Pintu air WGM dibuka, warga Grogol siap-siap mengungsi

Sukoharjo (Espos). Warga Nusupan, Desa Kadokan, Grogol sudah mulai mempersiapkan tempat penampungan barang di rumah masing-masing sebagai antisipasi terjadinya banjir.

Sebagai informasi, Satgas penanganan banjir Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melansir Waduk Gadjah Mungkur (WGM) Wonogiri selama tiga hari berturut-turut sempat dinyatakan siaga II menyusul kenaikan elevasi air di waduk tersebut, sementara Dam Colo di Nguter sempat dinyatakan siaga I.

Kepala Desa Kadokan, Tri Widodo mengatakan, ketinggian permukaan air Sungai Bengawan Solo yang mengalami peningkatan cukup signifikan, tidak membuat warga di wilayahnya yang berada di dalam bantaran sungai panik.

Keputusan DPP terbit, TBR resmi lepas jabatan

Sukoharjo (Espos). Tiik Suprapti atau yang lebih dikenal Titik Bambang Riyanto (TBR) resmi melepas jabatannya sebagai anggota DPRD. Pasalnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyetujui permohonan pengunduran dirinya.

Berdasar surat keputusan (SK) DPP PDIP No 3392/IN/DPP/III/2010 yang diterbitkan 29 Maret 2010 Tentang Persetujuan Pengunduran Diri Anggota DPRD, isteri Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto itu statusnya kini bukan lagi sebagai anggota dewan. Pasalnya, DPP telah menyetujui permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh TBR. Surat tersebut ditandatangani oleh Alex Litaay dan Pramono Anung.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP, Wardoyo Wijaya mengatakan, baru saja menerima surat keputusan dari DPP mengenai permohonan pengunduran diri yang diajukan TBR.

Telan Dana APBD Rp 180 Juta

SUKOHARJO. Seluruh anggota DPRD Sukoharjo yang terdiri dari pimpinan dan anggota meluncur ke Yogyakarta, mengikuti kegiatan seminar Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan Selasa (30/3) hingga Kamis (1/4) di Hotel Quality Yogyakarta.

Kegiatan tersebut didanai dari APBD Sukoharjo senilai total sekitar Rp 180 juta.

Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Muhammad Samrodin menjelaskan, pelaksanaan acara tersebut mengusung misi pelatihan yang dikemas dalam bentuk workshop. Materinya seputar pengambilan keputusan Dewan berbasis kesetaraan gender, dan fungsi manajemen anggaran dalam institusi DPRD.

Acara tersebut juga akan membahas posisi Dewan dalam mendukung kelestarian budaya bangsa, fungsi dewan mendukung implementasi ekonomi kerakyatan serta peran dan fungsi DPRD dalam tata pemerintahan.

Gubernur tolak perwakilan Bupati Sukoharjo dalam forum pembangunan

Solo (Espos). Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Bibit Waluyo menolak pemaparan perwakilan Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto, dalam Forum Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2009/2010 se-Soloraya, di Pendapi Gede, Balaikota, Selasa (30/3).

Gubernur menyayangkan ketidakhadiran Bambang Riyanto, karena menurut dia tanggung jawab pelaksanaan pembangunan berada di tangan kepala daerah di kabupaten/kota bersangkutan. Asisten III Bidang Pembangunan Pemkab Sukoharjo, Slamet Sanyoto, yang hadir mewakili Bambang pun harus turun dari mimbar sesaat setelah menyampaikan salam pembuka dan meminta izin mewakili bupati. Gubernur dengan isyarat tangan meminta Slamet kembali ke tempat duduknya.

“Forum ini forum pertanggungjawaban. Bukan forum tanggung menjawab. Tanggung jawab itu ada di pejabat, bukan untuk didelegasikan. Itu bukan sikap pimpinan,” tandas Gubernur, dihadapan peserta forum.

Mengapa Harus Artis?

Nama Yulia Rahmawati atau yang lebih dikenal dengan nama Julia Perez (30) kembali bikin heboh. Pasalnya, artis yang kerap berpenampilan seksi ini mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Pacitan, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Julia Perez semakin menambah panjang deretan artis yang mencoba menjajal kepiawaiannya dalam memimpin suatu wilayah. Sebelumnya sempat muncul nama Ayu Azhari sebagai bakal calon Wakil Bupati Sukabumi.

