PKS Yakin tak akan

JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tak merasa khawatir partainya akan dikeluarkan dari partai-partai koalisi Pemerintah karena dianggap mempunyai sikap berbeda terkait kasus Bank Century. "Saya tidak khawatir sama sekali, karena proses ini murni perbedaan pendapat dalam kasus Bank Century. Saya kira tidak akan mengganggu kebersamaan dalam koalisi," kata Anis Matta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.

Anis Matta mengungkapkan bahwa keputusan yang diambil PKS mengenai pemilihan opsi C dalam rapat paripurna hari sebelumnya telah dikomunikasikan sebelumnya dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menambahkan, partainya tak gentar dengan adanya ancaman reshuffle terhadap kader PKS yang duduk di jajaran kabinet karena ancaman itu datangnya dari individu-individu yang ingin mencari keuntungan sendiri. Presiden SBY, kata dia, akan lebih arif untuk tetap melanjutkan koalisi yang sudah ada.

Tifatul: Pidato SBY Itu Hujatun Qod Yatun

INILAH.COM, Jakarta. Untuk pantun atau ungkapan yang menggelitik, Tifatul Sembiring jagonya. Menkominfo ini melontarkan pernyataan dengan bahasa Arab, untuk menggambarkan pidato Presiden SBY soal kasus Bank Century.

"Saya rasa ini suatu jawaban yang tuntas. Kalau orang Arab bilang hujatun qod yatun. hujah (pendapat) yang tuntas tentang seluruh permasalahan dan sangat komprehensif beliau jawab," ujar Tifatul usai mengikuti pidato Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3).

Mantan Presiden PKS ini menegaskan, Presiden tidak ragu-ragu menindak siapa saja yang bersalah, dan juga membersihkan nama-nama orang yang benar. "Itulah keadilan melakukan punishment pada orang bersalah dan memberikan reward pada orang tidak bersalah dan berprestasi," imbuhnya.

PKS Tegas, Salim Assegaf Al-Zufri Tak Takut Reshuffle

KOALISI SBY PECAH

Jakarta, RMOL. Menteri Sosial Salim Assegaf Al-Zufri menegaskan tidak kuatir jika direshuffle Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Tidak, itu tetap komitmen, tidak ada perubahan,” kata Salim Assegaf Al-Zufri kepada wartawan di Istana Negara Jakarta usai mengikuti kuliah umum mantan Sekjen PBB Koppi Annan, siang ini (Kamis, 4/3).

Hal ini ia katakan, saat dimintai tanggapan atas pilihan politik PKS yang berbeda dengan Partai Demokrat dalam Sidang Paripurna DPR tentang Pengusutan Kasus Bank Century tadi malam. Walau demikian, Salim mengatakan pilihan politik PKS tersebut bukan sebuah pengkhianatan terhadap koalisi.

Jika Pansus Masih Ada, SBY Bisa Diperiksa

INILAH.COM, Jakarta. Seandainya pidato Presiden SBY soal kasus Bank Century disampaikan ketika Pansus masih bekerja. Tentu, Presiden SBY bisa dipanggil untuk diperiksa.

Hal itu dikatakan oleh inisiator Hak Angket Kasus Bank Century Andi Rahmat saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Jumat (5/3). “Kalau pidato presiden disampaikan di awal atau di tengah pansus, pasti presiden bisa dipanggil,” ujar Andi Rahmat.

Andi mengiyakan saat ditanya apakah pidato presiden itu berlawan dengan keputusan DPR. Menurutnya, tugas DPR yang telah menghasilkan keputusan bahwa ada kesalahan dalam kebijakan bailout dan PMS Bank Century, adalah diametral dengan hasil penelitain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kalau Tak Sepakat, Demokrat Saja yang Tarik Menteri...

