PKS Usulkan 2013 SMK Gratis

PK-Sejahtera Online. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menitikberatkan perhatian pada masalah kesejahteraan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2010, utamanya soal pendidikan gratis dan asuransi kesehatan bagi warga. Dalam pandangan umum FPKS di sidang paripurna DPRD DKI Kebon Sirih, Jakarta hari ini (2/11), PKS meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara serius menyiapkan program pendidikan gratis 12 tahun hingga SMA secara gradual hingga tahun 2013. Demikian disampaikan juru bicara FPKS yang juga juga ketua fraksinya, Nurmansjah Lubis.

PKS menilai di tahap awal pemprov dapat mengawali program pendidikan gratis dengan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa SMA, utamanya dari siswa sekolah menengah kejuruan. “Kami (FPKS-red) meminta pihak eksekutif untuk mulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam merealisasikan program bantuan di dunia pendidikan,” tutur Nurmansyah.

Tifatul: Tak Ada Setting Media

Jakarta. Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan tidak ada settingan pada pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan media massa. Pertemuan tersebut berlangsung terbuka dan egaliter.

"Sekali lagi saya tegaskan tidak ada setting media pada pertemuan dengan para pimpinan media tadi. Pertemuan ini terbuka dan egaliter. Ini hanya diskusi," kata Tifatul.

Hal ini disampaikan dia usai pertemuan dengan Pimred Media Massa di kantor Departemen Komunikasi dan Informasi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2009).

FPKS: Anggaran Kesehatan Minimal 5 Persen

PK-Sejahtera Online. Fraksi-PKS Online. Fraksi PKS DPR RI meminta Menteri Kesehatan Endang Rahayu Setianingsih memperjuangkan anggaran kesehatan sebesar minimal 5 persen dari total APBN. Hal ini diungkapkan Chairul Anwar, Ketua Kelompok Komisi IX FPKS di ruang kerjanya di lantai 3 Gedung Nusantara I Kompleks DPR, Jumat (30/10).

"Menkes harus serius mengadvokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 5 persen dari APBN, ini penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia, setidaknya untuk APBN Tahun 2011 karena APBN 2010 sudah disahkan oleh DPR dan Pemerintah," kata Chairul.

Menurut Chairul anggaran sebesar 5 persen merupakan amanah Undang-Undang Kesehatan yang telah disetujui DPR.

Selain itu Chairul meminta Menkes untuk menjadikan pembangunan sektor kesehatan sebagai mainstream pembangunan Indonesia. "Masalah kesehatan ke depan makin menantang, di tengah tantangan krisis global dan makin kompleksnya permasalahan kesehatan, sehingga Menkes harus bekerja serius serta menemukan langkah yang tepat dan cerdas" ujar politisi asal wilayah pemilihan Provinsi Riau ini.

Pembangunan JSS Harus Dikaji Lebih Dalam

PK-Sejahtera Online. Fraksi-PKS Online. Komisi V DPR RI dan elemen masyarakat meminta agar pemerintah mengkaji dan mengevaluasi secara komprehensif rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Selain akan menelan anggaran yang sangat besar dan rentan terhadp bencana pembangunan, JSS juga dikhawatirkan tidak akan membawa keuntungan bagi Lampung dan Banten.

"Sampai saat ini, rencana pembangunan JSS belum disampaikan kepada DPR, khususnya Komisi V. Tapi, jika memang JSS ingin direalisasikan, komisi V meminta dilakukan kajian dan evaluasi secara komprehensif. Jangan nanti, setelah menghabiskan anggaran yang besar tapi tidak ada manfaatnya untuk Lampung," kata Anggota Komisi V DPR RI asal Lampung Abdul Hakim, Kamis (29/10).

Menurut Hakim, alasan mendasar JSS harus dikaji dan dievaluasi antara lain adalah keterbatasan anggaran pemerintah. Dengan kontur sea-bed yang rumit dan kedalaman yang bervariasi dari -40m hingga -80m lebih, peluang terjadinya ground acceleration hingga 0,3g akibat gempa tektonik, serta ancaman erupsi vulkanik Krakatau, maka rancang bangun dan pembangunan JSS akan amat mahal bagi kemampuan fiskal nasional RI hingga 10-20 tahun ke depan. Diperkirakan pembangunan JSS akan menelan dana sekitar 120 triliun.

Komisi V DPR Pertanyakan Terobosan Program 100 Hari Infrastruktur

PK-Sejahtera Online. JAKARTA. Anggota Komisi V DPR RI dari PKS, Yudi Widiana Adia menagih program terobosan Departemen Pekerjaan Umum (PU) dalam kerangka program 100 hari pemerintah di bidang infrastruktur. Yudi menyampaikan hal itu dalam rapat pengenalan program Departamen PU bersama para pejabat eselon I dan II Departemen PU di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senin (2/11).

“Dihadapan Parlemen, Presiden SBY sudah berjanji untuk menyiapkan program 100 hari yang harus dilaksanakan para menterinya,” tegas Yudi.

Khusus mengenai program 100 hari di sektor infrastruktur, Yudi belum melihat terobosan program yang lebih rinci dalam pemaparan para pejabat eselon, khususnya mengenai apa saja yang bakal dilakukan dalam 100 hari ke depan.

Masih terkait dengan infrastruktur, Yudi juga melihat pemaparan program Departemen PU dalam merespon hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dihadiri Presiden SBY beberapa waktu lalu. Salah satu poin penting dalam pembahasan KTT adalah rencana program pembangunan bersama ASEAN dalam hal infrastruktur termasuk dalam hal pendanaannya.

