Pemimpin Hizbullah kecam Obama

Beirut. Pemimpin kelompok Libanon, Hizbullah menuding Presiden Amerika Serikat (AS) bias demi Israel. Sheikh Hassan Nasrallah juga menyebut Obama tidak menghormati martabat warga Arab dan muslim.

Hal itu dicetuskan pemimpin Hizbullah tersebut dalam pidato yang disiarkan televisi untuk ratusan ribu pendukung Hizbullah di Beirut.

Dikatakan Nasrallah, Obama bahkan telah lebih jauh daripada pendahulunya, George W Bush dalam mendukung Israel. “Yang kita lihat adalah komitmen absolut Amerika pada kepentingan Israel. Sementara mengabaikan martabat dan perasaan warga Arab dan muslim serta negara dan pemerintah mereka,” cetus Nasrallah seperti dilansir Al-Jazeera, Kamis (12/11).

PAC & Ranting PDIP dukung Jokowi-Rudy

Solo (Espos). Kalangan arus bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) dan Hadi Rudyatmo (Rudy) untuk kembali maju dalam Pilkada 2010.

Dukungan kepada pasangan incumbent itu terungkap saat digelar rapat konsolidasi PDIP, terkait penjaringan dan penyaringan calon walikota dan wakil walikota Solo. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, Windu Winarso mengatakan pernyataan dukungan itu muncul saat digelar pertemuan yang dihadiri pengurus PAC dan Ranting PDIP, Selasa (10/11).

“Dalam konsolidasi memang muncul dukungan terhadap incumbent agar dicalonkan lagi dalam Pilkada. Namun saat itu, dukungan baru sebatas pernyataan lisan,” terang Windu, ketika dikonfirmasi Espos, melalui telepon, Kamis (12/11).

Sejumlah peserta yang hadir dalam konsolidasi itu, telah menyampaikan dukungan lisan kepada Jokowi-Rudy untuk dicalonkan dalam Pilkada 2010. Adanya dukungan itu, diakui pula oleh salah seorang kader PDIP, Teguh Prakosa. Wakil rakyat ini tidak membantah ketika dikonfirmasi mengenai adanya dukungan PAC dan Ranting terhadap pasangan incumbent tersebut.

Rudy masuk daftar kandidat Demokrat

Solo (Espos). Nama Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo masuk dalam daftar tokoh yang disurvei oleh Partai Demokrat sebagai salah satu kandidat calon walikota atau wakil walikota Solo.

Partai Demokrat, melalui Tim 9 telah melakukan survei awal untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh besar di Kota Solo. Salah satu anggota Tim 9, Supriyanto mengatakan survei tokoh tersebut dilaksanakan oleh lembaga survei Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu.

Dari survei tersebut, muncul enam nama tokoh. Dua di antaranya adalah kandidat incumbent yaitu Walikota Joko Widodo dan Wawali Hadi Rudyatmo. Sedangkan empat tokoh lainnya adalah Achmad Purnomo, Tedjowulan, Eddy Wirabhumi dan Dwiawan Ruharjanto.

Sesuai Juklak dalam mekanisme penjaringan tokoh agama dan tokoh masyarakat, jelas Supriyanto, LSI melakukan survei untuk mengetahui seberapa besar elektabilitas masing-masing tokoh tersebut. “Hasil survei itu akan menjadi salah satu pertimbangan dan dasar untuk menunjuk tokoh yang bakal dicalonkan maju dalam Pilkada,” terangnya ketika ditemui Espos, di ruang kerjanya, Rabu (11/11).

Boyolali perlu Perda rokok

Boyolali (Espos). Kabupaten Boyolali dianggap perlu memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang rokok. Sosialisasi bahaya rokok dan penanggulangannya yang saat ini gencar dilakukan di sejumlah wilayah dinilai tidak cukup efektif.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Thontowi Jauhari ketika ditemui wartawan di Kantor DPRD setempat, Kamis (12/11).

Menurut Thontowi untuk menanggulangi bahaya merokok, tidak cukup hanya dengan sosialisasi bahaya akibat merokok. Namun, diperlukan peraturan yang bisa mengatur orang yang mau merokok.

“Perda tersebut dibuat bukan untuk melarang orang merokok, melainkan diatur agar di beberapa fasilitas umum menyediakan tempat khusus merokok, seperti di lembaga pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, gedung-gedung pemerintah, bus, fasilitas umum lainnya,” katanya.

DPC PDIP : Pimwan dinilai inkonsistensi

Sragen (Espos). entang adanya klarifikasi Pimpinan Dewan (Pimwan) kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Sragen, terkait surat tentang penarikan nama dr Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

Kebijakan Pimwan dalam menyikapi surat DPC PDIP itu terkesan diskriminasi dan ada keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPC PDIP Sragen, Bambang Samekto saat ditemui wartawan, Rabu (11/11), di rumahnya. Pernyataan Bambang Samekto tersebut juga diamini Sekretaris DPC PDIP Sragen Sugiyamto dan Ketua DPC PDIP nonaktif, Suharjo serta sejumlah fungsionaris DPC PDIP Sragen yang kebetulan berada di lokasi yang sama.

“Keputusan Pimpinan Dewan untuk melakukan klarifikasi ke DPC jelas bentuk inkonsistensi kebijakan Pimwan, karena persoalan yang sama juga pernah terjadi saat adanya usulan nama Wakil Ketua DPRD Sragen dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa-red) yang juga tidak ditandatangani Ketua DPC PKB. Kenapa pada saat itu tidak ada klarifikasi oleh Pimpinan Dewan sementara? Mengapa justru surat dari DPC PDIP sekarang yang diklarifikasi?,” ujar Bambang.

Komisi I gelar Sidak, SPj ADD ditengarai fiktif

Sukoharjo (Espos). Komisi I DPRD kabupaten Sukoharjo menemukan banyak desa yang membuat surat pertanggungjawaban (SPj) fiktif untuk mempermudah pencairan alokasi dana desa (ADD).

Hal itu berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi I. Berdasar pantauan, Sidak yang dilakukan Komisi I pada awalnya untuk memeriksa kelancaran pencairan ADD. Pasalnya, berdasar informasi yang diterima Komisi I banyak desa yang hingga saat ini belum menerima bantuan ADD secara utuh. Tak hanya itu, ada sejumlah desa yang bahkan belum menerima dana tersebut sama sekali. Belum beresnya APB desa (APB-des) serta SPj ditengarai menjadi penyebab puluhan desa di Kota Makmur tidak bisa menikmati bantuan tersebut dengan lancar.

Ada dua desa yang dikunjungi Komisi I pada Kamis (12/11). Pertama, Desa Sidorejo dan kedua Desa Mertan. Pada Sidak pertama, pihak desa menjelaskan bahwa saat ini mereka baru menerima bantuan ADD tahap kedua. Sementara pada pemeriksaan kedua, pihak Desa Mertan mengaku belum menerima dana ADD meski yang tahap awal.

Puluhan orang terjaring operasi yustisia

Sukoharjo (Espos). Puluhan warga terjaring dalam operasi yustisia yang digelar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, Rabu (11/11) di halaman depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Operasi yang digelar mulai pukul 09.30 WIB tersebut, berdasar pantauan berlangsung selama satu jam. Sebanyak 857 warga diperiksa dalam operasi tersebut sementara 53 warga terbukti telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) 35/1990 Tentang KTP, KK dan Surat Keterangan Sementara. Mereka yang telah melanggar Perda berdasarkan catatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah mereka yang tidak memiliki KTP atau KTP-nya telah mati alias sudah tidak berlaku lagi.

Kepala Satpol PP, Rita Adriyatno menjelaskan, operasi yustisia adalah operasi rutin yang selalu digelar Pemkab. Tujuan dari operasi yustisia adalah untuk menertibkan kepemilikan KTP di mana warga yang KTP-nya sudah habis masa berlakunya wajib memperbaharui identitas mereka.

Pilkada Kota Banjarmasin : PKS Cuma Usung Wakil

PK-Sejahtera Online. Banjarmasin, B.Post- Diam-diam Ketua DPW PArtai Amanat Nasional (PAN) Kalsel, HA Yudhi Wahyuni rajin melakukan komunikasi Politik.

Dia sudah melamar ke sejumlah partai politik untuk menggalang dukungan untuk pemilihan walikota 2010.

Selain melamar ke PKS, Partai Golkar dan Partai Demokrat, Yudhi juga akan melamar ke partai lain. "Nanti kami juga akan melamart ke partai lain seperti PKB, PPP maupun PDIP," Kata Yudhi, Rabu (11/11) usai menghadiri silaturahmi guru SMA di Gedung Mahligai Pancasila.

Calon incumbent itu berharap, lamarannya bisa diterima demi memuluskan langkahnya. "Usaha sudah, sekarang pasrah sambil menunggu jawaban dari lamaran yang sudah saya serahkan ke partai-partai," ujarnya.