pertama) untuk dua katagori dan peringkat IV (keempat) untuk satu katagori.

Dari survey terhadap 11.413 responden pengguna jasa layanan publik, KPK mengumumkan Deptan mendapat skor integritas tertinggi sebagai Instansi Pusat dan skor integritas tertinggi sebagai Unit Pelayanan Publik dalam aspek Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih. Selain itu, Deptan juga apresiasi dengan menduduki peringkat IV untuk katagori Unit Pelayanan Publik dengan integritas tinggi dalam aspek Pengadaan Barang dan Jasa.

"Alhamdulillah," ungkap Mentan Suswono mengomentari hasil survey KPK. Hasil survey tersebut memberi indikasi bahwa upaya dalam pencegahan KKN dan penegakkan good and clean governance mulai membuahkan hasil yang baik. "Kita sudah berada pada track yang benar. Selamat dan terima kasih kepada segenap staf dan pejabat instansi terkait yang telah bekerja keras selama ini." Mentan berpesan, “mari kita jadikan apresiasi ini sebagai modal sekaligus spirit agar kita lebih baik lagi ke depan."

PKS Ngaku Tak Merasa Untung

Gubernur Sumut Tersangka

INILAH.COM, Jakarta. DPP dan Majelis Pertimbangan PKS menemui Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Pertemuan PKS dengan tersangka kasus dugaan korupsi Pemkab Langkat ini untuk mengklarifikasi kasus yang menimpanya. PKS merasa tak diuntungkan atas kasus itu.

"Untuk mendengarkan saja. Kami datang sebagai mitra koalisi untuk memverifikasi berita di media massa ingin mendengar kan langsung dari beliau (Syamsul Arifin) agar tidak salah persepsi," ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (25/4).

Namun, ia buru-buru menyanggah jika pertemuan PKS dengan Syamsul Arifin tersebut bersifat politis. Pertemuan dengan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara itu karena merupakan mitra koalisi.

Presiden PKS: Semoga PBB Kembali Jaya dan Sukses di Pemilu Berikutnya

Hadiri Pembukaan Muktamar III Partai Bulan Bintang

PK-Sejahtera Online, Medan. Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq memimpin rombongan DPP, MPP dan DSP serta Wakil Gubernur Sumatera Utara menghadiri undangan Pembukaan Muktamar III Partai Bulan Bintang di Medan, Sumatera Utara, Jumat 23/4. Lutfi merasa berbahagia dapat memenuhi undangan ini dengan harapan agar Muktamar dapat berjalan sukses, silaturrahmi antar kedia partai bisa terjaga dan dapat lebih ditingkatkan . Lutfi juga berharap agar kejayaan dan kesukseksan PBB dapat kembai diraih kembali pada Pemilu yang akan datang.

Presiden PKS mengikuti acara pembukaan Muktamar tersebut dengan sangat antusias, dari awal hingga berakhirnya acara yang ditandai dengan doa penutupan.

Presiden PKS Tawarkan Bantuan Advokasi Hukum

Kunjungi Gubernur Sumut Syamsul Arifin

PK-Sejahtera Online, Medan. Rombongan DPP PKS, yang dipimpin oleh Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, mengunjungi mitra koalisinya, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Presiden PKS didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (yang merupakan kader PKS), jajaran pimpinan DPP, pimpinan MPP, dan anggota DSP untuk mengklarifikasi pemberitaan miring tentang diri Syamsul Arifin di media akhir-akhir ini.

Melalui kunjungan tersebut PKS dapat mendengar langsung masalah yang terjadi versi mitra koalisinya. PKS mendengarkan dengan seksama semua permasalahan yang yang terjadi pad saat Syamsul Arifin menjabat sebagai Bupati Langkat selama 2 periode, sebelum berkoalisi dengan PKS.

Pada kesempatan yang penuh keakraban itu Presiden PKS menawarkan bantuan advokasi hukum untuk kasus yang dihadapi Syamsul Arifin.

