jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 25 Januari 2010

PEMBUKAAN PENDAFTARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2009/2010 (Ma'had Abu Bakar As-Shiddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta)

PEMBUKAAN PENDAFTARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2009/2010


Ma'had Abu Bakar As-Shiddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk Kelas I'daady, periode Semester Ganjil Tahun Ajaran 2009/2010, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mengambil formulir dengan membayar biaya pendaftaran:

Gelombang I : 14 Desember 2009 – 14 Januari 2010
Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Gelombang II : 19 Januari – 5 Februari 2010
Biaya pendaftaran Rp. 50.000,-

2. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap.
3. Menyerahkan formulir pendaftaran dengan dilengkapi:

a. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir.
b. Foto copy tanda pengenal yang masih berlaku.
c. Pas photo 2 X 3 sebanyak 1 lembar dan 3 X 4 sebanyak 1 lembar

Mimpi-mimpi Besar


Letakkan telapak tangan kita di atas dahi. Berusaha merenung dan konsentrasi berpikir. Bertanya pada diri sendiri: "Apa mimpi yang ingin kita raih dalam hidup ini? Apa obsesi yang begitu menyibukkan kita dalam hidup ini? Apa yang kita pikirkan siang dan malam? Apakah yang kita pikirkan itu sifatnya duniawi? Atau ukhrawi? Apakah obsesi dan mimpi kita itu sifatnya umum, atau spesifik?"

Saudaraku,
Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dan simpanlah baik-baik dalam ingatan. Panggillah anak dan tanyakanlah, "Apa kondisi yang ia inginkan di masa mendatang?" Bandingkan antara apa yang menjadi keinginan mereka dan keinginan kita di masa depan. Hampir pasti anak-anak akan menjawab keinginan itu secara ideal, tinggi, bahkan mungkin ada yang tidak mungkin diwujudkan. Sedangkan obsesi dan keinginan kita umumnya lebih rendah, tidak terlalu tinggi, dan pandangan yang terbatas. Bahkan, boleh jadi ada sebagian kita merasa berat sekedar berobsesi atau bermimpi dan menginginkan sesuatu yang tinggi serta ideal.

Saudaraku,
Kita, hidup di zaman yang penuh kelemahan. Wajar bila obsesi serta mimpi kita dan masyarakat kita pun menjadi rendah, kurang berbobot, tujuannya pendek. Kita semua sama dalam hal ini. Sebabnya banyak, tapi setidaknya ada sebab penting yang harus kita sadari. Yakni, minim atau tidak adanya "contoh ideal" yang hidup diantara kita. Termasuk contoh dari para orang tua kita, atau kita para bapak dan ibu bagi anak-anak, para pendidik, para guru, para pejabat, para tokoh dan sebagainya. Minim atau tidak adanya figur atau contoh itu, mau tidak mau turut menciptakan lemahnya motivasi kita, untuk memiliki cita-cita atau keinginan yang tinggi. Seperti yang kita alami sekarang ini.

Tiga fraksi sesalkan kasus Murdiyanto, Bupati berang


Sukoharjo (Espos). Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto berang menyusul komentar tiga fraksi terkait kasus guru SMP I Mojolaban, Murdiyanto yang mengaku menyetor uang terimakasih kepada Dinas Pendidikan (Disdik) senilai Rp 600.000.

Bupati mengatakan, kasus tersebut harus diselidiki terlebih dulu karena selama ini tidak pernah ada pemotongan kepada para guru.

Dalam acara rapat paripurna mengenai pendapat akhir fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) non-APBD yang digelar di ruang rapat paripurna, Kamis (25/1), tiga fraksi dari enam fraksi memberikan pendapat di luar tema Raperda.

Ketiga fraksi tersebut sebaliknya juga memberi pendapat mengenai kasus setoran uang terimakasih dan ancaman pemecatan kepada Murdiyanto sebagai guru penerima sertifikasi. Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan terakhir Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani (FBPKN).

