Sidang akhir MPR hanya dihadiri separuh anggota

Jakarta. Sidang akhir masa jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2004- 2009, Selasa (29/9) terasa sepi karena hanya dihadiri 341 orang atau separuh dari total 678 anggota MPR.

Sidang paripurna itu dihadiri anggota MPR yang terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD, kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, sebelum membuka sidang yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut.

Hidayat mengatakan, anggota DPD yang sudah menandatangani daftar hadir sebanyak 84 dari 128 anggota. Sementara, fraksi-fraksi di DPR, yaitu Fraksi Golkar 58 dari 143 anggota, dan Fraksi PDI Perjuangan 47 dari 142 anggota.

Sementara Fraksi Demokrat 30 dari 60 anggota, Fraksi PPP 26 dari 58 anggota, Fraksi PAN 28 dari 53 anggota, Fraksi PKB 30 dari 52 anggota, Fraksi PKS 30 dari 45 anggota dan Fraksi BPD 8 dari 17 anggota.

Pada sidang akhir ini, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mewakili pimpinan MPR menyampaikan laporan kinerjanya selama lima tahun terakhir. Turut hadir dalam sidang ini pimpinan DPR Agung Laksono dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/sidang-akhir-mpr-hanya-dihadiri-separuh-anggota-5445

Setuju Dibawa ke Paripurna, PKS Pertahankan Wewenang Penuntutan KPK

RUU Pengadilan Tipikor

Jakarta. FPKS akhirnya menyepakati RUU Pengadilan Tipikor maju ke Paripurna. Namun demikian PKS tetap bersikukuh mempertahankan wewenang penuntutan kasus korupsi pada KPK berbeda dengan PBR dan PKB yang berbalik arah.

"Kewenangan lembaga yang berhak menentukan kewenangan penuntutan, PKS ingin tetap dipegang KPK," ujar juru bicara FPKS, Nasir Jamil, mengutarakan pandangan mini FPKS dalam rapat Pansus RUU Pengadilan Tipikor di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2009).

FPKS juga berbeda pendapat dalam komposisi hakim pengadilan Tipikor. Nasir menjelaskan FPKS berharap hakim ad hoc lebih banyak untuk menjaga kredibilitas pengadilan Tipikor.

"Komposisi hakim, FPKS kembali mengusulkan komposisi hakim ad hoc lebih banyak dari hakim karir," imbuh Nasir.

Sementara, Panja pengadilan Tipikor sudah menyepakati bahwa komposisi hakim diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri disesuaikan kebutuhan.

Dua hal di atas adalah catatan yang diberikan FPKS sebelum menyetujui membawa RUU Pengadilan Tipikor ke Rapat Paripurna akhir DPR besok Selasa (29/8/2009).

"FPKS setuju RUU Pengadilan Tipikor dibahas tingkat dua dalam Paripurna DPR," tegas Nasir.

Namun demikian, Nasir belum menyampaikan salinan persetujuan FPKS. "Karena ada satu beberapa hal belum bisa kami sampaikan," pungkasnya.


Sumber: DetikCom

SK Anis Matta Wakil Ketua DPR Telah Diteken

Sementara Ketua Fraksi PKS adalah Mustafa Kamal.

VIVAnews. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, telah menandatangani Surat Keputusan Anis Matta (Sulawesi Selatan I) sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian sebagai Ketua Fraksi PKS, telah ditunjuk Mustafa Kamal (Sumatera Selatan I).

"SK sudah saya tandatangani," kata Tifatul (Sumatera Utara I) dalam perbincangan dengan VIVAnews, Selasa 29 September 2009. "Tinggal nanti mereka dilantik sebagai anggota DPR," ujarnya.

Tifatul mengharapkan kombinasi Anis dan Mustafa ini bisa bekerjasama dengan pimpinan DPR lainnya.

Undang-undang mengatur pimpinan DPR yang terdiri atas lima orang dibagi berdasarkan perolehan kursi di parlemen. PKS sebagai partai keempat terbesar mendapat jatah satu dari empat Wakil Ketua DPR.

Sementara Ketua DPR didapat Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu. Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, telah menunjuk Marzuki Alie (Jakarta III) sebagai Ketua DPR.


