jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Rabu, 30 Desember 2009

Adyaksa Dault Sebut Gus Dur Pemimpin yang Siap Menerima Kritik

Jakarta, RMOL. Menerima kritik tanpa keluhan adalah salah satu sikap Gus Dur yang harus ditiru para pemimpin bangsa. Itulah kesan mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Adyaksa Dault.
“Tahun 2001, ada desakan agar Gus Dur mundur dari kursi kepresidenan. Saya sebagai ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) waktu itu datang ke Istana Negara. Saya bilang, Gus Dur di luar ada desakan agar Gus Dur segera mundur. Gus Dur nanya, bagaimana pendapat KNPI. Saya bilang, KNPI juga meminta agar Gus Dur mundur karena situasi sudah tidak kondusif. Luar biasa, Gus Dur tidak marah tapi malah tertawa dan ngajak dialog panjang lebar. Beliau memang demokrat sejati dan harus dicontoh oleh para pemimpin bangsa, gubernur, dan para bupati,” kata Adyaksa Dault, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Kamis, 31/12).

Selain itu, kata Adyaksa, Gus Dur merubah kesan Istana Negara yang sakral dan angker menjadi ramah dan tebuka untuk rakyat.

“Beliau tokoh pluralis yang merubah kesan Istana Negara yang angker. Istana benar-benar menjadi rumah rakyat. Semua bisa masuk Istana Negara dari mulai pejabat hingga rakyat kecil. Beliau menganggap siapapun sahabat dan tidak memiliki dendam pada siapapun,” kata Adykasa. [yan]

Tifatul: Gus Dur Tokoh Politik Fenomenal


JAKARTA, KOMPAS.com. Kepemimpinan sosok Abdurahman Wahid benar-benar memberikan inspirasi bagi banyak orang. "Beliau sosok fenomenal sebagai tokoh politik", ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengenang sosok Gus Dur.
"Sebagai mantan Presiden, beliau adalah tokoh besar bangsa ini. Selama memimpin, beliau memberikan kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers," ujar Tiffatul Sembiring yang tiba sekitar pukul lima pagi usai melaksanakan sholat gaib di rumah duka, Warung Sila, Ciganjur Jakarta, Kamis (31/12/2009).

Tifatul juga mengatakan, sebagai tokoh politik, Gus Dur memiliki pendirian yang kokoh, unik, dan sulit tergantikan. "Style Nahdiyin-nya sangat kuat. Banyak yang bisa dipelajari dari Gus Dur, sosoknya unik, susah mencari tokoh seperti beliau di masa mendatang. Dalam hal politik beliau luar biasa, banyak hal yang tak terduga beliau sampaikan."

DPP diisukan pasangkan Titik-Wardoyo


Sukoharjo, (Espos). Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) memutuskan memasangkan Titik Suprapti sebagai calon bupati (Cabup) dengan Wardoyo Wijaya sebagai calon wakil bupati (Cawabup).
Berdasar informasi yang dihimpun, rekomendasi dari DPP PDIP mengenai Cabup dan Cawabup sudah diterima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Sukoharjo. Rekomendasi itu menyebutkan, yang bakal maju sebagai Cabup dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2010 mendatang adalah Titik Suprapti atau yang lebih dikenal dengan Titik Bambang Riyanto (TBR). Sementara yang bakal maju sebagai Cawabup adalah mantan Ketua DPRD periode 2004-2009, Wardoyo Wijaya.

Sumber dari DPC PDIP mengatakan, rekomendasi sudah turun. “Rekomendasi katanya sudah ada. Informasi itu saya terima dari salah satu pengurus DPP PDIP. Informasi yang sama juga saya dapat dari DPD PDIP lewat telepon,” ujarnya, Rabu (30/12).

Dalam rekomendasi itu, yang bakal maju sebagai Cabup adalah TBR sementara Wardoyo Wijaya sebagai Cawabup meski berdasarkan hasil rapat kerja khusus (Rakercapsus) PDIP menyepakati mantan ketua dewan itu maju sebagai Cabup.

Catatan Akhir Tahun 2009 Kabupaten Sukoharjo ( Bagian II/Habis )

Kesehatan & Kesejahteraan Warga Miskin Memprihatinkan


Pasang surut bidang politik di Kabupaten Sukoharjo sepanjang tahun 2009 lebih dirasakan masyarakat dibanding bidang pemerintahan, mulai dari awal hingga akhir tahu.
Kondisi tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi nasional, yakni pesta demokrasi. Yaitu pesta demokrasi yang digelar pada 9 April lalu atau lebih dikenal dengan Pemilihan Umum Legislatif dan yang digelar pada 8 Juni atau Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Republik Indonesia ke-7.

