jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 21 Desember 2009

Gubernur Hadiahkan Uang Penghargaan Bagi Atlit Sea Games


PK-Sejahtera Online. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri acara silaturahim dengan atlit dan official asal Jawa Barat pada Sea Games ke XXV di Laos, (17/12).
Acara yang diselenggarakan oleh KONI Jawa Barat ini juga dihadiri Ketua Umum KONI Jabar , H.M Ruslan, Anggota DPRD Jawa Barat Arsyad, Kadis Pemuda dan Olahraga Jabar sekaligus pengurus KONI Jabar Amung Ma’mun.

Dalam kesempatan tersebut , Gubernur Jawa Barat memberikan uang penghargaaan dari KONI Jawa Barat yang diterima secara simbolis oleh perwakilan atlit asal Jawa Barat peraih medali emas Sea Games cabang renang Glen.

Para atlit dari Jawa Barat yang berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan menyumbangkan mendali emas, perak dan perunggu pada Sea Games ke XXV ini mendapatkan hadiah penghargaan. Untuk atlit peraih medali emas sebesar 25 juta, peraih perak 12,5 juta dan perunggu 7,5 juta.

Tifatul: Kader PKS Jangan Kayak Cacing Kepanasan



INILAH.COM, Pontianak. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring mengklaim partainya sedang menjadi sorotan masyarakat. Partai berlambang setangkai padi diapit 2 bulan sabit ini harus tetap mempertahankan identitasnya.
"Saat ini, semua orang sedang memperhatikan PKS sehingga para kader kita jangan sampai kayak orang cacing kepanasan," kata Tifatul saat melakukan malam ramah tamah dengan kader PKS Kota Pontianak, Kamis (17/12) malam,

Menteri Komunikasi dan Informasi ini menegaskan PKS tidak boleh sombong, karena masuk empat besar pada Pemilu 2009. PKS harus tetap rendah diri dan menjalankan amanah yang telah dipercayakan yaitu memperjuangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya berharap kader PKS jangan jungkir balik tidak karuan. Tetapi pertahankan identitas, karakter, dan orisinal dari PKS," katanya.

Anis Matta Hargai Sikap Presiden


MAKASSAR. Wakil Ketua DPR-RI Anis Matta menyatakan menghargai sikap Presiden Yudhoyono yang menolak penonaktifan sementara Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani.
"Presiden memiliki otoritas memutuskan hal tersebut," katanya usai melakukan pertemuan dengan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Makassar, Sabtu.

Namun demikian, katanya, Presiden seharusnya memahami keinginan publik yang berharap keadilan pada kasus Bank Century, sebab rekomendasi Pansus DPR bersumber dari desakan masyarakat.

Dengan penonaktifan sementara, akan mempermudah proses pengungkapan kasus bank Century tersebut.

PKS Go Green for Next Generation


PK-Sejahtera Online. Memaknai Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2009, Bidang Kewanitaan DPP PKS menggelar serangkaian acara, antara lain talk show Peduli Lingkungan dan pembagian 500 bibit pohon oleh presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq.


Mieke Wahyuni (istri Menteri Pertanian RI) saat menyampaikan mengenai ketahanan pangan


Hadir sebagai pembicara dalam talkshow, Dari kiri ke kanan : Sarah Handayani (Sekretaris Bidang Kewanitaan DPP PKS), Mieke Wahyuni (Istri Mentan), Dr. M Koeswadi (Pakar Lingkungan), dan Zae Hanan (moderator)

Tifatul: KPK Perlu Payung Hukum Kuat


INILAH.COM, Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan bahwa KPK memerlukan payung hukum kuat dalam pemberantasan korupsi. Itulah perlunya adanya RPP saat ini.
"Intinya adalah KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi memerlukan payung hukum yang kuat dalam melakukan tindakan," ujar Menkominfo Tifatul Sembiring saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/12).

Menurut Tifatul, suatu rancangan tidak bersifat inkonstitusonal. Kalau sudah jadi baru bisa diuji publik. KPK, menurut Tifatul sampai sekarang menggunakan permenkominfino No 11/2006. Sekarang ada rancangan RPP penyadapan untuk menyempurnakan permenkominfo No 11/2006.

"Sampai munculnya UU itu yang diperintahakan oleh MK, jadi kalau nanti UU tentang tata cara penyadapan selesai ini semuanya, PP dan permenkominfo batal demi hukum," tandasnya.