jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Minggu, 27 Juni 2010

PKS Bagaikan Kereta

PK-Sejahtera Online. PKS bagaikan kereta. Demikian disampaikan Sekjen PKS Anis Matta pada salah satu stasiun televisi swasta nasional, (22/6).

“Bila lokomatif telah bergerak menuju suatu arah maka, seluruh gerbong yang berada di belakangnya akan bergerak ke satu arah tanpa terkecuali” jelas Anis mengibaratkan kesolidan para pimpinan dan anggota PKS dalam menjalani roda partai. .

Hal ini Anis sampaikan untuk menjawab pernyataan para pengamat politik yang memprediksi PKS akan ditinggalkan para kader PKS yang sebagian besar dari kalangan Islam yang kuat, karena PKS mengubah visi barunya menjadi partai yang terbuka dengan menerima anggota non muslim sebagai anggotanya.

Dukungan Untuk Nur Mahmudi Terus Berdatangan

JELANG PILKADA DEPOK
Depok, RMOL. Kandidat bakal calon (balon) Walikota Depok yang dikabarkan bakal maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nur Mahmudi Ismail nampaknya terus mendapat dukungan jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Depok, 16 Oktober 2010.

Kali ini dukungan tersebut datang dari beberapa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), Paguyuban Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka (Pacinkum) bahkan dari Komuninitas pedagang koran di Kota Depok.

Kepada Rakyat Merdeka Online, Ketua Koalisi Kerakyatan, Gita Kurniawan membenarkan informasi tersebut.

Gubernur Jabar Gelontorkan Rp480 M Bangun Sekolah

INILAH.COM, Bandung. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berkomitmen untuk membangun pendidikan di Jawa Barat. Untuk merealisasikan, dana Rp480 miliar pun digelontorkan.

Sebagian dari dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD 2010 akan digunakannya untuk rehabilitasi ruang kelas sebanyak 2.328 sekolah, perbaikan 3.000 ruang kelas yang rusak akibat gempa bumi September 2009, pembangunan 120 unit SMK baru dengan total anggaran mencapai Rp480 miliar.

"Terobosan dan loncatan dalam membangun dunia pendidikan Jawa Barat harus terus dilakukan. Khususnya untuk mengejar target nasional Angka Partisipasi Kasar atau APK tingkatSLTA yaitu sebesar 68%. Selain itu berbagai program terus digulirkan seperti beasiswa BAGUS, BOS Provinsi, buku gratis pada mata pelajaran yang di-UN-kan untuk seluruh siswa, dan bantuan seragam sekolah bagi siswa tidak mampu serta penyediaan Beasiswa pendidikan menengah dan tinggi," ujarnya saat melepas lulusan sekolah di lingkup Yayasan Darmaloka tahun ajaran 2009/2010, di Gedung Sate, Bandung, Senin (21/6).

PKS Bantah Setengah Hati untuk Non Muslim

Jakarta, RMOL. PKS membantah setengah hati kepada kelompok non muslim karena hanya membuka peluang bagi kelompok tersebut menjadi pengurus hanya di daerah-didaerah yang minoritas muslim.

"Tidak. Kita penuh terbuka. Cuman akes proporsionalitas yang dikedepankan. Selama ini yang berjuang di daerah mayoritas muslim adalah kader muslim," ujar Wakil Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera DPP PKS, Muhammad Idris Luthfi saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 27/6).

Makanya, ujar anggota Komisi VII DPR ini, kelompok non muslim harus bisa menunjukkan terlebih dahulu pengorbanannya di daerah yang mayoritas muslim. Karena menurutnya, tidak mungkin seseorang langsung diangkat menjadi pengurus partai.

Anggota Komisi III: Kapolri Baru Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

Jakarta. Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Polri membuat lembaga itu jadi perhatian publik. Maka sudah seharusnya Kapolri baru adalah sosok yang dapat diterima oleh publik.
"Ini untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada polisi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak di luar Polri," kata anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil saat dihubungi detikcom, Sabtu (26/6/2010).

Saat ini ada 8 nama calon Kapolri telah dipegang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Besar harapan calon terpilih adalah tokoh yang berintegritas dan peka terhadap kebutuhan publik demi menyelamatkan institusi Polri ke depan.

Catut Bupati Terpilih, Tipu Penjual Sate

SUKOHARJO. Nama Bupati Sukoharjo terpilih, Wardoyo Wijaya dicatut untuk menipu warung sate kambing Pak “Momo”, Jumat (25/6) kemarin. Penipuan itu mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1,2 juta.
Setelah berhasil di korban pertama, pelaku yang sama dikabarkan menipu warung sate kambing Pak “Pur”, dengan modus serupa. Yakni pesan sate kambing 1.500 tusuk, dengan alasan untuk hajatan di rumah Wardoyo Wijaya.

Informasi yang dihimpun Joglosemar menyebutkan, saat selesai salat Jumat, ada seseorang datang ke warung sate Pak ”Momo”. Ia memesan sate sebanyak empat ekor kambing masak, yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan di rumah Wardoyo Wijaya, pekan depan.

Penerimaan Siswa Baru Rawan Titipan

SUKOHARJO. Penerimaan siswa baru tahun ajaran 2010/2011 yang serentak akan dilakukan di Sukoharjo dikhawatirkan diwarnai budaya titipan. Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan anggota DPRD Sukoharjo.

“Seperti yang terjadi di tahun ajaran sebelumnya, fenomena siswa titipan masih terjadi di Sukoharjo, dan itu sangat memalukan bagi dunia pendidikan,” ujar Sekretaris LSM LPSEM Wahyono kepada wartawan, Sabtu (26/6).

Praktik siswa titipan semacam itu jika, masih terjadi dan membudaya, menurut Wahyono akan menurunkan kualitas pendidikan secara umum. Selain itu juga bisa merugikan sekolah bersangkutan, karena akan menurunkan kualitas outpunnya.

PKS Menjadi Partai Pragmatis?

Musyawarah Nasional (Munas) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta beberapa waktu lalu diwarnai gagasan pentingnya keterbukaan partai. Walau kedua istilah itu saling kontras, PKS seolah digiring untuk menentukan pilihan apakah menjadi partai eksklusif atau inklusif. Tidak disangkal lagi bahwa PKS selama ini dikenal sebagai partai berbasis muslim dan tentunya berasas Islam. PKS identik dengan partai kader, ideologis, militan, loyal, dan solid, corak kepemimpinan “tak terbantah”. Antara pimpinan dan anggota partai seiya sekata.

Gagasan keterbukaan PKS perlu menilik lebih jauh arti dan maksud keterbukaan itu sendiri. Sebuah arti yang tidak simplistis dan melulu berorientasi pada kebutuhan pragmatisme politik. Keterbukaan bukan berarti “buka-bukaan” sebagaimana ditunjukkan oleh dipilihnya Hotel Ritz Carlton sebagai tempat pesta demokrasi PKS. Terang benderang PKS membuka diri untuk tidak sinis lagi terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat (AS). Hotel yang disinggahi PKS untuk dijadikan tempat Munas II merupakan simbol kekuatan ekonomi AS. Padahal selama ini PKS kerap menolak keras simbol-simbol AS bahkan politik hegemoninya.

Simplifikasi makna keterbukaan demikian dikhawatirkan dapat membuka pintu lebar hengkangnya kader-kader PKS. Tidak salah kiranya jika sebagian kalangan menilai PKS kian pragmatis. Keterkenalan PKS sebagai partai kader tergantikan oleh pragmatisme PKS untuk bermain di ranah konstruksi citra. Bisa jadi gagasan keterbukaan PKS di mata dunia Barat dengan langgam yang cenderung vulgar dan terkesan “buka-bukaan” lebih dilatari oleh keterpojokan citra Islam fundamentalis yang selama ini dicitrakan Barat sebagai “teroris”.

“Orang terlantar rentan tidak tercatat data kependudukan”

Solo (Espos). Pansus Administrasi Kependudukan (Adminduk) DPRD Solo menilai orang terlantar sangat rentan sebagai penduduk yang tidak tercatat dalam Adminduk.

Menurut anggota Pansus Adminduk, Asih Sunjoto Putro, terdapat beberapa kalangan yang masuk dalam kategori sebagai penduduk yang rentan terhadap pencatatan Adminduk. “Mereka adalah orang terlantar, korban bencana alam hingga korban kerusuhan. Kalau di Solo yang paling mungkin adalah orang terlantar,” ungkap Asih, Minggu (27/6).

Mereka dinyatakan rentan pencatatan Adminduk karena memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa mengurus administrasi untuk pencatatan data kependudukan. Dia mengatakan, pihak yang rentan dalam Adminduk itu sudah tertuang dalam UU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 11/2010 Pasal 19.