Fahri: Sekarang Siapa Cicak dan Siapa Buaya?

VIVAnews. Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Fahri Hamzah mengingatkan, sejak awal DPR menyarankan agar kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dibawa ke pengadilan. Tetapi sayangnya, saran ini ditolak.

"Pilihan deponir pun tak diambil, karena deponir ialah penghentian kasus tapi orangnya dianggap salah dan ia tidak boleh menjabat lagi sebagai konsekuensi," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 21 April 2010.

Dia menilai, dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) itu adalah pilihan. Tapi perlu disadari bahwa SKPP ini bukan berarti kasusnya ditutup.

Demi Bertemu Tokoh Idola, Riyadi Rela Jalan Kaki 35 Km dengan Bertelanjang Dada

Biasanya, orang kalau sudah punya nazar akan melakukan apa pun, termasuk tindakan yang mungkin di mata awam aneh. Hal itu pula yang dilakukan Riyadi (35), warga Kampung Sendangrejo RT 2/III Desa Pundungrejo, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo.

Pria bertampang kurus itu rela berjalan kaki sepanjang 35 kilometer dengan keadaan telanjang dada dan bersandal jepit. Tubuhnya dipenuhi lukisan yang bertuliskan Wardoyo-Haryanto dan dengan logo PDIP di tubuhnya.

Maklum saja, lelaki asal Tawangsari itu sejak lama mengagumi tokoh pasangan Cabup dan Cawabup Wardoyo-Haryanto sehingga rela melakukan apa saja asalkan bisa bertemu dengan tokoh idolanya tersebut.

BUMD Belum Untungkan Daerah

SUKOHARJO. Nilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo merosot. Hal itu merupakan salah satu dari 48 catatan yang diberikan oleh Pansus DPRD Sukoharjo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2009.

“Pemkab melalui Bagian Perekonomian seharusnya bisa membina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) supaya dapat berkembang sebagaimana mestinya,” ujar Sekretaris Pansus, Giyarto di DPRD Sukoharjo, Selasa (27/4).

Giyarto mengatakan bahwa penurunan PAD di Sukoharjo sangat signifikan. Hingga tanggal 31 Desember, penyertaan modal dasar untuk percetakan daerah hanya mencapai Rp 1,7 miliar. Akan tetapi, kontribusi PAD justru turun mencapai 87 persen.

KPU Sukoharjo tidak akan ubah keputusan

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan mengubah keputusan terkait digugurkannya salah satu pasangan bakal calon (Balon) yang diusung Partai Golkar kubu Langenharjo, Bambang Margono (BM)-Sumarno.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPU, Kuswanto ketika dijumpai wartawan seusai aksi unjuk rasa di kantor KPU setempat, Selasa (27/4). Menurut Kuswanto, apa yang dilakukan lembaganya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku alias masih on the track.

“Dalam Undang-undang (UU) Pemilu No 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa satu Parpol hanya boleh mengajukan satu Balon. Apabila ada dua Balon yang diajukan dari satu Parpol, maka salah satunya harus digugurkan,” jelasnya.

Simpatisan Golkar Langenharjo Demo KPU

SUKOHARJO. Pencoretan KPU terhadap pasangan Bambang Margono (BM)-Sumarno yang mencalonkan diri lewat Partai Golkar versi Langenharjo, PPP, dan Partai Hanura ternyata masih menyisakan reaksi. Puluhan simpatisan Golkar Langenharjo, Selasa (27/4) kemarin menggeruduk kantor KPU Sukoharjo untuk menyatakan protes.

Para simpatisan yang mengatasnamakan elemen Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo itu mendatangi KPU untuk menuntut agar KPU Sukoharjo bersikap adil dan menjunjung tinggi independensi sebagaimana tugas sebagai penyelenggara Pilkada.

