jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Minggu, 31 Mei 2009

Penetapan KPU: PKS Raih 57 Kursi di Senayan


PK-Sejahtera Online. Ahad malam (24/5) lalu KPU telah menetapkan Anggota DPR RI terpilih tahun 2009-2014 di Jakarta. PKS telah dinyatakan berhasil meraih 57 kursi di Senayan.

Presiden PKS, Tifatul Sembiring terpilih untuk mewakili wilayah Sumatra Utara. Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid juga dinyatakan berhasil meraih kursi di senayan mewakili masyarakat Jawa Tengah.

Sekjen PKS Anis Matta dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault terpilih mewakili Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Untuk Anggota Legislatif perempuan dari PKS, diwakili oleh Yoyoh Yusroh dari Banten, Ledia Hanifa dari Jawa Barat, dan Herlini Amran dari Kepulauan
Riau.

Berikut susunan nama-nama aleg terpilih dari PKS berikut perolehan suaranya

NO DAPIL NAMA CALEG Jml SUARA

1 Nangroe Aceh Darussalam - 01 M. Nasir Djamil (L) 44.039
2 Nangroe Aceh Darussalam - 02 Raihan Iskandar, Lc (L) 17.487
3 Sumatera Utara - 01 Tifatul Sembiring (L) 99.348
4 Sumatera Utara - 02 Iskan Qolba Lubis, MA (L) 32.692
5 Sumatera Utara - 03 Ansory Siregar, Lc (L) 43.288
6 Sumatera Barat - 01 Irwan Prayitno, DR (L) 57.199
7 Sumatera Barat - 02 Refrizal, Drs (L) 27.214
8 Riau - 01 Chairul Anwar, Drs., Apt. (L) 50.914
9 Kepulauan Riau - 01 Herlini Amran, MA. (P) 26.659
10 Sumatera Selatan - 01 Musthafa Kamal (L) 31.293
11 Sumatera Selatan - 02 Bukhori Yusuf, MA (L) 40.484
12 Bengkulu - 01 H. M. Syahfan Badri Sampurno, Drs. (L) 27.362
13 Lampung - 01 Almuzzammil Yusuf (L) 46.205
14 Lampung - 02 Abdul Hakim, Ir. MM (L) 55.258
15 DKI Jakarta - 01 Ahmad Zainuddin, Lc (L) 46.179
16 DKI Jakarta - 02 M. Sohibul Iman, Dr. (L) 42.553
17 DKI Jakarta - 03 Adang Daradjatun (L) 119.287
18 DKI Jakarta - 03 Ahmad Relyadi (L) 22.094
19 Banten - 02 Zulkiflimansyah (L) 58.478
20 Banten - 03 Yoyoh Yusroh (P) 36.911
21 Banten - 03 Jazuli Juwaini (L) 87.946
22 Jawa Barat - 01 Suharna Surapranata (L) 36.515
23 Jawa Barat - 01 Ledia Hanifa (P) 28.228
24 Jawa Barat - 02 Ma'mur Hasanuddin (L) 40.472
25 Jawa Barat - 03 Eki Awal Muharam (L) 24.750
26 Jawa Barat - 04 Yudi Widiana Adia (L) 37.114
27 Jawa Barat - 05 Sunmanjaya Rukmandis (L) 29.071
28 Jawa Barat - 06 Mahfudz Abdurahman (L) 72.409
29 Jawa Barat - 07 Arifinto, Drs. (L) 38.871
30 Jawa Barat - 08 Mahfudz Sidik, Drs., M.Si. (L) 36.583
31 Jawa Barat - 09 Nur Hasan Zaidi, S.Sos.I (L) 33.223
32 Jawa Barat - 10 Surahman Hidayat, Dr. (L) 42.446
33 Jawa Barat - 11 Kemal Stamboel (L) 35.165
34 Jawa Tengah - 01 Zuber Safawi (L) 36.556
35 Jawa Tengah - 03 M. Gamari, Dr. H. (L) 18.242
36 Jawa Tengah - 04 M. Martri Agoeng (L) 28.775
37 Jawa Tengah - 05 M. Hidayat Nur Wahid, Dr. (L) 106.521
38 Jawa Tengah - 07 Sugihono, Ir (L) 26.233
39 Jawa Tengah - 08 Tossy Aryanto (L) 26.592
40 Jawa Tengah - 09 Suswono, Ir., MMA (L) 33.934
41 DI Yogyakarta - 01 Agus Purnomo (L) 31.533
42 Jawa Timur - 01 Sigit Sosiantomo, Ir. (L) 19.294
43 Jawa Timur - 02 Misbakhun, Ak. (L) 35.980
44 Jawa Timur - 05 Luthfi Hasan Ishaaq, MA. (L) 29.819
45 Jawa Timur - 07 Rofi' Munawar, Lc. (L) 37.718
46 Jawa Timur - 08 Memed Sosiawan, Ir. (L) 22.310
47 Jawa Timur - 11 Abdul Aziz Suseno (L) 71.020
48 Kalimantan Barat - 01 H. Rahman Amin (L) 27.078
49 Kalimantan Selatan - 01 Aboe Bakar Al Habsyi (L) 57.253
50 Kalimantan Selatan - 02 Nabiel Fuad Al Musawa, Ir, M.Si . (L) 31.390
51 Kalimantan Timur - 01 Aus Hidayat Nur (L) 51.338
52 Nusa Tenggara Barat - 01 Fahri Hamzah, SE (L) 105.412
53 Sulawesi Selatan - 01 M. Anis Matta, Lc. (L) 88.407
54 Sulawesi Selatan - 02 Tamsil Linrung (L) 77.250
55 Sulawesi Selatan - 03 Andi Rahmat, SE (L) 30.355
56 Sulawesi Tenggara - 01 H. Yan Herizal, SE. (L) 18.930
57 Sulawesi Tengah - 01 Adhyaksa Dault, Dr. (L) 82.873

