jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 23 Februari 2010

Selagi SBY Diam, Koalisi Jalan Terus

Polhukam
JAKARTA. Usai pembacaan kesimpulan akhir Pansus Angket Century, memang berimbas terhadap hubungan politik antarpartai koalisi pendukung pemerintahan.

Kendati demikian, mitra koalisi yang tidak sejalan dalam menyikapi skandal Century terutama Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan didepak begitu saja oleh Partai Demokrat.

"Memang ada goncangan terhadap koalisi, tapi tidak mudah bagi Partai Demokrat untuk mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi," ungkap pengamat politik dari UI Zulfikar Ghazali kepada okezone, Rabu (24/2/2010).

Menurutnya, dalam masalah ini yang menentukan bukan Partai Demokrat, melaikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Selagi SBY diam dan tahan, maka Golkar dan PKS akan tetap dipertahankan," imbuh Zulfikar.

Pandangan Akhir PKS: Bank Century Sarat Pelanggaran

JAKARTA, KOMPAS.com. Pandangan akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang dibacakan anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century Andi Rahmat, Selasa (23/2/2010) di DPR, menyatakan sejumlah hal.

Ada penyimpangan dalam pengelolaan Bank Century yang dilakukan para pengurus bank yang berakibat memburuknya kondisi bank berupa memburuknya likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas.

Dalam proses penyelamatan bank gabungan Bank CIC, Danpac, dan Pikko ini, mulai dari proses merger dan akuisisi, pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, penyertaan modal sementara, hingga penggunaan PMS atau aliran dana, PKS menilai adanya ketidakwajaran dalam proses peleburan ketiga bank yang bermasalah tersebut mulai dari tahun 2001-2004.

"Selain itu, ada penyimpangan dalam pengelolaan Bank Century yang dilakukan para pengurus bank yang berakibat memburuknya kondisi bank berupa memburuknya likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas," ujar Andi.

Fraksi PKS Sebut Sejumlah Pihak Bertanggung Jawab

Jakarta (ANTARA News). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyimpulkan sejumlah pihak bertanggungjawab pada pelanggaran yang terjadi di Bank Century dan merekomendasikan lembaga hukum untuk menindaklanjutinya.

Hal itu dikatakan anggota panitia angket kasus Bank Century dari Fraksi PKS Andi Rahmat ketika penyampaikan pandangan akhir fraksinya pada rapat pleno Panitia Angket di Gedung DPR, Jakarta, Selasa malam.

"Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi pada rapat Panitia Angket dan pendalaman dokumentasi yang dihimpun, Fraksi PKS menemukan adanya pelanggaran pada setiap tahapan pada Bank Century," kata Andi Rahmat.

Dijelaskannya, tahapan tersebut mulai dari akuisisi dan merger, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP), penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, pemberian penyertaan modal sementara (PMS), serta aliran dana.

Menurut dia, pada tahapan akuisisi dan merger PKS menemukan sejumlah pelanggaran yang terkesan dibiarkan dan ditutup-tutupi oleh Bank Indonesia.

Luthfi Hasan Ishaaq, Perbedaan Pandangan Kader Hanya Bercanda

WAWANCARA
Rabu, 24 Februari 2010, 09:04:13 WIB

Isu reshuffle kabinet merebak di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adalah Ketua DPP PKS Mahfudz Sid­diq yang menyam­paikan bah­wa PKS siap menarik kader ka­dernya jika terjadi reshuffle ka­binet.

“Sudah kita siap­kan peng­gan­tinya. Tapi kalau presiden me­la­­ku­kan reshuffle,” katanya.

Memang tak disebutkan siapa menteri PKS yang akan ditarik. Namun diperkirakan arahnya ke Tifatul Sembiring, bekas presi­den PKS yang kini duduk se­ba­gai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Sebelumnya, SBY sempat mengritik menteri yang gemar melontarkan wacana sehingga memunculkan pro dan kontra di masyarakat. SBY tak menyebut siapa menteri yang dimaksud.