“Kami melihat KPU bersikap tidak adil, di mana telah menganulir salah satu pasangan Balon atas nama BM-Sumarno dan menerima pasangan TBR-Sutarto. Padahal semua pihak tahu di internal Golkar sedang ada sengketa mengenai keabsahan pengurus. Tapi KPU tetap tidak menghiraukan hal itu,” ujar salah satu kader Golkar, Purno dalam orasinya.

PKS yakin kasus Misbakhun tak akan ganggu citra partai

Jakarta. Banyak pihak beranggapan citra PKS yang bersih akan terpengaruh dengan kasus L/C Misbakhun. Tapi tidak dengan Presiden PKS Luthfi Hasan. Dia yakin citra PKS tidak akan terpengaruh banyak.

“Enggak apa-apa karena itu masalah pribadi dan itu terjadi jauh-jauh hari sebelum dia bersama kami,” kata Luthfi usai menjenguk Misbakhun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4).

Luthfi menjelaskan kasus Misbakhun itu merupakan masalah pribadi, dan tidak ada urusan dengan organisasi.

Dar-Jo kunjungi Solopos

Solo (Espos). Salah satu pasangan Cabup/Cawabup Boyolali Daryono-Joko Widodo melakukan kunjungan ke Griya Solopos, Selasa (27/4). Dalam kunjungan tersebut pasangan yang diusung Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diikuti beberapa tim sukses.

Ketua tim pemenangan Ikhsan menjelaskan kunjungan itu dilakukan sebagai silaturahmi dengan media. Pihaknya berharap media bisa menjadi partner dengan seluruh Cabup/Cawabup Boyolali. “Silaturahmi ini dilakukan untuk menjalin hubungan yang selama ini sudah terjalin dengan media,” ujarnya.

Sementara, Pemred SOLOPOS YA Sunyoto menegaskan sikap netral dalam setiap pemberitaan Pilkada. Pihaknya tetap memberikan porsi yang sama dalam setiap kegiatan para Cabup/Cawabup. “Kami tegaskan tetap netral dan tidak memihak salah satu Cabup/Cawabup,” jelasnya yang didampingi Redpel Anton Wahyu dan sejumlah redaktur.


Sumber: Solopos Online

Pamong Mengeluh Gaji Rendah Bupati Balas Mengeluh

SUKOHARJO. Beberapa pamong desa di Kabupaten Sukoharjo mengeluhkan minimnya gaji yang mereka terima, karena di bawah upah minimum kabupaten (UMK) yang besarnya Rp 769.000. Padahal, rata-rata gaji karyawan pabrik malah sudah sesuai dengan UMK.

“Masak, sama-sama bekerja di Sukoharjo, gajinya hanya Rp 710.500 per bulan?” ujar salah satu Bayan di Desa Sangrahan, Grogol, Sabtu (24/4).

Keluhan tersebut diungkapkan ketika Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto melakukan pembinaan terhadap para perangkat desa dan pamong di kantor Kecamatan Grogol, Sabtu (24/4). Keluhan serupa juga diungkapkan oleh Sugiyono, perangkat desa dari Desa Parangjoro.

Polisi Periksa Ketua DPD II Partai Golkar

SUKOHARJO. Ketua DPD II Golkar Sukoharjo, Giyarto diperiksa sebagai saksi oleh Polres Sukoharjo terkait dugaan kasus pemalsuan dokumen pencairan dana bantuan Parpol tahun anggaran APBD II 2009 senilai Rp 67.358.000.

Ketua DPD II Golkar tersebut diperiksa Polisi atas dasar laporan ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Sukoharjo, Ari Wijayanto. Dari laporan dikatakan Giyarto bersama Sekretaris, Jaka Wuryanta dan Bendahara, Suharsi telah melakukan tindakan korupsi serta pemalsuan identitas.

Dalam pencarian dana APBD, mereka mengatasnamakan Ketua DPD II, Sekretaris dan Bendahara. Padahal, saat pencairan itu mereka berdua sudah bukan pengurus DPD II Sukoharjo. Karena berdasarkan surat DPP B.65 yang diperkuat surat B.89, Musda tanggal 15 September 2009 yang mengangkat mereka, sudah dibatalkan.

