Tuntut PNS, eks Kamra datangi Dewan

Sukoharjo (Espos). Sejumlah perwakilan eks petugas keamanan rakyat (Kamra) mendatangi Gedung Dewan dan menuntut diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), Rabu (2/12). Kedatangan mereka di diterima oleh komisi I.

Dalam pertemuan antara anggota eks Kamra dengan Komisi I, mereka meminta dewan membantu memperjuangkan nasib mereka. Pasalnya, sejak diangkat pada 1999 kemudian dihentikan tanpa adanya surat penghentian pada 2000 lalu, nasib mereka tidak jelas alias terkatung-katung.

Ketua Paguyuban eks Kamra, Susanto menjelaskan, keberadaan mereka resmi karena hasil rekrutmen instansi vertikal di daerah sebagai bagian dari program nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara DPR RI, Menaker, Menhan dan Kapolri disebutkan bahwa eks Kamra bisa dimasukkan ke dalam BUMN atau BUMD.

Masalahnya meski sudah ada SKB itu, Susanto menambahkan, pihaknya terganjal dengan PP 48/2005 dan PP 43/2007 tentang pengangkatan tenaga honorer. “Karena ada dua PP tersebut, kami akhirnya tidak bisa direkrut sebagai tenaga honorer. Namun begitu, karena menurut informasi yang kami terima PP ini masa berlakunya akan habis pada tahun ini, secara otomatis, SKB bisa diberlakukan lagi,” ujar dia.

Buruh minta dewan kawal pelaksanaan UMK

Sukoharjo (Espos). Perwakilan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja nasional (SPN) Kota Makmur mendatangi dewan untuk meminta mereka mengawal pelaksanaan upah minimum kabupaten (UMK) 2010 mendatang, Rabu (2/12).

Bagian Penelitian dan Pengembangan SPN Kota Makmur, Sigit H menjelaskan, pihak buruh merasa lega karena pada akhirnya Gubernur menetapkan UMK Sukoharjo sesuai dengan KHL. “Dengan telah diterbitkannya SK Gubernur, terus terang kami merasa lega. Meski demikian, kami tetap berharap pihak dewan bisa mengawal realisasi UMK pada 2010 mendatang,” jelasnya.

Permintaan pengawasan, menurut Sigit, mengemuka lantaran adanya kebiasaan sejumlah perusahaan tidak langsung membayar 100% UMK pada awal tahun berjalan. Sebaliknya, pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap sehingga realisasi UMK hingga mencapai 100% baru dilaksanakan menjelang tengah sampai akhir tahun.

Nasir Djamil: Rakyat Masih Bingung dengan Angket Century

JAKARTA, KOMPAS.com. Salah seorang inisiator hak angket atas kasus dana talangan kepada Bank Century, Nasir Djamil, berharap Panitia Angket Century tetap bekerja dalam koridor etika politik. Sebab, meskipun fraksi-fraksi DPR telah menyerahkan nama anggota-anggotanya, masyakarakat masih terkesan bingung.

"Masyarakat masih bingung. Bahkan mereka bertanya apa maunya DPR membentuk Panitia Angket Century," ujar Nasir, yang juga Wakil Sekretaris F-PKS.

Terkait periode kerja, Nasir mengatakan, pimpinan Dewan sebaiknya mengiznkan panitia angket adpat bekerja selama masa reses. Baginya, hal ini penting agar pansus bisa melakukan konsolidasi internal. "Soliditas panitia angket merupakan imunisasi ampuh dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin mengembosi", ujarnya.

45 Nama Diusulkan untuk Dipanggil Pansus

JAKARTA, KOMPAS.com. Fraksi PKS DPR RI mengusulkan agar pansus Angket Century memanggil 45 nama yang diduga terlibat atau setidaknya mengetahui kasus bank bermasalah itu.

"Fraksi kami me-list ada 45 nama yang akan dipanggil," kata anggota DPR yang juga anggota Pansus Angket Century Andi Rahmat, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/12).

Andi menyebut, salah satu nama yang ada dalam daftar tersebut adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut dia, JK perlu dipanggil untuk dimintai keterangannya karena saat itu dia sebagai pihak yang dilapori soal pengucuran dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, yang kini menjadi Wakil Presiden.

"Itu termasuk JK (Jusuf Kalla). Karena kan beliau bertindak sebagai orang yang dilapori. Saat itu kan Presiden tidak ada sedang ke luar negeri," tuturnya.