Tapi, baru-baru ini Tifatul ba­nyak diprotes gara-gara ran­cang­an peraturan menteri (RPM) mengenai konten multimedia. Se­belumnya, Tifatul pun diprotes ka­rena membuat rancangan per­aturan pemerintah (RPP) pe­nyadapan. RPP ini dikhawatirkan akan mengamputasi kewenangan KPK karena turut mengatur pe­nya­dapan yang dilakukan oleh ko­misi antikorupsi itu.

KRB Ingin PKS Tetap Gabung

SUKOHARJO. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) tidak membiarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengajukan diri keluar dari keanggotaan terkait belum adanya calon balon yang diajukkan oleh partai ini dalam Pilkada 3 juni 2010 mendatang.
“Meskipun sampai saat ini PKS belum menyerahkan bakal calon karena mereka masih menunggu rekomendasi dari DPP, KRB masih tetap menghormati apapun keputusan PKS meskipun dari hasil-hasil rapat belum melibatkan PKS dalam mengambil suatu keputusan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agus Ismail.

Dan kebijakan ini sudah disampaikan dari tim 8 yang kesemua anggotannya terdiri dari tim peserta koalisi.
Agus juga mengatakan, PKS tetap bergabung dengan KRB dan akan selalu mempertahankan keutuhan Parpol koalisi sampai menuju Pilkada dan berusaha menang. Ketua DPD PKS Sukoharjo, Bimawan saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan, posisi PKS di dalam KRB masih tetap seperti awal.

Wardoyo Masih Berpeluang

SUKOHARJO. Titik Suprapti dinilai belum tentu menjadi calon Bupati Sukoharjo dalam Pilkada 2010 mendatang. Pasalnya, rekomendasi DPP PDIP untuk Titik Suprapti belum hitam di atas putih dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Sukoharjo, Wardoyo Wijaya masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP untuk menjadi calon Bupati Sukoharjo mendatang dan bukan Titik Suprapti yang telah diungkapkan oleh Wasekjen DPP PDIP Mangara Siahaan.

Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo Syarief Hidayatullah kepada wartawan menjelaskan, Keputusan hasil rapat yang menyebutkan DPP mengajukan rekomendasi kepada Titik sebagai Cabup dan Wardoyo Wijaya sebagai Cabup merupakan hasil rapat pada bulan Januari kemarin.

Sehingga hasil rekomendasi tersebut belum dipatenkan dalam bentuk hitam di atas putih. “Dengan hasil seperti itu, kita semua bisa objektif melihat kalau kemungkinan besar peluang final komposisi rekomendasi bisa berubah,” tegasnya, Selasa (23/2).

Terancamnya Takhta SBY

Semenjak era reformasi bergulir, ruang-ruang publik mulai terbuka lebar. Tiap hari nyaris ada gelombang massa yang turun ke jalan. Desakan puncak yang biasa kita dengar adalah, menuntut pertanggungjawaban Sang Presiden untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tengah terjadi.

Tuntutan semacam ini adalah lumrah, mengingat posisi presiden adalah kepala negara sekaligus pimpinan manajerial pemerintahan. Aksi massa pun bergandengan dengan forum-forum dialog, jajak pendapat, maupun debat opini yang disiarkan secara masif oleh media massa. Akhirnya, masyarakat di seluruh antero negeri merespons. Maka jadilah ia sebuah bola liar yang terus menggelinding hingga ke dasar yang paling radikal, yaitu berupa tuntutan: Turunkan Presiden!

Hantaman massa seperti itu dialami oleh semua Presiden Indonesia. Dalam perjalanan reformasi yang telah mencapai satu dasawarsa ini, Gus Dur lah yang paling telak mengalaminya, ia diturunkan di tengah jalan.

Sepanjang SBY bertakhta, sejak terpilih pada 2004 hingga ditahbis di kursi yang sama pada 20 Oktober 2009, radikalisme politik bergerak cukup cepat. Tensi tertinggi terjadi di awal periode sekarang. Sejak gonjang-ganjing kriminalisasi KPK, makelar kasus, skandal Century, Hari Antikorupsi, dan pelarangan buku Membongkar Gurita Cikeas, suara publik berteriak kian dahsyat. Namun, apakah gonjang-ganjing kali ini bakal membuat SBY (di)turun(kan)?

