Paripurnatainment, wajah DPR kita

Bak selebriti, berbagai peran dimainkan oleh para politikus yang duduk di parlemen. Peran yang mereka mainkan begitu apik. Terbukti jutaan pemirsa setiap hari menyaksikan tingkah mereka yang semakin tidak karu-karuan.

Bahkan popularitas mereka sempat menggeser acara-acara lain di televisi. Wajah-wajah yang tadinya tidak cukup dikenal, kini semakin familier di mata publik. Ya, begitulah wajah parlemen kita sekarang. Apalagi belakangan sedang gencar-gencarnya pembahasan skandal Century, popularitas ”keartisan” mereka semakin naik.

Fenomena tersebut di satu sisi merupakan sebuah kemajuan dari kehidupan demokratisasi kita. Disebut sebagai kemajuan oleh karena masyarakat, dan terutama konstituen bisa melihat secara langsung dinamika politik di parlemen. Selain itu, segala tindakan para anggota Dewan juga dapat dengan mudah dipantau oleh publik. Tentu saja ini akan memperlihatkan ”wajah” asli masing-masing personal di parlemen, yang mungkin berbeda dengan saat berkampanye dulu.

Foto "Ngupil" Beredar, Roy Suryo Protes

JAKARTA, KOMPAS.com. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo Notodiprojo, merasa mengalami upaya pembunuhan karakter yang dilakukan secara sistematis. Keluhan ini berkaitan dengan beredarnya foto dan rekaman dirinya saat ”ngupil” dan berteriak ”huuu...” dalam Rapat Paripurna DPR untuk kasus Bank Century, awal Maret lalu.

Dalam siaran persnya kepada Kompas.com, Selasa (9/3/2010), Roy merasa upaya sistematis tersebut kian menjadi sebab hingga saat ini rekaman ataupun foto tersebut masih terus beredar.

Ia menguraikan, teriakan ”huu...” yang dilakukannya saat rapat paripurna tidak hanya dilakukannya sendiri. Namun, ekspos tentang kasus itu hanya mengarah kepada dia. ”Ada satu televisi berita yang memang ’terlalu cinta’ kepada saya, demi pesanan tertentu, membuat character assassination, maka satu kamerawati terus men-shoot saya dan merekam sepanjang acara,” kata Roy.

Tenaga honorer bebani APBD hingga Rp 19 miliar

Sukoharjo (Espos). Sejunlah anggota komisi I menengarai keberadaan tenaga honorer yang terus bertambah makin membebani anggaran daerah. Pasalnya, dalam APBD 2010 anggaran untuk tenaga honorer ditengarai mencapai Rp 19 miliar.

Dana untuk tenaga honorer tersebut dalam APBD bahkan masuk dalam belanja langsung yang merupakan anggaran untuk masyarakat.

Berdasar data yang diterima Espos, dari total belanja langsung senilai Rp 194 miliar, dana senilai Rp 49 miliar di antaranya digunakan untuk belanja pegawai sementara yang Rp 19 miliar untuk tenaga honorer di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Apabila dibandingkan dengan perkiraan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makmur 2010 yang ditargetkan senilai Rp 60 miliar, maka honorarium untuk tenaga honorer dan tenaga harian sudah menyedot 32%-nya.

Taksi Khusus Wanita Laris Manis di Kairo

Kairo. Kini, tak hanya kendaraan umum dan kafe khusus perempuan yang ditawarkan Kairo, Mesir. Maraknya kasus kejahatan yang menimpa kaum perempuan saat menumpang taksi -- yang terbanyak adalah kasus pelecehan seksual -- sebuah perusahaan transportasi khusus menyediakan taksi khusus bagi kaum perempuan. Taksi itu didesain dengan sangat feminin dan disopiri oleh seorang sopir perempuan juga.

Meski kemunculan taksi ini ditentang sekelompok orang yang menolak "keperkasaan" perempuan sebagai sopir angkutan umum, namun taksi khusus perempuan ini diminati banyak pelanggan di Kairo. "Ini awal yang bagus untuk meminimalisasi tindak kriminal terhadap wanita di atas taksi," ujar Inas Hamam, seorang sopir taksi.