Sumber: vivanews

Hidayat: Partai Sudah Ajukan Saya

Jakarta. Hidayat Nurwahid mengapresiasi langkah PKS yang mencalonkan dirinya sebagai calon ketua MPR. Namun dirinya baru akan menyatakan kesediaannya setelah masa jabatan Ketua MPR berakhir dan pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober mendatang.

"Dari partai memang sudah memajukan saya untuk ketua MPR, tetapi tentu juga akan partai akan mendengarkan sikap akhir saya. Sikap saya nanti saya sampaikan setelah selesainya amanah saya sebagai ketua MPR," ujar Hidayat usai menghadiri halal bil halal pimpinan MPR dengan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/9/2009).

Meski dirinya baru akan menyatakan kesediannya sebagai calon ketua MPR setelah pelantikan anggota DPR 2009-2014 pada 1 Oktober mendatang, Hidayat mengaku siap jika harus kembali memimpin MPR untuk periode kedua kalinya.

"Prinsipnya saya siap," ujar suami Diana Abbas ini mantap.

Terhadap kepemimpinan MPR mendatang, Hidayat berharap figur yang terpilih kelak bisa mempertahankan kepemimpinan MPR pada jalurnya dalam mengawal UUD 1945 dan demokrasi. Dia juga berharap kehormatan MPR sebagai lembaga tinggi negara tetap terjaga.

"Saya harap siapapun yang terpilih tetap menjaga nama baik MPR," tutupnya.

Saat ini, selain nama Hidayat yang diusung PKS, ada juga nama ketua Deperpu PDIP Taufik Kiemas sebagai calon ketua MPR. PDIP yang mengusuung Taufik, gencar melakukan lobi untuk mendapat dukungan, terutama dari Partai Demokrat.


Sumber: DetikCom

Pemberangus KPK tidak setuju "Indonesia Bersih"

PK-Sejahtera Online. Presiden PKS Tifatul Sembiring menengarai pihak-pihak yang ingin memberangus KPK adalah orang-orang yang tidak setuju terwujudnya "Indonesia Bersih".

Padahal menurut beliau, Korupsi harus ditekan seminimal mungkin, sebab korupsi adalah penyakit sosial yang melawan nilai-nilai kemanusiaan.

"Kita harus keluar dari jeratan dan rantai Korupsi. Tekad untuk menciptakan "Good Governance dan Clean Goverment" harus dilanjutkan! Pengusutan Korupsi yang telah dilakukan oleh KPK tidak harus menimbulkan dendam. Mungkin kolega, korps atau anggota petingginya ditangkap KPK, selama hal ini sesuai prosedur hukum yang berlaku, ya harus tetap di pertahankan", ungkapnya.

Tifatul memandang bahwa, Sampai saat ini Indonesia masih membutuhkan KPK sebagai lembaga ekstra pemberantasan korupsi.

"Jadi semua pihak harus bersih-bersih, Pemerintahan bersih, Partai Bersih, Ormas Bersih, LSM Bersih dst. Secara bertahap mental "Korupsi" harus diberangus sampai ke akar-akarnya", pungkas Tifatul


Sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=7936

Sikap PKS Soal Kemelut KPK

VIVAnews. Juru bicara DPP PKS, Mabruri, mengatakan apapun yang terjadi KPK harus tetap berjalan efektif. Dia mengharapkan rupa-rupa persoalan yang sekarang melilit lembaga antikorupsi itu tidak sampai mengganggu fungsi utama lembaga ini.

Misalnya persoalan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk payung hukum penunjukkan pengganti pimpinan KPK sementara. Maburi menginginkan masalah itu harus disikapi dengan baik.

Perppu itu diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul penetapan status tersangka kepada tiga pimpinan KPK, Antasari Azhar, Chandra M Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto. Tapi peraturan ini ditolak banyak pihak.

Tapi, Mabruri lebih memahami persoalan itu dari sisi kemanfaatan. “Kalau kemudian Perppu ini bisa membuat KPK lebih punya power lagi, ya Alhamdulillah,” katanya. “Kalau dirasa perlu ditambah pelaksana tugas dan lebih efektif, tidak masalah.”