Dari dua hajad besar pemerintah pusat tersebut, mau tak mau kondisi politik di daerah juga terpengaruh. Dalam Pemilu legislatif misalnya, masyarakat tidak hanya diharuskan memilih perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun juga memilih perwakilan mereka di DPRD. Terkait Pemilu legislatif, apabila dibandingkan dengan 2004 lalu, jumlah kursi legislatif Kota Makmur pada 2009 masih stabil yaitu 45 kursi.

Selanjutnya dari total 45 kursi yang ada, 19 kursi dikuasai oleh wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding 2004 lalu yang hanya 17 kursi.
Untuk merebut hati masyarakat, berbagai cara mereka lakukan mulai dari memberi bantuan pada warga hingga obral janji-janji yang kebanyakan tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan hingga ada juga yang berjanji tidak akan mengambil gaji ketika sudah meraih jabatan sebagai wakil rakyat. Semua ini akan selalu diingat masyarakat terutama ketika calon yang mereka contreng lolos dalam kegiatan pelantikan yang digelar 5 September lalu.

Catatan Akhir Tahun 2009 Kabupaten Sukoharjo ( Bag-1 )

Dari Kasus Pungli Konversi Hingga Pohon Tumbang


Geliat kehidupan di Sukoharjo sepanjang tahun 2009 diwarnai berbagai peristiwa menonjol. Kondisi sosial kemasyarakatan warga Kota Makmur yang cukup dinamis turut berperan dalam menyikapi segala persoalan yang mencuat di permukaan. Berikut catatan wartawan SOLOPOS, Lutfiyah dan Ayu Prawitasari yang disajikan dalam dua tulisan.
Di bidang ekonomi, masyarakat Sukoharjo sempat dibuat pusing dengan kelangkaan minyak hingga mengakibatkan mereka harus mengantre berjam-jam. Kondisi itu diperparah dengan melambungnya harga minyak yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).

Sekitar bulan Mei Pemkab menggulirkan program konversi minyak ke elpiji. Namun sayangnya program itu di awal-awal kurang berjalan dengan mulus. Di beberapa daerah kasus pungutan liar (Pungli) pembagian gas elpiji merebak, pungutan yang dibebankan pada warga nilainya bervariasi mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 10.000, kasus itu setidaknya cukup mencederai rasa keadilan bagi masyarakat kecil.

Pihak kepolisian kala itu bahkan sempat mengusut kasus itu, namun dalam perkembangannya kasus itu tenggelam dengan sendirinya. Program konversi sendiri akhirnya rampung sesuai target dan buntutnya di tahun yang sama atau tepatnya di awal bulan Oktober PT Pertamina kemudian menarik minyak bersubsidi di Sukoharjo. Bagi industri kecil yang selama ini mengandalkan minyak bersubsidi, kondisi itu sempat membuat mereka kelabakan.

Anis Matta: Kita Kehilangan Tokoh dan Simbol Demokrasi


JAKARTA. Sekjen PKS Anis Matta dalam perjalanan menuju Doha Qatar, Rabu (30/12) malam, menyampaikan bela sungkawa dari dirinya pribadi dan partainya untuk Abdurrahman Wahid. Menurut dia, Indonesia tak hanya kehilangan tokoh intelektual seiring meninggalnya Gus Dur -panggilan kehormatan Abdurrahman- ini.
"Sebagai bangsa, kita bukan hanya kehilangan tokoh intelektual tetapi terutama kehilangan tokoh dan simbol demokrasi," kata Anis yang menelepon di jeda penerbangan.

Dia mengajak kita semua mendoakan Gus Dur. "Semoga diterima semua amalnya dan diampuni semua dosa besarnya," ujar dia. (palupi annisa auliani/pur)


Sumber: Republika Newsroom

Pengadaan Mobil=Biaya 184 Ribu Siswa SMP


JAKARTA. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan, anggaran pengadaan 150 mobil mewah bagi pejabat dapat menggratiskan biaya pendidikan 184 ribu siswa setingkat SMP. Rinciannya, biaya satu mobil Rp 1,325 milyar dapat menggratiskan biaya pendidikan sekitar 2.300 siswa setingkat SMP dalam setahun.
"Pengadaan mobil mewah bagi pejabat negara merupakan bentuk pengingkaran janji pemerintahan SBY jilid II kepada rakyat untuk mendorong efisiensi belanja negara diawal pemerintahannya," kata Roy dalam pernyataan tertulis, Rabu (30/12).