Kelahiran taksi khusus perempuan ini dibidani oleh Cairo Cab, yang selama bertahun-tahun berbisnis segala hal khusus untuk kaum wanita, mulai dari resto, cafe, hingga angkutan umum. Kini, khusus untuk lini taksi, mereka menerima 300 panggilan jasa perhari, dengan 80 persen peneleponnya meminta agar taksi itu disopiri sopir perempuan. "Meski ada juga pria yang menjadi sopir taksi khusus perempuan ini, namun sebagian besar pelanggan meminta sopir perempuan," ujar Mahmud Kamel, pegawai di Cairo Cab.

Muhammadiyah: Merokok hukumnya haram

Jakarta. Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (9/3) mengeluarkan fatwa haram merokok, karena Muhammadiyah merasakan berbagai dampak negatif rokok dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

“Dengan dikeluarkannya fatwa haram merokok ini, berarti fatwa tahun 2005 telah berakhir,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas yang membidangi Tarjih

Pada tahun 2005, Majelis Tarjih terlebih dahulu mengeluarkan fatwa yang berbunyi, merokok hukumnya mubah, yang berarti boleh dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Namun, fatwa itu kemudian direvisi karena dampak negatif merokok mulai dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya oleh perokok.

Presiden PKS Tak Mau Ikut Campur Urusan L/C Misbakhun

Jakarta. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan masalah pribadi kader partainya harus dipisahkan dengan PKS secara organisasi. Termasuk kasus L/C bodong PT Selalang Prima Internasional (SPI) yang dimiliki politisi PKS Mukhamad Misbakhun tidak menjadi agenda pembahasan di internal PKS.

"PKS tidak mencampuradukkan urusan pribadi dan urusan organisasi," kata Luthfi saat berbincang dengan detikcom, Senin (8/3/2010).

Menurut Luthfi setiap masalah tentu ada solusinya. Masalah pribadi diselesaikan secara pribadi, masalah partai diselesaikan secara organisasi.

Desak Direshuffle, PKS Merasa Tak Berkoalisi dengan PAN

KOALISI SBY PECAH

Jakarta, RMOL. Anggota Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nurwahid menegaskan bahwa partainya tidak berkoalisi dengan PAN.

“PKS merasa tidak berkoalisi dengan PAN. PKS hanya berkoalisi dengan Demokrat, khususnya dengan Pak SBY,” kata Hidayat Nurwahid.

Hal ini ditegaskannya, saat Rakyat Merdeka Online meminta tanggapan atas desakan Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional Idrus Sahab agar menteri-menteri dari PKS di-reshuffle karena tidak komitmen terhadap koalisi.

Hasil Pansus Tak Bisa Ditukar Dengan Misbakhun

INILAH.COM, Jakarta. PKS menampik kasus Bank Century bisa digembosi dengan kasus L/C bodong yang diduga milik anggota FPKS, Muhammad Misbakhun.

"L/C itu masalah pribadi Pak Misbakhun, tidak ada kaitannya dengan partai, kita tidak mencampuradukkan masalah pribadi dengan organisasi," tegas Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq kepada INILAH.COM, Senin (7/3).

Kabar yang beredar, hasil Pansus Century akan digembosi dengan cara menukar (barter) kasus Bank Century, dengan kasus-kasus yang menyeret politisi dari 6 fraksi partai pemilih opsi C, dalam Paripurna Pansus lalu. Sehingga kasus Bank Century akan tenggelam tanpa penuntasan, yang jelas secara konstitusional.

Mahfudz Siddiq dan 80% Salah Boediono

Bintang Pansus

VIVAnews. Di antara 30 anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Mahfudz Siddiq muncul menjadi salah satu acuan sumber. Posisinya sebagai Wakil Ketua Pansus membuat ucapannya layak kutip.

Politisi kelahiran Jakarta, 25 September 1966, ini tergolong jarang bicara. Namun sekali politisi Partai Keadilan Sejahtera yang terpilih jadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII yang meliputi Cirebon ini mengeluarkan kata, banyak orang tersentak.

