57% Guru Indonesia belum lulus sarjana

Sukoharjo (Espos). Mayoritas tenaga pendidik di Indonesia atau sebanyak 1,4 juta orang guru yang mengajar mulai dari tingkat TK hingga SMA/SMK belum mengantongi ijazah sarjana.

Kondisi itu mengundang keprihatinan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) terutama di Jawa Tengah (Jateng) lantaran beasiswa untuk meneruskan pendidikan masih kecil keterserapannya.

Fakta mengenai masih minimnya latar belakang pendidikan guru tersebut muncul dalam Seminar yang digelar Universitas Veteran (Univet) Bantara Sukoharjo dengan tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dalam Kerangka Otonomi Daerah. Seminar yang digelar di auditorium Univet itu menghadirkan pembicara Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas, Prof Dr H Baedhowi serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.

Baedhowi mengatakan, Depdiknas mencatat jumlah guru di Indonesia sebanyak 2,6 juta. Dari total jumlah itu, yang mengantongi ijazah sarjana hanya 1,1 juta orang guru sementara 1,4 juta orang hanya mengantongi ijazah setara SMA hingga diploma tiga.

39.046 Rumah tidak layak huni di Sukoharjo tak terkover APBD

Sukoharjo (Espos). Sebanyak 39.046 rumah tidak layak huni yang sebagian besar merupakan hunian nonpermanen tidak bisa terkover dalam APBD 2010 untuk agenda perbaikan atau rehab.

Kemampuan keuangan yang terbatas membuat rencana rehab yang diajukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) hanya terealisasi 0,3% dibanding kebutuhan sesungguhnya.

Berdasar data yang dihimpun Espos di Bapermades, rumah tidak layak huni yang sebagian besar kondisinya nonpermanen alias hanya terbuat dari bambu tanpa semen berjumlah 39.171 unit rumah.

Dengan banyaknya jumlah rumah yang tidak layak huni tersebut berdasarkan hasil pendataan di penghujung 2009, Bapermades mengusulkan 835 unit rumah direhab pada tahun ini. Usulan itu muncul setelah melalui pertimbangan kondisi keuangan Sukoharjo yang minim sehingga tidak memungkinkan apabila semua rumah tidak layak huni bisa direhab dalam waktu satu tahun.

41% Penduduk Sukoharjo miskin

Sukoharjo (Espos). Sebanyak 353.412 atau 41% dari total 854.007 warga Kota Makmur termasuk kategori warga miskin berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada akhir tahun lalu.

Kondisi demikian terungkap dalam Semiloka Review P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan yang digelar di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kamis (7/1). Di saat anggaran pemerintah kabupaten (Pemkab) terbatas, untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut selanjutnya pemerintah pusat akan menggelontorkan dana senilai Rp 8 miliar pada tahun ini melalui PNPM.

Asisten Koordinator Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat PNPM-MP Sukoharjo, Dade Saripudin menjelaskan, total jumlah warga miskin di Sukoharjo sebanyak 300.000 orang lebih. “Tapi mengenai data warga miskin ini langsung ditanyakan kepada perwakilan Bappeda yang datang saja ya. Sebab data itu kami dapat dari Bappeda,” jelasnya kepada Espos seusai acara.

Mengenai penyebab tingginya angka kemiskinan, Dade menjelaskan, dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Di antaranya, kurang meratanya kesempatan pendidikan, kesehatan maupun kesempatan kerja. Rendahnya pengembangan industri kecil maupun industri menengah sebagai salah satu indikasi rendahnya kemandirian serta daya saing ekonomi juga menjadi penyebab yang lain.

Angka perceraian Sukoharjo 2009 naik

Sukoharjo (Espos). Pengadilan Agama (PA) Sukoharjo sepanjang 2009 lalu telah menangani 914 kasus gugatan perceraian. Angka itu dinilai meningkat jika dibanding tahun lalu. Sebab, jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk, pada tahun 2008 hanya menerima 873 kasus sedangkan tahun 2009 perkara yang diterima Pengadilan Agama meningkat mencapai 1.077 kasus dan sebagian besar merupakan kasus gugatan perceraian.

Kepala Pengadilan Agama Sukoharjo Drs. Rahmad Afandi mengatakan, dari 914 kasus perceraian yang telah diputus, 626 di antaranya merupakan kasus cerai gugat dan 288 sisanya kasus cerai talak. Hal itu menurutnya mengindikasikan, pengajuan gugatan cerai terbanyak selama ini justru dilakukan oleh isteri.

