jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Minggu, 31 Maret 2013

Letupan PKS, Mengkhawatirkan

pkssumut.or.id, Hasil survei pemilu yang dikeluarkan oleh LSN di Maret 2013 menunjukan, PKS meraih 4,6 persen suara. Walau begitu, PKS sudah dapat mengungguli Demokrat, pemenang pemulu 2009, yang menurut hasil survey meraih 4,3 persen suara. Dan, mengungguli perolehan suara parta-partai lain yang berbasis Islam. http://www.republika.co.id

Survey ini menunjukan adanya perbaikan perolehan suara PKS, yang sebelumnya diprediksi  hanya sekitar 3-2 persen suara. Walaupun hal ini terlalu dini, namun sudah mengindikasikan keberhasilan PKS dalam pengelolaan organisasi, dan mengelola mood kader serta publik secara bersamaan dan berkesinambungan, paska ditangkapnya LHI.

Ganjing-ganjing di tubuh KPK mengenai sprindik Anas, isu kubu-kubuan di KPK dan drama penangkapan LHI yang janggal, sepertinya membuat kepercayaan publik, sedikit demi sedikit, mulai pulih kepada PKS.

PKS Siapkan Tim Advokasi

SEMARANG (KRjogja.com) - Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal dan menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah,Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Tengah menyiapkan tim advokasi hukum. "Bentuk kesiapan PKS tersebut dilakukan dengan menggelar pelatihan tim advokasi hukum yang bertujuan untuk membekali kemampuan advokasi kader PKS di tingkat daerah," tegas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW PKS Jateng Hasman Budiadi.

Menurut Hasman, pelatihan tim advokasi hukum tersebut dilatarbelakangi banyaknya kader PKS yang tersandung permasalahan hukum, sekaligus sebagai bentuk kezaliman terhadap kader PKS. "Oleh karena itu, kita menyiapkan kader yang mampu melakukan advokasi hukum dan di setiap daerah ada dua kader," tandasnya.

"Jessica, kamu kader PKS juga?"

Asyik saya memainkan gadget yang belum sebulan dibelikan oleh ibu, sambil dikerumuni saudara-saudara sebaya yang sedang berkumpul untuk acara arisan keluarga di rumah saya. Nenek adalah orang yang dituakan untuk meneruskan tradisi keluarga ini. Isinya bukan hanya kumpul-kumpul arisan dan makan-makan, tapi ada juga siraman rohani dari ustadz yang biasanya sengaja diundang.

Kali ini yang seharusnya ngisi adalah Pak De yang juga seorang ustadz di kampungnya. Dan gadis-gadis itu, biasanya lebih asyik ngobrol sendiri daripada menyimak ceramah. Saya, mau gak mau harus solider ngikut nimbrung cekikikan. Sementara yang lain, sudah di posisi masing-masing, duduk melingkar sambil nyender, siap menerima santapan ruhani sambil ngemil santapan jasmani.

"Hak Subjektif KPK untuk LHI" by @Fahrihamzah

1) Katanya bos @anasurbaningrum bikin KLB di bali juga?"

2) Kalau gini ngapain sih KPK tetapkan status @anasurbaningrum tersangka? Kayak untuk kepentingan KLB aja dong..."

3) Toh ybs nggak diperiksa kok sampai sekarang...KLB-in aja tu KPK sekalian...ganti #ABRAHAM..."

4) Kuasa menyidik dan menuntut kok jadi bahan maenan ya? KPK-KPK apa yg kau cari?

5) Yang lucu kasus LHI, awalnya dibilang "tangkap tangan" ternyata ybs ada di tempat lain...artinya "tangkap tangan orang lain"

Ke-GALAU-an 'Kasus' LHI...

1. Hampir semua koran memuat berita #KPK kenakan pasal pencucian uang utk LHI . Ini seksi buat media?

2. Rupanya #KPK ingin men Djoko Susilo - kan LHI, membuat news yg sama.

3. Minggu2 ini pasti ramai #KPK segel ini kek segel itu kek, lalu fotografer memotretnya.

4. Ini operasi #KPK buka aurat tersangka. Setelah Djoko lalu LHI.

5. Lihatlah Djoko, wajah istri-istrinya dijadikan karikatur malah oleh majalah Detik.

6. Nalar pers sudah kalap, apapun yang #KPK pasangi plang sita dianggap hasil uang haram.

Deddy Mizwar Membongkar Keterangan Palsu Saksi Rieke-Teten

Islamedia - Deddy Mizwar mengaku tidak sekadar menuduh adanya kesaksian palsu pada Persidangan Sengketa Pemilukada Jawa Barat di Mahkamah Konstitusi.

Deddy, calon wakil gubernur terpilih, menyebutkan tim investigasi dan advokasinya memiliki bukti dan fakta yang kuat secara hukum untuk mengungkap saksi palsu. Salah satunya mengenai keterangan Asep Suryana, seorang saksi yang disodorkan pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki. Asep, di hadapan majelis yang dipimpin M Akil Mochtar, mengaku warga Sumedang.

Pada kesaksiannya di hari Rabu (20/3/2013), Asep menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 pukul 10.00WIB melihat Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar berada di Jatinangor bersama beberapa PNS yang memakai atribut kampanye.

Kesederhanaan dan Kepedulian ustadz Hilmi Aminudin (HA) Dimata Masyarakat #PKSederhana

Kultwit Kesederhanaan dan Kepedulian ustadz Hilmi Aminudin (HA) Dimata Masyarakat oleh @a_sholahudin

1. bismillahirrahmaanirrahiim, insya Allah sy akn kultwit ttg "Kesederhanaan dan Kebersahajaan Tokoh dan Kader PKS. #PKSederhana

2. pertama sy akn mnceritakn pandangn msyrkt skitar padepokan madani, lembang, ttg sosok Ust Hilmi Aminuddin (HA). #PKSederhana

3. Ust HA memang kaya, tapi beliau sangat dicintai msyarakt sekitar padepokan madani. #PKSederhana

PKS: Dorong Transportasi Massal untuk Mengurangi Subsidi BBM

JAKARTA – Pemerintah terlalu lamban membangun dan mengembangkan transportasi massal seperti jaringan kereta api baru, monorel dan mass rapid transport (MRT) untuk mengurangi kemacetan. Inilah yang memicu tingginya alokasi dana subsidi BBM karena masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan alasan layanan transportasi massal masih buruk dan terbatas.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia menanggapi keinginan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM yang terus membengkak. Harus diakui, kenaikan subsidi BBM ini menyebabkan anggaran fiskal membengkak dan menyebabkan defisit neraca perdagangan, namun tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Semua itu akibat strategi yang salah dalam hal kebijakan transportasi,” tegas Yudi.