Pada 9 Februari lalu misalnya, di tengah ketidakpastian sikap PKS, Mahfudz melansir pernyataan menghebohkan: 80 persen kesalahan kasus Bank Century di tangan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono. "Dan 20 persen di Sri Mulyani," ujar suami dari Triyekti Kusumaningsih itu. "Oleh karena itu tidak ada alasan kuat bagi Panitia Angket memanggil presiden sebagai saksi," katanya.

Pengurus DPC PDIP Sukoharjo Terima SK DPP

SUKOHARJO. Pengurus DPC PDIP Sukoharjo periode 2010-2015 makin mantap berkiprah, karena surat keputusan (SK) dari DPP yang ditandatangani Ketua Uum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Pramono Anung sudah turun.

“SK dari DPP dikeluarkan tanggal 4 Maret kemarin, sehingga dengan terbitnya SK ini pengurus baru DPC dapat bekerja sesuai ketentuan karena punya landasan hukum yang kuat,” ujar Sekretaris DPC PDIP, Syarief Hidayatullah kepada wartawan, Senin (8/3).

Menurut Syarief, setelah keluarnya SK Nomor 0427/PAP-DPS/DPP/III/2010 tersebut, pengurus DPC diharuskan segera membuat rancangan program selama lima tahun ke depan.

Calon Independen Belum Serahkan Bukti Dukungan

SUKOHARJO. Hari pertama pendaftaran, Senin (8/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo sama sekali belum menerima penyerahan syarat dokumen dukungan bagi calon Independen. Padahal KPU Membuka penyerahan bukti dokumen dukungan dari tanggal 8 Maret sampai 14 Maret 2010 mendatang.

”Padahal KPU hanya menetapkan tujuh hari saja dalam penyerahan dokumen tersebut, yaitu pada Tanggal 14 Maret pukul 24.00 WIB,” ujar Ketua KPU Sukoharjo Kuswanto, Senin (8/3).

Selain itu, ujar Kuswanto, calon independen juga harus menyerahkan dukungan sebanyak empat persen dari jumlah penduduk atau sebanyak 34.917 dukungan.
Kuswanto menegaskan, kalau sampai batas penyerahan yang sudah ditetapkan KPU terlewati dianggap gagal.

Menebak Babak Akhir Century

Satu episode skandal Century telah lewat. Secara politik, skandal Century telah divonis salah. Terbukti dengan 325 suara wakil rakyat di parlemen yang menyatakan bailout Bank Century bermasalah. Tak tanggung-tanggung, suara mayoritas wakil rakyat itu juga menyebut beberapa nama yang harus bertanggung jawab dalam skandal Bank Century, yang salah satunya Wapres Boediono (mantan Gubernur BI) dan Menkeu Sri Mulyani.

Ke-325 suara wakil rakyat itu juga mengalahkan suara yang juga mengklaim wakil rakyat, dalam hal ini parlemen pro-pemerintah dengan jumlah suara 212 yang bersikap bailout Bank Century tidak bermasalah. Bagaimana pun suara parlemen sudah diketok dan bunyinya bailout Bank Century bermasalah.

Secara politik memang keputusan sudah terucap. Tapi itu belum babak akhir kasus Century. Karena jawaban politik dari kubu yang kuat juga terucap. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan warna lain dalam episode skandal Century selanjutnya. Dalam pidatonya, SBY berfatwa, kebijakan bailout dibenarkan. Bahkan dua nama yang disebut tadi, dianggap sebagai putra terbaik bangsa, penyelamat ekonomi dari ancaman krisis.

Dua episode ini kembali membingungkan opini masyarakat. Siapa sebenarnya yang salah. Suara parlemen yang berdasarkan berbagai tahapan penting atau suara presiden yang kembali menegaskan fatwanya sebagai peringatan bahwa sistem pemerintahan negeri ini adalah presidensial bukan parlementer.

