Hindari Politik Dendam

INILAH.COM, Jepara. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dalam berpolitik jangan hanya melihat ke belakang karena yang muncul hanya rasa dendam.

"Visi ke depan harus diutamakan untuk membangun politik yang santun," kata Hidayat ketika menghadiri silaturahmi dengan masyarakat dan sejumlah tokoh Kabupaten Jepara, Jawa Tengah di Jepara, Minggu (7/12).

Pernyataan itu terkait dengan kerapnya para tokoh politik menghasut atau mempengaruhi serta memberikan opini setelah kehendak dan kepentingan mereka tak terakomodasi. Salah satu contoh paling nyata adalah ajakan untuk tidak mencoblos dalam pemilu mendatang.

Dalam berpolitik, menurut Hidayat, Indonesia masih kalah dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Ia juga mengritisi sejumlah tokoh yang muncul melalui iklan dengan menghabiskan biaya besar tetapi tidak sesuai kenyataannya.[tra]

PKS dan PKB Halau Virus Golput

INILAH.COM, Jakarta. Angka golput yang terus meningkat kian mengusik ketenangan sejumlah parpol peserta Pemilu 2009. Berbagai upaya menghalau virus golput pun segera diintensifkan, termasuk dengan mengharamkan aksi golput. PKS dan PKB bahkan makin getol menggagas fatwa ini.

Kecenderungan aksi golput semakin menguat ketika Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyerukan pendukungnya untuk tidak melakukan pencoblosan dalam pada Pemilu 2009. Padahal, tanpa seruan Gus Dur pun, angka golput relatif tinggi pun sebagaimana tercermin di sejumlah pilkada.

Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi catatan paling aktual, kemenangan pilkada diraih oleh ‘gubernur golput’. Pilkada Jawa Barat yang dimenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dengan perolehan suara 7,28 juta misalnya, belum mampu mengimbangi angka golput yang mencapai 9,13 juta.

Begitu juga Pilkada Jawa Tengah yang memenangkan pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih. Dari total pemilih sebanyak 25,8 juta, 45% di antaranya menyatakan golput. Sementara pasangan yang diusung PDI Perjuangan tersebut mengantongi 44,45% suara. Selain dua pilkada tersebut, di sejumlah daerah, jumlah golput juga cukup serius untuk dicermati.

Potret buram pilkada tampaknya menjadi catatan penting bagi politisi maupun partai politik untuk antisipasi angka golput dalam Pemilu 2009. Dalam catatan Jaringan Pendidikan untuk Pemilih Rakyat (JPPR) pelaksanaan Pilkada sejak 2005 hingga 2008 ini rata-rata golput di daerah mencapai 30-40%.

“Faktornya dari teknis hingga ideologis,” kata Koordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampuow kepada INILAH.COM, Senin (1/12) di Jakarta.

Persoalan data pemilih, kejenuhan masyarakat atas proses politik yang memiliki intensitas tinggi, serta tidak adanya kandidat yang layak dipilih menjadi alasan pemilih untuk tak menggunakan haknya. “Ada juga masyarakat yang lebih mementingkan kerja daripada melakukan coblosan dalam pilkada,” paparnya.

Jeirry tidak menampik anggapan bahwa kondisi serupa berpotensi terjadi dalam Pemilu 2009 mendatang. Jika merujuk pada Pemilu 2004, partisipasi publik masih dalam pemilu legislatif memang tinggi, takni sebanyak 80%. Namun dalam Pilpres putaran II, partisipasi mereka turun menjadi 72-73%.

“Saya memperkirakan, dalam Pemilu 2009 mendatang angka golput mencapai 40%,” tegasnya.

Keyakinan Jeirry cukup berlasan. Selain alasan teknis penyelenggaraan pemilu, persolan politik di internal partai politik semakin melengkapi potensi jumlah golput.

Aksi Gus Dur dengan menyerukan golput terhadap para pendukunmgnya, khususnya di Jawa Timur, misalnya menjadi ancaman serius dalam proses politik lima tahunan tersebut. Selain itu, fatwa haram pilih PKB yang diserukan oleh KH Fuad Amin dari Bangkalan Madura, juga menambah peliknya ancaman golput.

Tidak hanya itu, pergerakan mesin politik dengan pola nomor urut juga diyakini hanya akan menggerakkan caleg nomor urut awal. Sedangkan caleg yang menempati nomor urut sepatu, tak bakal turut menggerakkan mesin politik.

Upaya PKB, PKS, maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengharamkan golput menjadi langkah antitesa yang diyakini bakal sia-sia belaka. Aksi ancaman golput harusnya tidak dibalas dengan ‘ancaman’ fatwa haram atas golput.

Namun sebaliknya, penguatan peran penyelenggara pemilu dan peserta pemilu jauh lebih efektif dan elegan. Peningkatan kinerja KPU jelas akan mempengaruhi sukses tidaknya mengurangi angka golput.

Namun sayang, hingga empat bulan menjelang pemilu, kinerja KPU masih jauh api dari panggang. Pelansiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi terbaru jelas menimbulkan potensi gugatan di kemudian hari.

Sedangkan bagi peserta pemilu, penyuguhan program kerja dan paltform yang luar biasa juga diyakini bakal memancing animo pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Namun sayang, dari 38 peserta pemilu 2009 belum ada suguhan program kerja yang konkret. Bila pun ada, semuanya hampir sama satu sama lain. Lalu, siapa yang salah jika angka golput meningkat? [P1]

Nyoblos Tentukan Masa Depan

INILAH.COM, Jepara. Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 2009, karena suara pemilih sangat penting bagi masa depan bangsa.

"Masyarakat tidak boleh mengabaikan hak pilihnya dengan menjadi 'golongan putih' (golput) atau tidak menggunakan hak pilihnya," katanya ketika menghadiri silaturahmi dengan masyarakat dan sejumlah tokoh Kabupaten Jepara, Jawa Tengah di Jepara, Minggu (7/12).

Khususnya umat muslim, ia mengajak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang daripada menjadi golput.

Menurut dia, semua pihak harus ikut andil dalam mensukseskan pemilu mendatang dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat luas sehingga muncul kemauan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pernyataan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera itu terkait dengan imbauan golput dari sejumlah kalangan setelah kepentingan dan keinginan mereka tak kesampaian.

PKS Berkurban 4.000 Sapi, Golkar Cuma Menghimbau

Jakarta, myRMnews. Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar menyambut kurban ini dengan beriklan di media massa nasional, Minggu (7/12).

Iklan PKS lebih terkonsep dan memiliki tujuan yang jelas. Sementara iklan Golkar sangat normatif dan tidak menyentuh langsung ke sasaran.

Dalam iklan PKS tampak empat orang muda tengah memeluk seekor kambing. Di bawahnya ada tulisan: "Pahlawan bukanlah gelar. Ia melekat pada jiwa-jiwa yang rela berkurban."

Dalam tulisan lebih kecil di bawahnya terdapat kalimat yang memperjelas arti pahlawan versi PKS: “Keberanian dan kerelaan berkurban adalah jiwa seorang pahlawan.”

Untuk Idul Adha tahun ini DPC PKS se-Indonesia berkurban 4.000 sapi dan 16.000 kambing.

Sebaliknya iklan Idul Adha Golkar kurang menarik dan normatif berupa himbauan. Seperti iklan-iklan sebelumnya, Golkar lebih menonjolkan Yusuf Kalla-nya dengan tulisan “Mari Berbuat dan Berbagi untuk Kemajuan Bersama”.

Taliban Hancurkan 160 Kendaraan AS

INILAH.COM, Peshawar. Kelompok Taliban, Minggu (7/12), melakukan serangan terhadap dua terminal pelabuhan di Pakistan dan menghancurkan lebih 160 kendaraan yang dikirimkan untuk pasukan sekutu pimpinan AS di Afghanistan.