Tifatul: Salaman Mega-SBY Awal yang Bagus


INILAH.COM, Jakarta. Sesuai prediksi, akhirnya pertemuan SBY dan Megawati tak bisa terhindarkan. Di Gedung KPU, keduanya saling berjabat tangan. Presiden PKS Tifatul Sembiring menyebut hal tersebut awal yang bagus.

"Saya kira salaman kedua pemimpin itu merupakan awal yang bagus," kata Tifatul di Jakarta, Sabtu (30/5).

Silaturahmi antar pemimpin negara, lanjut Tifatul, menjadi simbol yang perlu ditunjukkan kepada rakyat bahwa pemimpinnya berpolitik secara dewasa.

Saat menghadiri rapat pleno terbuka KPU untuk pencabutan undian nomor urut capres dan cawapres di Jakarta, SBY akhirnya menghampiri Megawati dan keduanya berjabat tangan.

Pertemuan langsung antara kedua tokoh yang pernah bersaing dalam Pilpres 2004 itu merupakan yang pertama dalam lima tahun terakhir.

Acara pengundian nomor urut di ruang rapat pleno Gedung KPU lantai dua dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di Pilpres 2009, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Jusuf Kalla-Wiranto, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

Tempat duduk ketiga pasang calon tersebut telah disiapkan dengan format menghadap ke meja para anggota KPU. Tempat duduk untuk pasangan SBY-Boediono ditempatkan di sebelah kanan, Jusuf Kalla -Wiranto di tengah, sedangkan pasangan Megawati-Prabowo di kiri. [*/ana]

Tifatul: Nomor 2 Itu Victory


Jakarta. Capres cawapres SBY-Boediono mendapat nomor urut 2. Bagi Presiden PKS, Tifatul Sembiring, nomor 2 mirip huruf V artinya victory alias kemenangan.

"Alhamdulillah SBY dapat nomor 2. Nomor 2 itu mirip hurup V. V itu artinya Victory, kemenangan," kata Tifatul usai pengundian nomor urut di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2009).

Menurut dia, nomor 2 adalah nomor spesial sehingga lebih mudah bagi tim sukses SBY-Boediono untuk memperkenalkan nomor urut 2 kepada publik.

"Kalau 1 itu artinya masa lalu. Kalau 2 artinya masa depan. Jadi lebih mudah bagi SBY-Boediono memenangkan Pilpres 2009," ujarnya.


Sumber: http://pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7434

SBY: Saya Bersyukur Dapat Nomor 2


VIVAnews. Calon Presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengaku bersyukur mendapatkan nomor urut kedua dalam pilpres yang akan digelar 8 Juli 2009 mendatang.

Yudhoyono menyatakan rasa syukurnya saat ditanya wartawan begitu proses pengundian nomor urut di Gedung KPU, Sabtu 30 Mei 2009 berakhir. "Saya bersyukur dapat nomor dua," kata Yudhoyono.

Saat ditanya soal nomor dua yang dianggap sebagai nomor sial, SBY menanggapinya dengan santai. "Politik harus rasional sambil memohon ridho Allah," kata dia yang kemudian meninggalkan gedung KPU ditemani salah satu anggota KPU Samsul Bahri.

Dalam proses pengundian nomor urut, pasangan Megawati-Prabowo mendapatkan nomor urut satu, SBY-Boediono nomor urut dua, dan Jusuf Kalla-Wiranto mendapatkan nomor urut tiga.

Bahas PKS, MK Pecahkan Rekor Sidang 17 Jam


VIVAnews. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menggeber untuk menuntaskan kasus sengketa Pemilu Legislatif. Dengan tidak hanya mengenal lelah, sidang MK yang membahas pengajuan gugatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, telah memecahkan rekor dengan sidang terlama. Bisa jadi terlama di dunia.