Kini babak ketiga sudah dimulai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai memproses skandal Century. Setidaknya 60 orang saksi sudah diperiksa. Hasil sementara sebagaimana ekspose(gelar perkara) Jumat (5/3) pekan lalu menyatakan, skandal Century mengarah ke dugaan korupsi. Jika hal ini diproses lebih lanjut, bisa jadi, akan menjadi lawan opini presiden yang komitmen pasang badan untuk anak buahnya bahwa kebijakan bailout tidak ada masalah.

Sekarang saatnya menunggu babak akhir skandal Century. Suara mana yang benar. Apa pun hasil babak akhir nanti, suara-suara rintihan nasabah Century akan mencatatnya. Sekaligus hasil babak akhir Century menjadi pelajaran mahal bagi sistem perbankan kita yang karut marut ini. (***)


Sumber: Harian Joglosemar Online

Mahfud MD: Kebijakan Century Bisa Dipidana

Sementara, KPK menegaskan tidak terpengaruh oleh pidato Presiden semalam.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berbeda pendapat dengan SBY dalam perkara bailout Bank Century.

“Kalau menurut saya, saya mengatakan bahwa kebijakan [yang dibuat] yang mengandung unsur pidana ya bisa diajukan ke pengadilan,” ujarnya usai membuka Pertemuan Koordinasi Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK di Hotel Grand Melia, Jakarta, Jumat 5 Maret 2010.

Mengenai pernyataan Presiden SBY di Istana Negara dalam pidatonya semalam yang menyatakan, bukan berarti sebuah kebijakan tentang bailout Bank Century itu salah dan harus dipidana karena dibuatnya saat keadaan sedang darurat sehingga ada hal-hal teknis yang mungkin terlewatkan. Mahfud dengan santai menanggapi pernyataan tersebut.

Kisah Gadis Chile Selamatkan Pulaunya dari Tsunami

Pukul enam pagi di sebuah pulau terpencil di Lautan Pacifik, hanya sedikit orang yang abai dengan peringatan mengenai bakal datangnya gelombang tsunami, ketika kapal-kapal ikan bermuatkan lobster bergoyang liar, lalu saling beradu dalam goncangan.

Itu adalah pertanda datangnya tsunami menyusul Gempa Chile yang kemudian mengoyak Pulau Robinson Crusoe, sekaligus ikatan sosial diantara komunitas nelayan di situ.

Akibat kerusakan pada sitem peringatan dini tsunami, kampung satu-satunya di pulau itu harus bergantung pada belas kasihan gelombang yang tengah datang menghantam. Namun, Tuhan menurunkan mukzizatnya, lewat campur tangan seorang gadis kecil berumur 12 tahun yang akhirnya menyelamatkan 650 penduduk pulau itu.

Martina Maturana, puteri petugas polisi setempat, sedang berada di rumah ketika dia merasakan getaran dasyat itu, lapor surat kabar Chile, La Tercera, yang kemudian ditulis ulang oleh harian Inggris, The Independent, edisi 3 Maret.

Meraba Skenario Pengalihan Isu Century Gate

Pasca sidang paripurna DPR yang berujung kemenangan opsi C (bail out terjadi pelanggaran), beragam isu timbul tenggelam pada hari-hari berikutnya. Dimulai dari bentrokan mahasiswa vs aparat di Makassar hingga aksi terorisme di tanah rencong Aceh. Bahkan sebelumnya, berbagai macam isu juga merebak di sangat kasus century gate sedang hangat-hangatnya. Sebut saja mengenai kemunculan Satgas mafia hukum yang mempecundangi ayin, terdakwa yang menyogok jaksa urip , alotnya perdebatan pro kontra soal Nikah siri, dll. Hal ini patut ditengarai menjadi suatu skenario pengalihan isu untuk menenggelamkan isu century gate yang kian menyudutkan Rezim SBY.

Memang benar, bahwa skenario pengalihan isu ini, belum tentu demikian adanya. Namun bukan berarti pula mustahil bukan?. Bahkan saya yakin, mereka yang membaca tulisan pendek ini, akan mencemooh, menghujat dan menganggap tulisan ini tidak lebih dari ungkapan rasa tidak senang terhadap Pemerintahan SBY.