Lucy Bushill-Matthews: Kegelisahan Hati Sang Putri Inggris

Ia tertarik dengan Islam karena sikap pemeluknya yang santun dan terbiasa dengan hidup sehat. Menjadi mualaf di negara mayoritas non-Muslim, dibutuhkan perjuangan dan kesabaran ekstra untuk menghadapi setiap tantangan. Bila tak kuat, bukan tak mungkin, Islam hanya akan menjadi olok-olokan dan cemoohan banyak orang. Namun, bila berhasil menaklukkan tantangan itu, cahaya Islam akan senantiasa menyinari setiap sanubari manusia.

Situasi seperti inilah yang dialami Lucy Bushill-Matthews, perempuan asli Inggris yang telah menjadi Muslimah selama 16 tahun. Perkenalan Lucy dengan Islam terbilang sangat sederhana. Dalam buku memoirnya yang berjudul Welcome to Islam, ibu dari tiga orang anak ini menuturkan kisah perjalanan hidupnya dalam menemukan Islam.

Saat itu, usianya baru menginjak 16 tahun. Oleh kedua orang tuanya yang asli Inggris, ia dimasukkan ke sekolah berasrama (boarding school) tradisional Inggris.

Sebelumnya, Lucy selalu menempuh pendidikan di sekolah khusus perempuan yang siswanya beragama Kristen. Di sekolah baru ini siswanya campur, laki-laki dan perempuan.

Saat mengenyam pendidikan di sekolah barunya inilah, Lucy berkenalan dengan Julian, seorang pemuda Muslim berdarah campuran Inggris-Iran. Secara fisik, sosok Julian tak ada bedanya dengan pemuda Inggris lainnya.

Wardoyo Wijaya pimpin PDIP Sukoharjo

Sukoharjo (Espos). Mantan Ketua DPRD Sukoharjo Periode 2004-2009, Wardoyo Wijaya, resmi ditetapkan sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Sukoharjo periode 2010-2015 menggantikan ketua lama, Bambang Riyanto, yang saat ini masih menjabat Bupati.

Penetapan Wardoyo tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan menang telak dalam rapat kerja di 10 pimpinan anak cabang (PAC) yang digelar akhir tahun lalu. Wardoyo hanya kalah di dua PAC, yaitu PAC Baki serta Weru, sebab di dua PAC tersebut, Bambang Riyanto dinyatakan sebagai pemenang.

Dalam Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Sukoharjo yang digelar Senin (22/2) di kantor DPC setempat, ke-10 PAC itu menyatakan Wardoyo menang sebagai calon ketua. Hanya PAC Baki yang menyatakan kemenangan Bambang Riyanto sementara PAC Weru menyatakan abstain lantaran mengaku belum menyelenggarakan rapat kerja PAC.

PDIP rekomendasikan TBR-Wardoyo Wijaya

Sukoharjo (Espos). Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mangara Siahaan menegaskan rekomendasi untuk calon bupati dan wakil bupati Sukoharjo yang akan maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) mendatang jatuh pada Titik Suprapti atau lebih dikenal dengan Titik Bambang Riyanto (TBR) serta Wardoyo Wijaya.

Penegasan tersebut disampaikan Mangara dalam jumpa pers sebelum konferensi cabang (Konfercab) dimulai di Kantor DPC, Senin (22/2). Selanjutnya, Mangara menambahkan, surat rekomendasi akan terbit dalam waktu dekat.

”Kalau soal rekomendasi masih belum berubah, masih tetap yaitu Titik dengan Wardoyo,” jelasnya. TBR untuk posisi calon bupati sementara Wardoyo Wijaya untuk posisi calon wakil bupati.

Mangara menambahkan, munculnya nama TBR dengan Wardoyo Wijaya setelah melalui beberapa argumentasi yang disampaikan para koordinator wilayah (Korwil) di Jawa Tengah (Jateng). Sehingga, TBR dan Wardoyo selanjutnya dijadikan kandidat untuk calon bupati dan wakil bupati.