Sidang PKS sudah dimulai sejak Kamis (28/5) sekitar pukul 14.00 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Menjelang Maghrib, sidang direhat sejenak untuk melaksanakan salat bagi yang menjalankan.

Mendekati pukul 21.00 WIB, sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Abdul Mukhtie Fadjar itu tidak menunjukkan akan selesai. Begitu juga saat memasuki tengah malam. Dua anggota pimpinan sidang, Marida Farida Indrati dan Muhammad Alim masih duduk di kursi majelis hakim.

Tengah malam sudah dilewati, menjelang shubuh. Luar biasa. Pengacara PKS, Zaenuddin Paru, merupakan salah satu perwakilan dari kubu penggugat. Sidang pun diistirahatkan ketika adzan shubuh bergema.

Akhirnya, sekitar pukul 07.00 WIB, sidang terlama di Indonesia ini selesai. Salah satu agenda utama yang dibahas PKS yakni, soal perolehan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jakarta II, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Di daerah pemilihan ini, PKS memperjuangkan kursi yang diperoleh politisi Rama Pratama.

Perjuangan PKS untuk Rama Pratama ini mengancam kursi yang sudah diperoleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono. Agenda kedua, yakni PKS mempermasalahkan perolehan perhitungan suara di provinsi Papua. Tepatnya di Kabupaten Yahukimo.

PKS menilai ada kecurangan di Daerah Yahukimo. PKS menganggap tidak ada pencontrengan di dua dari tiga daerah pemilihan di Yahukimo. Pada sidang di Panel II ini, PKS juga mempermasalahkan kursi-kursi di DPRD kabupaten dan Kota. PKS ini bersidang di panel II.

"Ini adalah sidang terlama selama MK berdiri. Bahkan, hakim bersidang hampir 24 jam. Istirahat hanya digunakan pada waktu salat dan makan saja. Sebelumnya, di panel II juga menangani sengketa Gerindra sejak jam delapan pagi hingga menjelang sidang PKS dimulai. Ini rekor," kata Sekretaris Jenderal MK, Janedri M Gaffar, saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat, 29 Mei 2009.

Bayanat Pilpres 2009

Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara


BAYANAT

NOMOR: 01/B/K/DPP-PKS/VI/1430

TENTANG

PILPRES 2009

1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan :

a. Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009, APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama

b. PKS Memperjuangkan Cawapres dari Internal dalam amplop tertutup, namun cawapres bukanlah merupakan syarat koalisi.

c. Jika syarat minimal koalisi (termasuk kerjasama berbasis platform dalam kabinet dan parlemen) tidak dipenuhi secara proporsional maka DPTP berhak mengambil kebijakan sesuai dengan kemaslahatan dakwah,umat, bangsa, dan Negara.

2. Kesalahpahaman sebelumnya terjadi karena tersumbatnya komunikasi dengan SBY paska pemberitahuan bahwa SBY memilih Boediono sebagai Cawapres. Sementara kita mengusulkan adanya keterwakilan umat.

3. Hasil pertemuan PKS dengan SBY pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung telah diklarifikasinya isu-isu seputar Boediono dan disepakatinya kontrak politik dengan SBY dan Partai Demokrat. Kontrak Politik berlandaskan platform terlampir.

4. Terkait pribadi Prof. Boediono, beliau adalah seorang muslim dan tidak berpandangan Neolib, bahkan Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Undang-undang Sukuk (Obligasi Syari’ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin.

5. Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara.

Jakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H

25 Mei 2009 M

PRESIDEN

IR. TIFATUL SEMBIRING

Menatap 2014


Sejak hasil quick count pemilu pertama kali keluar, sudah ada yang meminta saya membuat analisa. Meskipun berbagai pertanyaan muncul, tapi muaranya satu: mengapa PKS hanya dapat (sementara ini sekitar) 8% suara?

Hal pertama yang harus diklarifikasi adalah bahwa saya tidak memiliki basis data maupun latar belakang keilmuan yang cukup untuk memberikan analisa yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kedua, saya juga bukan orang yang berwenang dalam menentukan langkah-langkah strategis PKS ke depannya, sehingga tak mungkin bagi saya untuk memberitahukan bagaimana sikap resmi PKS berikutnya. Ketiga dan terakhir, setelah saya pikir-pikir, nampaknya analisa yang ada di otak saya terlalu rumit untuk dituangkan dalam sebuah artikel atau dalam pembicaraan- pembicaraan singkat lagi santai.

Yang lebih penting daripada analisa, hemat saya, adalah memberikan respon yang tepat terhadap semua fenomena. Penting sekali bagi setiap muslim untuk terus mengingatkan dirinya bahwa hidup ini cuma aksi-reaksi. Allah SWT. sebagai pemberi aksi, dan kita dituntut untuk memberikan reaksi yang tepat. Bocorannya sudah diberikan sejak dahulu kala. Rasulullah SAW. pernah menjelaskan bahwa hanya ada dua hal yang menyebabkan kehidupan seorang Muslim begitu luar biasa, yaitu: sabar dan syukur. Respon yang perlu kita berikan tidak akan keluar dari yang dua ini.