Pengurus Golkar Sukoharjo Dilantik ”Digugat Tak Usah Takut”

SUKOHARJO. Pengurus DPD Partai Golkar Sukoharjo periode 2010-2015 versi Giyarto akhirnya dilantik, Minggu (7/3). Upacara pelantikan dilangsungkan di kantor kesekretariatan DPD Golkar Sukoharjo.

Akan tetapi, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Wisnu Suhardono tidak hadir karena ada kepentingan di Jakarta, dan diwakili Wakil Ketua DPD Golkar Jateng, Noor Achmad.

Ketua DPD II Golkar Sukoharjo, Giyarto mengatakan, kepengurusan baru tersebut bertekat mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Sukoharjo. Melalui kepengurusan yang baru tersebut, dia juga bertekat mengobarkan semangat juang yang tinggi dan semangat kerja keras bagi kader-kader Golkar.

”Penguatan jaringan di tingkat organisasi menjadi potensi untuk mengembalikan kejayaan Golkar,” ujarnya.

Gadaikan Mobdin, Kepala KPKB Terancam

SUKOHARJO. Nasib Kepala Kantor Pemberdayaan dan Keluarga Berencana (KPKB) Sukoharjo, Wisnu Raharjo yang tersangkut kasus pengadaian mobil dinas (Mobdin), bakal segera ditentukan. Hal itu menyusul Inspektorat Pemkab Sukoharjo yang akan mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap Wisnu dalam waktu dekat.

Selain itu, Inspektorat juga merekomendasikan kepada bupati terkait penentuan Kepala KPKB tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo, Indra Surya mengatakan, Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Wisnu Kamis (4/3) lalu, dan hasil pemeriksaan tersebut sudah diserahkan ke bupati.

“Kemungkinan hasilnya akan keluar dua atau tiga hari ke depan. Kita tunggu saja minggu pekan ini, nasib Wisnu akan ditentukan bupati berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujar Indra, Jumat (5/3).

Dana 8 Parpol Terancam Batal

SUKOHARJO. Sebanyak delapan dari sembilan partai politik (Parpol) terancam tidak mendapatkan dana bantuan keuangan Parpol dari APBD 2010 jika tidak segera membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan penggunaan dana APBD 2009 sebesar Rp 20 juta dari hitungan per kursi Rp 2.800.000.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo, Agus Santoso mengatakan, sampai saat ini ada sekitar 3.200 penerima dana bantuan sosial (Bansos) dari APBD yang terdiri dari Parpol, Ormas dan desa. Jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tingkat objektivitasnya.

”Dari jumlah penerima dana tersebut, yang sudah melaporkan SPj dana Bansos ke DPPKAD hanyalah DPC PDIP Sukoharjo, dan yang lainnya sampai saat ini belum ada,” ujar Agus kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (6/3).

Selain itu, jelas Agus Santoso, jika para pengguna dana Bansos tersebut telat memenuhi batas akhir penyerahan LPj, dimungkinkan mereka terancam tidak bisa memperoleh bantuan dana Bansos di tahun 2010 ini.

Pengumpulan Dukungan Mulai Marak

SUKOHARJO. Semakin dekat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukoharjo, para bakal calon (Balon) Bupati mulai bergerilya mengumpulkan KTP sebagai bukti dukungan untuk salah satu kandidat Bupati.

Begitu gencarnya upaya meraih dukungan sebanyak-banyaknya, sampai-sampai di Kecamatan Weru, beredar kabar tiap satu KTP dihargai Rp 10.000. Tak hanya sampai di situ, bahkan Kepala Desa Krajan, Kecamatan Weru, Sutejo mengatakan, pernah menerima instruksi langsung dari Camat Weru.

Isinya adalah perintah untuk mengumpulkan KTP dari warganya sebagai syarat mengumpulkan dukungan pada salah satu bakal calon dalam Pilkada. Tapi Sutejo tidak menghiraukannya dan menolak dengan alasan kesulitan.

