Penipuan Berkedok Bantuan Koperasi Resahkan Warga

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Praktek penipuan berkedok Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUKM) marak terjadi di Sukoharjo. Dugaan penipuan tersebut ramai ramai dilaporkan masyarakat kepada DPRD Sukoharjo.

Anggota Komisi II DPRD Sukoharjo Hasman Budiadi mengatakan pihaknya sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat. Selain mengeluh, masyarakat juga membawa serta bukti. Hal ini diperkuat dengan adanya surat yang dikirim oleh Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI untuk memberikan LPDB KUKM kepada sekolah koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sukoharjo.

Kali terakhir surat tersebut diberikan kepada usaha intip peyek di jalan Sawahan RT 02 RW 16 Telukan, Grogol, Sukoharjo. Surat edaran dengan nomor 009/SE/Dirut/2011 tentang pemberitahuan mengenai prosedur penerimaan dana hibah LPDB KUKM. Dalam surat tersebut ditetapkan 11 januari 2011 ditandatangani oleh tidak orang lengkap dengan stampel. Ketiganya yakni Deputi Bidang pembiayaan Kemenkop dan UKM DR Ir Pariaman Sinaga MM, Direktur Utama Ir Kemas Danial, Sekretaris Kemenkop dan UKM Drs Guritno Kusumo MM.

Penipuan Berkedok Bantuan, Bikin Resah Perajin

SUKOHARJO—Penipuan berkedok pemberian bantuan bagi perajin membuat masyarakat resah. Pasalnya, selain dianggap merugikan mereka meminta uang sebagai syarat pencairan bantuan.

Anggota Komisi II DPRD, Hasman Budiadi mengatakan Surat Edaran (SE) tentang penerima dana hibah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan KUMKM dari Kementrian Koperasi dan UKM beredar di kalangan perajin. Surat tersebut dianggap palsu karena dari pusat tidak ada namanya bantuan seperti itu.

“Surat tersebut dianggap palsu dan tidak usah ditanggapi dengan serius,” ujar Hasman, Rabu (15/6).

IM Bergabung dg Koalisi Nasional Untuk Mesir

"The National Coalition for Egypt", Koalisi Nasional Untuk Mesir telah dideklarasikan kemarin (14/6) setelah sebelumnya diadakan pertemuan antar faksi-faksi politik awal pekan lalu.

Koran Al-Ahram menulis bahwa koalisi diciptakan dengan tujuan membentuk parlemen dari semua unsur kekuatan politik dalam masyarakat dan pembentukan pemerintah persatuan nasional.

Anggota Koalisi ini meliputi partai politik bentukan Ikhwanul Muslimin Partai Kebebasan dan Keadilan, Partai Wafd, El Ghad, El Adl, El Tagammu, El Nasserist, EL Amal, El Wasat, El Nour, El Karama, El Tawhedd El Araby, dan Masr El Horreya Parties.

Jerman: IM Adalah Aset Masa Depan Mesir

Berbicara kepada MENA (Kantor berita resmi Mesir) Presiden Kamar Dagang dan Industri Arab-Jerman, Rainer Herret menyatakan bahwa Pemerintah Jerman akan mengapresiasi kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh semua kekuatan politik Mesir, termasuk Ikhwanul Muslimin.

Menurut Herret gagasan penurunan investasi Jerman di Mesir jika Ikhwan memegang kekuasaan sama sekali tidak dipertimbangkan. Dia menekankan bahwa partai-partai politik baru harus melaksanakan sekelompok kebijakan ekonomi untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Mesir.

Herret tidak khawatir kalau nantinya IM memenangkan pemilu, dia percaya Islam adalah agama moderat, yang mendorong dialog dan mengecam kekerasan dan ekstremisme.

PKS Minta Pro-Kontra Ambang Batas Parlemen Diselesaikan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid mendesak perbedaan pendapat dalam pembahasan angka parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang Pemilu segera diakhiri. "Saya khawatir ini yang menghabiskan waktu rekan-rekan DPR," ujar Hidayat usai saresehan budaya di Gedung DPR, Rabu 15 Juni 2011.

PKS sendiri lebih cenderung memilih angka ambang batas yang bisa dipilih antara 3 sampai 4 persen. "Yang penting ada progresnya dari pemilu sebelumnya." katanya. "Tarik menarik PT soal biasa di politik karena ada koor yang rendah dan ada koor yang tinggi. Ini harus segera selesai biar bisa membahas pasal yang lain,"

Eks Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini juga mendesak dalam undang-undang pemilu nantinya ada pasal yang membahas soal politik uang, yaitu ada pasal yang mengharamkan atau mengkriminalkan pelaku politik uang. "Partai politik dan kandidat yang melakukan politik uang dalam batas tertentu bisa didiskualifikasi jadi peserta pemilu," katanya. "Ini yang ingin PKS dorong. Kalau PT masih belum ada keputusan, pasal ini bisa jadi tidak bisa masuk,"

Soal Jilbab, Malaysia Wajib, Sementara Indonesia Tergantung...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wajib atau tidaknya mengenakan jilbab bagi setiap perempuan Muslim berbeda antara satu negara dan negara lainya. Indonesia dan Malaysia misalnya, dua negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di Asia Tenggara juga memiliki pandangan berbeda soal pengenaan jilbab.

Hasil riset yang dipublikasikan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Selasa (13/6) di Jakarta, menyebutkan keputusan mengenakan jilbab sepenuhnya tergantung dari perempuan. Hal itu terekam dalam hasil survei yang menyebutkan 20,8 persen Muslimah Indonesia menyatakan perempuan memiliki wewenang untuk menentukan mengenakan jilbab atau tidak.

Hanya 0,5 persen yang menyatakan mengenakan jilbab merupakan tanggung jawab dari ayah atau suami mereka. Hasil lainnya menyebutkan, semakin tinggi tingkat pendidikan Muslimah Indonesia, semakin kuat kecenderungan mengenakan jilbab tergantung dari Muslimah itu sendiri.

PKS Jatim Bidik Posisi Tiga Besar Pemilu 2014

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Timur membidik posisi tiga besar perolehan suara dalam Pemilu 2014.

"Kami sudah mematok target tiga besar dalam Pemilu 2014," kata Ketua DPW PKS Jatim, Hamy Wahjunianto, saat menyerahkan berkas verifikasi kepengurusan di kantor Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Jatim di Surabaya, Rabu (15/6).

Pada Pemilu 2009, partai berlambang serumpun padi diapit bulan sabit kembar itu hanya mampu meraih tujuh kursi di DPRD Jatim. Dalam perolehan suara pemilu dua tahun lalu itu di Jatim, PKS berada di peringkat keenam. Sedangkan, peringkat ketiga diduduki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan 13 kursi.