jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 16 Desember 2008

CERITA HEBOH IKLAN SOEHARTO: (updated 05 Desember 2008)


Dalam literatur gerakan dakwah, ada yang disebut mabadi' (bersifat prinsip) dan ada pula kaifiyat (bersifat operasional). Iklan PKS yang di antaranya menampilkan gambar Soeharto, sebenarnya tidak bermaksud menjadikan Soeharto sebagai pahlawan . DPP PKS belum pernah memutuskan atau mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan. Secara prinsip, tidak ada yang berubah dari PKS sebagai partai dakwah. Namun secara operasional mungkin saja ada yang keliru. Demikian penjelasan terkini dari Presiden PKS, Tifatul Sembiring, yang tertuang dalam sebuah artikel yang dimuat dalam sebuah koran nasional, dua hari yang lalu. Silahkan membaca PKS dan Iklan Soeharto untuk menelaah penjelasan tersebut secara utuh. Berikut ini adalah pantauan terkini dari HEBOH IKLAN SOEHARTO (update 20 November 2008) yang disajikan secara ringkas. Rincian selengkapnya dapat diperiksa dalam lampiran. Pandangan pribadi saya telah dituangkan dalam SPHINX: Sepuluh Tahun Reformasi yang ditulis saat Soeharto sakratul maut , dan SEMBELIT yang bertutur mengenai masalah-masalah komunikasi politik seputar kita. Iklan Secara Keseluruhan Terimakasih Guru Bangsa!
Terimakasih Pahlawan!
Kami akan melanjutkan langkah bersama PKS untuk Indonesia sejahtera!"

Itulah potongan iklan terbaru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut Hari Pahlawan 10 November. Untuk menggambarkan guru bangsa dan pahlawan yang dimaksud, iklan itu menampilkan foto tokoh-tokoh nasional. Di urutan pertama, muncul foto Soekarno. Lalu Soeharto, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, M Natsir, M Hatta, Jenderal Sudirman dan Bung Tomo.

Secara umum, iklan PKS tersebut dinilai mengejutkan dan kreatif oleh para pengamat. Iklan tersebut juga dinilai sebagai langkah PKS melakukan perluasan segmen pemilihnya. Misalnya pengamat politik, Fachry Ali dan Direktur Pasca Sarjana Komunikasi UI, Dedi Nur Hidayat mengatakan PKS telah ”berjudi” sebab, bisa saja, akibat pemasangan gambar tersebut, para pemilih fanatiknya ”lari”. Mereka juga berpendapat iklan tersebut diharapkan dapat menarik dukungan dari masa mengambang yang tidak tertampung dalam parpol. Itu untuk memperluas spektrum massa pendukung PKS. Dosen komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Ibnu Hamad menambahkan mengatakan sebagai sebuah desain kreatif, target iklan tersebut, diharapkan dapat mencuri perhatian dari para pendukung tokoh-tokoh yang ada dalam iklan. Mencuri perhatian syukur-syukur menciptakan dukungan. Fachry Ali menambahkan PKS tampaknya merasa yakin basis pendukungnya yang sudah ada tak akan lari hanya gara-gara iklan politik ini. Keyakinan PKS itu diperkuat oleh kenyataan bahwa tidak ada satu isu korupsi pun yang menerpa PKS. Menurut Dedi Nur Hidayat, Kecil kemungkinan suara PKS dinilai dapat turun, karena PKS merupakan partai yang solid.

Menurut Fachry Ali, iklan kampanye PKS itu mengejutkan dan agresif. PKS membuat terobosan dan langkah berani dengan iklan tersebut. Namun ia belum bisa memastikan dampak iklan politik ini terhadap perolehan suara PKS pada Pemilu 2009. Ketidakpastian ini juga diungkap oleh Ibnu Hamad. Ia mengatakan masyarakat tidak mudah percaya begitu saja terhadap kampanye atau iklan politik parpol. Sebab masyarakat kini semakin cedras. Melalui iklan ini, menurut Fachry Ali, PKS ingin memunculkan citra bahwa dirinya bukan sekadar sebagai partai Islam. PKS menjadi lebih terbuka dan nasionalis.