Mabruri mengatakan pascapenetapan tiga pimpinan KPK menjadi tersangka kemudian terjadi situasi darurat di lembaga antikorupsi itu. Dengan demikian, kata dia, agar tidak terjadi kekosongan memang lebih baik ditempuh langkah-langkah pengamanan, seperti penerbitan Perppu itu.

“Agar tidak terjadi kekosongan. Tapi memang prosesnya kurang bagus. Tapi no problem karena keadaan memang darurat,” kata Mabruri, “Orang Islam saja makan babi boleh saja kalau memang tidak ada makanan yang lain.”

Kelak setelah DPR periode 2009-2014 dilantik, kata Mabruri, mereka memiliki hak untuk dapat mengajukan nama-nama baru untuk kemudian di uji melalui mekanisme fit and proper test.

Selain persoalan Perppu, perseteruan KPK dengan polisi juga diharapkan tidak mengganggu kinerja lembaga antikorupsi ini.

“Intinya, KPK jangan sampai diberangus. Karena masalah korupsi ini menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Sekarang ini, KPK harus tetap diberikan support untuk menjalankan tugas dengan baik.”


Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/91951-pks__kpk_jangan_diberangus

Hidayat: PKS Berhak Isi Posisi Ketua MPR

VIVAnews. Meskipun Sekjen PKS Anis Matta telah mengungkapkan sikap resmi partainya untuk mencalonkan kembali Hidayat Nurwahid sebagai Ketua MPR periode mendatang, namun Hidayat sendiri hingga saat ini tampak enggan menanggapi pencalonannya tersebut. "Saya akan jawab nanti, setelah dilantik menjadi anggota MPR baru pada tanggal 1 Oktober 2009," ujar Hidayat di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Hidayat mengatakan, bila PKS mengajukan dirinya sebagai calon Ketua MPR 2009-2014, maka hal itu adalah keputusan partai, bukan keputusan pribadi. "Partailah yang akan mengkomunikasikannya, bukan saya sebagai pribadi," jelas Hidayat yang terpilih kembali sebagai anggota DPR lima tahun mendatang.

Mantan presiden PKS ini menegaskan, pertimbangan dirinya untuk menjadi Ketua MPR atau tidak, bukanlah karena faktor ingin atau tidak menginginkan jabatan tersebut, tapi demi mengemban amanah partai. "Saya selalu menjalankan amanah yang dibebankan kepada saya secara maksimal," ujar Hidayat menekankan.

Oleh karena itu, kali ini pun Hidayat meminta diberi keleluasaan untuk menjalankan amanahnya sebagai Ketua MPR 2004-2009 sampai tuntas, tanpa diganggu oleh kabar pencalonan kembali dirinya pada periode 2009-2014.

Secara prinsip, lanjut Hidayat, dirinya saat ini ingin terlebih dahulu berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas MPR di akhir periodenya. "Biarlah saya fokus untuk menghabiskan masa jabatan saya dengan sebaik-baiknya," tutur Hidayat.

Namun Hidayat meyakini bahwa keputusan PKS untuk mencalonkan dirinya untuk yang kedua kalinya, telah didasarkan atas pertimbangan yang matang. "Saya baru akan memberikan jawaban konkrit setelah saya menyelesaikan semua tugas-tugas saya pada tanggal 30 September 2009," kata Hidayat.

Terkait dengan kemungkinan kompetisi ketat antara dirinya dengan Taufiq Kiemas dalam memperebutkan kursi Ketua MPR, Hidayat tak menganggap hal tersebut sebagai beban. "Saya tegaskan, siapapun boleh maju menjadi Ketua MPR," kata Hidayat. Ia mempersilahkan PDIP mencalonkan Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR mendatang. "Tapi, PKS juga berhak untuk mencalonkan kadernya," kata Hidayat.


Sumber: vivanews

PKS Jagokan Sigit Calwalkot Medan

INILAH.COM, Medan. PKS secara resmi menjagokan Sigit Pramono Asri (Anggota FPKS DPRD Sumut) untuk bertarung sebagai calon Wali Kota Medan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2010.

"DPP PKS telah memutuskan Sigit sebagai calon Wali Kota Medan dari tiga nama yang diajukan," kata Ketua FPKS Sementara DPRD Medan, Ikrimah Hamidi di Medan, Kamis (24/9).

Menurut dia, tampilnya Sigit sebagai calon Wali Kota Medan sudah melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari penjaringan yang dilaksanakan di internal partai.

