Remaja hamil ditusuk, bayi dalam kandungan meninggal

Sukoharjo (Espos). Tragis nian nasib RIR, 16, warga Dukuh Cemani Lama, Desa Cemani Grogol. Gadis yang baru berusia 16 tahun tersebut nyaris dihabisi oleh rekannya NS, 17, warga Dukuh Pondongan, Desa Banaran, Grogol.

NS sendiri tak lain merupakan calon bapak bagi bayi yang sempat dikandungnya. Gara-garanya, NS pelajar sebuah SMK di kawasan Solo bagian barat tersebut menolak bertanggung jawab terhadap kehamilan RIR yang telah berusia enam bulan.

Keterangan yang dihimpun Espos, menyebutkan, peristiwa tragis percobaan pembunuhan yang dialami RIR bermula saat keduanya berkenalan melalui short message service nyasar. Dari SMS itu keduanya lalu bertemu dan akhirnya berlanjut hingga ke melakukan perbuatan yang tak semestinya hingga mengakibatkan RIR hamil.

Mengetahui kandungannya semakin membesar RIR akhirnya meminta NS untuk bertanggung jawab dan menikahinya. Untuk membicarakan hal itu, keduanya akhirnya sepakat bertemu, Senin (21/12). Namun, sebelum menjemput korban, pelaku malah pergi ke Pasar Kadipolo Solo untuk membeli pisau. Begitu keduanya bertemu, mereka kemudian pergi ke daerah Juwiring dengan menggunakan sepeda motor suzuki spin hitam AD6708VT lantaran pelaku berdalih ingin ziarah ke makam neneknya.

Masih banyak ditemukan makanan mengandung zat berbahaya

Sukoharjo (Espos). Sejumlah pedagang memilih mengacuhkan imbauan dari tim gabungan untuk tidak lagi menjual makanan yang mengandung zat pewarna berbahaya atau makanan yang tidak mencantumkan izin dari BPOM.

Sebaliknya, para pedagang tetap nekat menjual makanan-makanan tersebut ke konsumen dengan alasan yang mereka jual tersebut disukai masyarakat. Keuntungan yang lumayan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pedagang itu mengambil sikap demikian. Seperti yang dikatakan salah satu pedagang terasi, Suratmi.

Meski tim gabungan telah menginformasikan kepada wanita itu bahwa terasi yang ia jual diduga mengandung rhodamin dan selanjutnya tidak boleh dijual, Suratmi tetap nekat menjualnya. “Sebelumnya saya memang tidak tahu kalau terasi yang saya jual ini mengandung rhodamin. Tapi begitu bapak-bapak dari Pemda (Pemkab) tadi mengatakan kalau terasi ini berbahaya, ya saya baru tahu,” jelasnya ketika ditanya wartawan, Senin (21/12).

Meski sudah tahu, Suratmi mengaku, akan tetap menjual terasi yang ia dapatkan dari Pasar Legi itu kepada konsumen. “Bapak-bapak dari Pemkab tadi memang mengatakan tidak boleh dijual lagi. Tapi saya tidak mau soalnya pembeli suka terasi ini. Kalau yang dijual terasi cokelat cerah seperti anjuran bapak-bapak Pemda, barang dagangan saya nanti tidak laku,” tandasnya.

Dana hibah Kejari dan traktor lolos

Sukoharjo (Espos). Dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo senilai Rp 300 juta yang digunakan untuk kegiatan penyuluhan hukum diloloskan oleh Badan Anggaran (Banang) I hingga ke tingkat komisi.

Tak hanya dana hibah untuk Kejari, bantuan keuangan untuk pembelian traktor yang sebelum ini juga mendapat penolakan dari para kepala desa (Kades) juga diloloskan.

Dengan disetujuinya bantuan keuangan untuk pembelian traktor tersebut, bisa dipastikan APBD 2010 akan dibebani kegiatan belanja senilai Rp 2,25 miliar.

Anggota Banang, Sri Joko menjelaskan, anggaran untuk kegiatan penyuluhan hukum di Kejari memang diloloskan. “Berdasarkan hasil keputusan rapat Banang pertama, semua bantuan untuk instansi vertikal disetujui. Tapi dengan syarat, kegiatannya harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (16/12).