PKS Dukung Penuntasan Kasus Bank Century

PK-Sejahtera Online. DPP PKS menyambut Tim 9 yang berkunjung ke kantor DPP PKS di Pasar Minggu Kamis (3/12) siang ini. Tepat pukul 13.00, dialog antara para anggota Tim 9 dengan Pengurus PKS pun dimulai.

Salah satu anggotanya, Maruarar Sirait menyampaikan maksud dan tujuannya mengunjungi Ketua Majelis Syuro PKS, KH. Hilmi Aminudin. "Kami minta didampingi, ustad", Pintanya.

Hilmi menyambut baik langkah yang dilakukan Tim Sembilan. "Konsolidasi konsolidasi ini sangat baik", ujar Hilmi. Beliau mengharap konsolidasi seperti ini dapat terus dilanjutkan.

"Saya bangga dengan generasi muda yang memiliki semangat dan dinamis ini. Mudah mudahan Tim Sembilan membawa semangat wali sembilan", Ujar KH. Hilmi Aminudin.

Penyerapan Jamkesda Puskemas baru 5,2%

Sukoharjo (Espos). Komisi IV akan memanggil rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk memberi penjelasan mengenai habisnya anggaran untuk kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) senilai Rp 1 miliar per November lalu.

Akibatnya menyebabkan puluhan ribu keluarga miskin kehilangan hak kesehatan mereka. Pemanggilan tersebut juga berlaku untuk Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) sebagai penyedia anggaran Jamkesda dengan tujuan kedua instansi tersebut bisa memberikan transparansi soal penggunakan dana Jamkesda dengan total Rp 1,6 miliar.

Sementara itu Plt Kepala DKK yang baru dilantik kemarin, Agus Prihatmo menjelaskan, berbeda dengan kondisi anggaran di RSUD, anggaran di DKK untuk Jamkesda masih relatif baik. Dari total anggaran untuk Jamkesda yang disalurkan melalui 12 Puskesmas senilai Rp 600 juta, saat ini masih banyak dari dana tersebut yang belum terserap.

“Untuk total anggaran Jamkesda senilai Rp 600 juta, di dinas kami ini memang dibagi dalam dua kegiatan. Pertama untuk jasa pelayanan senilai Rp 120 juta sementara untuk pengadaan obat dan sarana senilai Rp 480 juta,” jelas Agus ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (1/12).

Dewan pertanyakan anggaran Rp 2,25 miliar untuk traktor desa

Sukoharjo (Espos). Sejumlah fraksi mempertanyakan anggaran senilai Rp 2,25 miliar untuk pengadaan traktor di 167 desa/kelurahandalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2010 mendatang.

Pertanyaan tersebut disampaikan dalam acara rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2010 di Gedung Dewan, Selasa (1/12). Dua fraksi yang mempertanyakan tujuan dan efektivitas anggaran itu adalah Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani (FBPKN) serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Juru bicara FBPKN, Sumarno menjelaskan, dalam pandangan umum fraksi, pihaknya memang mempertanyakan anggaran senilai Rp 2,25 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana pertanian. Pertanyaan itu muncul lantaran eksekutif tidak menyebut secara jelas kegiatan apa yang bakal ditanggung APBD II tersebut.

“Karena belum jelas anggarannya untuk apa, maka dari itulah kami tanyakan. Namun demikian memang sebelum ini informasi yang berkembang anggaran itu untuk pembelian traktor di 167 kelurahan/desa di mana rincian masing-masing desa bakal mendapat lima unit traktor,” jelasnya ketika dijumpai Espos seusai rapat paripurna, Selasa (1/12).

Fahri Hamzah Bantah Geser Misbakhun

INILAH.COM, Jakarta. Inisiator hak angket Century Muhammad Misbakhun gagal jadi anggota pansus Century. Nama Fahri Hamzah tiba-tiba muncul. Namun ia membantah telah menggeser Misbakhun.

Wasekjen PKS itu mengaku, dirinya tidak tahu menahu soal alasan perekomendasian dirinya menjadi anggota Pansus Century. Padahal dirinya bukan sebagai inisiator hak angket Century.

"Saya tidak tahu kenapa saya yang direkomendasikan, bukan Misbakhun," ujar Fahri kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (4/12).

Ia menampik telah menggeser Misbakhun demi kepentingan koalisi membela Partai Demokrat. Menurutnya, ia hanya menjalankan rekomendasi dari DPP PKS untuk menjadi anggota pansus.