Berjudi, Ketua Partai Golkar Kecamatan Tawangmangu ditangkap polisi

Karanganyar (Espos). Daniel Sunaryo, 52, oknum guru salah satu SMK swasta di Karanganyar yang juga dikenal sebagai Ketua Partai Golkar Kecamatan Tawangmangu, ditangkap polisi saat asyik bermain judi kartu bersama kawan-kawannya di lingkungan Pasar Wisata Tawangmangu, Senin (16/11) dinihari.

Hingga kini, warga Desa Tawangmangu RT 01/RW I tersebut ditahan di Mapolres Karanganyar untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Selain Daniel, turut diamankan pula lima penjudi lainnya yakni Saiful Arianto, 23, warga Dusun Nano RT 03/RW IV, Tawangmangu; Ngadiyo, 41, warga Desa Tawangmangu RT 02/RW I, Tawangmangu; Kliwon Iswanto, 52, warga Dusun Plalar RT 02/RW I, Desa Tengklik, Tawangmangu; Darwanto, 45, warga Dusun Nuton RT 03/RW XII, Desa Tengklik, Tawangmangu; dan Seman, 51, Dusun Sodong RT 03/RW VIII, Desa Tengklik, Tawangmangu.

Informasi yang dihimpun Espos, Selasa (17/11), penangkapan Daniel dan kawan-kawannya itu bermula dari laporan warga sekitar Pasar Tawangmangu yang gerah dengan aksi perjudian yang mereka lakukan. Saat itu, mereka berjudi semalam suntuk hingga dinihari di kios dalam pasar milik Wagiman.

Mantan Ketua DPRD resmi daftar lewat PDIP

Sukoharjo (Espos). Mantan Ketua Dewan periode 2004-2009, Wardoyo Wijaya resmi mendaftar melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pendaftar pertama tersebut maju dalam bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan didukung 11 dari total 12 pimpinan anak cabang (PAC) di Kota Makmur.

Wardoyo datang sekitar pukul 10.00 WIB didampingi isteri serta sejumlah pendukung. Sesampai di Kantor DPC PDIP, dia diterima sejumlah panitia yang selanjutnya segera mencatat namanya. Setelah pencatatan nama dan penyerahan berkas selesai, tahapan terakhir adalah menyerahkan uang pendaftaran senilai Rp 30 juta tunai dari pihak Wardoyo kepada panitia.

Seusai mendaftar, Wardoyo di hadapan para wartawan mengatakan, Selasa (17/11) secara resmi dia telah mendaftarkan diri melalui partai berlambang banteng. “Hari ini saya sudah resmi mendaftar sebagai calon bupati. Kemudian yang bersama dengan saya hari ini bukanlah tim sukses saya melainkan lebih saya anggap sebagai mitra,” ujarnya, Selasa.

Anggota FPKS Minta SBY Laksanakan Rekomendasi Tim 8

Jakarta. Anggota Komisi III DPR dari FPKS Nasir Jamil berharap SBY menindaklanjuti rekomendasi Tim 8. SBY diminta menyampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menghentikan kasus Bibit dan Chandra.

"Intinya Presiden harus menindaklanjuti rekomendasi Tim 8, ini bagian dari pengembalian kepercayaan publik," kata Nasir kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2009).

Nasir berharap Presiden menelaah baik-baik rekomendasi Tim 8. Kurangnya bukti dalam kasus tersebut diharapkan jadi dasar Presiden untuk meminta Kapolri atau Jaksa Agung menghentikan kasus tersebut.

"Saya lebih setuju kalau rekomendasi diteruskan dan ada SP3 atau SKPP untuk Bibit dan Chandra," ujar Nasir.

Program 100 hari DKP Tak Konkret

PK-Sejahtera Online. Anggota komisi IV DPR Ri, Rofi Munawar menilai program 100 hari yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad terlalu mengada-ada. "Tidak ada program yang konkret," kata Rofi usai rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di gedung dewan, Senin (16/11).

Seperti yang dikutip Suara Pembaruan, Selasa (17/11) Rofi menunjuk target kenaikan produksi perikanan dan budidaya yang dicanangkan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mencapai 353 persen sebagai program 100 hari sangat tak didukung data-data konkret.

"Itu program yang sangat ambisius, tanpa data yang akurat. Saya melihat program 100 hari anggota KIB II masih banyak pada tingkatan strategis dan jargon," tutur politisi PKS itu.

Pemberantasan Illegal Fishing Harus Masuk Program 100 Hari DKP

PK-Sejahtera Online. Pemberantasan korupsi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) khususnya yang menyangkut kegiatan illegal fishing harus masuk dalam program 100 hari. Pasalnya sangat banyak kasus illegal fishing yang tidak tersentuh hukum bahkan cenderung bermesraan dengan pejabat di lingkungan departemen tersebut.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI Ansory Siregar dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Senin (16/11) kemarin. Menurutnya akttivitas korupsi termasuk illegal fishing harus diberantas sampai ke akar-akarnya karena merupakan penyakit yang sangat merusak.