Dorong eksekutif laksanakan UU Perdes, FKPD 5/79 lobi Dewan

Sukoharjo (Espos). Perwakilan Forum Perangkat Desa (FKPD) 5/79 mendatangi Gedung Dewan untuk melobi komisi I mendorong eksekutif melaksanakan Undang-undang (UU) 5/79 Tentang Pemerintah Desa, Senin (14/12).

Lobi tersebut dilakukan perwakilan FKPD tidak secara langsung kepada keseluruhan anggota komisi I melainkan satu per satu berdasarkan latar belakang fraksi. Sambil mengadukan nasib mereka yang terkatung-katung akibat munculnya peraturan daerah (Perda) 5/2006 yang bertentangan dengan UU 5/1979, sejumlah dokumen juga telah mereka siapkan untuk dipelajari oleh anggota dewan yang baru.

Mengacu kepada UU 5/1979, masa pensiun Perdes adalah 65 tahun. Namun demikian, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengeluarkan Perda 5/2006 di mana di dalamnya diatur bahwa masa pensiun Perdes adalah 60 tahun, UU tersebut akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Hal itu selanjutnya mempengaruhi nasib sedikitnya 500 orang Perdes yang saat ini masih aktif bekerja di 150 desa.

Wakil Ketua FKPD 5/79, Paidi menjelaskan, pada awal bulan ini pihaknya sudah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait masa pensiun Perdes. Hal itu dilakukan lantaran munculnya Perda yang bertentangan dengan UU. Oleh staf Mendagri disebutkan bahwa kewenangan menentukan masa pensiun Perdes ada di tangan pemerintah kabupaten (Pemkab) bukan di pemerintah pusat.

Golkar, PKS dan PAN Bakal Dikocok Ulang

CENTURYGATE

Jakarta, RMOL. Kalkulasi SBY di awal 2010 akan mengarah pada perampingan mitra koalisi dan pemberian jatah kekuasaan yang lebih besar pada mitra yang masih bisa dipegang loyalitasnya.

Hal itu dikatakan analis politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi. Sebelumnya, Burhanuddin memprediksi di kuartal pertama 2010, Januari hingga April, situasi politik akan mengalami gejolak besar berkaitan dengan masa akhir proses penyelesaian skandal Century secara politis di DPR. Seperti diketahui, masa kerja Pansus Angket Century bakal habis di 4 Maret 2010 kecuali ada perpanjangan.

SBY pasti akan mengkalkulasi ulang mitra koalisinya di DPR untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan. Menurut Burhanuddin, saat ini ada dua partai yang masih bisa dipercaya loyalitasnya oleh SBY, yakni PPP dan PKB. Sementara PKS, PAN dan Golkar masih terlalu sulit untuk diatur. Memecah kekuatan koalisi diperkirakan menjadi skenario pertama yang bisa diambil SBY. Akan ada pertarungan di lingkungan mitra koalisi. Partai-partai koalisi akan berlomba-lomba masuk ke dalam lingkaran dalam SBY untuk melakukan tawar menawar.

“Kemungkinan ada dua partai yang bakal dibuang. Kalau utuh mitra koalisi memiliki kekuatan 75 persen di parlemen, tapi kalau dibuang dua masih melewati 50 persen. Demokrat kan memiliki 26 persen kekuatan di parlemen,” katanya saat dihubungi sesaat lalu (Senin, 28/12).

MUI Tidak Akan Keluarkan Fatwa Haram Infotainment

PBNU Haramkan Infotainment

Okezone, JAKARTA. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat dengan keputusan PBNU yang mengharamkan tayangan infotainment. Meski demikian, MUI tidak akan mengeluarkan fatwa yang sama.

"Tanpa dikeluarkan fatwa pun, ghibah atau gosip itu memang sudah haram. MUI sepakat dengan keputusan PBNU tapi kita tidak perlu menggelar rapat untuk ikut memberikan fatwa." terang Ketua MUI Pusat, Hamidan, saat berbincang dengan okezone, Minggu (27/12/2009).

Tayangan infotainment, kata dia, seharusnya lebih mengarah ke hal yang positif. "Jadi tidak melulu membicarakan aib orang, kasihan masyarakat kita," imbuhnya.

PBNU mengeluarkan fatwa haram terhadap tayangan infotainment. Fatwa haram tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama NU di Surabaya, Juli 2006 lalu.

PKS Dukung Infotainment Ghibah Distop

VIVAnews. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ikut prihatin dengan tayangan infotainment di televisi yang banyak menyajikan unsur ghibah atau gosip. Nasir Djamil mengaku mendukung dihentikannya tayangan tersebut untuk menjaga moral bangsa.