Awalnya, lanjut dia, ada delapan nama dari penjaringan yang kemudian diseleksi lagi melalui pemilihan di internal partai sehingga menjadi lima nama untuk dimajukan ke dewan pimpinan wilayah (DPW).

"DPW kemudian menetapkan tiga nama yaitu, saya sendiri, Surianda Lubis (anggota DPRD Medan), dan Sigit Pramono Asri untuk dimajukan ke DPP yang akhirnya menetapkan satu nama," terangnya.

Menurut Ikrimah, DPP punya cukup alasan dalam menetapkan nama Sigit sebagai calon Wali Kota Medan 2010. Nama Sigit relatif lebih dikenal serta satu-satunya calon anggota legislatif yang terpilih dengan suara melebihi kuota yang ditetapkan.

Pada Pilkada Medan kali ini, PKS lanjutnya, bertekad akan menempatkan calonnya untuk duduk sebagai orang nomor satu karena sejak tahun 1999 sudah cukup pengalaman duduk sebagai wakil kepala daerah.

"Pengalaman menunjukkan PKS akan lebih efisien jika duduk sebagai orang nomor satu bukan sebagai wakil kepala daerah," ujarnya.

Hingga saat ini, ujar Ikrimah, partainya sudah melakukan lobi dengan sejumlah pengurus partai lain diantaranya PPP, PAN, PPRN dan PDS. PKS juga mencoba membangun komunikasi dengan partai besar lainnya, yaitu, Partai Demokrat, PDIP dan Golkar.

"Dalam waktu dekat komunikasi dengan partai-partai tersebut akan dilakukan," katanya.

PKS tidak memenuhi syarat untuk mengajukan satu pasangan calon Wali Kota karena hanya meraih tujuh kursi dari hasil pemilihan legislatif lalu. Sementara sesuai ketentuan, partai bisa mengajukan satu pasangan calon minimal harus memiliki 15 persen suara atau delapan kursi di DPRD Medan.


Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/09/24/159339/pks-jagokan-sigit-calwalkot-medan/

Iran berhasil tembakkan rudal hingga Israel

Teheran. Garda Revolusi Iran telah menembakkan salah satu rudal jarak jauhnya dalam uji coba ketiga. Uji coba tersebut sekaligus untuk menunjukkan kesiapan Iran dalam mengantisipasi kemungkinan serangan yang diarahkan ke negara ini.

Menurut televisi nasional Iran, Press TV, Garda Revolusi sukses menggelar uji coba rudal Shahab-3 yang berkemampuan mengangkut hulu ledak. Rudal ini mempunyai daya jangkau hingga 2.000 kilometer atau mampu mencapai wilayah Israel, beberapa wilayah Eropa maupun beberapa pangkalan militer AS di Timur Tengah.

Televisi yang menyajikan laporannya dalam bahasa Inggris itu menerangkan Iran menggelar uji coba peluncuran Shahab-1 dan Shahab-2 tadi malam setelah mengadakan uji coba rudal berjarak pendek kemarin pagi. Shahab-1 dan Shahab-2 masing-masing secara berurutan berdaya jangkau hingga 300 dan 700 kilometer.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/internasional/iran-berhasil-tembakkan-rudal-hingga-israel-5395

Osama: Dukungan AS terhadap Israel picu serangan 11/9

Washington. Pemimpin Al Qaida, Osama bin Laden, dalam pesan baru kepada rakyat Amerika Serikat Ahad waktu setempat bahwa dukungan mereka pada Israel memicu dia melancarkan serangan 11 September 2001, kata satu kelompok pemantau teror yang berpusat di AS.

Media As Sahab, Al Qaida menyiarkan rekaman video berjudul “Pesan untuk Rakyat Amerika” yang masih menampilkan ciri-ciri wajah Osama dan satu pernyataan audio, kata IntelCenter.

Pesan itu disiarkan dua hari setelah AS memperingati ulang tahun kedelapan serangan-serangan yang disponsori Al Qaida, yang menewaskan hampir 3.000 orang.

Menurut pusat itu, Osama mengatakan bahwa di antara “beberapa ketidakadilan lainnya,” AS mendukung Israel memotivasi Al Qaida untuk melancarkan serangan-serangan 11 September.

