Prioritaskan Dakwah di Lingkungan Keluarga

Meski pemilihan umum legislatif dan presiden masih lama, tahun 2014, namun Partai Keadilan Sejahtera telah mempersiapkan strategi dan taktik jauh-jauh hari.

SEBANYAK 610 kader PKS dari DPD, DPC, cabang dakwah dan dewan pimpinan ranting PKS di tingkat desa sengaja dikumpulkan. Dari mulai jajaran pengurus pusat hingga provinsi pun hadir dalam acara yang digelar di salah satu hotel di Pangandaran. Dari pengurus pusat hadir Wakil Ketua DPP PKS Dr Sohibul Iman dan Ketua Komisi I DPR RI Kemal Azis Stamboel.

Sekretaris DPD PKS Kabupaten Garut Karnoto SKep menegaskan, konsolidasi partai ini sebagai salah satu langkah persiapan PKS menghadapi pemilu 2014. Metoda kampanye dengan dakwah yang diterapkan, akan dimulai dari tingkat keluarga. Berikutnya, baru dilakukan di luar keluarga.

Kinerja Inspektorat Tidak Maksimal

SUKOHARJO. Pengurusan izin dan administrasi di Pemkab Sukoharjo, sejauh ini masih ruwet dan berbelit-belit. Kondisi tersebut sampai kini pun masih dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat Sukoharjo, misalnya dalam pembuatan KTP maupun KK.

”Ini sangat ironis jika terus dibudayakan karena sebagai pemerintahan, seharusnya bisa mempermudah rakyat dan bukan malah mempersulitnya,” ujar Hendra Gunawan dari Pansus Satu dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (26/5).

Rapat Paripurna yang dihadiri anggota DPRD bersama jajaran eksekutif dari berbagai dinas tersebut untuk menetapkan hasil keputusan tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan Bupati Sukoharjo periode 2005-2010.

Terancam kena sanksi, BR tak berkomentar

Sukoharjo (Espos). Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto (BR) terancam kena sanksi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan lantaran tidak mematuhi keputusan DPP untuk mendukung calon yang diusung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo. Hal itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri seusai menghadiri kampanye, Minggu (23/5) di Nguter.

Mengenai hal tersebut, BR ketika dikonfirmasi Espos mengenai masalah itu memilih tidak berkomentar. BR sendiri, saat kampanye PDIP untuk kemenangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-to) di lapangan Nguter tidak terlihat.

“Saya tidak berkomentar, itu juga sebuah jawaban kan?” ujarnya singkat.

Contoh surat suara untuk sosialisasi sudah dicoblos

Panwaskab panggil PPS

Sukoharjo (Espos). Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Sukoharjo akan memanggil Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngasinan, Bulu, menyusul ditemukannya contoh surat suara yang sudah dicoblos.

Pencoblosan pada gambar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukoharjo nomor urut dua. Spesimen atau contoh surat suara tersebut rencananya akan digunakan untuk sosialisasi Pilkada Sukoharjo 2010. Sosialisasi diselenggarakan oleh PPS dengan audiensi para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal itu diketahui setelah ada warga Kapulawang, Ngasinan, bernama Suwendo, yang melapor ke Panwaskab.

Suwendo menjelaskan, kedatangannya ke Panwaskab hari itu untuk melaporkan adanya dua spesimen atau contoh surat suara yang sudah dicoblos. Gambar yang dicoblos tepat di pasangan nomor urut dua yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati Titik Suprapti dan Sutarto.

BR terancam kena sanksi PDIP

Sukoharjo (Espos). Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto (BR) terancam kena sanksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lantaran tidak mematuhi keputusan DPP untuk mendukung calon yang diusung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri seusai menghadiri kampanye, Minggu (23/5) di Nguter, Sukoharjo. Menurut Mega, sebagai kader PDIP, BR yang telah didukung PDIP menjabat sebagai Bupati Sukoharjo selama dua periode berturut-turut seharusnya mematuhi aturan yang telah digariskan partai.

“Mengenai pemberian sanksi, semua ada mekanisme seperti yang diatur dalam AD/ART partai. Kami akan rapat dulu sekaligus menerima masukan dari DPC dan DPD, semua laporan akan kami pertimbangkan dulu baru kami putuskan,” tegasnya.

Hidayat Nur Wahid : Semangat Ainun Habibie patut di contoh

Sukoharjo (Espos). Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menyatakan turut berbela sungkawa atas wafatnya mantan Ibu Negara, Hasri Ainun Habibie Besari.

Hal tersebut diungkapkan Hidayat Nur Wahid sesaat seusai memberikan orasi pada kampanye terbuka calon bupati dan calon wakil bupati Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) di Lapangan Nguter, Nguter, Sukoharjo, Minggu (23/5).