Konfercab PDIP digelar tanpa BR

Sukoharjo (Espos). Konfercab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukoharjo digelar di Kantor DPC PDIP setempat, Senin (22/2), tanpa kehadiran Ketua DPC Bambang Riyanto (BR).

Berdasar pantauan, Konfercab yang seharusnya digelar pukul 09.30 WIB molor dua jam lebih karena menunggu pimpinan rapat yang juga Wakil Sekretaris DPP PDIP, Mangara Siahaan. Konfercab akhirnya baru dimulai sekitar pukul 12.00 WIB.

Wakil Ketua I DPC, Sriyanto dalam awal sambutannya meminta maaf kepada peserta lantaran Konfercab digelar apa adanya. Pihaknya juga meminta maaf lantaran ketua DPC PDIP, Bambang Riyanto tidak bisa hadir di hari itu.

Inspektorat Panggil Wisnu Rahardjo

SUKOHARJO. Inspektorat Kabupaten Sukoharjo melakukan pemeriksaan terhadap Wisnu Rahardjo, Kepala Dinas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB. Ia dipanggil terkait tindakannya yang menggadaikan mobil dinas kantor setempat.

Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk meminta konfirmasi kepada yang bersangkutan secara langsung. “Yang bersangkutan kita panggil untuk diminta keterangan terkait hilangnya mobil dinas. Pemanggilan ini sudah kita lakukan kedua kalinya,” ujar Inspektorat Sukoharjo, Joko Triyono, Senin (22/2).

Sebelumnya, inspektorat sudah memanggil Wisnu pada hari Kamis (18/2) lalu. Namun karena yang bersangkutan tidak bisa hadir dengan alasan sakit, sehingga diadakan pemanggilan ulang.

Joko juga mengakui adanya penggadaian mobil dinas yang dilakukan oleh Wisnu. Mobil Toyota Kijang tahun rakitan 2007 tersebut tidak ditemui saat digelar apel mobil dinas di halaman Pemkab beberapa minggu yang lalu. Tapi justru ditemukan di Kabupaten Klaten di salah satu rumah warga yang beralamat di Gondangsari RT 21/XI, Juwiring, Klaten.

Pemilihan Ketua DPC PDIP Bambang Riyanto Kalah Telak

SUKOHARJO. Bambang Riyanto, incumbent Ketua DPC PDIP Sukoharjo kalah telak dalam Konferensi Cabang (Konfercab), Senin (22/2) dalam pemilihan Ketua DPC PDIP Sukoharjo Periode 2010-2015. Dia dipecundangi Wardoyo Wijaya dengan kekalahan dukungan yang sangat telak. Bambang yang saat ini juga masih menjabat bupati hanya mendapat dukungan satu suara PAC, sedangkan Wardoyo didukung 10 PAC dan satu suara PAC menyatakan abstain.

Dalam Konfercab tersebut Bambang Riyanto tidak hadir. Dia hanya mendelegasikan tugas-tugas pimpinan kepada wakil ketua, Sriyanto. Sriyanto dalam sambutan pembukaan menegaskan Bambang tidak hadir karena ada tugas luar kota sebagai Bupati. Selain itu ketidakhadirannya juga karena proses Konfercab sejak awal ada persoalan. Namun Sriyanto tidak menjelaskan lebih lanjut.

Sedangkan Ketua DPP PDIP, Mangara Siahaan menyayangkan ketidakhadiran Bambang. Meskipun demikian, hasil Konfercab hari ini tetap sah sesuai aturan internal partai.

Pelaksanaan Konfercab DPC PDIP Sukoharjo dipimpin Ketua DPP PDIP Mangara Siahaan, Bimo Putranto Wakil Ketua DPD I Jawa Tengah dan Nuniek, Sekretaris DPD I Jawa Tengah.

Sebelum berlangsungnya pemilihan ketua, seluruh anggota PAC dengan perwakilannya melaporkan dan membacakan hasil rapat PAC. Dari 12 PAC yang ada, 10 PAC memilih Wardoyo, sedangkan satu PAC memilih Bambang Riyanto dan satu abstain.