Munculnya nama Julia Perez menjadi tanda tanya, mengingat selama ini dia tidak pernah berkecimpung di dunia politik atau pemerintahan. Seperti halnya warga negara yang lain, para artis juga memiliki hak yang sama dalam berpolitik sehingga sah-sah saja jika mereka juga berambisi menjadi calon pemimpin daerah.

Namun, artis yang maju ke kancah kandidat pejabat daerah juga harus dikritisi seperti figur-figur lainnya. Jangan sampai, mereka hanya mengandalkan popularitas belaka, tanpa membekali diri dengan pemahaman yang jelas dalam memakmurkan dan menyejahterakan rakyat.

Dilema Regenerasi Politik

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat akan mengadakan hajatan politik besar. PDIP menggelar Kongres Nasional III di Denpasar, Bali, pada 6–9 April 2010.

Adapun Partai Demokrat mengadakan Kongres II di Bandung pada pekan ketiga Mei 2010. Pada kongres masing-masing itu, PDIP dan Partai Demokrat akan memilih ketua umum baru. Ketua umum merupakan jabatan amat strategis dan menentukan masa depan kedua partai tersebut. Dalam kasus PDIP, sudah dapat dipastikan Ketua Umum DPP PDIP yang sekarang, Megawati Soekarnoputri, akan melenggang dengan mudah untuk menduduki posisi puncak selama lima tahun ke depan, jabatan yang sudah didudukinya sejak 1996.

Meski nama Guruh Soekarnoputra sempat disebut-sebut akan bertarung melawan kakaknya demi merebut posisi puncak partai, saat ini nama Guruh nyaris tak terdengar lagi di berbagai Konferensi Daerah (Konferda) PDIP. Pertarungan utama di PDIP justru pada penentuan siapa-siapa saja yang akan duduk di jajaran DPP.

Berbeda dengan PDIP, kendati Kongres II Partai Demokrat baru akan dilangsungkan dua bulan mendatang, sejumlah politikus telah meramaikan bursa calon ketua umum partai pemenang Pemilu 2009 tersebut. Sebut saja Ketua Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga, Ketua DPP Anas Urbaningrum yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Ketua DPR Marzuki Alie, Menteri UKM dan Koperasi Syarifuddin Hasan, serta para kader lain seperti Agus Hermanto, Hayono Isman, dan Jafar Hafsah.

Dilema Politik

Modus Mafia Pajak Versi PKS

VIVAnews. Penerimaan keuangan negara dari sektor pajak mestinya bisa meningkat tiga kali lipat dari target saat ini yang sebesar Rp 600 triliun. Namun praktek mafia perpajakan yang terjadi sejak puluhan tahun lalu, membuat pajak yang disetorkan ke kas negara hanya 50 persen saja.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, mafia pajak mempunyai modus kinerja tertentu, dengan menggunakan 'sistem kapling peternakan' wajib pajak.

Dengan sistem kapling peternakan wajib pajak ini, menurut Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, sejumlah wajib pajak khususnya perusahaan, dikapling-kapling untuk merampok uang pajak.

PKS Siapkan Estafet Kepemimpinan

PK-Sejahtera Online. Dalam rangka mempersiapkan calon-calon pemimpin dan pengurus partai di tingkat DPW, DPD dan DPC masa bakti 2010-2014, PKS DKI Jakarta menggelar Leader Forum, Selasa (30/3), di Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Acara yang dikemas dalam bentuk diskusi ini mengangkat tema Evaluasi Kiprah Dakwah PKS di Tingkat Nasional. Pada sesi kali ini panitia menghadirkan nara sumber Sekjen PKS Anis Matta, Lc yang juga wakil Ketua DPR RI. Acara berdurasi empat jam ini, rencananya akan dilaksanakan selama enam kali yang digelar setiap dua pekan, dengan tema dan nara sumber yang berbeda.

Hadir pada acara ini, para fungsionaris DPW PKS DKI Jakarta, para pengurus DPD PKS se-DKI Jakarta dan para Ketua DPC PKS se-DKI Jakarta. Dalam sambutannya Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana, M.Sc mengatakan, bahwa tujuan diselenggarakan acara ini adalah untuk berbagi ilmu dan pengalaman dari pengurus partai saat ini kepada generasi pengurus yang akan datang.