Ia juga menyatakan bahwa perang-perang di Irak dan Afghanistan didorong oleh lobi pro Israel di Gedung Putih dan kepentingan-kepentingan badan hukum, bukan gerilyawan Islam.

“Jika anda merasa situasi anda baik, anda akan tahu bahwa Gedung Putih diduduki oleh kelompok-kelompok penekan,” katanya seperti dikutip IntelCenter. “Daripada perang untuk membebaskan Irak, sebagaimana diklaim Bush - lebih baik Gedung Putih dibebaskan.”

Ia mengacu pada mantan Presiden AS George W Bush yang melancarkan invasi ke Irak tahun 2003. Menurut Osama, Presiden AS sekarang Barack Obama tidak berdaya untuk mengubah jalan perang itu. Sikap Obama untuk mempertahankan Menteri Pertahanan Robert Gates dan individu-individu lainnya dari pemerintah Bush menegaskan kelemahan presiden itu, kata pemimpin Al Qaida itu.

Osama mendesak rakyat Amerika untuk menekan para pemimpin Kongres menghentikan perang dan dukungan AS terhadap Israel, dari pada tunduk pada apa yang ia sebut “terorisme ideologi” yang digunakan kelompok neo konservatif.

Jika perang-perang tidak berakhir, “apa yang kita semua akan lakukan adalah melanjutkan perang menghabiskan tenaga lawan pada semua kemungkinan poros, seperti kita melemahkan Uni Sovyet selama sepuluh tahun sampai negara itu ambruk dengan rahmat Allah yang Mahakuasa dan menjadi satu kenangan masa lalu,” kata Osama.

IntelCenter mengatakan Osama biasanya mengeluarkan semacam pernyataan khusus setiap tahun sekitar September atau Oktober. Rekaman video terakhir Osama disiarkan 3 Juni. Dalam pesan itu ia mengecam Dunia Islam dan memperingatkan akan terjadi konflik puluhan tahun ke depan.

Rekaman video itu disiarkan di jaringan berita stasiun televisi Al Jazeera yang berpusat di Qatar kurang lebih satu jam setelah Obama mendarat di Arab Saudi, negara tempat kelahiran Osama, pada awal kunjungan presiden AS itu ke Timur Tengah.

Obama “mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh orang yang digantikannya dalam menimbulkan kebencian ummat Islam …dan meletakkan landasan bagi perang lama,” kata Osama dalam siaran Juni mengacu pada bentrokan berdarah di Pakistan antara pemerintah dukungan AS dan kelompok gerilyawan Taliban.

“Obama dan pemerintahnya menabur benih kebencian baru terhadap Amerika,” katanya. “Silahkan rakyat Amerika memanen tanaman yang para pemimpin Gedung Putih tanam dalam beberapa tahun dan dasa warsa mendatang.”


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/internasional/osama-dukungan-as-terhadap-israel-picu-serangan-119-4711

Kuwait seru masyarakat Internasional akhiri pendudukan Israel

New York–Sheikh Naser Al-Mohammad Al-Ahmad As-Sabah, Perdana Menteri Kuwait, Jumat, menyeru Dewan Keamanan (DK) PBB dan masyarakat internasional melakukan semua tindakan yang diperlukan guna menghentikan pendudukan Israel.

Ketika berpidato pada pertemuan ke-64 Sidang Majelis Umum PBB, Sheikh Naser menyampaikan keprihatinan besar mengenai situasi di Palestina.

“Dengan begitu banyak kesedihan dan kepedihan, masalah Palestina tetap tak terselesaikan selama enam dasawarsa sekarang,” katanya, “tak peduli ada sejumlah gagasan dan upaya internasional yang dilancarkan oleh sejumlah pihak regional dan internasional.”

Sheikh Naser, yang mengutuk agresi Israel ke wilayah pendudukan, terutama serangan ke Jalur Gaza, Desember lalu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina, menyeru masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan, “agar mengemban tanggung jawab mereka”.

Sheikh Naser, yang mendesak mereka “melakukan semua tindakan yang diperlukan”, mengatakan karena Israel melanggar hukum kemanusiaan internasional, sangat penting untuk “menghadapi kegiatan permukimannya serta kebijakan penghukuman kolektif yang diberlakukannya atas rakyat Palestina”.