Ansory mengemukakan kegiatan illegal fishing sejak tahun 1970-an sampai saat ini begitu marak terjadi di Indonesia bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan modus operandi yang juga semakin beragam. Penyebabnya, menurut dia, antara lain dikarenakan adanya celah pada aturan (hukum) yang memberikan peluang illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Undang - Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 memungkinkan nelayan asing untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia khususnya di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pada pasal 29 ayat (1), misalnya, dinyatakan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan, hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, pada ayat (2) dinyatakan, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum intenasional.

Road Show Kewanitaan DPP PKS ke Lampung

PK-Sejahtera Online. Rangkaian kunjungan Bidang Kewanitaan ke 33 Provinsi di Indonesia memasuki tahap dua. Dalam rangkaian tersebut, Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS, Ledia Hanifa, S.Si, M.Psi.T ditemani stafnya melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung, Sabtu—Ahad (14—15/11) kemarin. Dalam kesempatan kali ini Ledia Hanifa, mensosialisasikan dan menjelaskan Rekomendasi Rakornas Perempuan PKS, 19—21 Juni 2009. Selain itu Ledia juga menyempatkan untuk melakukan kunjungan media ke tiga media cetak harian di Lampung.

Saat berdiskusi dengan kru Lampungpost

FPKS: Pemerintah Langgar Hak-Hak Jamaah Haji

PK-Sejahtera Online, Jakarta. Pemerintah mengingkari hak-hak jamaah haji untuk memperoleh akomodasi berstandar layak kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 37 Undang-Undang No 13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dua anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis MA dan Nurhasan Zaidi S.Sos menyimpulkan hal tersebut usai melaksanakan tugas mengawasi jalannya pelaksanaan pelayanan ibadah haji di Saudi Arabia.

"Setidaknya soal perumahan dan transportasi masih jadi masalah. Jika tidak ada perbaikan ini bisa jadi pelanggaran serius," kata Nurhasan Zaidi, Rabu (18/11).

Nurhasan mencontohkan, kontrak penyewaan perumahan yang dilakukan PPIH Depag RI ternyata tak memiliki tasrih (izin) yang masih berlaku dari Pemerintah Saudi. Dalam kontrak perumahan itu juga tidak menyebutkan pemilik perumahan harus menyelesaikan izin sebelum pelaksanaan haji.

"Bola" di Tangan Presiden...

JAKARTA, KOMPAS.com. Pulang dari lawatan pertemuan APEC di Singapura, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan "dihadiahi" laporan kerja Tim Delapan yang dibentuknya untuk memverifikasi fakta atas kasus dua pimpinan KPK (nonaktif), Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Sikap Presiden terhadap rekomendasi itu sangat dinantikan. Kabarnya, rekomendasi juga berisi mengenai reposisi dan reformasi di lembaga penegakan hukum.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, tak ada pilihan lain bagi Presiden selain menerima rekomendasi tersebut. "Presiden memang punya hak untuk menerima atau menolak rekomendasi Tim Delapan. Tapi kedua pilihan itu ada konsekuensinya," kata Nasir, anggota Fraksi PKS, kepada Kompas.com, Senin (16/11).

Jika menolak atau tidak menindaklanjuti isi rekomendasi, menurut Nasir, Presiden sudah "menampar" wajahnya sendiri. "Iya dong, kan tim itu dibentuk Presiden, sudah bekerja kok malah dicuekin hasilnya," kata dia.

Jika menerima maka hal utama yang harus dilakukan oleh Presiden adalah menindaklanjuti dengan melakukan pembenahan tiga institusi penegak hukum di Indonesia. "Artinya, Presiden harus mempercepat reformasi di Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Bagaimanapun juga, lembaga-lembaga itu dihuni oleh manusia, bukan malaikat. Dan menurut saya, tidak ada jalan lain bagi Presiden selain menerima rekomendasi tersebut," ujar Nasir.

F-PKS: Hak Angket Cara Optimal Bongkar Skandal Century

Jakarta. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai hak angket adalah cara paling optimal untuk megurai skandal Bank Century. Hak angket memungkinkan penyelidikan yang mendalam atas kasus yang menyedot uang negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut.

"Angket adalah cara yang paling optimal untuk dilakukan. PPATK yang terbentur peraturan bisa dipanggil, pejabat tinggi juga bisa diperiksa," kata Ketua F-PKS Mustafa Kamal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2009).

Namu demikian, Mustafa tidak mau mengungkapkan bagaimana sikap fraksinya terhadap usulan hak angket Century tersebut. F-PKS, kata dia, mengikuti prosedur yang berlaku dalam pengusulan suatu hak dewan.

"Sikap fraksi ya di Paripurna nanti," kata dia.