Prinsip pertama yang harus dipegang adalah berprasangka baik kepada Allah SWT. Semua kehendak-Nya pasti terlaksana, dan tak ada satu pun ciptaan-Nya yang tanpa hikmah, baik berupa material maupun fenomena. Tapi tak cukup berhenti sampai titik itu. Kita pun wajib meyakini bahwa skenario yang dipilih oleh Allah adalah yang terbaik. Perbedaan dari evaluasi yang benar dengan menyesali nasib adalah pada perilaku berandai-andai. Sebenarnya akal manusia tidak punya kemampuan untuk menyusun skenario kehidupan, karena begitu banyaknya variabel yang terlibat.


Maka, pandanglah angka 8% itu dengan perasaan dekat dengan Allah. Jika hati merasa berat, maka bersabarlah. Kemudian cobalah tinjau fenomena ini dari berbagai perspektif yang akan membuat kita untuk mudah bersyukur.

Kenaikan dukungan dari 1,5% pada Pemilu 1999 menjadi 7,5% pada Pemilu 2004 tidak hanya ditanggapi dengan gegap gempita, namun ada juga sisi bahayanya. Kita sudah sama-sama mengalami tahapan ketika dakwah harus dilaksanakan seperti petak umpet dengan rejim penguasa. Kita juga mengalami tahapan ketika para da'i merasa gamang diterjunkan ke kancah politik. Kemudian, barangkali tempo hari adalah masa-masanya kita mencicipi euforia ketika dukungan dari masyarakat berlipat ganda dan PKS
menjadi parpol yang sangat diperhitungkan. Namun pada saat yang bersamaan, ketika jatah kursi di DPR berlipat ganda, maka waktu pendewasaan diri bagi para kader pun disingkat hingga berkali-kali pula.

Pembagian tugas adalah sebuah keniscayaan. Ada yang harus duduk di Majelis Syuro, ada yang mesti menerima amanah di Dewan Syariah, ada yang 'terpaksa' menjadi pengurus DPP, DPW, DPD, DPC, hingga ke DPRa. Di luar jabatan struktural itu, ada juga yang mesti menjalani kaderisasi sebagai mutarabbi, ada pula yang menjadi murabbi (sekaligus mutarabbi juga, karena tarbiyah tidak mengenal kata 'lulus'). Kenaikan suara yang signifikan tentunya memaksa kader untuk mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nampaknya, tidak semua kader siap.

Ini titik kekuatan sekaligus tantangan besar bagi PKS. PAN dan PMB, yang memiliki background Muhammadiyah, misalnya, punya sumber daya manusia yang sangat besar. Demikian pula PKB dan PKNU, mereka punya basis dengan SDM yang sangat masif. Di partai-partai lain, kadang kita temukan juga 'kader karbitan', yang pindah dari parpol satu ke parpol lainnya, lalu tiba-tiba menerima jabatan yang cukup tinggi. Politik uang atau apa, entahlah. Yang jelas, hal yang semacam ini sangat tidak disukai di PKS yang murni partai kader dengan jenjang kaderisasi yang sangat jelas.

Ketika dukungan naik menjadi 7,5%, tentunya tidak seluruhnya dari 7,5% itu merupakan kader. Banyak juga yang simpatisan; tidak terlibat di struktur PKS namun mendukung perjuangan PKS (dan tentunya, insya Allah memilih PKS). Jika angka 1,5% pada Pemilu 1999 cukup mendekati prosentase jumlah kader diantara keseluruhan masyarakat Indonesia, maka angka 7,5% pada Pemilu 2004 bergerak semakin jauh dari realita jumlah kader. Andaikan perbandingan kader dan simpatisan adalah 50:50, maka itu berarti hanya setengah dari 7,5% perolehan suara tersebut yang merupakan mesin politik PKS.

Target suara 20% dalam Pemilu 2009 juga mesti dilihat dari dua sisi. Tentu tidak ada salahnya mematok harapan setinggi langit, namun harus siap juga menghadapi kewajiban-kewajiban yang datang beserta cita-cita itu. Andaikan angka 20% benar-benar berhasil ditembus, itu artinya dukungan suara untuk PKS kembali berlipat ganda hingga nyaris tiga kali lipat. Kalau benar-benar mendapat 20% suara, bagaimanakah perbandingan antara kader dan simpatisan? Seberapa siapkah mesin politik PKS untuk mengelola tanggung jawab sebesar itu?

