VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera, tercatat paling tertib dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hanya lima orang yang belum menyerahkan LHKPN dari 57 orang anggota FPKS yang ada di DPR.
"Atau sebanyak 91,23 persen," kata Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK, M. Jasin, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 19 Januari 2010.
Setelah PKS, fraksi yang termasuk rajin menyerahkan LHKPN adalah Partai Kebangkitan Bangsa, yakni sebesar 85,71 persen. "Empat orang yang belum menyerahkan," tambah Jasin.
Sementara itu partai pemenang pemilu, Partai Demokrat, baru 60 orang yang melapor dari 148 wakil demokrat di parlemen.
Sementara partai pimpinan Prabowo Subianto, Gerindra, terhitung cukup tertib. Data KPK menyebut hanya 6 orang yang belum melapor dari 20 orang wakil.
Partai yang paling rendah, ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tercatat baru tiga orang yang melapor dari 94 orang yang wajib lapor. "Laporan dari PDI Perjuangan sudah masuk ke sekretariat sebanyak 61 orang," kata Jasin. Oleh karena Jasin meminta pihak sekretariat PDIP segera menyerahkan laporan tersebut.
Lebih lanjut Jasin menegaskan para anggota dewan telah melampaui batas yang telah ditentukan yakni pada 1 Desember 2009 lalu. "Kita imbau beliau-beliau yang terhormat menyerahkan segera, sebab beliau-beliau adalah kepercayaan rakyat," pungkas Jasin.
Jasin mengatakan Menteri KIB II sudah semua menyerahkan LHKPN. Untuk menteri KIB I, dari 36 orang hanya satu yang belum menyerahkan, mantan ketua BKPM, Ahmad Lutfi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar