Fahri Hamzah: Pansus Century Tetap Sebutkan Nama

Metrotvnews.com, Jakarta. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Bank Century dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah berjanji dalam kesimpulan dan rekomendasi akhir Pansus akan menyebutkan nama pejabat yang dianggap bertanggung jawab. Wakil Sekjen PKS itu meminta rapat paripurna DPR tentang kasus Bank Century, Selasa (2/3) ini, digelar tanpa pandangan fraksi.

"Tidak ada yg berubah dari tadi malam. Point pertama tetap ada penyebutan nama, begitu juga di poin-poin lain," kata Fahri Hamzah sebelum rapat paripurna di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (2/3). Fahri berharap, besok (3/3) tidak perlu dilakukan lagi rapat paripurna DPR. Tujuannya, agar kasus Bank Century cepat selesai dan bisa langsung masuk ke ranah hukum.

Anggota Pansus Bank Century dari Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasih menyatakan, pihaknya tak menyetujui penyebutan nama. Menyebut nama pejabat yang diduga bersalah menyalahi aturan hukum.

"Polri dan kejaksaan saja tidak pernah menyebut nama. Mereka hanya pakai inisial. Jangan sampai lembaga politik lebih berani dari mereka," kata anggota Komisi XI DPR itu.(Andhini)


Sumber: Metro TV News Online

PKS Pilih Berkomunikasi Langsung dengan Presiden

JAKARTA. Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmy Aminuddin, menyatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih berkomunikasi langsung lewat presiden. Tidak melalui perantara lainnya.

"Kami tidak terjamah dengan staf khusus itu," ungkap Hilmy saat menerima inisiator hak angket skandal Bank Century di DPP PKS, Jl.Tb Simatupang, Senin (1/2). Hilmy mengatakan saat ini komunikasi PKS dengan Presiden SBY masih baik-baik saja. Termasuk, ujarnya, menyangkut sikap PKS dalam Pansus Bank Century.

Hilmy mengatakan saat ini pihaknya tidak merasa tertekan, ditekan atau menekan siapa pun. Termasuk takut, menakut-nakuti atau ditakut-takuti oleh pihak mana pun selama proses pansus ini berjalan. "Kembali karena kita selalu menjaga komunikasi dengan presiden," jelasnya.

Dewan Syuro PKS: Selesaikan Kasus Misbakhun Secara Hukum

JAKARTA. Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmy Aminuddin mengatakan permasalahan tuduhan kepada salah satu kadernya, Misbakhun, harus diselesaikan secara hukum.

Menurutnya, PKS tidak akan membawa masalah tersebut ke ranah politik. "Masalah fitnah kepada saudara Misbakhun adalah masalah hukum, tidak akan ada pengaruh politik," ungkap Hilmy kepada wartawan, Senin (1/3) saat menerima kunjungan inisiator hak angket di DPP PKS, Jl. Tb. Simatupang, Jakarta.

Hilmy melanjutkan PKS siap membela kadernya di ranah hukum. Mengenai sikap pansus hak angket skandal Bank Century, Hilmy menegaskan sedari awal partainya menyerahkan sepenuhnya kepada anggota pansus. Mengenai loby yang terjadi, ia pun menegaskan sikap PKS masih tetap istiqomah seperti pandangan akhir fraksi yang sudah disampaikan. "Buat kita tidak ada pandangan akhir kedua, pandangan akhir sudah kita sampaikan," ungkapnya.

Demokrat Gagal Lobi Golkar-PKS

JAKARTA (SI). Sehari menjelang rapat paripurna DPR terkait kasus Bank Century,Partai Demokrat belum juga berhasil melobi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam pertemuan tertutup partai politik (parpol) anggota koalisi pendukung pemerintah di kediaman Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Golkar dan PKS masih bersikeras dengan pendapatnya bahwa terjadi pelanggaran dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan bailout terhadap Bank Century.

Sementara Partai Demokrat dan beberapa koalisi seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sudah punya kesepahaman bahwa pelanggaran terkait FPJP dan bailout hanyalah pada tingkat pelaksanaannya. Sementara kebijakan dan prosedurnya dinilai sudah tepat.

”Sikap Golkar sampai hari ini masih konsisten seperti dalam pandangan awal dan pandangan akhir fraksi,” kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Diketahui, pertemuan antarpimpinan partai koalisi di kediaman Syarif Hasan digelar pada Minggu (28/2).

PKS: SBY Memang Bertanggung Jawab

Skandal Century

Jakarta. Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah menilai pernyataan Presiden SBY yang siap bertanggung jawab soal kebijakan bailout Century di ujung tugas Pansus sebagai hal yang wajar. Sebab, SBY memang harus bertangung jawab.

"Sebetulnya presiden mau menegaskan saja. Beliau memang bertanggung jawab secara umum. Pertanggung jawaban secara umum itu memang ada di beliau. Dan karena Pak SBY yang mengajukan perpu dan membuat edaran ke institusi," kata Fahri sebelum paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/3/2010).

Fahri pun lalu mengilustrasikan kasus Century dengan kasusnya sopir yang membunuh. "Sama kalau sopir Anda sendiri membunuh, itu kan melanggar. Lalu dia (sopir) bilang disuruh bos. Nah, dia (bos) harus kena dong," misal fahri.

PKS, PPP dan Gerindra Tidak Akan Berballik Arah

Sidang Paripurna DPR

Jakarta, CyberNews. Rumor yang menyebutkan PKS akan berbalik arah dalam posisinya kini dalam pandangan fraksi di Pansus Hak Angket Bank Century dibantah anggota fraksi PKS Andi Rahman di tengah-tengah rehat Sidang Paripurna di Gedung DPR/MPR Senayan, Senin (2/3).

Menurut Andi, rumor yang berkembang tersebut tidak berdasarkan pada fakta. Terkait pandangan fraksi, dirinya menegaskan hingga kini pihaknya tidak berubah, meskipun telah mendapat masukan dari DPP PKS.

Tak jauh berbeda dengan PKS, Fraksi PPP pun mengaku tidak berubah dalam pandangan akhirnya seperti yang disampaikan dalam sidang pansus pada Rabu (24/2) lalu. Hal itu disampaikan anggota pansus dari FPPP Ahmad Yani yang juga mengatakan jika DPP partainya hingga kini masih menggelar rapat terkait hal tersebut.

10 negara paling inovatif

Peringkat 10 Negara Paling Inovatif

Sebuah lembaga non profit independen dari Washington (AS), The Boston Consulting Group, melakukan penelitian terhadap negara-negara yang dianggap inovatif. Kriteria inovatif termasuk kebijakan politik dan ekonomi negara, aplikasi teknologi, penelitian dan riset, performa keuangan, produktivitas buruh, investasi luar negeri, dan migrasi.

Berikut ini peringkat 10 negara paling inovatif menurut The Boston Consulting Group:

1. Singapura

Singapura dianggap sebagai negara yang inovatif dalam mempertahankan kestabilan ekonomi dan politik. Saat krisis ekonomi menghampiri dunia pada tahun 2008, Singapura berhasil melakukan strategi untuk menyelamatkan perekonomian negara dengan penduduk hampir 5 juta jiwa ini. Keberhasilan lainnya yang semakin menegaskan Singapura sebagai negara paling inovatif adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi dan ramah lingkungan.

2. Korea Selatan

Korea selatan turun satu peringkat sebagai negara paling innovatif dibanding tahun 2004. Korea Selatan mendapat hantaman keras yang menganggu stabilitas GDP (Gross Domestic Product) di tahun 2008. Perdagangan saham di negara ini turun hingga 40% dan nilai won anjlok hingga mendekati 26%. Namun Korea Selatan berhasil bangkit melalui industri otomotif, elektronik serta sektor pariwisata. Angka pengagguran di negara ini 3,2% dengan jumlah pekerja sebesar 24,35 juta jiwa.

Pengirim dara goreng dipanggil Ketua DPRD

Sukoharjo (Espos). Tindakan anggota komisi IV DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), dr Wiwin Sulastri yang mengirimi empat anggota komisi I dengan burung dara goreng setelah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kantor suaminya berbuntut panjang.

Senin (1/3), Wiwin dipanggil FPDIP dan ketua dewan. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP yang juga anggota FPDIP, Syarif Hidayatullah menjelaskan sudah melakukan pemanggilan kepada dr Wiwin.

“Pemanggilan sudah kami lakukan pada Senin ini. Kebetulan dalam pemanggilan itu hampir semua anggota fraksi hadir,” jelasnya ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (1/3).

Dalam pemanggilan kemarin, Syarif menjelaskan, Wiwin yang juga istri Camat Tawangsari menjelaskan bahwa perbuatannya mengirimi anggota komisi I bukan bermaksud untuk melecehkan. Sebaliknya, pemanggilan tersebut sebagai pembuktikan bahwa burung dara yang menyebabkan biji jagung berserakan di gedung pertemuan telah dipotong dan digoreng.

Demokrat yakin Golkar dan PKS satu kubu

Jakarta. Fraksi Demokrat tetap optimistis Fraksi Partai Amanat Nasional, Kebangkitan Bangsa, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Gerindra akan berada dalam satu kubu dalam pengambilan keputusan akhir sidang paripurna DPR soal Pansus Century.

Anggota Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan lobi-lobi politik terus dilancarkan terhadap sejumlah partai, baik yang tergabung dalam koalisi maupun yang tidak.

“Koalisi masih solid. Golkar dan PKS masih dalam batas yang wajar. Gerindra masih dilobi terus,” tutur Achsanul, Selasa (2/3).

Jika paripurna Pansus Century berakhir voting

Jakarta. Jelang paripurna Pansus Century muncul wacana voting atau pengambilan suara. Bagaimana gambaran suara jika voting benar-benar dilaksanakan dalam sidang paripurna Pansus Century, Selasa (2/3).

Untuk sementara gambaran suara yang pro kubu Demokrat adalah: 148 anggota DPR Partai Demokrat, PAN dengan 46 anggota DPR, PKB 28 dan PPP 38 sehingga total 260 suara.

Sementara yang kontra kubu Demokrat dan mengambil sikap oposisi atau kritis adalah PDIP dengan 94 anggota DPR, Golkar 106 anggota DPR, PKS 57, Gerindra 26 dan Hanura 17 suara sehingga total suara 300.

Jika semua anggota DPR hadir dalam sidang paripurna itu, hampir pasti kubu Partai Demokrat (SBY-Boediono) kalah sebab 300 lawan 260. ”Inilah yang mungkin bisa membuat kubu SBY panik dan nervous,” kata pengamat politik UGM Arie Sujito.

Politis, Acara Sambung Rasa Diminta Dihentikan

SUKOHARJO. Program sambung rasa yang diadakan oleh Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto memunculkan keberatan bagi para Kepala Desa. Pasalnya, dana untuk kegiatan itu sepertinya ditimpakan ke masing-masing desa. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sukoharjo, Srijoko mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait program Sambung Rasa tersebut.

“Salah satunya menyinyalir ajang tersebut digunakan sebagai ajang promosi dan kampanye terselubung menjelang Pilkada,” Dipaparkan Srijoko, jika dibebankan ke desa, hal itu memberatkan, karena acara tersebut melibatkan sekitar 100 sampai 1.000 orang undangan dan semuanya menggunakan dana dari desa dan kelurahan.

”Sesuai aturan, jika memang terbukti mencuri start, harus dihentikan, apalagi menggunakan dana desa dengan tujuan tidak jelas,” ujar Srijoko kepada wartawan, Senin (1/3) di kantornya.

Anggota DPRD Pamekasan Ramai-ramai Belajar Facebook

PAMEKASAN. Anggota DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, beramai-ramai belajar mengoperasikan "facebook" setelah alat jejaring sosial tersebut populer di kalangan masyarakat.Para wakil rakyat ini belajar secara sembunyi-sembunyi kepada teman-teman dekatnya di berbagai warung internet dengan terlebih dahulu belajar mengoperasikan internet.

Di Pamekasan, hampir 70 persen dari total 45 jumlah anggota DPRD di Pamekasan memang masih gagap teknologi (gaptek)."Saya masih memiliki 32 teman di "facebook" soalnya baru membuat ini," kata anggota komisi A DPRD Pamekasan, Heidir Rahman, Senin.

Heidir memang bukan termasuk salah satu anggota dewan yang "gaptek" sebagaimana kebanyakan anggota dewan di Pamekasan. Hanya saja, ketertarikannya membuat jejaring sosial "facebook" karena banyak manfaatnya. "Bisa berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk tulisan dan komentar-komentar ilmiah," katanya.

Busana Muslim Menggebrak Bisnis Fashion Global

DUBAI. Busana Muslim kini mulai menggebrak perdagangan fashion dunia. Sebuah pusat studi mengenai busana bernama French Fashion University Esmond, Dubai, mengungkapkan bahwa busana Muslim merupakan salah satu ikon terpandang dalam bisnis fashion global. Menurut penghitungan direktur lembaga tersebut, Tamara Hostal, transaksi global busana Muslim setiap tahun mencapai 96 miliar dolar AS.

"Kita sekarang melihat betapa busana yang berakar dari tradisi Arab itu merwarnai jalanan di Eropa," ujar dia dalam situs Gulfnews. Hal ini, dinilainya, tidak terlepas dari kebangkitan kelas menengah Muslim dunia. Mereka memudahkan penetrasi pasar busana Muslim ke seluruh dunia. Daya beli mereka yang kuat juga menjadikan pasar busana Muslim menjadi semakin terbuka.

Kesadaran akan Islam di kelas menengah, dinilainya, juga menjadikan banyak kalangan yang mencoba menyesuaikan gaya hidup modern dengan tradisi Islam. Hal ini menjadi rangsangan tersendiri untuk tumbuhnya perdagangan busana Muslim di ranah gloal.

Bendera PKS dan Golkar Dibakar

JAKARTA. Massa Pembela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba lebih dulu di depan Gedung DPR. Mereka membawa bendera Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar yang akhirnya dibakar.

Masa yang jumlahnya sekitar 200 orang tersebut mengaku datang atas nama Aliansi Rakyat Untuk SBY (ARUS). Mereka tiba tak jauh dari gerbang depan gedung DPR sekitar pukul 09.45.

Dari situ, mereka berkonvoi dipimpin pickup berwarna biru menuju depan Gedung DPR. Mereka menyanyikan yel-yel yang mengecam PKS dan Partai Golkar sebagai partai pengkhianat koalisi. Anggota aksi tersebut terlihat terdiri dari pria, perempuan tua, dan sejumlah remaja.

Beberapa spanduk besar bergambarkan lambang partai Golkar dan PKS diusung massa aksi. Di spanduk tersebut, ditulis "Pengkhianat Koalisi" dan "Sok Bersih." Saat aksi berlangsung, spanduk-spanduk tersebut dicoret menggunakan cat semprot.

Ribuan Massa Akan Beraksi di Depan Gedung MPR/DPR

JAKARTA. Ribuan orang diperkirakan akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (2/3), yang bertepatan dengan Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan penerimaan laporan hasil Pansus DPR.

Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Selasa pagi, terdapat lebih dari 20 kelompok yang telah memberitahukan rencana aksi unjuk rasa mereka.

Khusus di depan Gedung MPR/DPR, unjuk rasa akan dilaksanakan oleh 22 kelompok.
Para pendemo tersebut dijadwalkan berorasi sejak sekitar pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Selain di depan Gedung MPR/DPR, sebagian dari peserta aksi juga ada yang berencana melanjutkan aksinya, antara lain di Bundaran Hotel Indonesia di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Terdapat pula sejumlah kelompok yang akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

PAN Minta SBY Singkirkan Menteri PKS

JAKARTA. Sikap kritis Fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) di Pansus Angket Skandal Century mengundang cibiran dari sesama partai pengusung SBY-Boediono. PAN sebagai salah satu anggota koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menganggap FPKS dan Fraksi Partai Golkar tidak berkomitmen terhadap koalisi.

Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (FPAN) Idrus Sahab menyatakan, sebaiknya Presiden SBY me-reshuffle menteri-menteri dari PKS. “Kami menyayangkan sikap PKS yang tidak komitmen pada koalisi. Mestinya, PKS yang sudah tergabung dalam koalisi sejak deklarasi bisa menyaring apa saja yang harus disampaikan dalam kesimpulan akhir fraksi di Pansus, bukan berarti pula harus membenarkan yang salah, tapi proporsional,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/2).

Menurut politisi asal Sumatera Selatan itu, seharusnya PKS tidak terlalu frontal. “Masak frontalnya PKS melebihi Golkar. Politisi asal PKS itu dijadikan menteri untuk mengkoordinasikan ke dalam tubuh PKS tentang kebijakan pemerintah. Harapannya ada kontrol dan konsolidasi. Tapi kalau sudah begini, mau bagaimana lagi. Sebaiknya, PKS menarik diri dari koalisi. Kalau tidak menarik diri, kami sarankan kepada Presiden untuk melakukan reshuffle,” cetus Idrus.

Ruhut: PKS-Golkar Siap-siap Hengkang!

INILAH.COM, Jakarta. Tak menjalani peran dan dianggap melanggar perjanjian kontrak koalisi, PKS dan Golkar terancam dikeluarkan dari koalisi. Ancaman itu pun sudah mulai disuarakan Partai Demokrat dan menghimbau kedua partai tersebut untuk kembali ke jalur perjanjian koalisi.

"Mereka harus siap-siap kami hengkangkan! Memang kalau menurut saya sebaiknya diganti, karena apapun argumentasi dari PKS dan Golkar, koalisi melihat pembelaan mereka sudah sangat ngawur!" tegas anggota Pansus Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (27/2).

Sebagai praktisi hukum, ia mengatakan, dirinya tak melihat ada satupun bukti hukum dalam Pansus. Selain itu, Ruhut yang juga anggota Komisi III DPR ini menilai Pansus merupakan produk politik yang bertolak belakang dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum.

"Tugas Pansus itu harus dipahami hanya sebagai penyelidik. Sedangkan masalah penyidikan itu tugas Polisi dan KPK," tandasnya.

Alhamduliilah, Syaikh Qaradhawi sukses menjalani Operasi Batu Ginjal di Arab Saudi

Minggu, 28 Februari 2010

Doha, Dr Yusuf Qardawi. Ketua Persatuan Ulama Muslimin Internasioanl, telah melewati dengan sukses sebuah operasi selama beberapa hari terakhir ini di salah satu rumah sakit di Riyadh, Arab Saudi.

Saat ini beliau telah memulai fase pemulihan kesehatan, dan menerima sejumlah percakapan dan komunikasi dari para sahabat di Dhoha untuk meyakinkan kabar dan saling menyambung silaturahmi.

Menurut Harian Al-Sharq yang terbit di Dhoha, sesuatu yang ditunggu-tunggu adalah Syaikh Qardhawi bisa kembali ke Doha dengan selamat, setelah beberapa hari ini dan setelah mendapat rekomendasi penuh para dokter atas kestabilan kesehatan beliau.

Operasi ini diputuskan ini setelah Syaikh Qardhawi merasakan beberapa rasa sakit yang terus meningkat, sehingga mengharuskan adanya operasi bedah untuk memecah batu ginjal. Semua proses pengobatan ini di jalankan atas pengawasan penuh pejabat senior di Kerajaan Saudi Arabia.


Diterjemahkan dari: Qaradhawi.net (28 Feb 2010)

Mengapa Tidak Sejak Awal SBY Katakan Siap Bertanggung Jawab?

Kasus Century

Jakarta. Menjelang sidang paripurna, Presiden SBY membuat statemen yang cukup mengagetkan. Secara tegas SBY menyatakan, dirinya bertanggung jawab atas kebijakan bailout Century.

"Keyakinan apa yang membuat SBY bisa berkata demikian? Coba sejak awal dia nyatakan bertanggung jawab, Pansus saya rasa tidak perlu membuang waktu. Cari bukti, periksa sana-sini," kata aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (Kompak) Ray Rangkuti kepada detikcom melalui perbincangan telepon, Senin (2/3/2010) malam.

Menurut Ray, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SBY hanya sekadar cari simpati. SBY ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan pemimpin yang lepas dari tanggung jawab.

"Dia juga menepis bahwa ia bukan pemimpin yang mengorbankan anak buah," imbuh Ray.

Ray menyayangkan, pernyataan tersebut dikeluarkan saat Pansus telah selesai bekerja. Padahal, Pansus, pengamat, aktivis hingga masyarakat telah 'habis-habisan' mengurusi masalah Century ini.

"Langkah Andi Arief Diketahui Presiden"

VIVAnews. Langkah yang dilakukan staf khusus Presiden Andi Arief terkait kasus letter of credit (LC) milik salah satu anggota Panitia Khusus Centuty, M Misbakhun di Bank Century.

Hal tersebut dijelaskan oleh staf khusus bidang Hukum Denny Indrayana ketika ditanya wartawan, Senin 1 Maret 2010. "Pastilah itu," kata Denny di kompleks Istana Jakarta.

Hari ini, Andi bahkan akan mengadukan Misbakhun ke polisi. Andi yang merupakan Staf Khusus bidang Bencana Alam itu menilai dokumen LC Misbakhun itu bermasalah.

Terkait langkah Andi Arief yang tak sesuai dengan tugasnya, Denny mengatakan antara staf khusus saling mendukung kinerja satu sama lain.

Denny mengaku juga berdiskusi soal LC ini dengan Andi. "Sebaliknya saya juga membantu Andi soal masalah bencana pada saat ada kemungkinan banjir di Jakarta, saya beritahu Andi untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan bencana," kata dia.

Yakin PKS Tak Berubah Sikap di Kasus Century

Aktivis Petisi 28

VIVAnews. Salah satu aktivis Petisi 28 Haris Rusli yakin sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak berubah terkait skandal bail out Bank Century. Meskipun, saat ini salah satu anggota Panitia Khusus Bank Century dari Fraksi PKS, M Misbakhun tengah digencar diberitakan.

Meski bukan bidangnya, Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief menyoal letter of credit (LC) Misbakhun di Bank Century. Andi menilai dokumen ini bermasalah.

Menurut Haris, persoalan Misbakhun dengan Andi ini adalah persoalan pribadi, bukan persoalan Pansus. "Silahkan Andi Arief buktikan ke polisi. PKS harus jalan terus," kata Haris yang ditemui saat berdemo di depan gedung DPR, Senin 1 Maret 2010.

Dia menilai sikap Andi Arief merupakan langkah mendemoralisasi Pansus Angket Century dengan berbagai manuvernya.

"Tindakan Andi sebenarnya sudah di luar prosedur. Kan tugas dia hanya mengurusi bencana alam saja," kata dia.

PKS, Golkar, PDIP Melunak

JAKARTA. Partai Demokrat berhasil melobi fraksi-fraksi di Pansus Century untuk tidak menyebut nama dalam rekomendasi akhir yang dibacakan Rabu (3/2). Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mengatakan, partai koalisi telah melakukan pertemuan di rumah Syarif Hasan, ketua DPP PD yang juga Menteri Koperasi dan UKM dan berhasil membuat kesepakatan.

’’Pertemuan parpol koalisi tadi malam (Minggu 28/2) di kediaman Menkop UKM Syarif Hasan,’’ kata Anas lewat pesan singkat yang diterima wartawan. ’’Tentu saja ada kesepakatan-kesepakatan di antara kami,’’ lanjutnya. Namun, Anas merahasiakan kesepakatan yang dimaksud.

Sebelumnya, partai koalisi bertemu di Cikeas pada 22 Februari lalu. Pertemuan atas inisiatif Hatta Radjasa, ketua umum PAN yang juga Menko Perekonomian, itu batal dan acaranya berubah menjadi konsolidasi internal Partai Demokrat. Beredar rumor, Presiden SBY membatalkan pertemuan itu.

Meski Anas mengklaim telah terjadi kesepakatan di antara parpol koalisi, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan Sekjen PKS Anis Matta membantah. Terlepas dari ada tidaknya pertemuan itu, anggota Pansus dari PPP, Romahurmuzy, membenarkan bahwa rekomendasi Pansus akhirnya tidak menyebut nama.

Priyo Budi Santoso membantah bahwa telah terjadi kesepakatan antara parpol koalisi. Tanpa mengakui adanya pertemuan partai koalisi di rumah Syarif hasan tadi malam, Priyo mengatakan, lobi lanjutan digelar siang atau sore ini. Golkar tetap bersikukuh pada sikapnya. ’’Tapi saya tidak tahu sikap partai lain seperti di Gerindra,’’ ujarnya.

Stafsus SBY vs Misbakhun

DI penghujung Pansus Century, stas khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang bencana alam, Andi Arief, terlibat ketegangan dengan Misbakhun, anggota Pansus Century dari PKS. Andi menyatakan hari ini melaporkan Misbakhun ke polisi.

Andi mengaku mengantongi data bahwa Misbakhun mendapatkan L/C fiktif Bank Century melalui PT Selalang Prima Internusa sebesar 22,5 juta dollar AS. Adi mengaku memiliki alat bukti Akta Komisaris milik Misbakhun dengan kepemilikan 99 persen pada PT Selalang.

Menurut Andi, PT Selalang memiliki L/C yang diterbitkan oleh Bank Century pada 19 November 2007. Masalah muncul ketika surat gadai baru dikeluarkan oleh perusahaan pada 27 Desember 2007. ’’Seharusnya surat gadai terlebih dahulu baru L/C,’’ ujar dia.

Ia mengatakan ketika melakukan pengecekan di Bea dan Cukai perusahaan tersebut bergerak di bidang ekspor gandum. ’’Bagaimana ceritanya kita (Indonesia) mengekspor gandum,’’ kata Andi.

Selain bukti itu, Andi mengaku memiliki dua bukti keterlibatan Misbakhun pada dua perusahaan yang berbeda. Nilainya, kata Andi, sebesar 42 juta dollar AS. ’’Tapi belum bisa kami buka dulu,’’ ujar dia.

Andi Rahmat, Sang Pemancing Sri Mulyani

GAYANYA kalem. Tidak perlu berkata dengan nada tinggi, apalagi berteriak minta interupsi. Dengan rambut njegrak rapi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini selalu terlihat sabar saat mengajukan pertanyaan pada para saksi pada setiap agenda sidang Pansus Century. Andi Rahmat juga tak pernah terlibat debat kusir dengan anggota Pansus lainnya seperti Ruhut Sitompul.

Andi Rahmat pun jadi salah satu narasumber yang jadi buruan wartawan untuk dimintai data atau wawancara. Andi memang satu dari beberapa anggota Pansus yang memiliki data lengkap dan tak ragu membaginya kepada wartawan. Selidik punya selidik, ternyata dia pernah menggeluti dunia jurnalistik. ’’Saya pernah jadi wartawan Suara Hidayatullah sejak 1997-1999,’’ katanya.

Bapak muda dengan empat naak ini tercebur di Senayan sejak 2005 melalui pergantian antarwaktu terhadap anggota Fraksi PKS, Seniman Latief. Namun namanya baru meroket sejak tercatat sebagai anggota Pansus Angket Kasus Bank Century. Kehadirannya di Pansus tak lepas dari perannya menjadi inisiator Hak Angket bersama Tim 9 yang rajin berkeliling mencari dukungan ke tokoh-tokoh nasional.

Panggung politik Pansus yang panas pun melejitkan namanya. Meski terlihat kalem, selama Pansus berlangsung, Andi tetap bersikap kritis tiap menyodorkan pertanyaan kepada para saksi yang hadir. Tak hanya itu, Andi juga tak segan mencecar saksi. Salah satunya adalah ketika Pansus menghadirkan mantan Deputi Gubernur Senior Miranda Goeltom yang kala itu menjawab tidak tahu.

Mengapa SBY tak Berani Depak Golkar-PKS?

INILAH.COM, Jakarta. Silang sengkurat soal posisi Partai Golkar dan PKS di koalisi SBY-Boediono masih terus bergaung terutama dari Partai Demokrat, karena hingga kini, Presiden SBY belum berkomentar soal posisi dua partai itu. Namun secara teoritis dan kalkulasi politik, SBY tak bakal berani mendepak dua partai itu. Mengapa?

Serba simpang siur dan tidak menentu. Itulah potret koalisi SBY-Boeidono saat ini, tepatnya setelah pembacaan sikap akhir sejumlah fraksi di Pansus Bank Century, pekan lalu. Setidaknya beberapa partai peserta koalisi justru kritis terhadap kasus Bank Century. Berbeda dengan Partai Demokrat dan PKB yang menyoal Century.

Meski dari kubu Partai Demokrat, usulan provokatif dan pernyataan agitatif muncul terkait posisi politik Partai Golkar dan PKS. Seperti sebelumnya, Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin yang tegas-tegas menyebutkan Partai Golkar dan PKS bukan lagi menjadi bagaian koalisi sejak menyebutkan nama-nama yang bertanggungjawab dalam kasus Bank Century.

Sementara Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul juga menegaskan pihaknya akan segera menendang dua partai itu dari barisan koalisi SBY-Boediono. Karena Partai Golkar dan PKS telah keluar dari kontrak koalisi dan bertindak insubordinat. "Mereka harus siap-siap kami hengkangkan! Memang kalau menurut saya sebaiknya diganti, karena apapun argumentasi dari PKS dan Golkar, koalisi melihat pembelaan mereka sudah sangat ngawur,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (27/2).

Dapat kiriman burung dara, Komisi I bingung

Sukoharjo (Espos). Komisi I DPRD Sukoharjo, Kamis (25/2), mendapat kiriman empat potong burung dara goreng pasca-Sidak (inspeksi mendadak) yang mereka lakukan di Kantor Kecamatan Tawangsari. Kiriman itu diketahui berasal dari istri Camat Tawangsari, dr Wiwin Sulastri yang juga anggota Dewan.

Untuk diketahui, dalam Sidak, Rabu (24/2), Komisi I mendapati gedung pertemuan kecamatan Tawangsari berubah fungsi menjadi gudang penyimpanan telur serta di sekelilingnya terlihat biji jagung berserakan. Pada kesempatan tersebut, Camat Tawangsari, Arijadi Setyanto membantah kalau gedung itu dipakai untuk gudang telur.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sunarno mengatakan, burung dara goreng diterima Kamis (25/4) pagi. “Saya menerima paket ini dari Satpam. Setelah saya cek di bungkusannya ada tulisan dari dr Wiwin Sulastri anggota komisi IV FPDIP,” tandasnya.

Narno mengatakan, pihaknya menanyakan maksud Wiwin mengirim burung dara goreng tersebut. Pasalnya, burung dara tersebut setelah diteliti lebih lanjut tidak dipotong sempurna lehernya, melainkan hanya ada coblosan kecil di bagian leher.

Tindakan Israel Picu Kemarahan Umat Sedunia

JAKARTA. Tindakan Israel yang kembali menyerbu Masjid Al Aqsa dan Palestina, mendapat kecaman keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). ''Israel sudah sangat keterlaluan dan sudah harus menghentikan cara-cara kekerasan yang dilakukan selama ini,'' tegas KH Ma'ruf Amin, Ketua MUI pada Republika di Jakarta, Senin (1/3).

''Tindakan Israel bukan saja memancing kemarahan masyarakat Israel, namun juga memicu kemarahan umat sedunia. Israel bukan saja berhadapan dengan Palestina, namun Israel tengah berhadapan dengan seluruh umat. Karena tindakan Israel itu sangat menyinggung seluruh umat,'' tambah Kiai Ma'ruf yang juga Rois Syuriah PBNU ini.

Lebih lanjut Kiai Ma'ruf berharap agar pemerintah Indonesia segera mengeluarkan pernyataan resmi mengutuk keras tindakan Israel. ''Kami juga berharap agar pemerintah Indonesia menjalin konsolidasi kekuatan dengan negara-negara lain untuk menjalin satu kekuatan. Bentuk satu kekuatan besar antarnegara untuk kemudian secara bersama-sama menghukum Israel,'' tegas Kiai Ma'ruf.


Sumber: Republika Newsroom

KPU Sosialisasi Pilkada di Sekolah-sekolah

SUKOHARJO. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo melakukan sosialisasi kepada para pemilih pemula yang terdiri dari siswa SMK, SMA dan MA, Sabtu (27/2). Untuk pertama kalinya, KPU melakukan sosialisasi pada para siswa di SMK 2 Gegajah, Kecamatan Sukoharjo Kota. Sosialisasi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tata cara Pilkada.

”Kita jelaskan kepada para siswa, mengenai tahapan Pilkada, cara memberikan hak suara dan arti pentingnya sebuah demokrasi,” ujar Yulianto Sudrajat, Kasi Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pengembangan SDM di sela-sela sosialisasi, Sabtu (27/2).

Dijelaskan, dari jumlah pemilih pemula, KPU memperkirakan ada sebanyak 10 persen dan kebanyakan berasal dari kalangan pelajar. KPU melakukan sosialisasi agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pencoblosan suara.

”Sosialisasi bagi para siswa ini penting, mengingat mereka baru pertama kali melakukannya sehingga perlu adanya pemberitahuan terlebih dulu sebelum Pilkada dimulai,” ujarnya lebih lanjut.