Liputan6.com, Jakarta. Sikap diplomasi pemerintah Indonesia terhadap Malaysia yang lembek membuat geram kalangan anggota DPR. Sebab, berbagai pelecehan yang dilakukan pemerintah Malaysia hanya dihadapi dengan jalur damai ketimbang ada sikap yang lebih keras. "Bila kita siap damai, berarti berani berperang," ujar anggota DPR Hidayat Nur Wahid, dalam pertanyaannya kepada jajaran Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dan Kementerian Luar Negeri dalam rapat kerja membahas pengelolaan wilayah Perbatasan Berbasis Maritim oleh Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/8) malam.
Padahal, menurut anggota Fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera, pemerintah Indonesia terus membangun dan mempertahankan perdamaian dan kedaulatan negara. Namun, sikap itu masih dipertanyakan anggota Komisi I tersebut kepada jajaran Kementerian Polhukam yang terdiri dari Menteri Pertahanan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Polri.
Ditambahkan Hidayat, masalah perbatasan dengan luasnya wilayah maritim Indonesia menjadi hal penting untuk disikapi bersama. Karena hal itu selain terkait dengan insiden Tanjung Berakit, Kepulauan Riau, dua pekan silam, sehingga memicu hubungan Indonesia dan Malaysia semakin renggang.