Kalau sudah bisa menerima angka 8% dengan hati lapang (baca: bersabar), tibalah gilirannya untuk bersyukur. Pandanglah angka 8% sebagai tanda cinta Allah kepada jalan dakwah ini. Segala puji bagi Allah yang tidak menuntut hamba-hamba- Nya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Kita punya waktu lima tahun lagi untuk membenahi apa-apa yang belum sempat kita benahi lima tahun ke belakang. Segala yang kendur bisa dikencangkan, yang lalai bisa dikoreksi, sementara mendewasakan diri untuk menerima tanggung jawab di marhalah dakwah berikutnya. Kita tidak perlu memaksa diri mengambil tanggung jawab 'level 20%' jika posisinya masih di 'level 8%'.

Keadilan Untuk PKS


Menjelang Hari-H Pemilu 2009 kemarin, iklim perdebatan di kalangan umat Islam mencapai puncaknya. Dari wacana golput atau tidak golput, beralih pada topik kekecewaan terhadap parpol-parpol Islam, dan biasanya berujung pada kritik pedas terhadap PKS. PKS tidak seperti Al-Ikhwan Al-Muslimun lah, PKS tidak seperti Masyumi lah, PKS tidak seperti PK lah, dan seterusnya.

Nampaknya memang sikap paling bijak dalam menyikapi debat kusir adalah meninggalkannya. Kita semua (termasuk saya) harus belajar untuk mengimani sungguh-sungguh petuah Rasulullah tentang hal ini. Pada akhirnya, debat kusir hanya mencederai ego masing-masing. Yang salah akan mencari pembenaran, dan yang benar akan menghadapi resiko sombong (ingat, yang sombong takkan masuk surga!). Kalau atmosfernya sudah dipenuhi keinginan untuk saling menjatuhkan, itulah saatnya untuk mundur.

Sebagian orang 'menyerang' PKS simply karena memang tidak suka. Akibatnya, setiap isu negatif soal PKS akan langsung dicerna, bahkan disebarluaskan ke milis-milis. Asalkan berita tentang PKS itu buruk, mereka akan langsung percaya tanpa mengecek sanad-nya. Kadang-kadang berita semacam itu mereka ambil dengan mudahnya dari media-media sekuler yang jelas-jelas memusuhi Islam, bahkan mereka pun pernah membicarakan tentang keberpihakan media-media tersebut kepada kekuatan anti-Islam. Untuk berita yang lain, mereka mau tabayyun. Untuk berita soal PKS, lain lagi hukumnya. Kalau mau direpotkan oleh yang seperti begini, maka waktu 24 jam sehari akan habis begitu saja. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mendesain rencana ke depannya untuk menangkis berita-berita tidak benar tentang PKS.

PKS memang seringkali diperlakukan tidak adil oleh sebagian pihak. Kalau melihat fenomena parpol-parpol Islam yang sulit bersatu, tiba-tiba semua pandangan diarahkan ke PKS, seolah-olah PKS-lah biang kerok tidak terwujudnya persatuan tersebut. Kemudian jika ada satu saja keburukan PKS, maka orang akan bersikap seolah-olah PKS adalah yang paling buruk dari semua parpol, bahkan yang paling buruk diantara semua parpol.

Banyak orang menyindir PKS karena menunjukkan keinginan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Menurut mereka, PKS hanya akan dimanfaatkan saja oleh kekuatan sekuler di partai itu. Tapi ketika PKS menunjukkan sikap tegasnya belakangan ini (yaitu untuk menimbang ulang koalisi jika Partai Golkar ikut-ikutan dalam koalisi), nyaris tak ada yang mau memberikan apresiasinya. Padahal, sikap tegas ini menunjukkan bahwa PKS pun siap menunjukkan integritasnya untuk kepentingan umat. "Sungguh, umat terdahulu ada yang digergaji kepalanya dan disisir oleh sisir besi, namun mereka tidak mundur dari agamanya. Sungguh, demi Allah, urusan ini akan disempurnakan kelak. Akan tetapi kalian terlalu terburu-buru." Begitulah penggalan nasihat Rasulullah saw. kepada umatnya yang kurang bersabar. Ingin berlagak raksasa padahal masih kelas liliput.

PKS memang banyak kekurangan, namun tidak jarang juga difitnah. Dari sekian banyak berita bohong yang disebarluaskan itu, berapakah yang dikembalikan dengan sebuah permintaan maaf? Sepanjang pengamatan saya di berbagai milis, belum ada. Mereka yang menebar berita bohong tentang PKS sama sekali enggan meminta maaf meskipun beritanya sudah terbukti bohong. Insiden memalukan yang kerap terjadi ini semestinya tidak membuat hati kita susah. Jelaslah bahwa diskusi yang sehat dengan oknum-oknum semacam ini sudah nyaris tak mungkin terjadi, karena egonya sudah mendahului akal dan moralnya. Jika mereka tak sanggup bersikap adil, barangkali memang kitalah yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang lebih besar hatinya.

Melarikan Diri?