Serangan itu merupakan yang terbesar yang dilakukan Taliban terhadap jalur pasokan militer sekutu.

Militer AS mengatakan serangan yang menghancurkan 160-an kendaraan di wilayah baratlaut kota Peshawar, Pakistan, itu hanya memiliki dampak kecil terhadap operasi penumpasan Taliban di Afghanistan.

Namun, setidaknya serangan itu semakin menunjukkan bahwa kekuatan Taliban di sekitar Peshawar kian meningkat dan itu dapat menghambat pasokan barang bagi tentara sekutu melalui Khyber Pass.

Hingga 75% pasokan bagi pasukan Barat di Afghanistan dilakukan melalui Pakistan setelah sebelumnya dilakukan bongkar muat di pelabuhan Karachi. NATO saat ini tengah berupaya mencari rute alternatif untuk mengirimkan pasokan melalui Asia Tengah.

Bukti Kejahatan Kemanusiaan Israel

INILAH.COM, Jerusalem. Kekejian terhadap kemanusiaan dan standar ganda akan selalu mewarnai kebijakan pemerintahan zionis Israel.

Bukti terbaru kekejian itu muncul ketika pasukan keamanan Israel naik ke sebuah kapal di pelabuhan Jaffa, Minggu (7/12), untuk melarang upaya para anggota parlemen Arab menyampaikan bantuan ke Gaza. Padahal wilayah itu diblokade sehingga menyengsarakan penduduk wilayah yang dikuasai kelompok Hamas itu.

"Kami sedang bersiap-siap untuk menuju Jalur Gaza untuk menyerahkan ratusan kilogram obat-obatan dan barang-barang kebutuhan pokok, tetapi polisi maritim mencegah kami membongkar jangkar kapal kami," kata anggota parlemen Arab Israel Ahmed Tibi.

Ia mengatakan penguasa Israel selalu mengizinkan para pemukim Yahudi melakukan apa yang mereka ingin lakukan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, tetapi pada saat yang sama mereka mencegah pemberian bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

"Kami tetap bertekad untuk memberikan bantuan," kata Tibi.

Para anggota parlemen Arab Israel lainnya termasuk Taleb al Sana dan Mohammed Barakah, juga berada di kapal itu bersama dengan para aktivis sayap kiri Yahudi dan perdamaian.

Jurubicara polisi Israel Micky Rosenfeld mengkonfirmasikan kapal itu dilarang meninggalkan pelabuhan itu.

Tiga warga Israel dari Galilee yang membawa satu truk pangan dan obat-obatan ke pelabuhan itu ditahan untuk diperiksa," tambahnya.

Israel memberlakukan satu brokade yang menyengsarakan terhadap Jalur Gaza sejak kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza wilayah itu Juni tahun lalu.

Israel memperketat blokade itu sejak meletusnya aksi kekerasan lintas perbatasan 4 November, mengizinkan bantuan pangan dan bahan bakar minyak hanya empat hari dalam beberapa pekan.

Pekan lalu, kapal-kapal perang Israel melarang sebuah kapal kargo Libya yang membawa 3.000 ton barang mencapai Gaza dalam usaha pertama oleh satu pemerintah asing untuk melanggar blokade negara Yahudi itu.

‘Politisi Harus Bercermin pada Nabi Ibrahim’

INILAH.COM, Jakarta. Perayaan Idul Adha 1429 Hijriyah, Senin (8/11), seharusnya dijadikan momentum bagi para pemimpin politik yang akan bersaing pada Pilpres 2009. Mereka harus mencontoh perilaku Nabi Ibrahim AS untuk melakukan perlawanan pada nafsu kekuasaan, agar tidak mengorbankan masyarakat dengan berbagai hasutan yang bisa memicu konflik.