Perdana Menteri Kuwait tersebut mengutip laporan Misi Pencari Fakta PBB, yang ia katakan secara jelas membuktikan pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama agresi brutal ke Jalur Gaza tahun lalu.

“Oleh karena itu, pendapat kami ialah wajib atas Dewan Keamanan dan PBB untuk melaksanakan tanggung jawab yang mereka pikul,” katanya.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/internasional/kuwait-seru-masyarakat-internasional-akhiri-pendudukan-israel-5309/comment-page-1#comment-1175

Kebutuhan anggaran Pilkada Solo capai Rp 7 miliar

Solo (Espos). Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo yang dijadwalkan 26 April 2010 mendatang bakal menelan APBD Kota Solo sampai Rp 7 miliar lebih. Anggaran Pilkada tersebut terbagi atas Rp 1,172 miliar di tahun 2009 dan sekitar Rp 6 miliar untuk APBD 2010.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo saat ini masih dalam proses penyusunan anggaran Pilkada untuk tahun 2010. Hasil perhitungan rencana anggaran itu ditargetkan selesai pekan depan dan segera diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dimasukan dalam draf rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2010.

Untuk persiapan awalnya, Ketua KPU Solo Didik Wahyudiono dalam jumpa pers, Senin (28/9), di Kantor KPU Solo didampingi empat anggota KPU lainnya membeberkan persiapan Pilkada mulai dari tahapan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) sampai proses pentahapan Pilkada untuk putaran kedua.

Menurut dia, dalam Keputusan KPU No 1/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kota Solo sudah memberikan rincian kegiatan persiapan Pilkada selama dua kali putaran.

“Tahapan tersebut dimulai pada Oktober bulan depan dari proses pembentukan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Di samping itu kami juga masih melakukan pembahasan terkait dengan anggaran Pilkada. Jadi wilayah KPU itu adalah membuat proses pentahapan Pilkada. Konsekuensinya tentunya berdampak pada kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Solo,” tegasnya.

Kebutuhan anggaran Pilkada di Solo, sambungnya, dilakukan dua tahap. Anggaran tahap pertama diberikan pada tahun anggaran 2009, yang semula dialokasikan senilai Rp 200 juta pada APBD-Perubahan 2009, akhirnya ditambah menjadi Rp 1,172 miliar.

Sedangkan untuk kebutuhan anggaran tahap II di tahun 2010, menurut Didik, masih dalam proses penyusunan dan diperkirakan sekitar Rp 6 miliar.
Dengan demikian, kata dia, total kebutuhan anggaran Pilkada itu senilai Rp 7,1 miliar.

Sebagian besar anggaran itu, ungkap Didik, digunakan untuk honor petugas, sehingga jumlahnya cukup besar. Proses penyusunan anggaran itu, jelasnya, sudah 80% selesai dan dimungkinkan berakhir pada pekan depan. Untuk persiapan pembentukan PPK, lanjutnya, akan dibuat kualifikasinya.

“Belum tentu mantan anggota PPK akan jadi anggota PPK untuk Pilkada Walikota ini,” pungkasnya.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/solo/kebutuhan-anggaran-pilkada-solo-capai-rp-7-miliar-5407/comment-page-1#comment-1174

Parpol mulai pasang target menangi Pilkada 2010

Semarang (Espos). Sejumlah partai politik (Parpol) sudah mulai memasang target memenangi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 yang akan berlangsung di 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ke-17 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada itu masing-masing Kota Pekalongan, Kebumen, Kota Semarang, Rembang, Purbalingga, Surakarta, Boyolali, Blora, Kendal, Kota Magelang, Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Klaten dan Pemalang.

Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng, Fuad Hidayat menyatakan optimistis bisa memenangi sejumlah Pilkada di beberapa kabupaten/kota yang menjadi basis PKB.

“Dari analisa kami, memiliki peluang besar memenangani Pilkada di Wonosobo, Kendal, Rembang, dan Pemalang kemungkinan juga daerah lain,” ujarnya kepada wartawan di Semarang, Jumat (25/9).

Pasalnya sambung ia, keempat daerah itu merupakan basis partai, serta merupakan kantong Nadlatul Ulama (NU). Bahkan di Wonosobo dan Kendal, PKB bisa mengusung calon bupati sendiri, sedang di Rembang dan Pemalang berkoalisi dengan Parpol lain.