Beredar pula sugesti-sugesti negatif. "Dulu saya aktif di PK. Sekarang, saya sudah muak. PKS tidak sama dengan PK. Militansinya jauh beda. Kualitas kader menurun jauh. Buat apa saya habiskan waktu dengan jamaah yang seperti ini?"

Buang waktu atau tidak, itu sepenuhnya keputusan dirinya sendiri. Jika memang tidak mampu lagi mengambil manfaat, maka itu adalah kelemahan dirinya sendiri. Hampir semua orang yang menyatakan dirinya 'mantan aktifis PK/PKS yang kecewa berat' tidak mau (atau tidak mampu) membuktikan klaimnya. Ada beberapa orang yang saya kenal dengan karakter seperti itu, namun ternyata ia bukan aktifis dimana-mana. Aktifisme yang dibangga-banggakann ya di masa lalu itu cuma sebatas halaqah pekanan dan beberapa kepanitiaan saja, itu pun statusnya cuma 'bantu-bantu' , bukan Ketua Panitia atau apalah. Sama dungunya seperti pernyataan Arbania Fitriani yang konon 'membongkar rahasia PKS' sebagai parpol yang hendak menyebarluaskan kultur Arab di Indonesia.

Para pengkhianat takkan pernah jadi kader yang baik. Komprador akan dipandang rendah, baik di negerinya sendiri maupun di negeri penyandang dananya. Paling tinggi, ia hanya akan jadi alat bagi orang lain.

Dalam pandangan saya, orang yang melarikan diri dari jamaah (jamaah apa pun, asalkan masih dalam tubuh umat Islam) ketika ia menjumpai kekurangan di dalamnya, sebenarnya telah memelihara sikap khianat dalam dirinya. Yang seperti ini takkan pernah puas, karena jamaah impiannya (yaitu jamaah yang sempurna tanpa cela) takkan pernah eksis. Lagipula, sikap mental meninggalkan kelompok yang butuh bimbingan bukanlah modal yang baik bagi seorang da'i (ingat kisah Nabi Yunus 'Alaihissalam?). Meskipun
ilmu agamanya selangit, namun jika masih terus-terusan menjadi barisan sakit hati, pasti bukan da'i namanya, dan pasti bukan dakwah kerjanya.

Mau kecewa sampai kapan? Mereka yang gampang memisahkan diri dari jamaah biasanya hanya jadi penggembira dan pengamat, bukan pekerja yang sesungguhnya. Paling banter hanya akan jadi Khawarij umat ini, dan bukannya Bilal ra. yang memompa semangat di Perang Badar, atau pasukan pemanah yang tidak ikut silau matanya dengan harta rampasan di Perang Uhud. Lucu juga membayangkan apa jadinya jika pasukan pemanah pada Perang Uhud itu terbagi dua: kelompok yang pertama lari menyongsong harta rampasan, kelompok yang kedua diam di posnya masing-masing kemudian kecewa dengan jamaah dan pergi meninggalkan medan perang. Di medan perang manapun, mereka yang pergi meninggalkan teman-temannya ketika tenaganya justru sangat dibutuhkan tidak akan pernah dicatat dalam sejarah.

Seorang pembawa acara di sebuah stasiun televisi swasta nampak kebingungan ketika Ust. Hidayat Nur Wahid menceritakan sekelumit sejarah di balik berdirinya PK. Banyak orang tak menyangka bahwa dulunya beliau termasuk kelompok yang tidak setuju didirikannya parpol. Namun beliau tunduk pada syura', memahami resiko dari pilihan yang diambil, dan konsisten bersama jamaah ini, menghadapi senang dan susahnya. Siapakah yang namanya lebih besar, Ust. Hidayat ataukah barisan sakit hati yang hanya bersama kita di saat senang?

Bersabarlah, dan bersyukurlah. Jalan masih panjang.

Oleh: Akmal Sjafril*)


*) Penulis adalah mahasiswa Program Pasca Sarjana, Magister Pendidikan dan Pemikiran Islam, Universitas Ibnu Khaldun

Soeripto: Pecat Kader PKS Mbalelo!


INILAH.COM, Jakarta. Sebagian kader PKS dikabarkan lebih mendukung JK-Wiranto karena jilbab yang dipakai istri masing-masing ketimbang mendukung SBY-Boediono yang istri-istrinya tak berjilbab. Bila ada kader PKS yang mbalelo seperti itu maka harus ada pemecatan.

"Iya memang kita akan berikan teguran dan penyadaran kepada kader yang mbalelo. Menurut saya PKS itu kan ada lembaga disiplin partai, jadi artinya kalau ada lembaga penegakan disiplin seperti itu, maka kalau tidak mendukung keputusan partai dengan sendirinya harus ditegur atau dipecat."

Demikian tegas Ketua Dewan Pakar PKS Soeripto kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (29/5).