Menurut Nasir, infotainment yang sekarang banyak disiarkan di televisi, cenderung menumbuhkan budaya hedonisme dan permisifisme. Hal itu tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun dan menumbuhkan karakter bangsa yang didasari dengan nilai-nilai agama.

"Saya mengimbau kepada pemilik stasiun televisi segera menghentikan tayangan infointaiment yang destruktif. Sebagai gantinya hiburlah pemirsa dengan infotainment yang bernilai edukasi dan empati sosial," kata dia di Jakarta, Senin 28 Desember 2009.

"Media massa memiliki pengaruh dalam pembentukan opini dan selera masyarakat. Kembalikan fungsi edukasi media televisi agar kita bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya," ujar politisi PKS tersebut.

PKS: Toyota Crown Rp 1,3 M Masih Terlalu Mewah

Jakarta. Keputusan pemerintah mengganti seluruh mobil pejabat tinggi negara dengan Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc seharga Rp 1,3 miliar dikritik. PKS menilai mobil itu masih terlalu mewah.

"Toyota Crown seharga Rp 1,3 miliar memang mewah untuk ukuran sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk warga PKS," kata juru bicara PKS Mabruri di Jakarta, Senin (28/12/2009).

Namun menurutnya, bagi menteri PKS untuk menerima atau tidak diserahkan kepada masing-masing individu.

"PKS belum ada keputusan, ijtihad masing-masinglah. Biar urusan seperti ini mereka putuskan sendiri," terangnya.

Deptan: Kakao RI tak Mengandung Bahan Kimia

JAKARTA. Departemen Pertanian (Deptan) mengungkapkan tidak benar kakao Indonesia mengandung residu bahan aktif 2.4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) sebagaimana laporan pemerintah Jepang. Dirjen Perkebunan Deptan, Achmad Mangga Barani, di Jakarta, Senin, mengatakan, awal Maret lalu, Jepang mengirimkan nota keberatan kepada Singapura bahwa kakao yang diekspor ke negara tersebut mengandung residu bahan aktif 2,4-D melebihi batas toleransi yakni 0,01 ppm seperti yang ditetapkan Legislation on Food (Badan Pengawasan Makanan).

Namun, tambahnya, Singapura melalui Cocoa Association of Asia mengakui bahwa kakao tersebut berasal dari Indonesia, khususnya yang dihasilkan para petani kakao di Sulawesi dan Sumatera. "Selama ini, Indonesia tidak mengekspor kakao secara langsung ke Jepang, tapi melalui Singapura," katanya.

Mangga Barani menyatakan, sebagai respon klaim Singapura dan Jepang tersebut, pemerintah membentuk tim kajian penggunaan herbisida 2,4-D pada tanaman kakao.

Tim tersebut terdiri atas Departemen Pertanian, perguruan tinggi, Komisi Pestisida, Dewan Kakao Indonesia, dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. "Setelah tim bekerja, ternyata yang dituduhkan tersebut tak terbukti sama sekali," katanya.

Gilas Koruptor, PKS Ngaku Tak Berkhianat Pada SBY-Boediono

Jakarta, RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak merasa berkhianat kepada Partai Demokrat maupun SBY-Boediono sebagaimana dituduhkan sebagian pengamat dan politisi Partai Demokrat.

Menurut Ketua DPP PKS, Mantri Agoeng, sikap kritis PKS terhadap pemerintahan SBY-Boediono merupakan bagian dari kontrak politik PKS dan SBY-Boediono untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Sebagaimana diketahui, dua orang kader PKS yang kini duduk di Pansus Centurygate termasuk yang lantang mengimbau agar Wakil Presiden Boediono menonaktifkan diri.

“Ini bukan masalah khianat atau tidak. Ini masalah kontrak politik, bahwa kita komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih. Siapapun yang korup harus kita gilas,” kata Mantri Agoeng, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Rabu, 23/12).

PKS: Kalau Diajak Maling Kita Tidak Mau

PD Merasa Dikhianati

Jakarta. Pernyataan Pengurus DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang merasa artainya dikhianati oleh parpol koalisi berbuntut panjang. Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah heran partainya disebut berkhianat. PKS selalu dibelakang PD sepanjang tidak keluar dari jalur yang disepakati.