PPP dan Hanura resmi dukung Warto

Sukoharjo (Espos). Setelah gagal mengusung pasangan Bambang Margono (BM)-Sumarno, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi mendukung pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto).

Sikap tersebut ditegaskan kedua ketua partai politik (Parpol) tersebut dalam kesempatan terpisah, Senin (26/4). Baik P3 maupun Hanura, kini sampai pada tahapan penyusunan Memorandum of Understansing (MoU) dengan pasangan Warto.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP, Suryanto menjelaskan, pihaknya kini memang sudah resmi memberikan dukungan kepada pasangan Warto. “Setelah melakukan komunikasi politik, kami memang akhirnya secara resmi memberikan dukungan kepada Warto,” jelasnya ketika dijumpai, Senin.

Rapor Bupati Sukoharjo Merah

SUKOHARJO. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto pada periode 2009 mendapatkan nilai merah. Pansus LKPj DPRD Sukoharjo terpaksa menorehkan nilai merah, karena banyak indikator menunjukkan kinerja selama 2009 merosot. “Kami melihat beberapa indikator makro kinerja pemerintahan periode 2009 banyak mengalami penurunan,” ujar anggota Pansus LKPj DPRD Sukoharjo, Suryanto, Rabu (21/4).

Menurut Suryanto, secara riil sejumlah indikator penurunan tersebut dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang merosot dibanding tahun 2008. Dari 4,84 persen turun menjadi 4,69 persen.

“Dilihat dari agregat pembentuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 2008, sektor industri memegang peranan penting dalam perekonomian Sukoharjo,” ujarnya.

BM-Sumarno Gagal Nyalon

SUKOHARJO. Pasangan bakal calon (Balon) Cabup dan Cawabup Bambang Margono (BM)-Sumarno akhirnya gagal menjadi salah satu peserta dalam Pilkada Sukoharjo 3 Juni mendatang. Kegagalan pencalonan kedua pasangan itu diumumkan KPU setelah melakukan verifikasi. Setelah menyatakan gagal, KPU mengembalikan berkas dua pasangan tersebut melalui partai pengusung yaitu Partai Golkar Langenharjo bersama PPP dan Hanura.

”Keputusan pengembalian berkas pendaftaran pasangan BM-Sumarno kami lakukan melalui sidang pleno KPU, menindaklanjuti hasil klarifikasi kami terkait konflik kepengurusan Partai Golkar dan hasil ini secara otomatis pasangan tersebut tidak bisa melanjutkan langkah mereka dalam pencalonan di Pilkada nanti,” jelas Ketua KPU Kuswanto dalam pengumuman hasil verifikasi pada parpol pengusung dan BM.

Selain itu, KPU juga mengembalikan berkas tiga pasangan lain karena dianggap masih kurang legkap dan harus segera dilengkapi, di antaranya pasangan Titik Suprapti (TBR)-Sutarto, Wardoyo Wijaya-Haryanto dan pasangan Mohamad Toha-Wahyudi.

Pernah Larang Jilbab, Menteri Kehakiman Inggris Minta Maaf

LONDON. Menteri Kehakiman Jack Straw secara terbuka meminta maaf untuk pernyataan kontroversial tentang wanita muslim yang menutup wajah mereka. Ia mengeluarkan permintaan maaf dalam pertemuan publik dengan Muslim yang menjadi konstituennya di Blackburn, Inggris.

Straw mengatakan pada tahun 2006 ia pernah meminta konstituen perempuan Muslim untuk membuka jilbab dan cadar mereka selama pertemuan. Ia berdalih merasa kurang nyaman berbicara dengan orang yang wajahnya tertutup, karena tidak bisa melihatnya. Ia menyesalkan karena permintaannya itu menimbulkan debat publik berkepanjangan hingga tudingan rasis pada dirinya.