Dia mengatakan, pengadaan mobil mewah tidak memenuhi rasa keadilan publik. Sejatinya, ujar Roy, APBN digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Namun faktanya, APBN justru digunakan untuk menggemukkan birokrasi dan foya-foya pejabat dengan seribu alasan good governance," katanya. Padahal, dengan logika itu, anggaran mestinya lebih diefisienkan.

Menkominfo: Mobil Mewah Tak Pantas Diterima


KOMPAS.com. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai para menteri tidak pantas untuk mengambil mobil dinas, apabila mobil tersebut terlampau mewah dan tidak mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang sedang berkembang. Walau demikian, Tifatul mengaku belum tahu mobil jabatan menteri yang akan dibagikan tersebut adalah mobil mewah.
"Saya rasa kalau mewah ya tidak pantas. Tetapi kata Pak Hatta (Hatta Rajasa, Menko Perkonomian) mobilnya tidak mewah, lebih sempit dari Camry," kata Tifatul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/12/2009).

Tifatul yang menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengaku belum tahu bahwa mobil dinas para menteri yang segera dibagikan tersebut bermerk Toyota Crown atau varian mewah produksi Toyota. Harga mobil tersebut sebesar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta, plus pajak harga mobil itu menjadi antara Rp 1,2 miliar dan Rp 1,3 miliar.

Adapun harga Toyota Camry yang menjadi mobil dinas para menteri saat ini memiliki harga hanya setengah dari Toyota Crown. "Selama dua bulan saya menjadi menteri belum pernah pakai mobil dinas. Yang saya pakai adalah Toyota Fortuner, saya beli dengan hasil keringat sendiri," tandasnya.

Tifatul juga menyatakan dalam pandangan pribadi bahwa mobil dinas untuk para menteri adalah mobil milik negara sehingga hanya boleh dipakai pada saat tugas-tugas negara. Mobil tersebut tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi seperti untuk jalan-jalan yang bukan merupakan tugas dinas atau dipakai oleh keluarga. "Itu adalah aset negara, jadi harus dipakai untuk tugas-tugas negara," tandasnya.

Saat ditanya apakah dia akan menolak Toyota Crown sebagai mobil dinasnya, Tifatul mengaku belum tahu. Dia akan mencari tahu dulu apa benar Toyota Crown itu mobil mewah atau bukan.

Terima Jenazah Gus Dur, TK Lagi-Lagi Salah Ucap


Okezone, JAKARTA. Entah karena grogi atau karena tidak biasa melakukan upacara kenegaraan, Ketua MPR Taufiq Kiemas kembali salah mengucapkan kalimat. Ini terjadi saat pihak keluarga menyerahkan jenazah KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kepada negara.
Pantauan okezone di rumah Gus Dur di Ciganjur, Kamis (31/12/2009), setidaknya ada beberapa kalimat yang keliru diucapkan suami Megawati Soekarnoputri ini.

Jika seharusnya disebutkan Waktu Indonesia Barat (WIB), namun Taufiq mengucapkan Waktu Irian Barat. Kemudian, seharusnya diucapkan Tuhan Maha Pencipta, namun diucapkan Tahan Mamaha Pencipta.

Ini merupakan kesalahan ucap Taufiq untuk kesekian kali. Salah satunya, saat melantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Saat itu Taufiq seharusnya mengucapkan nama presiden lengkap, namun disingkat menjadi SBY. (kem)


Sumber: news.okezone.com

*** Selamat Jalan Guru Bangsa ***


“Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu” -Gus Dur-
Jakarta (Espos). Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Mantan Presiden ke-4, KH Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur, berpulang ke rahmatullah, di RSCM, Jakarta, Rabu (30/12) pukul 18.45 WIB. Pemerintah pun meminta rakyat mengibarkan bendera setengah tiang selama satu pekan penuh sebagai bentuk penghormatan.

Sebelum mengembuskan napas terakhir, kesehatan mantan Presiden Abdurrahman Wahid merosot pada pukul 11.00 WIB. Tim dokter Kepresidenan menyatakan Gus Dur meninggal dunia pukul 18.45 WIB. Gus Dur mengalami komplikasi dan kritis pada pukul 18.15 WIB sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir.