Untuk merealisasikan target tersebut, jelas Fuad dalam waktu dekat akan segera melakukan konsolidasi dengan 17 DPC PKB yang akan menggelar Pilkada.

“Nantinya akan membentuk desk pilkada di masing-masing daerah itu. Selain itu juga menyiapkan survey untuk menjaring kader-kader yang akan kita usung,” paparnya.

Terpisah Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng, Arif Awaludin menargetkan pada Pilkada 2010 dapat meraih kemenangan di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Wanogiri.

Target itu, menurut dia tidak berlebihan sebab selama ini empat daerah tersebut suara PKS sangat signifikan.

“Ini dibuktikan pada Pemilu legislatif 2009 perolehan kursi DPRD cukup banyak sehingga kader PKS menempati unsur pimpinan dewan (Pimwan) di daerah bersangkutan,” ujar Arif.

Sedang Ketua DPD I PDIP Jateng, Murdoko menargetkan bisa memenangi Pilkada di 17 kabupaten/kota, kendati pada Pemilu legislatif 2009 terjadi penurunan suara di sejumlah daerah.

Untuk itu persiapan dalam menyongsong Pilkada akan berbeda dibanding persiapan Pemilu legislatif. Persiapan telah dimulai sejak Oktober 2009 dengan melakukan survei calon bupati/walikota yang akan diusung.

“Persiapan Pilkada dilakukan semaksimal mungkinan, termasuk dengan memunculan figur calon baupati/walikota yang sesuai dengan daerah bersangkutan,” tandas dia.

Murdoko menambahkan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin mengusung kader partai untuk maju dalam Pilkada. Meskipun tidak menutup calon dari luar partai.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/jateng/parpol-mulai-pasang-target-menangi-pilkada-2010-5294

Hidayat: Pimpinan MPR cukup 3 orang

Jakarta. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa sebenarnya jumlah pimpinan MPR cukup tiga orang saja.

Ditemui dalam acara halalbihalal di Gedung DPR-MPR di Jakarta, Senin (28/9), Hidayat mengungkapkan bahwa dirinya bersama anggota MPR yang lain pernah mengusulkan kepada DPR mengenai perampingan jumlah pimpinan MPR.

“Namun, entah mengapa, jumlah pimpinan MPR malah menjadi lima orang, sementara tugas tidak ditambah melainkan tetap,” kata Hidayat.

Padahal, menurut dia, berdasarkan pengalaman dan hasil observasi, jumlah pimpinan yang diperlukan oleh MPR hanyalah tiga orang.

“Tentu saja disertai penambahan tugas bagi masing-masing pimpinan MPR tersebut”, ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah pekerja media tersebut, Hidayat juga menyampaikan bahwa MPR pernah mengajukan usulan kepada DPR mengenai upaya evaluasi terhadap efektivitas undang-undang yang telah diamandemen.

“Tapi sayangnya usul itu ditolak oleh panitia khusus (Pansus) DPR sehingga MPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi UU yang telah diamandemen tersebut”, kata Hidayat dengan nada sesal.

Menanggapi wacana yang beredar di masyarakat supaya kembali kepada Undang-undang Dasar (UUD) ‘45 yang asli, Hidayat hanya mengatakan bahwa dia akan melakukan hal-hal yang diperlukan sesuai ketentuan UU yang berlaku.

“MPR adalah lembaga yang bertugas membuat UU, sehingga harus mematuhi UU itu sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa menilai bahwa amandemen UU merupakan sesuatu yang berkelanjutan dan memerlukan momentum politik untuk dilakukan.

“Perlu kondisi politik yang obyektif dalam masyarakat untuk mendorong dilakukannya amandemen terhadap sebuah UU”, kata Fatwa.

Fatwa juga menyatakan bahwa kembali kepada UUD ‘45 yang asli juga tidak mungkin.

“Kembali pada UUD ‘45 yang asli merupakan langkah mundur yang tidak rasional, karena amandemen terhadap UUD adalah wujud dari dinamika politik masyarakat Indonesia”, tutup Fatwa.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/hidayat-pimpinan-mpr-cukup-3-orang-5396