JAKARTA, KOMPAS.com. Nada suara politisi PKS, Fachri Hamzah, meninggi ketika diminta tanggapannya terhadap respons sejumlah anggota Fraksi Demokrat yang meminta partai koalisi untuk menarik menterinya dari kabinet jika tak sepaham lagi.

Menurut Fachri, dorongan bernada ancaman itu tak beralasan karena hak prerogatif pengangkatan dan pemberhentian menteri ada di tangan Presiden yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Di sela rapat paripurna, Kamis (4/3/2010), Fachri mengatakan, PKS sendiri sepakat menyerahkannya kepada presiden yang memiliki kewenangan itu. ”Tidak ada kesepakatan kalau Demokrat tidak sepakat dengan PKS. PKS menarik menterinya. Demokrat saja yang tarik menteri. Urusan apa PKS tarik menterinya,” ungkap Fachri.

PKS Tegaskan Koalisi Legislatif dan Eksekutif Tidak Terganggu

JAKARTA, KAMIS. Partai Keadilan Sejahtera menegaskan hasil paripurna Bank Century tidak menganggu koalisi di eksekutif dan legislatif. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Anis Matta saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis(4/3/2010).

"Saya rasa perbedaan dalam sikap tidak perlu menganggu kebersamaan koalisi, hasil kemarin tidak akan ganggu eksekutif dan legislatif" ujarnya.

Sekjen PKS tersebut kembali melanjutkan, bahwa selama ini ada persepsi yang salah dalam memandang perbedaan pendapat dengan kebersamaan koalisi

FPG dan FPD Langsung Rapat, PKS Salat Jamaah

Paripurna Century Ricuh

Jakarta. Di tengah kericuhan rapat paripurna Pansus Century di DPR, Idrus Marham berpidato dengan mikrofon. Dia mengajak semua anggota FPG melakukan rapat di ruang KK 1.

Sedangkan anggota FPD diajak untuk mengadakan rapat di ruang KK. Sedangkan FPKS melakukan salat bersama. "Anggota Fraksi PKS mohon salat berjamaah dulu," demikian bunyi pengumuman yang terdengar di ruang paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2010).

Suasana ruang paripurna saat ini masih kisruh. Sementara kericuhan serupa terjadi di luar gedung DPR.


Sumber: DetikCom

Berbeda dengan SBY, kekayaan Wapres naik Rp 6 M

Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Boediono telah mengumumkan harta kekayaannya. Dalam waktu 5 bulan, kekayaan Boediono naik sekitar Rp Rp 6 miliar. Hal ini berbeda dengan pasangannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dua kali menjabat kekayaannya hanya naik Rp 1 miliar.

“Posisi per 30 September 2009 Rp 28.82.3 miliar dan 16 ribu dolar AS,” ujar Wapres Boediono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/3).

Ia merincikan, hartanya itu terdiri dari harta tidak bergerak senili Rp 6 milyar, harta bergerak berupa alat transportasi Rp 940 juta, untuk peternakan, perikanan, perkebunan nihil dan harta bergerak lainnya senili Rp 180 juta.

Bertambahkah nilai kekayaan SBY?

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono akan mengumumkan harta kekayaannya, Jumat (5/3) ini, di Istana Negara. “Presiden dan Wapres akan mengumumkan harta kekayaan Jumat pagi ini sekitar pukul 10.00 WIB,” kata juru bicara KPK Johan Budi.

Menurut Johan, laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) itu akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dijadwalkan menghadiri pengumuman harta kekayaan Predisen SBY dan Wapres Boediono tersebut.

Pada pengumuman harta kekayaan ke KPU, April 2009 lalu, SBY melaporkan hartanya senilai Rp 6.848.049.611 dan 246.389 dolar AS. Sedangkan Boediono memiliki harta yang lebih banyak dari SBY, yakni sebesar Rp 22.067.815.019 dan 15.000 dolar AS.