”Dengan ini kami beritahukan bahwa Gus Dur telah meninggal dunia pada hari Rabu 30 Desember pukul 18.45 WIB,” ujar dr Jusuf Misbach dari tim dokter Kepresidenan di RSCM, Jakarta Pusat. Jusuf menambahkan Gus Dur dirawat sejak 26 Desember 2009 lalu dan kondisinya sempat membaik. ”Namun pada Rabu hari ini pukul 11.30 WIB kondisinya memburuk dengan komplikasi penyakit stroke, diabetes, jantung dan pada pukul 18.15 WIB kondisinya kritis. Tepat pukul 18.45 WIB beliau meninggal,” tegas dia.
Pada pukul 18.15 WIB, Gus Dur kritis. Pada petang itu, Presiden SBY sempat menjenguk Gus Dur di RSCM. Setengah jam kemudian, Gus Dur mengembuskan napas terakhir.

Dukung pencalonan incumbent, Repdem PDIP siap sumbang 100.000 suara


Solo (Espos). DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Solo mentargetkan akan menyumbang 100.000 suara untuk pasangan incumbent pada Pilkada mendatang.
Organisasi sayap partai DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo ini juga meminta pasangan Walikota Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo untuk kembali maju dalam Pilkada 2010. Ketua DPC Repdem Kota Solo, Yosafat Agung Santoso, menegaskan hal itu di sela-sela acara pelantikan pengurus baru, di Sekretariat DPC PDIP Solo, Minggu (20/12).

Agung menegaskan rekomendasi tersebut berdasarkan kesepakatan yang dicapai saat digelar workshop Redpem pada Sabtu (19/12). “DPC Repdem Kota Solo merekomendasikan untuk mencalonkan kembali pasangan incumbent sebagai calon dari PDIP pada Pilkada 2010,” tandasnya.

Kontroversi program Tilik Desa,Golkar bela Bupati


Klaten (Espos). Fraksi Partai Golkar DPRD Klaten membela program Tilik Desa yang sempat disorot oleh anggota Komisi I legislatif setempat, dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2010.
Golkar menganggap program Tilik Desa bukan sebagai aksi politik, namun sebagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Klaten, FX Setyawan mengatakan, program tersebut justru sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Toh, kalaupun dianggap bernuansa politik, itu terjadi karena hajatan Pilkada semakin dekat. “Siapapun Bupati-nya, Tilik Desa tetap digelar,” kata dia di Gedung Dewan, Selasa (29/12).

Dia mengatakan, program tersebut telah berjalan baik sejak tiga tahun silam. Bahkan, masyarakat merasakan manfaatnya saat berada dekat dengan pucuk pimpinan Pemkab Klaten itu. “Hanya karena semakin dekat dengan Pilkada, sensitifitasnya menjadi semakin naik,” tandas dia.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan partai pengusung pasangan yang saat ini terpilih menjadi kepala daerah yakni Sunarna-Samiadji pada periode 2005-2010. Untuk Pilkada tahun depan, Golkar juga kembali mencalonkan Sunarna sebagai petarung di hajatan pesta demokrasi itu.

Pemkab temukan indikasi pelanggaran DAK Klaten


Klaten (Espos). Pemkab Klaten menemukan adanya indikasi pelanggaran penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009. Sejumlah sekolah yang menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan diketahui menggarap tidak melalui mekanisme swakelola. Padahal, dalam aturan terkait, pelaksanaan DAK harus dilaksanakan lewat swakelola.
Hal tersebut terungkap dalam jawaban Bupati Klaten Sunarna atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBD 2010, yang disampaikan Rabu (23/12), di ruang sidang DPRD Klaten. Pada kesempatan itu, Bupati membeberkan adanya sejumlah sekolah yang tidak melakukan proses swakelola. Temuan itu dia paparkan berdasarkan pengambilan sampel sekolah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (Disdik) Ngawen, Gantiwarno dan Klaten Utara.

“Banyak dijumpai adanya perubahan RAB (Rencana Anggaran Belanja-red) dan adanya pelaksanaan kegiatan tidak dikerjakan secara swakelola,” jelasnya di hadapan para anggota DPRD setempat.

Bupati melakukan pengambilan sampel penerima DAK di empat Sekolah Dasar (SD) di Ngawen, tiga SD di Gantiwarno dan dua SD di Klaten Utara.
Bupati menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan sejumlah fraksi terkait pelaksanaan DAK tahun 2009 yang rentan penyimpangan.