Lebih lanjut ia mengungkapkan Ainun Habibie adalah sosok perempuan yang memiliki semangat tinggi, baik untuk melawan penyakitnya maupun semangat dalam membangun bangsa. Hal itu menurutnya patut di contoh. “Semangat Ibu Ainun Habibie patut di contoh untuk kita semua,” ujarnya.

Ribuan massa ramaikan kampanye pasangan War-To

Sukoharjo (Espos). Ribuan massa ramaikan kampanye terbuka pasangan calon bupati (Cabub) dan calon wakil bupati (Cawabub) Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To), Minggu (23/5) di Lapangan Nguter, Nguter, Sukoharjo, Minggu (23/5).

Hadir dalam kampanye terbuka yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB tersebut sejumlah tokoh di antaranya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri serta Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid dan Puan Maharani.

Dalam orasinya Puan Maharani mengatakan pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) satu-satu calon bupati dan calon wakil bupati yang mendapat dukungan penuh dari PDIP.


Sumber: Solopos Online

Megawati dan Hidayat Nur Wahid, jadi Jurkam Wardoyo

Sukoharjo (Espos). Calon bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wardoyo Wijaya mengingatkan para kadernya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dalam kampanye akbar yang akan digelar besok Minggu (23/5).

Dalam kampanye akbar besok, dua tokoh nasional akan ikut meramaikan sebagai juru kampanye (Jurkam). Kedua orang itu adalah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri serta Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid.

Wardoyo mengatakan, untuk menjaga kondusivitas wilayah pihaknya berharap para kader tidak melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran kampanye. Beberapa di antaranya adalah kebut-kebutan di jalan, arak-arakan serta tidak memasang knalpot sehingga bunyi mesin kendaraan menjadi lebih keras.

Timbul Darmanto Gantikan TBR

SUKOHARJO. Timbul Darmanto dipastikan bakal menggantikan Titik Suprapti atau akrab disapa TBR sebagai anggota DPRD Sukoharjo, menyusul pengunduran diri Titik dari anggota legislatif karena yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dalam Pilkada Sukoharjo.

Menurut catatan KPU Sukoharjo, berdasarkan penghitungan suara terbanyak, Timbul Darmanto berada pada urutan kedua setelah Titik Suprapti dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2009 lalu.

“Oleh karena itu DPRD sedang melengkapi berkas dan syarat-syarat kelengkapan Timbul Darmanto yang nantinya akan kami kirimkan ke Gubenur Jateng,” ujar Sekretaris DPRD Sukoharjo, Sudaryanto, Senin (24/5).

Rp 2 Juta Tangkap Pelaku Money Politics

SUKOHARJO. Relawan Wisanggeni, Satgas anti money politics pendukung pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) resmi di deklarasikan, Selasa (25/5). Pembentukan Satgas tersebut merupakan bentuk pencegahan kemungkinan terjadinya politik uang dalam Pilkada Sukoharjo 3 Juni mendatang.

Juru bicara relawan Wisanggeni, Kusomo Putra mengatakan, terbentuknya Satgas itu merupakan salah satu bentuk kekecewaan pada Panwas yang dalam pemilu lalu tidak mampu mengatasi kasus money politics.

“Kami akan memberikan imbalan berupa Rp 2 juta pada siapa saja yang menemukan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan terkait adanya praktik money politics di Pilkada Sukoharjo,” jelasnya.

Haryanto ingin mengikis ketimpangan

Mengenal calon wakil bupati Sukoharjo

Pensiunan PNS dengan nama lengkap Haryanto ini sangat terkenal di kalangan birokrat di Kabupaten Sukoharjo.

Pada masa terakhir pengabdiannya sebagai PNS, calon wakil bupati Sukoharjo yang berpasangan dengan calon bupati Wardoyo Wijaya yang diusung PDIP ini sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo.

Di dunia politik di Sukoharjo, Haryanto memang tergolong pendatang baru. Menurut Haryanto, pilihan hidupnya untuk maju sebagai calon wakil bupati berawal dari keprihatinannya melihat kondisi pemerintahan di Sukoharjo yang dia nilai karut marut. Penyebabnya, birokrasi sudah sedemikian jauh dipolitisasi.

“Kalau bicara mengenai birokrasi yang dipolitisasi, saya paham sekali. Istri saya adalah salah seorang korbannya. Bayangkan, dari awal bekerja di Sukoharjo karena rumah kami ada di Sukoharjo, kemudian dimutasi ke Kartasura. Tapi nasib istri saya masih lebih baik ketimbang seorang kepala sekolah yang didemosi menjadi guru biasa di tempat yang sama,” jelasnya kepada Espos, Rabu (26/5).