Dia mengatakan, "Sungguh tak disangka, skala publisitas pada bulan Oktober 2006 sangat besar. Saya menyesal telah menimbulkan masalah dan saya minta maaf untuk itu."

PKS Sayangkan Penahanan Misbakhun

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera menyayangkan sikap Polri yang menahan anggota DPR Mukhammad Misbakhun dengan mengabaikan aspek perdata dan bukti-bukti. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, mengatakan, prinsipnya menghargai proses penyidikan yang dilakukan kepolisian tapi hendaknya dilakukan secara objektif.

"Semua dokumen menjelaskan kasus ini perdata, tapi polisi terkesan bersikap subjektif dengan mencari kesalahan," kata Mahfudz. Dikatakannya, PKS sudah menanyakan hal ini antara di sela acara dengar pendapat antara Komisi III DPR dan Kapolri, Senin (26/4) kemarin, tapi Kapolri tidak memberikan secara jelas. Mahfudz berharap tidak ada tekanan dari pihak lain dalam kasus anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Perahu Nabi Nuh Ditemukan?

HONG KONG. Sebuah tim penjelajah evangelis Cina dan Turki mengatakan Senin bahwa mereka mungkin telah menemukan perahu Nabi Nuh di sebuah gunung berketinggian 4.000 meter dari permukaan laut di Turki.

Tim mengatakan mereka menemukan spesimen kayu dari struktur yang diduga merupakan perahu itu di Gunung Ararat di Turki timur. Keyakinan itu didasarkan pada umur karbon pada kayu itu sekitar 4.800 tahun lalu. Pada tahun yang sama diyakini terjadinya banjir besar yang menenggelamkan kampung halaman Nuh.

"Itu bukan 100 persen Bahtera Nuh, tapi kami pikir itu adalah 99,9 persen merujuk ke arah itu," kata Yeung Wing-cheung, pembuat film dokumenter Hong Kong yang merupakan dan anggota tim 15 bentukan Noah's Ark Ministries International.

Jadilah Kitab Walau Tanpa Judul

Oleh: KH. Hilmi Aminuddin

Kun kitaaban mufiidan bila 'unwaanan, wa laa takun 'unwaanan bila kitaaban. Jadilah kitab yang bermanfaat walaupun tanpa judul. Namun, jangan menjadi judul tanpa kitab.

Pepatah dalam bahasa Arab itu menyiratkan makna yang dalam, terutama menyangkut kondisi bangsa saat ini yang sarat konflik perebutan kekuasaan dan pengabaian amanah oleh pemimpin-pemimpin yang tidak menebar manfaat dengan jabatan dan otoritas yang dimilikinya. Bangsa ini telah kehilangan ruuhul jundiyah, yakni jiwa ksatria. Jundiyah adalah karakter keprajuritan yang di dalamnya terkandung jiwa ksatria sebagaimana diwariskan pejuang dan ulama bangsa ini saat perjuangan kemerdekaan.

Semangat perjuangan (hamasah jundiyah) adalah semangat untuk berperan dan bukan semangat untuk mengejar jabatan, posisi, dan gelar-gelar duniawi lainnya (hamasah manshabiyah). Saat ini, jiwa ksatria itu makin menghilang. Sebaliknya, muncul jiwa-jiwa kerdil dan pengecut yang menginginkan otoritas, kekuasaan, dan jabatan, tetapi tidak mau bertanggung jawab, apalagi berkurban. Yang terjadi adalah perebutan jabatan, baik di partai politik, ormas, maupun pemerintahan. Orang berlomba-lomba mengikuti persaingan untuk mendapatkan jabatan, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya, di negeri ini banyak orang memiliki "judul", baik judul akademis, judul keagamaan, judul kemiliteran, maupun judul birokratis, yang tanpa makna. Ada judulnya, tetapi tanpa substansi, tanpa isi, dan tanpa roh.