Pungutan Jariyah Siswa Diprotes

SUKOHARJO. Sejumlah orangtua siswa merasa keberatan dengan adanya sumbangan Jariyah sebesar Rp 500 per hari dan pungutan biaya ekstrakurikuler Rp 25.000 di SMPN 2 Weru karena dianggap membebani. Akibatnya mereka mengadukan hal itu ke Komisi IV DPRD Sukoharjo.

“Banyak keluhan yang masuk pada komisi terkait dengan penerapan sumbangan tersebut,” ujar anggota Komisi IV Suryanto, Kamis (29/7).

Pungutan tersebut, menurut Suryanto bertentangan dengan surat edaran (SE) Dinas Pendidikan (Disdik) yang telah didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri. Intinya, seluruh sekolah negeri dilarang melakukan pungutan pada siswa. Namun nyatanya di SMPN 2 Weru, wali murid ditarik sumbangan dengan nama berbeda-beda.

“Apalagi SE tersebut juga ditembuskan pada anggota Dewan dan hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.

Hanya Boroskan Anggaran Jumlah Satker Harus Dipangkas

SUKOHARJO. Untuk lebih ngirit biaya, membuat kinerja lebih efisien dan menghindari tumpang tindih, satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Sukoharjo perlu dipangkas.

Ketua Fraksi PAN, Sunoto menilai, jumlah Satker di lingkungan Pemkab Sukoharjo saat ini sangat banyak. Karena itu, dalam kinerjanya tidak jarang antar-Satker terjadi tumpang tindih.

“Artinya, Satker malah tidak bisa bekerja maksimal, berikut personel di dalamnya. Ini mestinya menjadi bahan evaluasi bagi bupati yang baru nanti,” ujarnya, Rabu (28/7).

Kinerja yang tumpang tindih dan tidak maksimal tersebut menurut Sunoto, pada akhirnya berimbas pada pemborosan dana. Padahal, setiap tahunnya dana yang diberikan Pemkab pada setiap Satker tidak sedikit, sehingga membebani pemerintah.

Pemerintah Dinilai Tak Serius Kuasai Inalum

JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Idris Lutfi menilai, pemerintah kurang serius untuk menguasai 100 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Alasannya, pemerintah masih membuka peluang perpanjangan kontrak baru kepada konsorsium perusahaan-perusahaan Jepang di bawah Nippon Asahan Aluminium (NAA) yang saat ini menguasai 58,88 persen saham Inalun tersebut.

"Saya lihat Menko Perekonomian belum tegas mengenai rencana itu, karena pemerintah masih membuat alternatif kemungkinan memperpanjang kontrak perusaahaan Jepang tersebut di Inalun. Saya pribadi dan dari Partai PKS juga menekankan bahwa pemerintah harus mengambil 100 persen saham di Inalun tersebut. Artinya, kontrak dengan perusahaan Jepang yang berakhir 2013 mendatang tidak diperpanjang,’’ kata Idris Lutfi kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Kamis (29/7).

Mengapa pemerintah harus menguasai 100 persen saham Inalun? Idris mengatakan, produksi Inalun yang mencapai 250 metrik ton bauksit per tahun itu bisa mengembangkan industri-industri dalam negeri. "Saat ini kita kan hanya mendapat 100 metrik ton bauksit, sisanya untuk perusahaan Jepang tersebut. Kalau pemerintah tidak bisa menguasai 100 persen saham pemerintah di Inalun, saya kira ditutup saja. Biar listriknya bisa diberikan kepada masyarakat Sumut dengan harga yang murah,’’ ujar anggota DPR dari dapil Sumut itu.

Transkrip Wawancara dengan Penggagas Hari Membakar Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Masih ingat dengan ide komunitas non-Muslim Florida untuk meluncurkan Hari Membakar Alquran? Acara itu rencananya akan mereka langsungnkan 11 September mendatang. Penggagas ide menyimpang itu adalah World Dove Outreach Center di Gainesville.

Salah satu blog bernama Friendlyatheist mengaku sempat mewawancarai tokoh di balik ide tersebut, Pastor Terry D Jones. Berikut ini adalah transkrip wawancaranya yang diterjemahkan secara bebas dari bahasa Inggris.

Siapa audiens yang Anda tuju dengan program Hari Membakar Alquran?

Kami berharap bisa menjangkau kalangan Muslim maupun non-Muslim untuk bangkit dan sadar bahwa Alquran adalah buku penuh dusta dan hanya dalam Yesus Kristus keimanan yang sejati.

Selamat Pengurus Baru MUI

Sahal Mahfudh Jadi Ketua Umum MUI

dakwatuna.com, Jakarta. KH MA Sahal Mahfudh kembali terpilih menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2010-2015, sesuai hasil keputusan tim formatur yang terdiri atas 17 orang.

“Pemilihan jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan MUI telah berlangsung sejak semalam dan hari ini sekitar pukul 07.00 pagi (WIB) berhasil merumuskan susunan kepengurusan yang baru,” kata Sekretaris Formatur Ichwan Sam, saat mengumumkan kepengurusan Dewan Pimpinan MUI, di Jakarta, Rabu.

Posisi wakil ketua umum diisi oleh Din Syamsuddin yang selama ini juga menjadi ketua umum PP Muhammadiyah.