PKS: DPR Harus Sikapi Kasus Mafia Pajak

VIVAnews. Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menduga bahwa kasus mafia perpajakan di Indonesia sudah sistemik dan merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Menurutnya, kasus Gayus Tambunan hanyalah puncak dari gunung es yang harus menjadi pemicu bagi pembongkaran kasus serupa dan perbaikan sistem perpajakan secara menyeluruh.

“DPR juga harus serius dalam menyikapi kasus mafia pajak ini,” kata Mahfudz dalam pesan tertulisnya kepada VIVAnews, Rabu 31 Maret 2010.

Ia mengingatkan, kasus serupa juga berpotensi terjadi di sektor bea cukai. Oleh karena itu, Mahfudz mengimbau DPR segera melakukan sejumlah langkah awal untuk turut mengatasi kasus mafia perpajakan di tanah air.

Tujuh Kader PKS Jadi Anggota DPRD Tangsel

PK-Sejahtera Online. Tujuh kader Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Selasa(30/3), dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Upacara pelantikan berlangsung meriah yang dilakukan di Gedung Puspitek Serpong, Tangerang Selatan. Tujuh anggota DPRD Tangsel dari PKS itu adalah Ir.Ruhamaben, MSAe, H.Arif Wahyudi,Ak, MM,H.Salbini, Lc,MA, SitiChadijah, Yulhilda Zahar Ssos,Mutia dan Drs. Sudarso.

Dari tujuh kader PKS itu dua diantaranya mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang yakni H.Arif Wahyudi,Ak dan MM,H.Salbini, Lc,MA serta Ketua DPD PKS Kab Tangerang Ir.Ruhamaben, MSAe.

Anggota DPRD Kota Tangsel seluruhnya mencapai 45 anggota yang terdiri dari 10 partai, antara lain Partai Demokrat (12), PKS (7), Partai Golkar (6), PAN (3), Gerindra (2), PDS (2), PKB (2), PBB (1), PKPI (1), dan PPDI (1).

Pilkada Solo, Presiden PKS Juga Turun

PKS mendukung pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo, incumbent.

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung pasangan Joko Widodo – FX Hadi Rudyatmo (Jo-Di) dalam Pemilihan Kepala Daerah Surakarta akan menghadirkan tokoh-tokoh kenamaannya. Setelah Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq juga akan dikerahkan sebagai juru kampanye (Jurkam) dalam Pilkada Solo, akhir April mendatang.

“Meskipun belum ada pembicaraan secara formal namun secara informal sudah ada,” kata Ketua DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto, kepada VIVAnews di Solo, Rabu, 31 Maret 2010.

Menurut dia, alasan mendatangkan sang Presiden PKS dengan maksud untuk ikut memperjuangkan pasangan Jo-Di secara total. “Ya, dukungan kepada pasangan tersebut kan atas rekomendasi pihak DPP PKS. Jadi mulai jajaran tingkat DPD hingga DPP semua sudah oke untuk ikut memperjuangkan pasangan Jo-Di,” ujarnya.

Anis Matta: Cina 'Mengasihani' Mereka dengan Hukuman Mati

Markus Pajak Rp 25 M

Jakarta. Tindakan Gayus Tambunan memicu kemarahan dari sebagian pembayar pajak yang taat. Bagaimana tidak, pajak yang dipungut dari warga negara untuk sumber pendapatan negara, malah digelapkan oleh aparatur negara sendiri.

Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PKS, Anis Matta, menyindir mafia pajak itu lewat situs jejaring sosial Twitter.

"Para pencoleng uang negara 'patut' dikasihani: hatinya sakit, jiwanya menderita sampai insomnia. Cina 'mengasihani' mereka dengan hukuman mati," tulis Anis lewat akun Twitternya @anismatta, Selasa (30/3/2010).

PKS Siap Beri Misbakhun Pengacara

VIVAnews. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap memberikan pembelaan kepada kadernya, Mukhammad Misbakhun. Bantuan partai akan diberikan bila memang diminta oleh politisi yang juga inisiator angket kasus Bank Century di DPR itu.

"Kalau yang bersangkutan meminta, kami siapkan," kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri dalam perbincangan dengan VIVAnews.

Kendati demikian, PKS tetap mengedepankan proses hukum yang sedang berlangsung. Sejak awal, kata Mabruri, PKS mengutamakan prinsip penegakan hukum.