Menurutnya, bila ada kader partai yang tidak mendukung pasangan SBY-Boediono maka telah dianggap mengingkari keputusan Majelis Syura PKS. "Karena Majelis Syura sudah memberikan mandat penuh kepada Ustad Hilmi Aminuddin untuk berkoalisi menurut kalkulasi politk itu yang pantas untuk PKS. Dalam hal ini adalah SBY-Boediono," katanya.

Soeripto juga mengatakan, bila teguran yang dilayangkan Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada Wakil Ketua PKS Zulkieflimansyah karena mengatakan sebagian kader PKS masih mengarah ke pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, merupakan tindakan yang benar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan partai.

Sebelumnya, Zul membeberkan sebagian kader PKS masih mengarah ke pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Sebab istri dari masing-masing pasangan JK-Wiranto terlihat sederhana dan berjilbab. Ternyata isu itu sempat memicu kontroversi mengenai perlu tidaknya istri pasangan SBY-Boediono yakni Kristiani Herawati Yudhoyono dan Herawati Boediono berjilbab.

Presiden PKS Tifatul Sembiring yang mengetahui hal itu pun berang. Tifatul mengaku sudah menegur Zul. Pernyataan Zul itupun ditampik sebagai sikap resmi melainkan pribadi. [mut/ton]

'Totalitas' PKS Mendukung SBY


INILAH.COM, Jakarta. Tidak disangka, aksi ancam ataupun memberi teguran kepada kader bandel juga diberlakukan PKS. Zulkieflimansyah adalah salah satu contoh nyata praktik politik 'keras' PKS. Akankah kader PKS benar solid mendukung SBY-Boediono?

Zul yang menjabat Wakil Ketua DPP PKS sebelumnya sempat berucap menyoal kegetiran di kalangan internal. Menurutnya, survei PKS menunjukkan elektabilitas SBY dan JK bersaing ketat. "Kami khawatir kalau SBY kalah karena untuk mendapatkan kemenangan tidak mudah. Kalau melihat survei terbaru, jarak ketiganya masih dekat. Selisih yang paling tinggi dengan yang paling rendah hanya 10 persen," ucap staf pengajar FE UI ini.

Tidak berhenti begitu saja, Zul juga memaparkan sebagian kader juga menaruh hati pada duet JK Win. Alasannya pun tidak jauh dari isu agama. Istri JK dan Wiranto sama-sama mengenakan jilbab saat tampil ke publik. "Kalau pemilih kita tidak bisa karena pemilih PKS jauh lebih besar dari kader. Kader PKS jumlahnya 3 jutaan sedangkan pemilih 28 juta," ujarnya.

Kejujuran' Zul dibayar mahal. Ia pun harus mendapat teguran dari DPP PKS. "Lontaran Zulkieflimansyah hanyalah pernyataan pribadi. Zulkieflimansyah bukan officially. Sudah kita peringatkan," beber Presiden PKS, Tifatul Sembiring.

Namun, pria yang disebut-sebut bakal mengisi pos Menteri Kominfo ini menolak bila teguran itu bersifat peringatan keras. "Kita tidak bisa keras-kerasan begitu, PKS seperti organisasi apa. PKS tidak seperti itu. Kita egaliter. Perbedaan pendapat itu sudah biasa," dalih Tifatul.

Dikonfirmasi terpisah, Zul membantah adanya teguran dari PKS. Sebab, apa yang dilakukannya adalah demi menyolidkan kembali kader PKS yang terancam terbelah. “Saya tidak percaya Pak Tifatul seperti itu. Bukan gaya Pak Tifatul menegur, pasti ada diskusi dan diajak bicara,” jelas dia.

Ia mengakui apa yang diungkapkan terkait survei memang bukan sikap resmi partai. Tetapi, baginya PKS sebagai partai berbasis Islam perlu menjelaskan isu-isu berbau agama kepada konstituen. “Lebih baik ngomong pahit sekarang sebagai early morning. Ini wake up call harus didengungkan untuk menyolid koalisi ini. PKS solid mendukung SBY-Boediono,” tandas dia.

Kerasnya sikap pengurus teras PKS tak ayal menuai kritik. Teguran itu dinilai hanya berupa isapan jempol semata alias trik politik PKS. "Ah, kemarin yang diperingatkan Fachri Hamzah, lalu Anis Matta. Ini lagu lama. Orang sudah tahu kalau ini taktik PKS. Yang penting nama PKS terus bergulir," cetus pengamat politik Bachtiar Effendy.

Menurutnya, pernyataan Zul sebenarnya bisa dipahami. Meski kesalahannya adalah mengumbar hasil survei itu ke publik. Tetapi, langkah politik dengan memberi teguran pada Zul hanya akan membuat kubu SBY bertanya-tanya. "Orang curiga, ini manuver apa? Apalagi PKS punya sejarah memprotes SBY," papar Bachtiar.