"Semuanya bersama-sama sebagai koalisi. Kalau diajak maling kita ya nggak mau dong, jadi harus tetap kritis," kata Fahri saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Rabu (23/12/2009).

Kalau karena kritis di pansus Century kemudian PD marah, lanjut Fahri, partainya tidak layak disalahkan. Sikap kritis PKS hanya melaksanakan amanah UU melalui pansus Century. "Masalahnya apa? Kita nggak boleh kekanak-kanakan dan harus serius menghadapi temuan BPK dengan dewasa. Jangan main-main," papar Fahri.

Fahri justru heran mengapa tiba-tiba PKS disebut memberontak. Menurutnya SBY menyambut positif sikap PKS. "Ga ada, Pak SBY tidak pernah ngomong begitu. Pak SBY orangnya prosedural, kalau sesuai prosedur harus jalan terus," beber Fahri.

Duet MAJU Diperkuat 2.300 Relawan

Jelang Pilkada Kabupaten Sukabumi

PK-Sejahtera Online. Persiapan pasangan Sukmawijaya–Akhmad Jazuli (MAJU) tampaknya tidak main-main menghadapi perhelatan Pilkada Kabupaten Sukabumi 2010. Untuk memenangkan pertarungan, pasangan yang diusung PKS dan Partai Hanura ini telah merekrut sedikitnya 2.300 relawan. Para relawan dihimpun dari mulai tingkat desa hingga kabupaten dengan identitas tercatat resmi di tim Pemenangan Sukma–Jazuli.

Data mengenai ribuan relawan pendukung Sukma–Jazuli diperlihatkan Sekretaris Tim Pemenangan MAJU, Melly Mulyana. Para relawan direkrut berdasarkan pembagian wilayah mulai tingkat desa, kecamatan, daerah pemilihan hingga kabupaten. Di setiap desa ditempatkan enam relawan sedangkan relawan kecamatan cukup tiga orang.

”Kalau menghitung jumlah desa yang ada di Kabupaten Sukabumi sebanyak 367 desa, maka relawan yang sudah kami himpun sudah lebih dari 2.000 orang. Para relawan direkrut berdasarkan kesediaan tanpa ada paksaan. Bahkan identitas relawan termasuk nomor kontaknya sudah kami miliki dan diarsipkan berdasarkan setiap daerah pemilihan,” kata Melly.

Menurut Melly, data ribuan relawan secara simbolis diserahkan dalam acara deklarasi pasangan Sukma–Jazuli yang akan berlangsung 18 Desember lalu di Gedung Disen Cisaat.

Pro Pasar, PKS Tuding Mari Elka Pangestu Jalan Sendiri

PASAR BEBAS

Jakarta, RMOL. Seminggu lagi, tepatnya 1 Januari 2010, Indonesia akan memberlakukan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) dan membuka lebar-lebar produk dari negeri tetangga dan China untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Hal ini dikhawatirkan Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Mantri Agoeng. Menurut Mantri, pemberlakuan ACFTA akan menghancurkan produk dalam negeri. Menurut Mantri, Komisi VI secara kolektif juga telah mengirimkan surat pada pemerintah untuk membatalkan ACFTA.

“Kita memang belum siap untuk bersaing dengan pelaku pasar lain. Kita akan kebanjiran produk dari luar, mematikan pelaku usaha pribumi, dan memperbanyak pengangguran. Waktu rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdangan Mari Elka Pangestu, kita kritik kebijakan tersebut. Sebab Indonesia belum siap masuk dalam pasar bebas. Tapi Mari Elka Pangestu jalan sendiri. Pasar bebas tak bisa dibendung. Tapi kalau pro pasar di saat Indonesia belum siap, itu membahayakan. Kalau ACFTA itu tetap diberlakukan, nanti tidak ada lagi jeruk Medan atau apel Malang, semua diganti dengan buah-buahan dari China,” kata Mantri, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Rabu, 23/12).

Menteri Harusnya Tolak Mobil Mewah

JAKARTA. Rencana pengadaan mobil mewah bagi para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II mendapat keprihatinan. Pakar administrasi negara dari UGM, Miftah Toha, menganjurkan agar para menteri menolak saja fasilitas mobil mewah tersebut.

"Kalau saya jadi menteri akan saya tolak," tegas Miftah saat dikonfirmasi republika pada Selasa (29/12). Miftah mengatakan untuk ukuran pejabat yang kinerjanya masih awal dan belum maksimal, fasilitas mobil mewah tidak pantas diberikan.