Di Internal PD, SBY Sangat Mempermasalahkan Koalisi

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato dengan tenang menghadapi gonjang-ganjing koalisi partainya. SBY tak banyak berbicara tentang koalisi karena hal itu adalah masalah internal Partai Demokrat (PD). Di lingkungan internal PD, SBY sangat mempermasalahkan tentang koalisi itu.

"Persoalan koalisi memang tidak untuk dipidatokan dengan publik, karena itu kan masalah internal partai. Tapi secara internal kita sebenarnya Presiden sangat mempermasalahkan itu," kata Wakil Ketua Umum DPP PD Ahmad Mubarok saat dihubungi detikcom, Kamis (4/3/2010).

Pidato tersebut, lanjut Mubarok memang hanya untuk memberitahukan pada rakyat, agar rakyat tahu bagaimana duduk persoalan sebenarnya terkait masalah bailout Bank Century ini. Bukan untuk mengatakan apa yang menjadi pembahasan internal di dalam PD.

SBY Tak Berani Tindak Koalisi karena Butuh

Pidato SBY tentang Century

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisyaratkan akan mempertahankan koalisi dalam pidatonya Kamis (4/3) malam. Sikap SBY yang tidak menindak partai mitra koalisinya karena SBY sangat membutuhkan koalisi untuk menopang pemerintahannya.

"Alasannya sangat jelas, yang butuh koalisi itu SBY. Kan basis politiknya PD di DPR cuma 25 persen, jadi jelas butuh koalisi," ujar peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris ketika dihubungi detikcom, Jumat (5/3/2010).

Syamsudin menambahkan kondisi akan lebih tidak stabil kalau SBY dan Partai Demokrat (PD) melepaskan partai mitra koalisinya. Lagi pula perbedaan pendapat itu hanya pada isu kasus Bank Century saja.

SBY Kecewa Koalisi, Mungkin Rombak Koalisi 1-2 Minggu Lagi

SBY Tanggapi Paripurna Century

Jakarta. Pidato Presiden SBY pada Kamis 4 Maret malam diinterpretasikan beraneka ragam oleh pengamat dan politisi. Di mata Bima Arya Sugiarto, secara tak langsung SBY menunjukkan kekecewaannya terhadap partai koalisi. Ada kemungkinan Presiden akan mengambil langkah merombak partai koalisi dalam 1-2 minggu mendatang.

"Tidak bisa disimpulkan SBY tidak melakukan apa-apa terkait parpol koalisi yang nakal, mungkin 1-2 minggu lagi SBY akan merombak koalisi," kata Ketua DPP PAN ini saat dihubungi detikcom, Jumat (5/3/2010). PAN adalah rekan koalisi PD yang sama-sama memilih opsi A dalam sidang paripurna Century 3 Maret.

Atau bisa jadi tidak akan ada evaluasi struktural, namun akan ada langkah terkait itu. "SBY bisa juga melakukan koordinasi pengaturan koalisi agar lebih efektif. Seperti akan ada sekretariat bersama," tambah Bima.

Hak Angket Tak Berjodoh dengan Pemakzulan Presiden

Yogyakarta. Keputusan DPR untuk memilih opsi C dalam paripurna semakin meningkatkan dorongan pemakzulan. Padahal, antara hak angket dan pemakzulan tak berjodoh.

"Angket itu dari awal nggak cocok dengan sistem presidensil. Angket berujung pada mosi tak percaya untuk ketua parlemen dalam sistem parlementer, bukan pemakzulan bagi presiden," kata mantan ketua MA Bagir Manan.

Hal itu dikatakan Bagir saat ditemui detikcom di Hotel Inna Garuda, Jl Malioboro, Yogyakarta, Jumat (5/3/2010).

Menurut Bagir, konsep pemakzulan banyak diambil dari AS. Presiden AS bisa dimakzulkan karena perbuatan pidana. Namun di Indonesia, kriterianya ditambah lagi yaitu pemakzulan karena perbuatan tercela dan karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden.