TBR dikabarkan daftar lewat jalur independen

Sukoharjo (Espos). Pascagonjang-ganjing instruksi pengumpulan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) kepada kepala desa (Kades) yang direspons dengan penolakan dari kalangan bawah, isteri Bupati Sukoharjo, Titik Suprapti atau lebih dikenal dengan Titik Bambang Riyanto (TBR) dikabarkan mendaftar melalui jalur independen.

Menurut kabar yang beredar, pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut dilakukan kemarin. TBR menurut informasi mendaftar bersama dengan tim suksesnya.

Sumber yang termasuk jajaran pengurus struktural Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukoharjo mengatakan, TBR mendaftar pagi hari.

“Informasi yang saya terima, TBR mendaftar pagi hari. Hanya pendaftaran itu diminta dirahasiakan mengingat konstelasi politik yang tidak mendukungnya,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Kamis (11/3).

Sidak pengumpulan KTP di sekolah, Dewan berupaya disuap

Sukoharjo (Espos). Komisi IV menolak uang suap yang disetor kalangan pengajar di SMA Bulu dalam inspeksi mendadak (Sidak) yang mereka gelar, Kamis (11//3).

Penolakan tersebut mereka lakukan lantaran komisi IV menilai sikap para pengajar tersebut telah melecehkan institusi dewan. Hal itu disebabkan, percobaan suap muncul ketika dewan meminta data mengenai sejumlah anggaran sekolah disamping keterangan mengenai instruksi KTP, namun ditolak oleh pihak sekolah.

Salah satu anggota Komisi IV yang menggelar Sidak, M Samrodin menjelaskan, agenda yang mereka gelar kemungkinan besar telah bocor. “Saya dan rekan-rekan komisi IV lainnya menengarai rencana Sidak ini telah bocor. Terbukti semua guru membantah adanya instruksi pengumpulan KTP. Sementara para siswa terlihat ragu-ragu menjawab ketika pertanyaan itu dilontarkan. Mereka selalu saling pandang antara satu dengan yang lain ketika kami tanya masalah pengumpulan fotokopi KTP sebagai salah satu syarat ikut ujian nasional (UN),” jelasnya ketika dijumpai wartawan seusai Sidak, Kamis.

DPRD Tolak KTP Dibuat di Kabupaten

SUKOHARJO. Anggota DPRD Sukoharjo menolak usulan Bupati Bambang Riyanto terkait pembuatan kartu keluarga (KK) serta kartu tanda penduduk (KTP) yang akan dipusatkan di kantor pemerintahan kabupaten (Pemkab) seperti yang terjadi di masa lalu.

Penolakan anggota dewan tersebut dilakukan seusai rapat paripurna saat Bupati sedang memberikan jawaban terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar penyampaian dua rancangan peraturan daerah (Raperda) di Gedung DPRD Sukoharjo, Rabu (10/3) siang. Anggota dewan menolak dan mendesak Bupati membatalkan rencana tersebut.

Bambang Riyanto mengatakan, Raperda terkait penyelengaraan dalam pengurusan administrasi kependudukan, pelayanan KK dan KTP dipusatkan di Kabupaten. Sehingga, tugas UPTD hanya sebatas memberikan pelayanan pencatatan sipil saja.

KPU Catat 15.728 Nama Ganda

SUKOHARJO. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo mencatat sekitar 15.728 pemilih ganda dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang saat ini telah diperbaharui dalam bentuk daftar pemilih sementara (DPS). Dengan ditemukanya data pemilih ganda tersebut nantinya akan KPU akan melakukan pencoretan.

“KPU menemukan data pemilih ganda tersebut saat melakukan pengecekan dengan menggunakan daftar pemilih (DP) tool, sehingga tidak ada lagi nama ganda saat Pilkada Sukoharjo 3 Juni 2010 mendatang,” ujar Ketua KPU, Kuswanto, Rabu (10/3) di kantornya.

Menurut dia, penemuan ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan dengan DP tool. Yaitu sistem yang digunakan untuk melacak nama-nama pemilih yang berhak ikut dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 3 Juni mendatang. “Dengan alat ini, kami bisa melacak nama-nama ganda agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa valid. Selain itu pemilih ganda dapat terdeteksi,” pungkasnya.

Penetapan Tatib DPRD Sukoharjo Hujan Interupsi

SUKOHARJO. Sidang Paripurna DPRD Sukoharjo yang membahas tentang penetapan peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Sukoharjo periode 2009-2014 banyak dihujani interupsi dari anggota dewan. Salah satunya, interupsi yang paling gencar dilontarkan terkait dengan pembahasan kode etik anggota dewan.

Anggota Komisi IV, Suryanto yang mengajukan interupsi terkait kode etik anggota dewan mempertanyakan, mengapa kode etik anggota dewan tidak ditetapkan bersamaan dengan Tatib.

”Badan kehormatan saat bekerja menggunakan panduan kode etik. Kalau tidak ada kode etik, mau bekerja dengan dasar apa?” ujarnya.

MAKI Adukan PN Sukoharjo ke PT Jawa Tengah

SUKOHARJO. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Pengadilan Tinggi (PT) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) agar menjatuhkan sanksi pada Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo.

Pasalnya, PN Sukoharjo dinilai telah menolak permohonan mereka atas penetapan lelang barang bukti (BB) berupa 40 sepeda motor dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor bagi anggota dewan periode 1999-2004.

Surat pengaduan dengan Nomor 30/MAKI/III/2010 yang ditandatangani Koordinator MAKI, Boyamin Saiman itu ditujukan ke Ketua PT Jateng di Semarang. Dalam surat itu diuraikan tiga poin, MAKI melalui kuasa hukum telah melakukan permohonan pendaftaran lelang BB namun ditolak oleh panitera muda perdata, Senin (8/3).

Siswa Diminta Kumpulkan KTP

SUKOHARJO. Komisi IV DPRD Sukoharjo menemukan adanya indikasi pengumpulan KTP di sekolah-sekolah tingkat SMA Sukoharjo sebagai syarat dukungan bagi calon independen yang maju dalam Pilkada 3 Juni 2010 mendatang.

Hal itu berdasarkan laporan siswa dan kepala sekolah yang masuk pada anggota Komisi IV. Anggota Komisi IV, Sriyanto mengatakan, anggota Komisi IV memang benar telah mendapat laporan dari siswa dan kepala sekolah seiring merebaknya instruksi dari pihak tertentu untuk mengumpulkan KTP yang ditujukan pada salah satu bakal calon (Balon) Bupati Sukoharjo.

”Pengumpulan KTP di sekolah dilakukan dengan kedok sebagai syarat ujian nasional (UN), sehingga siswa merasa keberatan, lalu melaporkan ke kita,” ujar Sriyanto, Selasa (9/3).

Kasus Century Jangan Mandek di KPK

Di tengah ramainya pemberitaan mengenai penyergapan teroris di Aceh dan Pamulang muncul berita yang cukup mengusik perhatian, yakni adanya sinyalemen perpecahan di tubuh KPK terkait tindak lanjut pengusutan kasus Bank Century.

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari menyatakan indikasi perpecahan KPK mengenai tindak lanjut kasus Century terlihat dari hasil voting di KPK yang menghasilkan perbandingan 2:2:1. Artinya, dua orang setuju, dua orang tidak setuju dan satu orang abstain.

Dia juga melihat adanya perbedaan mencolok antara pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua KPK, M Jasin dan juru bicara KPK, Johan Budi SP. Misalnya, M Jasin mengatakan ditemukan unsur korupsi dalam kasus Century, sementara Johan Budi menyatakan hal itu masih didalami.

Mengapa Harus Calon Boneka

Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo yang selama ini terkesan adem ayem kini mulai sedikit ramai. Menyusul munculnya pasangan calon walikota dan wakil walikota Pifik Muchtar dan Swatinawati. Kemunculan pasangan baru ini memang cukup mengejutkan banyak pihak lantaran namanya tak pernah disebut-sebut jauh-jauh hari sebelumnya. Maka tak ayal jika muncul kecurigaan dari sejumlah kalangan bahwa munculnya nama ini karena ada maksud-maksud tertentu. Bahkan pasangan ini disebut-sebut sebagai pasangan boneka yang sengaja diciptakan untuk melindungi pasangan lainnya.

Kecurigaan itu bisa saja tak sepenuhnya salah. Apalagi dalam perjalanan pencalonan hingga pendaftaran ternyata telah menuai masalah. Syarat minimal 15 persen yang sebelumnya telah diklaim oleh pasangan ini ternyata belakangan diprotes dari para pengurus partai yang sebelumnya disebut turut mendukung pasangan ini. Maka tak urung menyebabkan suara minimal menyusut yang pada gilirannya akan membahayakan keabsahan persyaratan pasangan ini.

Keberadaan pasangan boneka kalau memang benar pasangan ini sebagai pasangan boneka memang tak sepenuhnya salah dalam dunia perpolitikan. Asal semua koridor persyaratan terpenuhi. Secara aturan hukum pun sah-saha saja memunculkan pasangan boneka dalam sebuah pertarungan Pilkada. Itu adalah bagian dari strategi memenangkan Pilkada. Dari tinjauan etika politik pun, memasangkan calon sebagai pasangan boneka juga tidak dipermasalahkan.

Memahami Terorisme

Peristiwa tewasnya dua pentolan teroris, Dr Azhari dan Noordin M Top beberapa waktu lalu, tidak cukup membuktikan Indonesia sudah terbebas dari aksi terorisme. Terbukti, penggerebekan terhadap sejumlah kelompok teroris pada Selasa, 9 Maret 2010 yang menewaskan tiga orang (salah satunya Dulmatin) di dua tempat berbeda di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten adalah bukti tidak terbantahkan. Penyergapan ini adalah rentetan dari pengepungan aparat polisi di NAD yang sedianya akan dijadikan semacam kamp pelatihan atau basis jaringan bagi teroris Indonesia.

Berkaca dari fakta tersebut, tesis Sydney Jones, peneliti tentang Jemaah Islamiyah yang menyatakan bahwa pascatewasnya Azhari pada 2005, jaringan teroris sudah mampu melakukan rekrutmen dengan pola-pola yang sangat efektif, menjadi terbukti kebenarannya. Bahkan Noordin M Top sudah membuat kelompok sempalan yang di antaranya terdiri atas keluarga dan kalangan dekat. Mereka itulah yang diduga melakukan aksi terorisme di JW Marriott dan Ritz Carlton. Adapun Dulmatin sendiri dianggap lebih “canggih” ketimbang Dr Azhari karena lebih menguasai teknologi dan licin bak belut.

Pandangan itu menunjukkan, bahwa terorisme bukanlah sesuatu yang mudah ditaklukkan. Terorisme merupakan lingkaran setan yang berdampak buruk bagi pelaku dan korban sekaligus. Dampak yang paling terasa tentu bukan hanya aspek materi, semisal aspek pariwisata yang ditandai dengan berkurangnya jumlah wisatawan saja, ataupun terganggunya stabilitas politik ekonomi negara.

Dua Aspek Supersemar

Setelah 44 tahun dikeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), kasus ini masih menyimpan misteri. Teks aslinya belum terdapat pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sedangkan proses mendapatkan surat itu semakin jelas.

Dokumen autentik dan cara memperolehnya dapat diibaratkan dua sisi mata uang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Kedua aspek itu seyogianya diulas secara berimbang. Dokumen Supersemar yang ada pada ANRI terdiri dari beberapa versi. Namun, sesungguhnya perbedaan antarnaskah, misalnya mengenai tempat penandatanganannya apakah Jakarta atau Bogor, tidaklah mengubah substansinya. Demikian pula jumlah halaman surat perintah tersebut, satu atau dua halaman, itu hanya soal teknis. Yang penting dipahami bahwa, awal 1966 itu tampaknya belum ada mesin fotokopi di lingkungan Kostrad.

Dengan demikian, surat itu distensil atau dengan kata lain diketik ulang. Bila demikian halnya, maka tidak aneh jika terdapat berbagai perbedaan. Bahkan, pernyataan Ben Anderson bahwa Supersemar itu tertulis dalam kertas surat dengan kop MBAD juga masuk akal. Boleh jadi surat tersebut diketik ulang oleh seorang staf MBAD dengan kertas surat resmi yang berlogo AD. Pada masa itu pengetikan surat biasanya dilakukan dengan memakai kertas karbon (lembar di bawah karbon disebut tindasan). Dua nama pernah disebut sebagai pengetik surat itu, yakni Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur dan Asisten I Intelijen Resimen Cakrabirawa Letkol Ali Ebram.

Utamakan Australia, SBY Dinilai Lecehkan Rakyat Dalam Negeri

JAKARTA (voa-islam.com). Presiden SBY benar-benar sangat menghormati, mengutamakan dan mengagungkan Australia. Setidak-tidaknya, hal ini dilakukan SBY dalam hal prioritas informasi. SBY mempersembahkan informasi kepada Australia, bahwa korban tertembak Densus di Pamulang adalah Dulmatin. Padahal rakyat Indonesia belum dapat informasi apapun dari Polri, soal identitas korban penembakan di Pamulang tersebut.

Tindakan Presiden SBY yang cepat-cepat mengemukakan identitas korban tembak Dulmatin di hadapan parlemen Australia dinilai melecehkan publik dalam negeri. Sebab, publik di Tanah Air belum mendapat informasi resmi dari Polri tentang kematian Dulmatin.

"Seolah-olah publik itu dilecehkan, kenapa di luar diumumkan duluan sementara di dalam masih dibuat bingung," kata pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana, Rabu (10/3/2010).

PKS: Tak Ada Alasan Sri Mulyani Diboikot

Jakarta, RMOL. Ketua DPP PKS Machfud Siddiq menegaskan tidak ada alasan bagi DPR untuk memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembahasan APBN untuk tahun 2010 ini.

“Ya, pemboikotan itu tidak ada alasannnya. Dan saya kira DPR harus juga mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar,” kata Machfud kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 10/3).

Bekas pimpinan Pansus Centurygate ini mengakui Sri Mulyani memiliki persoalan dengan skandal Bank Century. Tapi, dalam pembahasan APBN, Sri Mulyani sebagai penanggung jawab. Dia menambahkan, selama ini pembahasan APBN juga melibatkan lintas sektor departemen, seperti Bappenas

Tifatul Minta DPR Berhenti Campuri Century

INILAH.COM, Jakarta. Menkominfo Tifatul Sembiring meminta semua pihak khususnya para elit politik di DPR, untuk menahan diri dan istirahat sejenak dari perdebatan panjang masalah Bank Century.

"Legislatif sudah merampungkan tugasnya, sekarang bola di yudikatif, jadi eksekutif dan legislatif tidak ikut campur dulu, sama-sama menghormati ranah masing-masing," kata Tifatul di Jakarta, Senin (8/3).

Menurutnya, semua komponen bangsa berhak menyampaikan aspirasinya secara bebas dan terbuka di era demokrasi saat ini. Ia mengimbau semua pihak agar tidak menimbulkan suasana provokatif, karena masyarakat umum sudah mulai kelelahan menyaksikan suasana debat dan kericuhan setiap hari di forum Pansus DPR-RI, maupun sejumlah aksi demonstrasi yang diliput oleh berbagai media massa secara langsung.

Bantah Barter Kasus, PD Klaim Lebih Bersih Dari PKS

INILAH.COM, Jakarta. Politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan menampik kabar telah terjadi barter kasus hukum antara partainya dengan PDIP soal kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Gultom.

"Kami di Demokrat tak pernah tahu barter-barteran hukum. Tak pernah terlibat dan tak sekalipun setuju barter hukum dengan politik. Ranah hukum itu jelas, dan semata-mata soal pembuktian. Siapa pun yang terindikasi melanggar hukum, silakan diperiksa," ujar Ramadhan melalui pesan singkatnya kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (9/3).

Politisi PDIP Dudhie Makmun Murod, yang telah dijadikan tersangka, dalam dakwaannya memebeberkan bahwa Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo berserta Sekretaris Fraksi PDIP Panda Nababan, intensif arahkan anggota untuk memenangkan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Kemenangan Miranda, berbuah dengan penggelontoran uang sebesar Rp 9,8 miliar untuk fraksi PDIP.

Misbakhun: Saya Dipaksa Hidup Dalam Imajinasi

INILAH.COM, Jakarta. Anggota Fraksi PKS Misbakhun menegaskan kalau Letter of Credit (LC) miliknya tidaklah fiktif. Untuk itu dia meminta semua pihak agar tidak memaksanya berimajinasi kalau dirinya bersalah.

"Belum apa-apa blow-up-nya luar biasa. Dan menurut masyarakat saya bermasalah. Saya dan masyarakat dipaksa menerima imajinasi salah sebagai bentuk barter," ujar Misbakhun dalam diskusi 'Benang kusut pasca Angket Century' di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/3).

Menurut dia, pihak bank sudah menyatakan dengan jelas bahwa LC-nya tidak fiktif begitu juga dengan perusahannya PT Selalang. Misbakhun menambahkan, ketika kemudian bergeser bahwa restrukturisasi LC bermasalah bisa ditanyakan kepada BPK.

PKS tak Boikot Sri Mulyani

INILAH.COM, Jakarta. Berbeda dengan yang lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR memberi isyarat tidak akan memboikot rapat dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati membahas RAPBN-P 2010.

“Kami melihatnya dari sudut subtansi masalah. Kalau RAPBN-P itu sudah lengkap dan mengakomodasi sebagian besar kepentingan rakyat dalam jangka pendek, kami siap mengikuti pembahasan,” ujar Ketua F-PKS Mustafa Kamal yang dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Kamis.

Mustafa menilai, secara subtansial ada beberapa bagian dalam draft RAPN-P yang harus diperbaiki dalam rangka memberikan kesejahteraan pada rakyat.

PKS Bengkulu Usung Wagub 'Incumbent' Jadi Cagub

BENGKULU-MI. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Bengkulu Lukman mengatakan, partainya telah sepakat untuk mengusung Wagub Bengkulu Syamlan sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Bengkulu pada Juli 2010 mendatang.

"Kami di DPW sudah sepakat untuk menempatkan Pak Syamlan Lc di posisi nomor satu dan tinggal menunggu keputusan DPP," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Bengkulu Lukman.

Keputusan ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh PKS terhadap figur cagub yang digelar beberapa waktu lalu dan merupakan amanah dari kader partai.

Selain nama Syamlan, muncul juga nama Sudirman Ail, tokoh masyarakat yang merupakan purnawirawan Polri, dan Nasirwan Thoha, kader PPP.