Siasat Baru Gerakan Mahasiswa

Pemandangan anarkistis yang dipertontonkan mahasiswa saat demonstrasi belakangan ini tampaknya perlu direnungkan dan dipertanyakan ulang keabadian juangnya. Selayaknya, mahasiswa tampil dengan performa yang santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta sinaran intelektualitas. Terlalu mahal harganya jika aksi-aksi mahasiswa sampai menggiring ingatan bangsa untuk beromantika ria seperti saat-saat tahun awal reformasi yang penuh kecamuk dan insiden destruktif lainnya, apapun alasannya.

Banyak alasan untuk tidak bertindak anarkis dalam mengawal perubahan lebih baik. Yang terpenting adalah alasan moral dan tanggung jawab identitas yang disandang mahasiswa sebagai agen perubahan sosial-politik. Mahasiswa adalah agen yang sejatinya mengunggulkan intelektualitas dan santun dalam bersikap, serta bertindak. Sulit berharap perubahan dapat direngkuh, jika cara-cara yang dilakukan mengedepankan emosi membabi-buta. Lebih-lebih bila anarkisme menjadi ideologi yang melekat dalam setiap aksi demonstrasi.

Aksi mahasiswa perlu diimbangi dengan kajian mendalam, strategis dan mampu menemukan akar persoalan. Sudah bukan saatnya lagi mahasiswa bertindak reaksioner dan miskin perspektif. Aksi-aksi mahasiswa bukan ajang tawuran, adu jotos, unjuk fisik, dan semisalnya, tapi ajang tanding konsep sistem atas jawaban-jawaban persoalan yang membelit.

Bangsa Besar Mimpi Kecil

Semua bangsa di dunia yang berhasil tumbuh menjadi besar, selalu dimulai oleh pemimpin yang visioner, memiliki mimpi besar, melampaui zamannya. Selanjutnya visi itu diturunkan menjadi ideologi gerakan yang mampu menggerakkan massa. Keberadaan Indonesia tempat kita lahir dan tumbuh ini tidak bisa dilepaskan dari mimpi dan gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Gadjah Mada, sekelompok Pemuda 1928, visi serta militansi Soekarno-Hatta dan kawan-kawan. Figur penggubah sejarah yang paling fenomenal tentu saja sosok para nabi.

Berapa miliar penduduk bumi menjadi waris, pengikut, dan setia membela ajaran Musa, Yesus serta Muhammad? Ketiganya itu figur historis, bukan fiktif seperti dalam dunia wayang sehingga perilaku dan gerakannya bisa dikaji secara empiris-rasional.
Padang pasir Arabia yang gersang dan sering menjadi medan tempur antarkabilah, dalam waktu yang amat cepat berubah menjadi episentrum peradaban dengan lahirnya Muhammad di abad keenam yang getaran dan gelombang pengaruhnya masih berlangsung hingga hari ini.

Di berbagai universitas papan atas di Barat, dewasa ini bermunculan pusat-pusat studi ke-Islaman. Ini menunjukkan betapa pengaruh Muhammad sangat besar dan masih efektif. Bangsa yang tidak memiliki visi besar dan agenda riset dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), pasti akan tertinggal.

Belasan Politisi PDIP Diduga Terima Suap

Kasus pemilihan Miranda S Goeltom

JAKARTA. Sejumlah nama anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan disebut menerima aliran dana dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom, pada tahun 2004 senilai total Rp 9,8 miliar. Hal ini terungkap dalam sidang perdana Dudhie Makmun Murod di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,Senin (8/3).

''Pada bulan Juni 2004, di Restoran Bebek Bali terdakwa diduga menerima pemberian atau janji setidak-tidaknya Rp 9,8 miliar dalam bentuk traveller cheque dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari,'' ungkap Jaksa, Mochamad Rum, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin (8/3).