Menurut Direktur Pusat Studi Islam Dan Kenegaraan Universitas Paramadina Muhammad Shubhi, ada peristiwa di balik ritual kurban yang ditradisikan kepada mat Islam. Yakni, nilai-nilai pengorbanan dalam segala aspek kehidupan.

Seorang peimpin, menurutnya, harus mengorbankan yang terbaik demi kepentingan yang lebih besar. "Pemimpin politik Indonesia seharusnya bercermin pada Nabi Ibrahim dengan sikap rela berkorban sebagai pemimpin," katanya, saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (07/12).

Shubhi juga menambahkan, bahwa seorang pemimpin harus diuji dengan bentuk pengorbanan yang paling terbaik dimiliki dalam hidupnya. Baik kekuasaan, kekayaan, maupun keluarga yang dicintainya.

"Ibrahim memberikan inspirasi bagi para pemimpin untuk mempersembahkan hidupnya untuk pengabdian. Termasuk di Indonesia yang masih sulit berkorban, yang lebih mementingkan citra dan status sosial," imbuhnya

Shubhi memaparkan pentingnya bagi para pemimpin politik di Indonesia yang akan bersaing pada pilpres 2009 untuk melakukan perlawanan pada nafsu kekuasaan. Sehingga, tidak mengorbankan rakyat dengan berbagai hasutan yang bisa memicu konflik.

"Saya kira perlu adanya zuhud politik. Supaya pemimpin bisa terbiasa bahwa memimpin adalah mengabdi, bukan kuasa semata yang tak jarang rakyat jadi korban," pungkasnya.

Tifatul: Tidak Ada Uang Cendana di PKS

INILAH.COM, Jakarta. PKS terkesan 'dekat' dengan keluarga Cendana atas beberapa manuver yang dilakukan. Namun Presiden PKS Tifatul Sembiring memastikan tidak ada sepeserpun uang dari keluarga mantan Presiden HM Soeharto yang mengalir ke partai yang dipimpinnya.

"Saya berani pastikan, tidak ada sepeserpun uang Cendana yang masuk atau mengalir ke dalam struktural kepengurusan DPP PKS," kata Tifatul di Jakarta, Minggu (7/12).

Menurut Tifatul, dua peristiwa yang belakangan memunculkan citra PKS sebagai partai 'keluarga Cendana' yaitu kasus pemuatan figur mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional dalam iklan politik PKS, dan rencana pemberian penghargaan 'PKS Award' kepada putri sulung penguasa Orde Baru itu, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut.

"Itu semua merupakan sebuah kesalahkaprahan," cetus Tifatul.

Tifatul menjelaskan, soal HM Soeharto, sampai detik ini DPP PKS belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengusulan pemberian penghargaan, atau menetapkan Soeharto sebagai pahlawan.

"Kalau boleh saya bilang, materi iklan yang akhirnya menimbulkan polemik itu adalah sebuah kecelakaan. Karena materi kalimat yang ditawarkan pada awal rencana dibuat, dirobah oleh biro iklan yang menggarapnya," terang Tifatul.

Sementara soal pemberian penghargaan 'PKS Award' kepada Mbak Tutut, Tifatul mengatakan, belum ada rencana untuk itu.

Munculnya nama Mbak Tutut sendiri, katanya, datang dari layanan pesan singkat (SMS) masyarakat ke Divisi Perempuan PKS yang memang ingin menggelar acara Inspirations Woment Award.

Sebelum menggelar acara tersebut dan agar penjaringannya dapat seobyektif mungkin, kata Tifatul, Divisi Perempuan PKS mempersilakan kepada masyarakat untuk mengusulkan nama tokoh-tokoh perempuan yang dianggap layak sebagai inspirasi bagi kaumnya lewat SMS.

Dari SMS yang dikirim masyarakat itulah muncul nama Mbak Tutut. Selain itu, ada juga yang mengusulkan sosok mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Nama Mbak Tutut baru dalam tahap usulan dari masyarakat. Belum masuk nominasi. Bahkan setahu saya, ranking Mbak Tutut dan Megawati berada pada posisi bawah, sekitar urutan 20 dan 21-an," katanya.