Selain itu Yudi juga mempertanyakan sinergitas antara Departemen PU dengan Departemen atau Instansi lain terkait tugas pokok dan fungsi yang dirasakan belum berjalan dengan baik di lapangan. Ia mencontohkan sinergitas antara PU dengan Departemen Perhubungan dalam pengawasan jalan rusak akibat pelanggaran batas tonase kendaraan ataupun Departemen PU dengan Departemen Kehutanan dalam implementasi program penghijauan.

Dalam Rapat yang dihadiri Sekretaris Jenderal Departemen PU, Agus Widjarnako dan semua Direktur Jenderal dan Kepala Badan itu, Yudi juga meminta adanya transparansi progres atau kemajuan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan waduk atau bendungan. Ia menyontohkan proyek pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi dan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), serta rencana pembangunan jalan nasional baru atau jalan lingkar di kawasan Jabar Selatan.

“Seperti diamanatkan dalam National Summit yang berkahir pekan lalu, persoalan pembebasan lahan harus dicarikan langkah terobosannya,” ujar Yudi.

Hingga saat ini rencana pembangunan jalan-jalan tersebut belum jelas dan menjadi dipertanyakan masyakarat. Selama ini, pembangunan perkonomian di Jabar selatan tertinggal dibandingkan daerah lain, antara lain karena masih buruknya infrastruktur jalan sebagai urat nadi perekonomian di kawasan tersebut.

Sementara untuk pembangunan waduk Jatigede, Yudi mengaku heran proyek tersbut masih juga terkatung-katung dan tidak jelas. Sementara setiap tahun masyarakat, khususnya para petani, terutama di kawasan lumbung padi Indramayu dan Cirebon, mengalami kekeringan di waktu musim kemarau akibat sulitnya pasokan air jika mengandalkan saluran irigasi yang ada saat ini.


Sumber: www.pk-sejahtera.org

FPKS Bebaskan Anggota Jaminkan Badan

Jakarta. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) membebaskan para anggotanya untuk bersikap mengenai penahanan Bibit Samad Raianto dan Chandra M Hamzah. Sikap yang dimaksud termasuk penjaminan badan untuk penangguhan penahanan dua pimpinan nonaktif KPK itu.

"Kami mempersilakan kepada masing-masing anggota untuk bersikap," kata Ketua FPKS Mustafa Kamal saat di temui di ruang kerjanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2009).

Seperti diberitakan, anggota FPKS yang juga mantan Presiden Partai Keadilan Hidayat Nur Wahid menyatakan siap menyerahkan badan sebagai jaminan penangguhan penahanan Bibit dan Chandra. Mustafa menilai tidak ada masalah atas sikap Hidayat tersebut. "Tidak ada masalah, silahkan mau bersikap," tegasnya.

PKS Tunggu Audit BPK Soal Century

INILAH.COM, Jakarta. Fraksi PKS DPR masih menunggu hasil final audit BPK. Dalam kasus Bank Century. PKS mengaku akan menyikaapi kasus itu secara proporsional dan prosedural.

Hal itu diungkapkan anggota FPKS Andi Rachmat pada diskusi ‘Penyelesaian Bank Century Hukum atau Politik, di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut dia, mengaudit aliran dana pemerintah ke sebuah institusi adalah kewenangan BPK. Karena itu DPR memberikan amanah kepada BPK untuk melakukan audit investigasi dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu.

HNW Jamin Chandra dan Bibit

Mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyesalkan tindakan polri yang menahan Pimpinan nonaktif KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Saat ditanya wartawan mengenai kesiapannya untuk menjamin mereka, Hidayat menyatakan siap.

"Bersama dengan rekan-rekan lain yang ingin menegakkan keadilan, Saya siap ikut menjamin," tegas Ketua BKSAP ini.

Hidayat melanjutkan, alasan polri yang menahan dua pimpinan KPK itu dinilai mengada-ada. Seringnya Chandra dan Bibit mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan kebenaran bukan alasan yang tepat. "Padahal negara kita menghargai kebebasan pers dan media pun tidak bisa dibredel," katanya.

Mantan Presiden PKS ini justru khawatir polisi dan KPK terjebak dalam sebuah konspirasi besar. Padahal Indonesia sedang giat dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Harusnya polisi dan KPK bisa bekerja sama untuk penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi supaya para koruptor itu yang ditahan.

"Bukan mereka yang melawan koruptor yang ditahan. Untuk itu presiden harusnya mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus ini," pungkasnya.


Sumber: www.pk-sejahtera.org

Hidayat Nur Wahid: DPR Harus Bertindak

VIVAnews. Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen, Hidayat Nur Wahid, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera bertindak menghentikan pembonsaian terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Pernyataan Hidayat ini menyusul penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

"Ini terkait dengan kewenangan lembaga," kata Hidayat. "Mungkin kawan-kawan di DPR saya kira perlu melakukan suatu upaya menyelamatkan penegakan hukum dari beragam upaya pembonsaian," ujar Hidayat saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Kamis 30 Oktober 2009 malam.

Penangkapan Bibit dan Chandra, ujar mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu telah mengkerdilkan semangat pemberantasan korupsi meski KPK sebagai institusi masih tetap ada. "Ini menciutkan nyali para penegak hukum untuk memberantas korupsi," kata anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera itu.