Terdapat 19 nama anggota legislator dari Komisi IX Fraksi PDIP Periode 1999-2004 dalam lembar dakwaan Dudhie. Uang itu kemudian masing-masing dibagi bervariasi antara Rp 350- Rp 600 juta untuk 16 orang, termasuk Dudhie. Sedangkan Panda Nababan, selaku Sekretaris FDIP, menerima Rp 1,45 miliar. Sisanya, papar Rum, dibagikan Panda kepada Sukardjo Hardjosoewirjo dan Emir Moeis masing-masing mendapat Rp 200 juta.

Panda Nababan Diduga Terima Suap Rp1,4 Miliar

JAKARTA. Tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Panda Nababan diduga menerima uang dalam bentuk cek senilai Rp 1,45 miliar. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, uang sebesar itu diduga sebagai suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004.

Hal itu diungkapkan oleh Tim Penuntut Umum dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, dalam kasus suap yang diduga terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004 dengan terdakwa politisi PDI Perjuangan, Dudhie Makmun Murod.

Tim Penuntut Umum yang terdiri dari Mochamad Rum, Riyono, Siswanto, dan Andi Suharlis secara bergantian menguraikan, cek yang diterima oleh Panda adalah sebagian dari total cek senilai Rp9,8 miliar yang dibagikan kepada sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.

Dalam sidang tersebut, Tim Penuntut Umum menguraikan peran Panda sebagai koordinator pemenangan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Surat dakwaan membeberkan, beberapa anggota fraksi PDI Perjuangan telah mengadakan sejumlah rapat di ruang rapat fraksi di gedung DPR RI.

Ditangkap Gara-gara Shalat di Tempat Parkir

NEVADA. Organisasi Muslim Amerika mengajukan keluhan kepada polisi di Nevada setelah tujuh pria ditahan karena shalat di tempat parkir pertokoan setempat. Polisi di kota Henderson melakukan penangkapan itu setelah mendapatkan telpon dari seorang anggota masyarakat yang melaporkan tindakan yang mencurigakan.

Tujuh pria Muslim yang semuanya adalah warga negara Amerika Serikat, tengah berada dalam perjalanan bulan Desember lalu, saat mereka berhenti di tempat parkir di Nevada untuk makan dan sholat. Menurut Dewan Hubungan Amerika Islam, CAIR, saat kembali ke mobil, mereka ditahan polisi selama 40 menit dan mobil mereka digeledah.

CAIR menyampaikan keluhan -karena menurut juru bicara organisasi itu Munira Syeda- shalat bukan merupakan sesuatu hal yang memerlukan tindakan polisi. "Shalat adalah hak warga yang dilindungi konstitusi. Polisi memeriksa mereka termasuk mencari dalam daftar terorisme. Langkah itu membuat kami prihatin. Apakah sembayang merupakan kejahatan" kata Munira Syeda.

Soal Barter Kasus, PKS Tagih Data ICW

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak habis pikir melihat Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut adanya potensi barter kasus antara pemerintah dengan partai-partai terkait kasus Bank Century. PKS, salah satu partai yang dituding ICW, mempertanyakan faktualitas data yang dimiliki ICW.

"Kita tidak mengerti apa ada datanya? Kita juga tidak mengerti yang dilakukan apa latar belakangnya?" keluh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, via telepon kepada detikcom, Minggu (7/3/2010).

Menurut Luthfi, seharusnya ICW menggunakan data yang valid sebelum mengemukakan sesuatu. Apalagi Luthfi berkeyakinan apa yang dilakukan Pansus Angket Century sudah maksimal tanpa tendensi kepentingan.

Tak Hiraukan Ancaman Reshuffle, PKS Hanya Dengarkan SBY

Jakarta. Jelas sudah mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berani mengambil sikap berbeda dengan Partai Demokrat (PD). PKS hanya mau mendengarkan titah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan instruksi PD.

"Kami hanya mau mendengarkan Pak SBY, konsisten dengan kontrak politik yang ada pada Kami," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (7/3/2010).

Hal ini disampaikan Luthfi menyikapi wacana reshuffle yang terus digembor-gemborkan PD. Menurutnya, PKS masih setia dengan koalisi.