Padahal, lanjut Tifatul, penghargaan yang akan diberikan hanya untuk 8 sosok yang dianggap pemberi inspirasi bagi kaum perempuan Indonesia.

"Kami sendiri bingung, kok tiba-tiba muncul anggapan kalau PKS telah memasukkan nama Mbak Tutut sebagai salah satu nominator. Tahapan itu masih jauh," pungkas Tifatul. [*/nng]

Mer-C Tolak Pekan Kondom Nasional

Lembaga sosial di bidang medis, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), menyayangkan dan menolak program Pekan Kondom Nasional (PKN), 1-7 Desember 2008, yang dilaksanakan pemerintah dalam memperingati Hari AIDS Sedunia (HAS). Demikian pernyataan tertulis MER-C yang di Jakarta, Sabtu.

Program PKN diawali dengan Konferensi Kondom pada 1 Desember di Hotel Marriott, dibuka Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie.

Konferensi Kondom ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan kondom sebagai alat kesehatan dalam mengatasi penyebaran penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV.

Namun kampanye kondom ini justru bisa menimbulkan pemahaman yang salah terhadap penggunaan kondom yang kelak malah meningkatkan penyebaran penyakit yang sudah menjangkiti 194 kabupaten di Indonesia.

MER-C mengingatkan bahwa kondom tidak akan berpengaruh terhadap penyebaran HIV karena proses penularan virus HIV terbesar di Indonesia adalah melalui jarum suntik pengguna narkotika dan zat adiktif (49,1 persen), lalu hubungan seksual 46,2 persen (heteroseksual 42,1 persen dan homoseksual 4,1 persen).

Dengan kata lain, narkotika dan perilaku seks bebas adalah penyebab utama menyebarnya HIV/AIDS di Indonesia.

Metode kampanye penggunaan kondom sebagai "penangkal" penularan HIV juga dinilai MER-C tidak tepat karena ukuran pori-pori kondom lebih besar daripada ukuran virus HIV.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ukuran pori-pori kondom lebih besar daripada virus HIV sudah tersebar luas, tapi ternyata tidak diperhatikan atau sengaja diabaikan oleh para aktivis penanggulangan HIV/AIDS, demikian pernyataan MER-C.

Data menunjukkan bahwa ukuran pori kondom adalah 1/6 mikron, sementara ukuran virus HIV adala 1/250 mikron, itu sebabnya virus HIV bisa sangat leluasa menembus kondom.

Ketidakamanan kondom ini juga sudah diserukan oleh berbagai pihak di antaranya ketua Gereja Katolik Mozambik (September 2007) dan Gereja Katolik Vatikan (tahun 2003).

Aldonso Lopez Trujillo, seorang kardinal senior di Vatikan bahkan menyerukan bahwa kondom tidak aman dan justru menyebabkan AIDS kian meluas.

Berangkat dari data ilmiah ini, MER-C menghimbau agar secara bersama-sama penduduk Indonesia memutus mata rantai penularan virus HIV/AIDS dengan cara melarang serta menghukum tegas para pengguna narkoba dan pelaku seks bebas.

Pemerintah dan pihak yang terlibat aktif dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS harus memberikan penjelasan yang transparan dan benar mengenai kondom.

Data Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menyebutkan bahwa setiap satu jam terdapat seorang pemuda yang menjadi penderita baru HIV di Indonesia.

Departemen Kesehatan memperkirakan hingga September 2008, jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia sudah mencapai 21.151 kasus, terdiri atas 15.135 kasus AIDS dan 6.015 kasus positif HIV.

Proporsi kelompok umur tertinggi kasus AIDS adalah pada usia 20-29 tahun, 51,5 persen. Dari kelompok usia ini, diketahui bahwa transmisi dan penularan HIV terjadi saat usia mereka baru 10-19 tahun.