Menurut Miftah, mobil Toyota Camry warisan menteri kabinet terdahulu sebenarnya sudah cukup untuk mendukung operasional menteri. Mobil mewah, ungkapnya, hanya akan menambah biaya lain seperti pajak mobil mewah untuk para menteri tersebut yang dapat mencapai Rp62,805 Miliar.

Ia pun mengingatkan bahwa program 100 hari pemerintahan SBY adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi seharusnya para menteri fokus kepada pekerjaan untuk menyejahterakan rakyat.

Israel Bangun 700 Apartemen di Jerusalem Timur

RAMALLAH. Israel kembali memercikkan api perselisihan dengan Palestina. Negara Yahudi itu mengumumkan akan membangun 700 apartemen di Jerusalem Timur, wilayah yang diharapkan Palestina menjadi ibukota mereka di masa depan.

Rencana yang diumumkan Senin (28/12) lalu itu merupakan kebijakan politik baru Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu. Menteri Perumahan Israel memastikan bahwa ini adalah pertama kalinya Netanyahu menyetujui pembangunan permukiman Yahudi di Jerusalem Timur.

Para pejabat Palestina mengatakan, mereka tidak akan memulai pembicaraan damai selama Israel masih melangsungkan pembangunan di wilayah yang menjadi sengketa kedua pemerintahan tersebut.

"Selama masih ada tindakan seperti itu, berarti Israel tidak menginginkan pembicaraan damai," ujar negosiator Palestina, Saeb Erekat.

Jangan Pernah Berhenti Berdakwah

JAKARTA. Dakwah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Dakwah adalah jalan termudah untuk menuju surga Allah SWT. karenanya, janganlah pernah berhenti berdakwah, terus giatkan berdakwah. Ini ditegaskan Penasehat Raja Arab Saudi, Dr. Abdullah Muhammad Al Mutlak dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan Ormas Islam di gedung Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Jakarta, Senin malam (28/12).

"Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadikan kita semua di sini sebagai pembawa Alquran. Inilah suatu kemuliaan terbesar dan nikmat terbesar, bahwa kita dijadikan sebagai da'i-da'i," tambah Al Mutlak.

Abdullah Muhammad Al Mutlak berkesempatan bertatap muka dengan sejumlah pimpinan ormas Islam, dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia. Al Mutlak juga didampingi Imam Besar Masjidil Haram, Dr. Ab durrahman bkin Abdul Aziz As Sudais. Hadir dalam pertemuan itu antara lain KH Cholil Ridwan, Ustad Yusuf Mansur, unsur dari PBNU, MUhammadiyah, ICMI, The Habibie Center, Persis, LDNU, Al Irsyad, BKPRMI, PUI serta DMI.

Al Mutlak menegaskan jalur dakwah adalah jalan apa yang selalu dilakukan oleh para nabi dan para Rasul. Al Mutlak juga mengingatkan bahwa jalan dakwah merupakan jalan yuang penuh duri, penuh godaan dan gangguan.

Gerhana dan Purnama Awali Tahun 2010

JAKARTA. Malam pergantian tahun 2009 ke tahun 2010 ditandai fenomena alam yang sangat langka. Pada 1 Januari 2010 dinihari, secara bersamaan terjadi gerhana bulan sebagian dan sekaligus bulan purnama. Menurut Ahli Astronomi ITB, Dr Moedji Raharto, gerhana bulan sebagian ini bisa dilihat dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan dari hampir seluruh dunia.

"Karena itu bulan purnama, jadi saya berharap masyarakat yang merayakan tahun baru di pinggir pantai untuk berhati-hati," ujar dia saat dihubungi Republika Online, pagi ini. Biasanya, kata dia, saat bulan purnama itu terjadi ombak besar. Hal ini, imbuh dia, harus disadari masyarakat yang malam itu berada di sekitar pantai agar tidak sampai menimbulkan korban.

Secara kasat mata, tutur Moedji, gerhana bulan sebagian ini mulai terlihat pukul 01.53 tanggal 1 Januari 2010. Sedangkan puncak gerhananya terjadi pukul 02.23. Selanjutnya, gerhana bulan sebagian ini secara kasat mata berakhir pukul 02.53. Fenomena ini, menurut Moedji, semestinya juga menjadi bahan perenungan dalam mengawali tahun 2010. Sedangkan posisi bulan purnamanya terjadi pada pukul 02.14.