“Selama tahun 2009 kami sudah memutus sebanyak 1.007 perkara, namun terbanyak merupakan kasus gugatan perceraian dengan jumlah 914 kasus, sisanya kasus izin poligami dan kasus lainnya,” terangnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (6/1) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, angka perceraian yang terjadi di Sukoharjo tahun 2009 ini dinilai cukup tinggi. Kasus perceraian yang terjadi, menurutnya, selama ini dipicu oleh berbagai faktor seperti pasangan tidak bertanggung jawab 300 kasus, terus menerus berselisih atau cekcok 240 kasus, faktor ekonomi 187 kasus, cemburu 78 kasus, pasangan menjadi Narapida enam kasus, kawin paksa tiga kasus dan cacat biologis dua kasus. Dalam menangani kasus perceraian, Pengadilan Agama selama ini telah berusaha semaksimal mungkin dalam membantu memediasi pasangan untuk kembali rujuk atau damai.

Nasib 84 CPNS teranulir di Sukoharjo terkatung-katung

Sukoharjo (Espos). Nasib 84 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2006 yang teranulir hingga kini masih terkatung-katung. Para CPNS itu selanjutnya meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pemerintah pusat memberi penjelasan resmi mengenai status mereka kini.

Berdasar informasi yang dihimpun, untuk rekrutmen CPNS formasi 2006, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai tim panitia membuat dua keputusan. Keputusan pertama yang diumumkan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menginformasikan bahwa 84 orang CPNS yang teranulir lolos dalam rekrutmen. Namun demikian pada pengumuman di hari kedua, ke-84 nama CPNS yang dinyatakan lolos di hari pertama tidak tercantum lagi.

Anggota Komisi IV, Suryanto ketika dijumpai wartawan di Gedung Dewan menerangkan, hari-hari ini banyak keluarga CPNS yang teranulir datang ke rumahnya.

Dengan banyaknya mereka yang meminta kejelasan nasib, Suryanto menambahkan, komisi IV berencana melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada awal pekan depan. Rencana itu sudah dijadwalkan namun di tengah jalan ditolak pimpinan dewan.

50% Kebutuhan warga tak terealisasi

Sukoharjo (Espos). Kebutuhan riil warga yang terdokumentasi dalam musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbangda) 2009 hanya sebagian yang terkover dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Sisanya, 50% yang lain tidak bisa direalisasikan lantaran anggaran yang terbatas.

Keterbatasan anggaran tersebut berdasar informasi yang dihimpun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disebabkan banyak faktor. Selain pendapatan daerah yang kecil, dana untuk kebutuhan warga kebanyakan tersedot dalam pos belanja tidak langsung di antaranya gaji pegawai negeri sipil (PNS), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serta dana aspirasi pejabat politik.

Sejumlah usulan kegiatan mendadak, mengacu kepada dokumen Bappeda yang ada, juga turut mempengaruhi minimnya belanja langsung untuk warga tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Monitoring Evaluasi, dan Statistik Bappeda, Djoko Sutarto menjelaskan, mengacu kepada hasil Musrenbangda yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), hanya 60% yang terealisasi sampai pada tahapan kebijakan umum anggaran (KUA). Selanjutnya setelah APBD 2010 digedok, hanya 50% usulan masyarakat yang bisa direalisasikan.

PKS: LPS Bayari Utang Robert Tantular

INILAH.COM, Jakarta. Pemegang saham Bank Century Robert Tantular masih diperiksa Pansus century. Keterangan Robert memunculkan fakta baru soal skandal bailout Century.

Menurut anggota Pansus Century dari Fraksi PKS, Andi Rahmat, Robert telah mengungkapkan adanya unsur welawan hukum dari keputusan KSSK membailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. Fakta itu terkait dengan pinjaman uang dari Robert ke Budi Sampoerna.

"Rober Tantular Tadi dengan jelas mengatakan bahwa ia mengakui berhutang dan semestinya bukan tanggung jawab Bank Century. Tapi tanggung jawab dia pribadi sebagi orang yang menjamin itu. Dan itu dibayarkan oleh LPS," ujar Andi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/1).

Hal ini, sambungnya, merupakan fakta yang penting sekali. "Karena sepanjnag penyelidikan terhadap pejabat BI tentang konstruksi FPJP kita menemukan fakta ada unsur melawan hukum," tambahnya.

PKS Minta Reshuffle Kabinet Dibicarakan ke Partai Koalisi

Jakarta. Wacana reshuffle kabinet mengalir seiring dengan semakin dekatnya 100 hari kepengurusan Presiden SBY dan kabinetnya. Menganggap sebagai hak preogratif Presiden, anggota fraksi PKS Mahfudz Siddiq meminta agar reshuffle juga dibicarakan dengan partai koalisi.

"Wajar saja presiden memberikan penilaian objektif, mana menteri yang berhasil dengan nilai-nilainya, mana yang lulus dan mana yang tidak," ujar Mahfudz ketika break pemeriksaan pansus Century di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2010).

Menurut Mahfudz, dalam program 100 hari pasti sudah ada agenda dan dari sekian banyak agenda ada agenda prioritasnya. "Dan juga setiap prioritas ada indikator keberhasilannya," terangnya.

Jika ada konsekuensi keberlangsungan jabatan itu adalah hak presiden. "(Pergantian) Wajar tapi tentu saja karena terbentuk koalisi dan rekrutmen menteri karena pembicaraan dengan partai, maka kalau ada menteri yang tidak perform harus ada pembicaraan dengan partai," pintanya. (amd/mad)


Sumber: DetikCom

Menkominfo Prihatin Facebook Jadi Ajang Memaki

DEPOK. Banyaknya situs jejaring dunia maya yang digandrungi masyarakat seperti Facebook dan Twitter, saat ini justru sering menjadi ajang adu mulut dengan bahasa yang tidak sopan.

Hal itu ternyata mengundang perhatian Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Politisi PKS itu menyayangkan penggunaan bahasa kasar dalam komunikasi di situs jejaring sosial.

“Jangan mentang mentang ada Facebook ada Twitter, kita jadi sering memaki maki orang, harusnya sarana komunikasi digunakan sebagai ajang komunikasi yang positif. Tapi sekarang ini justru saat ini bahasa yang keluar adalah bahasa yang primitif, lama lama kita menjadi budaya primitif,” jelasnya di Depok, Minggu (10/01/10).

Tifatul mengimbau masyarakat untuk menggunakan jejaring Facebook dan Twitter untuk hal hal yang positif, seperti kampanye lingkungan. Menurutnya, gerakan mendukung suatu hal yang positif di dunia maya cukup mampu menarik perhatian masyarakat.

PKS: Stop Blog Anti-Islam!

INLAH.COM, Jakarta. Sebuah blog yang menghujat Islam bernama Berita Muslim Sahih dengan alamat www.beritamuslim.wordpress.com mencuat. Salah satu partai politik berbasis Islam, PKS menentang adanya blog tersebut.

"Ada mekanisme untuk memblokir blog tersebut yakni orang-orang yang tidak berkenan atas blog tersebut bisa melaporkannya ke penyedia layanan wordpress.com, maka semakin banyaknya orang yang melaporkannya, blog tersebut secara otomatis akan diblokir," imbuh Mabruri.

Ia tak terlalu khawatir blog tersebut akan mengganggu kehidupan beragama di Indonesia. Ia menganggap pengguna media internet sebagian besar merupakan orang yang berpendidikan, maka dapat menyaring informasi yang dianggapnya benar ataupun salah.

"Ya saya percaya blog ini tidak akan terlalu mengganggu kehidupan beragama. Kan pengguna internet kebanyakan orang yang berpendidikan, makanya mereka dapat menyaring informasi yang dianggap benar atau salah," pungkas Mabruri.

Akhwat SBY

PK-Sejahtera Online. Apa bener ada akhwat yang direkrut menjadi kader PKS oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono yang akrab dengan sebutan SBY? Kalau anda bertanya demikian, para ikhwan di DPRa Kebayaron Lama Selatan juga mempertanyakan hal yang sama?

Saat itu, para kader di DPRa Kebayaron Lama Selatan yang beken dengan sebutan DPRa Kelaut sedang melakukan syuro untuk membahas program-program DPRa. Salah satu program yang dibahas adalah program bakti sosial yang kerap kali dilaksanakan oleh DPRa tersebut. Agar lebih memberikan nilai plus di mata masyarakat, para kader berfikir untuk melaksanakan baksos plus, yaitu baksos dengan versi yang lebih menarik. Para peserta rapat pun dimintai pendapatnya satu persatu.