Jakarta , 7 Desember 2008 08:48
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/mer-c-tolak-pekan-kondom-nasional.html

Kasus Perusahaan Israel Terus Berlanjut: DPR Tuntut Perusahaan Minta Maaf Di Media

Jakarta, myRMnews. Kasus masuknya perusahaan asal Israel ke Indonesia terus menggelinding. Anggota DPR meminta perusahaan yang memamerkan produk Israel meminta maaf di media.

”Harus diumumkan secara terbuka di koran dan janji untuk tidak mengulanginya lagi,” ujar anggota Komisi 1 (Bidang Hubungan Luar Negeri) DPR Al Muzammil Yusuf kepada Jawa Pos, Sabtu (6/12).

Menurut Muzammil, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung di lapangan hari Selasa (9/12) depan.

”Sekarang kita masih libur. Nanti teman-teman akan minta klarifikasi resmi dari pemerintah dan penyelenggara,” kata politisi PKS itu.

Perusahaan asal Israel Shaviv ikut memamerkan produknya dalam pameran International Manufacturing Machinery, Equipment, Materials and Services Exhibitions ke-19 di PRJ, Kemayoran, Jakarta. Sejumlah anggota DPR mengirim surat protes ke Departemen Luar Negeri. Sebab, selama ini Indonesia tidak punya hubungan dagang maupun hubungan diplomatik dengan Israel.

Menurut Muzammil, tiga instansi pemerintah terkait harus segera memberi klarifikasi resmi pada masyarakat.

”Isu ini sensitif bagi mayoritas rakyat Indonesia. Jadi Departemen Luar Negeri, Departemen Prindustrian dan Departemen Perdagangan harus memberi tahu hasil penyelidikan,” katanya.

DPR, kata Muzammil , bukan bermaksud menghambat investasi maupun inovasi di bidang teknologi industri.

”Justru sebaliknya, kami sangat mendukung pameran itu. Yang kami permasalahkan hanya Israelnya saja karena mereka di negaranya masih menjajah bangsa Palestina. Itu bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.

Di bagian lain, PT Pamerindo Buana Abadi, penyelenggara pameran International Manufacturing Machinery, Equipment, Materials and Services Exhibitions ke-19 di arena Pekan Raya Jakarta merasa kecolongan dengan hadirnya produk Israel dalam pameran itu. Event organizer ini menyayangkan tindakan PT Yakin Maju Sentosa memasarkan produk Israel bernama Shaviv.

”Kami merasa kecolongan. Saya tak bisa mengecek semua barang yang dipamerkan. Kita tahunya mereka akan dipamerkan," kata Maysia Stephanie, Project Manager PT Pamerindo Buana Abadi.

Menurut Maysia, produk Shaviv menyempil di antara produk 2.680 perusahaan dari 32 negara dengan peserta paling banyak dari Eropa Barat, Asia dan Amerika. Produk Shaviv itu didatangkan PT Yakin Maju Sentosa, sebuah perusahaan distribusi barang impor.

PT Yakin Maju, menurut Maysia, tak menginformasikan dari awal bahwa terdapat produk Israel yang akan mereka pasarkan dalam pameran yang berlangsung untuk ke-19 kalinya itu.

”Di katalog mereka tak ada barang Israel. Di iklan mereka tak ada produk Shaviv,” kata Maysia.

Ke depan, PT Pamerindo Buana Abadi berencana meninjau keterlibatan PT Yakin Maju Sentosa dalam pameran ini meski sudah menjadi pelanggan tetap pameran sejak 20 tahun lalu.

