Pasangan Cabup ditantang mereformasi birokrasi

Sukoharjo (Espos). Pasangan Cabup dan Cawabup Sukoharjo yang tampil dalam debat terbuka yang diprakarsai SOLOPOS FM, Kamis (6/5) Wisma Boga, Solobaru, ditantang untuk mereformasi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Pakar politik UMS Aidul Fitriciada yang tampil sebagai panelis dalam debat tersebut menanyakan, apakah pasangan Cabup dan Cawabup Sukoharjo siap mereformasi birokrasi yang dinilai bermasalah saat ini.

Pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto), menyatakan bahwa pada dasarnya reformasi tetap akan dilakukan, tentunya dengan berpijak pada aturan yang sudah ada.

Pasangan Cabup ingin sejahterakan masyarakat Sukoharjo

Sukoharjo (Espos). Inti dari visi dan misi dari pasangan Cabup dan Cawabup yang dipaparkan dalam debat terbuka yang digelar SOLOPOS FM, Kamis (6/5), hampir sama yakni, ingin mensejahterakan masyarakat Sukoharjo.

Pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto) menyampaikan visi, terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang sejahtera dab bermartabat didukung pemerintah yang profesional

Sementara pasangan M Toha-Wahyudi (Hadi) mengilustrasikan, sebuah tempat di Jakarta di mana ada dua tempat yang dihuni para dokter lengkap dengan kesejahteraannya sementara tak jauh dari lokasi itu dihuni masyarakat kurang sejahtera. Melalui pendekatan akhirnya jurang kesejahteraan itu bisa diseimbangkan.

Suasana segar warnai debat Cabup Sukoharjo

Sukoharjo (Espos). Suasana segar dan penuh canda mewarnai, debat pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup dan Cawabup) Sukoharjo yang digelar SOLOPOS FM di Wisma Boga, Solobaru, Sukoharjo, Kamis (6/5)

Dua pasangang dari tiga pasangan Cabup dan Cawabup yang hadir, yaknio, Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto) dan M Toha-Wahyudi (Hadi), diberikan waktu dua menit untuk menyampaikan visi dan misinya.

Pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto) yang diberi kesempatan tampil untuk menyampaikan visi misinya. Wardoyo yang memiliki jiwa seniman, beberapa kali menyindir pasangan M Toha dengan nada canda

Pilkada, Semua Wilayah Rawan

SUKOHARJO. Kapolres Sukoharjo akan menyiapkan sekitar 800 personel atau sekitar tiga perempat kekuatan untuk menjaga keamanan Pilkada Sukoharjo. Pengamanan akan dilakukan sejak tahapan awal Pilkada sampai hari H Pilkada, 3 Juni mendatang.

“Kekuatan itu nanti akan kita sebar ke-12 kecamatan,” ujar Kapolres Sukoharjo AKBP Suharyono, Kamis (6/5).

Selain mengerahkan personel, jelas Kapolres, jajarannya juga akan melakukan sejumlah upaya dalam rangka cipta kondisi. Antara lain berkoordinasi dengan Parpol untuk bersama-sama menciptakan iklim kondusif serta menggelar acara gerak jalan bersama.

Pasangan TBR-Tarto Tak Hadiri Debat Kandidat

SUKOHARJO. Pasangan bakal calon (Balon) Titik Bambang Riyanto (TBR)-Sutarto tak menghadiri acara debat Balon Pilkada di Wisma Boga, Solo Baru, Kamis (6/5). Acara debat bertema Bagaimana Membangun Sukoharjo 5 Tahun ke Depan.

Debat yang dihadiri pengurus partai dan elemen masyarakat itu hanya dihadiri dua pasangan antara lain Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) dan Mohamad Toha-Wahyudi (Ha-Di), sedangkan pasangan TBR-Tarto tidak hadir.

Bertindak selaku panelis pengamat politik dari UMS, Aidul Fitriciada Azhari, pengamat ekonomi UNS Riwi Sumantyo dan budayawan Ki Jlitheng Suparman.

Debat yang terdiri dari empat sesi itu berjalan lancar. Dalam sesi pertanyaan Aidul Fitriciada menanyakan permasalahan tentang politisasi birokrasi yang selama ini melanda tiap kali Pilkada.

3 Pengurus Golkar Diperiksa

SUKOHARJO. Polres Sukoharjo telah memeriksa tiga pengurus Golkar DPD II Sukoharjo, di antaranya Giyarto (Ketua), Jaka Wuryanta (Sekretaris) dan Suharsi (Bendahara) terkait dugaan pemalsuan surat dalam pengambilan dana partai senilai Rp 67 juta.

Ketiga pengurus Golkar tersebut sebelumnya merupakan pengurus Golkar hasil Musda 15 September 2009 yang telah dibatalkan oleh DPP Partai Golkar, tetapi masih mencairkan dana bantuan partai politik dari APBD II senilai Rp 67 juta.

“Memang benar tiga anggota pengurus Golkar DPD II sudah dimintai keterangan dan semuanya statusnya masih sebatas saksi sesuai dengan wewenang kami,” ujar Ketua DPD II Golkar Sukoharjo, Giyarto, Rabu (5/5).

Pengangguran Masih Jadi Masalah

SUKOHARJO. Pemkab Sukoharjo dinilai belum berhasil menangani masalah pengangguran. Indikasinya, di tahun 2009 ini, jumlah penganggur mencapai sekitar mencapai 20.823 jiwa. Sementara pada tahun 2005 lalu, jumlah pengangguran hanya sebanyak 13.482 jiwa.

“Ini membuktikan bahwa program yang direncanakan Bupati belum mampu menggerakkan perekonomian di wilayah Sukoharjo,” ujar anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Heri Purwanto dalam rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2005-2010, Rabu (5/5).

Jika ekonomi digarap dengan maksimal, menurut Heri, secara otomatis dapat membuka peluang kerja yang luas dan angka jumlah pengangguran juga dapat ditekan. Salah satu alternatif untuk menekan pengangguran, jelas Heri, proyek Kawasan Industri Nguter (KIN) seluas 250 hektare harus segera direalisasikan.

Menelaah PAD Sukoharjo lima tahun terakhir (I) Modal berlimpah, keuntungan minim

Beberapa kali Pemkab Sukoharjo diperingatkan oleh Dewan setempat terkait minimnya PAD. Kondisi ini ironis jika dikaitkan dengan penyertaan modal Pemkab setiap tahun pada perusahaan daerah. Mengapa Perusda tidak mampu menjadi sumber PAD? Berikut laporan wartawan SOLOPOS.

Di tengah ruang rapat paripurna Gedung DPRD Sukoharjo yang megah, Selasa (1/12) silam, puluhan tamu undangan seperti mengulang “ritual” tahunan.

Setahun yang lalu, tamu undangan yang hadir juga mendapat suguhan serupa, dan nyaris tak ada bedanya bahkan pada dua hingga empat tahun lalu. Yang berbeda mungkin hanya jumlah orang yang maju ke depan karena apabila pada periode Dewan sebelumnya (2004-2009), hanya lima orang yang maju membacakan pandangan umum fraksi, sedang pada awal Desember 2009 silam itu menjadi enam orang yang maju lantaran fraksinya ada enam (2009-2014). Dari semua fraksi itu, kesemuanya lagi-lagi menyoroti tentang minimnya pendapatan asli daerah (PAD).