Sikap PKS tersebut, dinilai pengamat politik Ahmad Bakir Ihsan, memang upaya menyatukan partai. Bila tidak ditanggapi, PKS malah akan terpecah belah. "Kalau lihat prosesnya PKS itu dari awal memiliki berbagai kepentingan. PKS hanya ingin menjaga soliditas partai walaupun hati mereka secara personal ada saja yang ke JK. Bila tidak dilakukan teguran, PKS itu bisa pecah dan itu yang ditakutinya," tandas Bakir.

Ia menambahkan secara kepartaian tingkat soliditas PKS dibandingkan dengan parpol lain cenderung lebih terjaga. Segala potensi perpecahan yang terjadi di dalam, cenderung lebih bisa diatasi oleh PKS. "Bila ada kadernya yang ditegur atau bahkan di pecat karena mendukung pasangan lain, itu adalah konsekuensi logis karena PKS sudah menentukan pilihan ke SBY-Boediono," tutur Bakir.

Analis politik dari UI Abdul Gafur Sangaji menambahkan SBY juga memang wajib menindak para petinggi parpol pendukungnya. Jika hanya menyerahkan permasalahan seperti ini kepada partai maka diprediksi nantinya SBY akan kesulitan mengelola mitra koalisi.

“Ini adalah riak-riak kecil yang harus dihadapi Pak SBY karena membangun koalisi yang besar. SBY harus santun dan tenang menghadapi ini. Selain itu, jangan terlalu terbuai hasil survei. Kinerja masing-masing parpol jangan diremehkan,” ujarnya.

Sebagai salah satu parpol menengah, PKS memang termasuk yang terkenal 'dinamis', baik di kalangan internal maupun manuver politik yang kerap berubah-ubah. Kali ini, publik memang sedang menunggu, apakah tindakan PKS gertak sambal demi tujuan politik sesaat atau benar adanya untuk mengamankan kebijakan partai. Dan tentu saja keduanya memiliki besaran risiko yang sama. Keutuhan dan citra partai menjadi taruhannya.

Ani Pakai Jilbab, Elektebilitas SBY Bisa Melorot


PKS mengingatkan Ibu Ani Yudhoyono agar tidak memaksakan diri memakai jilbab.

Pasalnya, dikhawatirkan memakai jilbab karena tekanan partai kompetitor justru akan berdampak kepada SBY.

”Elektibilitas SBY bisa menurun kalau Ibu Ani memaksakan pakai jilbab, apalagi karena tekanan partai competitor,” ujar Zulkieflimansyah di gedung DPR, Jumat (29/5).

Oleh karena itu, Ketua DPP PKS ini meminta agar Ani Yudhoyono tidak menutup auratnya menjelang pemilihan presiden.

Dia membantah kalau PKS pernah menggusulkan kepada istri SBY itu untuk memakai jilbab apalagi memaksa orang pakai jilbab.

"Memakai jilbab memang disarankan dalam agama Islam. Tentu saja tidak ada paksaan. Apalagi Ibu Ani sebagai simbol negara," terangnya.

Dia mengatakan peran Ani dalam elektabilitas pasangan SBY-Boediono sangat penting.

Elektibilitas SBY-Beodiono bisa turun hanya karena persoalan itu.

PKS Gusur Konsistensi PKB ke SBY


INILAH.COM, Jakarta. PKB sebagai parpol yang dianggap paling konsisiten dan tak macam-macam mendukung SBY-Boediono kini mulai menunjukkan riak-riak ketidaksetiaan dengan menyetujui usulan hak angket soal DPT. PKS pun kini menggusur posisi PKB sebagai parpol paling konsisten ke SBY.

"Dengan menolak usulan hak angket terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih, PKS telah menunjukkan konsistensi sebagai mitra koalisi Demokrat mendukung SBY-Boediono menggantikan PKB," ujar pengamat politik dari UI Arbi Sanit kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (27/5).

Arbi mengatakan, bila PKB bersama PAN dan PPP berhasil mengalihkan sasaran dari hak angket itu ke KPU, maka ketiga parpol itu akan aman dalam koalisi SBY. Tapi bila hak angket ternyata diarahkan agar pemerintah yang bertanggung jawab, maka ketiga parpol itu dapat dianggap sebagai pengkhianat.

"Kalau ketiga parpol mitra koalisi itu tidak berhasil mengarahkan hak angket ke KPU dan malah membelokan ke pemerintah, berarti mereka itu berkhianat kepada koalisi yang sedang dibangun bersama Demokrat," katanya.

Selain itu, sambung Arbi, hak angket sebenarnya dapat menguntungkan koalisi. Karena bila hak angket ini dianggap berhasil oleh masyarakat, maka parpol yang setuju hak angket itu akan menarik bagi pemilih. "Kalau kerugiannya itu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Makanya, angket itu sebaiknya diiarahkan kepada KPU saja karena yang bertanggung jawab itu KPU," pungkasnya. [mut/ton]