”Mudah-mudahan tahun depan, mereka tidak memasang atau memasarkan barang ini lagi,” ujarnya. [hta]

Kader PKS Pasang 10 ribu Banner

PK-Sejahtera Online. PKS sepertinya tidak main-main untuk mendongkrak perolehan suaranya di Pemilu Legislatif 2009. Bertempat di gedung Taman Budaya30 Nopember lalu, ribuan kader PKS di kumpulkan untuk memasang 10 ribu banner di seluruh simpang-simpang jalan yang ada di kota Pekanbaru. Sebelum pemasangan banner di lakukan, seluruh kader mendapatkan taujih dari Ust. Sofyan Siraj, Lc.

Ketua Operasi Politik DPD PKS Pekanbaru Yusriadi menyatakan, sebagai partai politik yang menjadi salah satu konstentan dalam Pemilu legislatif di 2009, maka seluruh kader berkewajiban mengenalkan lambang dan nomor urut partai kepada masyarakat.

"Walaupun sebahagian masyarakat Pekanbaru sudah mengenal tanda gambar partai PKS, namun untuk nomor urut kan belum semua dapat menghapalkannya. Jadi banner ini di maksudkan untuk membuat masyarakat ingat kembali terhadap partai yang akan dipilihnya," terangnya.

Yusriadi menambahkan, ada 4 jenis tulisan yang dituangkan ke dalam banner tersebut, pertama : ini zamannya PKS bang, kedua : Harapan Itu masih ada, ketiga : PKS boleh…bolehlah, dan keempat : Bersih, Peduli dan Profesional. Ke -empat jenis tulisan tersebut di harapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon pemilih nantinya.

Ketika di tanya mengapa banner tersebut di dominasi oleh warna kuning, Caleg Pekanbaru dari Dapil I ini menyebutkan, tidak ada maksud untuk mengambil brandingnya Golkar.

"Kami hanya menonjolkan satu warna dari branding kami, yakni warna kuning. PKS punya tiga warna branding, pertama kuning, kedua, hitam dan ketiga putih," jelasnya. (pks pekanbaru)

Mengapa Parpol 'Takut' NPWP?

INILAH.COM, Jakarta. Kewajiban setor NPWP oleh KPU menimbulkan reaktif kalangan parpol. Mayoritas menentang aturan tersebut. Mengapa?

"Kalau ini gunakan NPWP, berarti parpol menelanjangi dirinya sendiri dari mana sumber dana diperoleh. Maka itu mereka berkelit," kata Akuntan Publik Soemardjijo dalam diskusi bertajuk 'NPWP dan Donatur Parpol', Jakarta, Sabtu (6/12).

Menurut Soemardjijo, terjadi over-lapping pada landasan hukum yang dipakai KPU untuk mewajibkan donatur parpol sertakan NPWP. Yaitu UU Pemilu No 22/2007 pasal 117, UU Parpol No 2/2008, UU perpajakan No 16/2007 serta UU PPh No 17/2000.

Berdasarkan ketentuan UU perpajakan, mengharuskan parpol Wajib Pajak, setiap tahun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). UU PPh juga menyebutkan, parpol suatu nirlaba yang tidak punya penghasilan karena tidak punya mesin pencetak uang.

Mengacu pada UU Parpol, parpol wajib menyusun pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan UU Pemilu memerintahkan KPU membuat aturan dan peraturan.

Soemardjijo berpendapat, KPU tidak salah dalam membuat aturan NPWP. Sebab sesuai dengan perintah UU Pemilu. Akar masalah NPWP ini menurutnya adalah anggota DPR yang membuat UU, tapi malah mereka sendiri yang tidak mengetahui jelas apa isi UU yang dibuatnya.

"Setelah saya tarik terjadi over lapping, jadi si pembuat UU (DPR) tidak membaca UU yang dibuatnya sendiri. Akibatnya terjadi bola liar, dimana tidak ada kesamaan persepsi bagaimana cara menangani sumbangan dari donatur ini," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi kian meruncingnya perdebatan transparansi sumber dana parpol tersebut, Soemardjijo menyarankan agar setiap parpol memiliki konsep pembukuan akutansi yang jelas. Sehingga, saat dilakukan pengauditan laporan pertanggungjawaban, sumber dana parpol dapat disertai data yang valid.