Setelah beberapa kader ikhwan dan akhwat menyampaikan pendapatnya, tibalah saatnya seorang akhwat memaparkan idenya

“Waktu di SBY, kami melaksanakan baksos berupa pengobatan gratis dengan memberikan susu dan kacang hijau kepada para pasien yag datang. Alhamdulillah hal ini semakin membuat masyarakat senang” jawab sang akhwat dengan logat Jawa yang cukup kental.

Menteri PKS Diminta Kembalikan Mobil Mewah

INILAH.COM, Jakarta. Sejumlah LSM meminta kepada pejabat yang menerima mobil Dinas Toyota Royal Saloon untuk mengembalikannya. Mereka akan mendatangi para Pejabat itu agar mengembalikannya, terutama pejabat dari PKS.

"Kami meminta para pejabat untuk mengembalikan mobil dinas tersebut ke sekretariat negara," ujar peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC) Roy salam di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/1).

Alasan mereka akan mendatangi pejabat dari PKS, adalah karena PKS merupakan partai yang selama ini dikenal bersih. "Ini penting kita akan dorong PKS untuk mengembalikan mobil. Karena katanya partai bersih partainya PKS," sambung Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Ranguti.

Menurut mereka, adanya mobil dinas mewah pejabat itu menggambarkan tidak ada kepekaan pemerintah terhadap rakyatnya. "Masyarakat ternyata hanya benar-benar dijadikan sebagai jualan," kata Ray. [mut]


Sumber: Inilah.Com

FPKS: Susno Lupa Bawa Baju Pengganti

Jadi Saksi di Sidang Antasari

INILAH.COM, Jakarta. Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji menjadi saksi ahli pada persidangan Antasari dengan menggunakan seragam dinas polisi lengkap. Susno pun dinilai lupa bawa baju pengganti.

"Pertama mungkin lupa membawa baju pengganti," ujar Anggota Komisi III dari FPKS Nasir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/1).

Selain lupa membawa baju pengganti, pemakaian seragam polisi dalam persidangan menggambarkan kultur polisi yang masih kental. "Bisa saja keduanya-duanya dan ada kultur militer yang dominan," katanya.

Komjen Susno memberikan keterangan sebagai saksi atas permintaan dari pengacara Antasari Azhar. Susno diminta untuk jadi saksi meringankan bagi mantan Ketua KPK tersebut. [jib]


Sumber: Inilah.Com

PKS: SBY Harus Evaluasi Koalisi

INILAH.COM, Jakarta. Presiden SBY akan melakukan evaluasi terhadap kinerja koalisinya terkait kasus Bank Century. Evaluasi itu pun disambut baik mitra koalisi SBY terutama dari PKS.

"Evaluasi kinerja pemerintahan termasuk di dalamnya kinerja koalisi adalah hal yang wajar dan bahkan keharusan, baik ada atau tidak adanya angket Bank Century," ujar anggota Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (7/1).

Ia mengatakan, jika evaluasi koalisi ini dikaitkan dengan angket Bank Century, maka yang perlu dievaluasi adalah bagaimana komunikasi dan koordinasi antar unsur-unsur koalisi dalam menyikapi kasus Bank Century.

"Semua fraksi di panitia angket bekerja atas mandat paripurna DPR untuk menyelidiki ada tidaknya pelanggaran UU dalam kebijakan bailout Bank Century dan mereka bekerja atas dasar hasil audit investigatif BPK sebagai lembaga auditor negara yang independen. Jadi perlu juga dievaluasi apakah ada unsur koalisi yg bekerja keluar dari rame hasil audit tersebut," imbuhnya. [mut]


Sumber: Inilah.Com

FPKS Minta Satgas Mafia Hukum Dibubarkan

INILAH.COM, Jakarta. Satuan Petugas Antimafia Hukum yang baru beberapa hari dibentuk Presiden sudah menuai kecaman pesimisme. Bahkan, Satgas itu diminta FPKS untuk dibubarkan.

"Saya minta dibubarkan. Karena bagi saya itu aksesoris saja. Berdayakan institusi yang ada," ujar Anggota Komisi III dari FPKS Natsir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/1).

Menurutnya, ketika pemerintah membentuk tim Satgas anti mafia hukum ini mubazir dan terkesan aksesoris karena jadi kesan pemerintah tidak bertindak secara institusional. Karena pemerintah mempunyai Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kepolisan dan Mahkamah Agung.

"Kenapa malah reaktif, membentuk tim ini. Padahal tim ini tidak punya kewenangan apa- apa.Padahal mafia hukum ini kan ada karena kong kalikong, oknum polisi, jaksa dan hakim," katanya.