PKS Mengacu ke UU Bukan Koalisi

Angket Century


VIVAnews. Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Mahfudz Siddiq, menegaskan partainya, Partai Keadilan Sejahtera, merujuk ke undang-undang dalam membahas kasus Century. PKS bekerja berdasarkan objektifitas masalah, bukan atas arahan koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Substansi masalah itu acuan dasarnya hasil audit BPK," kata Mahfudz. "Nah kami akan membuktikan apakah ada indikasi pelanggaran undang-undang dalam keseluruhan pelaksanaannya. Kalau ada ya kami akan katakan ada, kalau tidak ya kami katakan tidak ada," ujarnya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 25 Januari 2010.

Kemudian, Mahfudz menegaskan, Angket Century ini tidak terkait dengan koalisi. Bank Indonesia itu institusi di luar eksekutif. "BI itu dipilih oleh DPR bukan oleh presiden," ujar Mahfudz.

Tanggungjawab Pemerintah Tidak Hanya Memulangkan TKI

Ledia Hanifa


PK-Sejahtera Online. Sampai 20 Januari 2010 ini, pemerintah telah berhasil memulangkan 2.019 TKI bermasalah dari berbagai negara. Usaha ini tentu baik karena dapat mengurangi beban KBRI kita dalam menampung TKI bermasalah tersebut.

Namun banyaknya jumlah TKI yang bermasalah adalah bukti kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan TKI. Fungsi advokasi perwakilan negara melalui atase ketenagakerjaan dan KBRI kita belum optimal. Belum lagi sanksi terhadap Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) nakal yang tidak tegas diberlakukan oleh pemerintah. Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi lebih banyak mengumbar janji akan menindak PPTKIS yang nakal namun realitasnya korban PJTKI nakal terus berjatuhan.

Alih-alih melakukan pengawasan terhadap PPTKIS, kemenakertrans melalui Dirjen Bina Penta malah menambah jumlah PPTKIS dari 499 di tahun 2008 menjadi 538 di tahun 2009.

Pemulangan TKI bermasalah sesungguhnya hanya merupakan solusi mikro yang tidak akan berdampak besar dalam penyelesaian persoalan TKI kita yang carut marut. Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta BNP2TKI harus melakukan restrukturisasi mendasar dalam pembinaan TKI kita. Apalagi pemulangan TKI dikaitkan dengan capaian program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Rawa Buaya tiada tahun tanpa banjir

Sidak Mensos


JAKARTA. Antisipasi banjir yang kerap melanda Jakarta, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kunjungi RT 01/RW 11 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (24/1). Rawa Buaya termasuk salah satu wilayah yang paling parah dan jadi langganan banjir setiap tahunnya.

Menurut Salim, kedatangannya yang terbilang mendadak agar bisa memantau secara langsung kesiapan Pemda Jakarta Barat dalam menghadapi ancaman banjir. "Ternyata kesiapsiagaan Pemda Jakarta Barat dalam menghadapi ancaman banjir sudah baik. Jika kita lihat sebelum terjadinya banjir, kita bisa lihat kekurangan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu di back up. Jika kita datang pada saat banjir malah susah," ujar Salim.

Kelurahan Rawa Buaya yang terdiri dari 1500 KK sudah menyiapkan sejumlah peralatan pendukung seperti perahu karet, peralatan dapur dan stok beras. "Perlu kerjasama dari RT, RW dan masyarakat dalam menghadapi antisipasi banjir ditambah dengan personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Karang Taruna. Sebab pemerintah tidak bisa sendiri menghadapi ancaman banjir,"sebutnya.

Laporan Harta Kekayaan PKS Paling Rajin, PDIP Paling Rendah Lapor


VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera, tercatat paling tertib dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hanya lima orang yang belum menyerahkan LHKPN dari 57 orang anggota FPKS yang ada di DPR.

"Atau sebanyak 91,23 persen," kata Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK, M. Jasin, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 19 Januari 2010.

Setelah PKS, fraksi yang termasuk rajin menyerahkan LHKPN adalah Partai Kebangkitan Bangsa, yakni sebesar 85,71 persen. "Empat orang yang belum menyerahkan," tambah Jasin.

Sementara itu partai pemenang pemilu, Partai Demokrat, baru 60 orang yang melapor dari 148 wakil demokrat di parlemen.

Sementara partai pimpinan Prabowo Subianto, Gerindra, terhitung cukup tertib. Data KPK menyebut hanya 6 orang yang belum melapor dari 20 orang wakil.