"Jadi menurut saya, parpol yang nanti akan berkuasa, harusnya dari awal, jadi partai harus transparan profesional dan bersih. Sehingaa saat dia memimpin, akan ada konsep good corporate government," paparnya. (Reni Herawati)


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/mengapa-parpol-takut-npwp.html

IKlan PKS Menyambut Hari Raya Kurban Di JawaPos

Budaya Politik PKS Menganut Asas "Piagam Madinah"

Medan (ANTARA News). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganut asas yang terkandung dalam "Piagam Madinah" (The Constitution of Medina) yang berisi penghormatan terhadap kebhinekaan yang ada di masyarakat.

"Meski teguh menjalankan agama, tetapi dalam Piagam Madinah semua agama dan keyakinan harus dihormati. Itu budaya politik PKS," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dalam Dialog Kepemimpinan Nasional di Medan, Sumut, Jumat malam.

Menurut dia, ada tiga poin penting yang harus dipahami dalam Piagam Madinah, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Poin pertama menganjurkan adanya jaminan dan penghormatan terhadap masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Hal itu dipraktikkan Nabi Muhammad SAW ketika menjadi pemimpin di Madinah yang tetap membiarkan penganut lain, seperti Nasrani, Yahudi dan lain-lain untuk hidup tenang dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Kemudian, adanya komitmen bersama untuk menghormati dan menerima penerapan dan penegakan hukum yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan poin ketiga adalah adanya komitmen bersama untuk membela kepentingan dan martabat bangsa dari serangan pihak luar.

Dengan asas dalam piagam Madinah, maka nasionalisme kader PKS tidak perlu diragukan, meski selalu teguh dalam menjalankan syariat Islam.

"Dalam agama, PKS selalu berprinsip `lakum dinukum waliyadin` (agamamu untukmu, agamaku untukku), namun tetap menghormati agama lain yang ada," katanya.

Ia menambahkan, sikap nasionalisme PKS itu dibuktikan ketika memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban gempa bumi di Nabire, Papua, pada November 2004 meski mayoritas penduduknya beragama Nasrani.

"Dengan sikap nasionalisme itu, banyak warga Nabire yang simpatik terhadap PKS, meski mereka beragama Nasrani," katanya. (*)

Versi Indonesia
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/budaya-politik-pks-menganut-asas-piagam.html


PKS Respects All Religions
(English Version)


Medan, (ANTARA News). The Islam-based Prosperous Justice Party (PKS) adheres to the principles laid down in the "Constitution of Medina" which include respect for all religions, the party`s leader said.

"Although we practice our own faith piously, we subscribe to the Constitution of Medina whereby we must respect all religions and faiths. This is PKS`s political culture," PKS President Tifatul Sembiring said here Friday night.

He said there were three points in the Constitution of Medina that were of great significance to Indonesian state and nationhood.

The first point called for respect for all religions, and a guarantee that all members of the community can worship in accordance with their respective religion and faith.

These principles were practiced by the Prophet Mohammad when he was the leader of Medina. The prophet consistently allowed people of other religions such as Christians, Jews and others to live in peace and worship in their own ways.

The second point was a common commitment to accept and respect the enactment and enforcement of laws that were binding on all members of the community.

The third point was a common commitment to defend the nation`s interest and honor against any external threat or attack.

In faithfully practicing Islamic shariah, PKS cadres did not need to fear being labeled unpatriotic as long as they carried out the principles of the Constitution of Medina, Sembiring said.

"Where religion is concerned, PKS sticks to the principle of `lakum dinukum waliyadin` (your religion for you, my religion for me) while always respecting other religions," he said.

PKS proved its nationalism when in November 2004 it provided humanitarian aid to predominantly Christian victims of an earthquake in Nabire, Papua, he said.

"PKS`s nationalistic action earned the sympathy of many Nabire residents although they were Christians," Sembiring added.