Anis Matta: Marwoto Kompakkan Pimpinan DPR

INILAH.COM, Jakarta. Wakil Ketua DPR Marwoto Mitrohardjono telah meninggal dunia hari Minggu (3/1) ini. Marwoto dinilai rekan sejawatnya sebagai sosok yang rendah hati dan membuat pimpinan DPR menjadi kompak.

"Sangat kehilangan, kita sedih sekali. Beliau orang yang sangat rendah hati berhati hati dalam bicara. Kita respect dengan beliau,"ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta ketika dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Minggu (3/1).

Menurut Anis, dirinya saat ini tidak bisa langsung melayat ke rumah duka karena sedang berada di luar negeri. Namun ia telah meminta sang istri untuk menggantikannya ke kediaman Marwoto. Yang jelas, kata Anis, sosok Marwoto adalah sosok yang bisa beradaptasi dengan pimpinan Dewan walaupun dirinya yang paling senior.

"Saya tentu berduka karena kepemimpinan DPR sangat kompak. Walaupun tertua beliau bisa beradaptasi dengan para pimpinan lain dan tetap semangat. Serta mengerti kepentingan anak muda sehingga kekompakan sangat bagus," pungkasnya.

Mensos: Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Masih Terbuka

Jakarta. Pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto masih terbuka. Meski pernah mengalami penolakan pada 2009, namun untuk 2010 ini peluangnya masih ada, bergantung pada masukan masyarakat.

"Masih terbuka, yang masih ditolak pun kalau ada catatan dan bukti-bukti bisa mengajukan lagi. Jadi nanti semakin banyak alasan," jelas Mensos Salim Segaf Al Jufri melalui telepon, Minggu (3/1/2009).

Menurut dia, pembahasan untuk menetapkan gelar pahlawan dilakukan pada setiap bulan Juni. Dan untuk 2010 ini, mulai Januari Depsos menerima masukan dari masyarakat.

"Kita punya 10 pakar sejarah untuk membahas kepahlawanan tersebut. Selanjutnya kita angkat ke Presiden, dan nanti Dewan Tanda Jasa dan kehormatan itulah yang akan menentukan," terangnya.

Ribut Soal Rangkap Jabatan, PKS Sebut Itu Sudah Selesai

Jakarta, RMOL. Mantan Presiden PKS, Hidayat Nurwahid, setuju dengan gugatan uji materil UU Kementerian Negara ke Mahkamah konstitusi (MK) terkait dengan tidak bolehnya rangkap jabatan yang diajukan oleh wakil ketua Dewan Syuro PKB, Lili Wahid.

“Terus terang, rangkap jabatan ternyata tidak baik. Pertama, kader tidak maksimal dalam mengemban amanat, baik sebagai pejabat negara atau pimpinan partai. Kedua, konflik kepentingan dan tumpang tindih pekerjaan tidak akan terhindarkan. Bagi PKS (soal rangkap jabatan) itu sudah selesai,” kata Hidayat Nurwahid kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 3/1).

Hidayat yang juga Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR ini mengakui, sejak awal, ketika penggodokan RUU Kementerian Negara dan RUU Partai Politik, PKS telah memperjuangkan agar rangkap jabatan tidak diperbolehkan.

“PKS sudah memperjuangkan, tapi kalah. Ya sudah, ini kan demokrasi. Tapi PKS sudah mentradisikan tidak boleh rangkap jabatan. Biarkan Bu Lili Wahid melaksanakan hak preoregatifnya. Kita berikan sepenuhnya kewenangan kepada MK untuk menilai,” demikian Hidayat. [zul]


Sumber: RM Online

Presiden PKS Siap Turun Gunung

Sukseskan Pilgub Kalsel

PK-Sejahtera Online. Habib Abubakar al Habsy resmi menjadi pendamping Zairullah Azhar dalam Pemilihan Gubenur-Wakil Gubernur Kalsel 2010-2015. (29/12), DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerbitkan surat keputusannya.

“Sudah resmi ditetapkan pekan lalu. Besok, DPP terbitkan surat keputusannya,” ujar Juru Bicara DPP PKS, Mabruri di Jakarta, Minggu (27/12/2009).

Dia mengungkapkan, itu dihadiri ketua wilayah dakwah (korwil), unsur DPW Kalsel, dan unsur DPP PKS. Pertimbangan memilih Habib adalah hasil beberapa survei. “Pengalaman dalam pemilihan lima tahun lalu menyisakan kantung-kantung suara yang cukup besar,” ujarnya.

Tetapi Habib –saat itu mendampingi Ismed Ahmad– gagal? Mabruri mengatakan pasangan itu tidak gagal. “Hanya kurang suara,” ucapnya.

Jawa Barat Dirikan Rumah Perempuan Trampil

PK-Sejahtera Online. Untuk menangani pemberdayaan perempuan di Jawa Barat, mulai tahun 2010 didirikan Rumah Perempuan Trampil Jawa Barat oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai salah satu dinas yang masuk dalam gugus tugas penanganan pemberdayaan perempuan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Netty Heryawan seusai mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Linda Amalia Sari dalam acara diskusi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Hotel Horison 29/12/2009.

Lebih lanjut Netty menyatakan rumah perempuan trampil ini akan didirikan satu di tingkat propinsi dan masing-masing bakorwil. Kemudian akan direkomendasikan di tiap-tiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Rumah trampil ini berfungsi untuk memberikan pelatihan ketrampilan bagi pemberdayaan kaum perempuan. Disamping bekal ketrampilan juga akan diusahakan sedikit modal yang ada di badan dan dinas yang termasuk dalam gugus tugas.

“Dalam rumah trampil ini akan diberikan pelatihan berbagai ketrampilan untuk bekal masa depan seperti menjahit, merias, memasak, berdagang dan ketrampilan lainnya”, imbuhnya.

Fraksi Keadilan Sejahtera Buka Posko Pengaduan CPNS

Ungaran (ANTARA News). Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mulai Senin, membuka posko pengaduan atas dugaan kecurangan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara mandiri.

"Posko pengaduan akan dibuka selama seminggu. Masyarakat yang merasa dirugikan dan memiliki data dugaan penyimpangan dapat mengadu ke posko untuk ditidaklanjuti," kata Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Semarang, Joko Widodo, di Ungaran, Senin.

Pelayanan pengaduan, katanya, di ruang Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Semarang atau Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera.

Pembukaan posko, katanya, karena ada informasi tentang indikasi kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNS.

"Hari pertama ini belum ada pengaduan yang masuk," katanya.

Komisi X DPR RI tolak UN

BANDA ACEH. Anggota Fraksi PKS DPR RI asal Aceh, Raihan Iskandar, menolak pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang dinilai bentuk ketidakseriuasan pemerintah menjalankan aturan UU Sisdiknas.

Pemerintah, katanya, lebih mengedepankan ambisi dan obsesi untuk memacu ketinggalan kualitas pendidikan tanpa memperhatikan aturan perundang – undangan dan realita kondisi pendidikan yang belum memenuhi 8 (delapan) standar pendidikan nasional.

Ke delapan standar pendidikan nasional yang dibentuk BSNP, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan.

“Akibat pemerintah menjalankan roda pendidikan sesuai selera sendiri dan tidak sesuai aturan yang sudah disepakati dan perencanaan yang matang, maka terjadilah carut marut pendidikan seperti sekarang ini,” katanya, tadi malam.