Mobil Dinas Baru Disetujui DPR 2004-2009

JAKARTA. Penggantian mobil dinas para menteri dan pimpinan lembaga negara dari Toyota Camry menjadi Toyota Royal Saloon merupakan program dari pemerintah sebelumnya dengan menggunakan anggaran tahun 2009. Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru itu sudah disetujui oleh DPR periode 2004-2009. Pihaknya juga membantah harga satuan mobil ini mencapai Rp 1 miliar.

"Itu sesuai program, jauh sebelum kabinet berakhir. Kita yang kerja pada saat itu berkewajiban persiapkan kabinet yang akan datang, siapa pun kabinetnya. Dulu mensesneg-nya bukan saya, tapi ketika itu, sudah dirancang dan sudah dibawa ke DPR dan sudah disetujui," kata Sudi di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/12) siang.

Karena sudah disetujui anggarannya oleh DPR, sdambungnya, maka program ini diproses dan baru direalisir sekarang. Urgensi penggantian itu dilakukan karena usia pakai kendaraan selama lima tahun itu sudah menunjukkan ketidakefektifan lagi. "Apalagi kemarin kelasnya Camry. Saya merasakan seringkali ke bengkel. Yang lama kita kembalikan. Saya kira tidak berlebihan. Mobilnya juga bukan mobil mewah, Toyota juga. Pokoknya satu grade di atasnyalah."

Saat ini, beberapa menteri sudah mengganti Toyota Camry-nya dengan jenis baru itu. Menteri-menteri yang tampak sudah berganti kendaraan dinasnya, antara lain Menperin MS Hidayat, Mentan Suswono, dan Menristek Suharna Suryapranata. Jumlahnya sendiri, dikatakan Sudi, kurang lebih mencapai 150 unit. Jumlah sekian itu untuk seluruh Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pimpinan lembaga negara yang mempunyai hak untuk itu. "Yang berhak untuk itu terbatas, tidak semua."

Ormas Islam harus Lebih Fokus pada Umat

JAKARTA. Memasuki tahun 2010, ormas Islam diharap dapat lebih fokus berperan dalam masalah-masalah keumatan di Indonesia. Ini ditegaskan Adian Husaini, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dalam perbincangan dengan Republika di Jakarta, Senin (28/12).

Dikatakan Adian, ormas Islam tidak cukup hanya disibukkan dengan sekedar membanggakan diri, namun tanpa kegiatan berarti bagi umat. "Ormas Islam tidak perlu hanya sekedar mengklaim sebagai katakanlah ormas terbesar, ormas mayoritas. Namun yang terpenting adalah bagaimana ormas Islam dapat benar-benar fokus dalam masalah-masalah yang dihadapi umat Islam pada umumnya," tegas Adian.

Ke depan, Adian berharap ormas Islam bisa lebih fokus misalnya pada masalah-masalah dakwah dan hal-hal yang menyangkut pendidikan, kesehatan serta masalah kesejahteraan umat.

Sebagai ormas Islam, Adian berharap ormas-ormas islam yang ada dapat menjadi teladan bagi umatnya. "Di tengah kondisi bangsa yang carut marut sekarang ini, umat benar-benar memerlukan peranan riil dari ormas Islam, memerlukan teladan," ungkap Adian.

HMI Usul Hukuman Mati untuk Koruptor

JAKARTA. Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) merekomendasikan hukuman mati bagi para koruptor. Pemberlakuan hukuman mati itu khusus bagi koruptor yang melakukan korupsi senilai atau di atas Rp 10 miliar. HMI juga merekomendasikan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

Dua rekomendasi itu merupakan bagian dari sepuluh rekomendasi HMI dalam Diskusi Akhir Tahun. "Indonesia bersih dari korupsi adalah harga mati," kata Ketua Umum PB HMI, Arip Musthofa, Senin (28/12) di Jakarta. Dia mengatakan, tak ada mimpi Indonesia 'naik kelas' tanpa adanya upaya yang serius mewujudkan Indonesia zero corruption (korupsi nol).

"Tuntaskan kasus-kasus korupsi yang telah terekspose, seperti kasus BLBI, Bank Century, dan kasus sejumlah pejabat tinggi pemerintahan," kata Arip. Dia menambahkan, perlu ada transparansi kekayaan pejabat publik dan klarifikasi sumber perolehannya kepada publik.