Mengenai iklan PKS itu sengaja dibuat karena merupakan yang kedua kali menuai polemik, Dedi Nur Hidayat menyatakan tidak dapat mebuktikan. Pengamat komunikasi politik dari UGM, Hermin Indah Wahyuni menilai iklan yang kontroversial itu merupakan strategi yang bagus. Itu strategi mengambil posisi minor untuk dijual. Ia dan Ibnu Hamad yakin setiap peluncuran iklan pasti telah melalui survei dan pembahasan. Hermin Indah Wahyuni menilai mungkin PKS sengaja men-setting iklan itu untuk mengundang polemik. Tuntutan untuk menarik iklan-iklan PKS terlalu berlebihan. Sikap itu, sungguh tidak demokratis. Itu sah-sah saja dalam komunikasi politik. Itu juga bukti keberanian PKS. Ibnu Hamad menambahkan kalau dilihat dari murni marketing politik, iklan itu sebetulnya berhasil dan juga kreatif. Iklan politik PKS berhasil karena mendapat perhatian dari masyarakat luas.

Adien Jauharudin, dari Gerakan Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) mengatakan strategi politik dengan mengambil sosok pahlawan dan tokoh nasional bias jadi untuk menarik simpati masyarakat luas agar mendapat dukungan suara lebih besar. Tentunya bagi mereka yang tidak mengenal tokoh-tokoh tersebut akan simpati dengan PKS, tapi bagi pihak yang sudah tahu dan ada kaitan dengan tokoh yang ditampilkan tentunya akan terusik bahkan merasa dirugikan.


Meski demikian, ia mengakui jika PKS cerdik dalam mengemas isu untuk mengundang perhatian publik dengan memanfaatkan kekuatan media yang dijadikan sarana iklan politiknya. Hal ini menjadi manuver politik yang cerdas. PKS lebih berani dalam membuat manuver politik yang tidak dilakukan oleh partai lainnya. Calon anggota legislatif Partai Golkar Indra J Piliang menilai iklan PKS yang menampilkan sejumlah tokoh bangsa tidak ada persoalan. Plus minusnya tergantung pandangan masyarakat. Sudah saatnya, kita berfikir ikon Soekarno bukan milik PDIP saja. Hasyim Asy'ari bukan milik NU saja. Itu pemikiran sempit yang harus diubah. Mereka tokoh bangsa. Iklan PKS justru sukses. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengatakan iklan PKS bukan sebuah pelanggaran. Tidak ada aturan yang melarang pemanfaatkan pahlawan nasional untuk kampanye parpol di media massa. Termasuk dalam undang-undang pemilu. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, memuji kesadaran sejarah para elit PKS yang dinilainya luar biasa. PKS yang semula sangat relegius dan terkesan ekskluisif, ternyata sadar betul harus mencoba menampilkan tokoh-tokoh yang nasionalis, jika ingin menaikkan porsi suaranya. Iklan politik PKS adalah cara yang cukup efektif bagi PKS untuk mencoba mengambil alih suara dari swing voter menjelang Pemilu 2009.


Dari kacamata blogger yang tidak melihat isi iklan dikatakan konten kontroversial dan up to date pasti akan menarik traffic dengan cepat dan besar layaknya Tsunami. Dan kali ini PKS dalam iklannya menuai berbagai kecaman dan pujian tetapi inti semua itu PKS dibicarakan setiap orang dalam setiap perbincangan mulai dari warung kopi sampai cafe-cafe di mall-mall, mulai dari penarik becak sampai para penaik duit di bank-bank. Terlepas dari hasil politik yang diintrepretasikan dengan ballot dan vote, PKS telah mendapatkan backlink, trackback juga traffik yang besar. Bagi yang belum tahu dan setengah tahu, pasti akan mencoba untuk mencari tahu seperti apakah iklan PKS tersebut dan bisa jadi ingin mengetahui lebih dalam seperti apakah PKS juga platformnya. Ini merupakan trik yang sangat lihai untuk mendapatkan pemilih potensial.


Mengenai tokoh Soekarno yang ditampilkan di iklan PKS, Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufik Kiemas mengaku tak keberatan. Semua pihak termasuk PKS, berhak menghargai semua pendahulu mereka dengan cara mereka masing-masing. Sebagai pemimpin terkadang kita melupakan jasa-jasa para founding father. Caleg PDIP Budiman Sujatmiko mengatakan PDIP tidak mempermasalahkan sosok Soekarno yang juga muncul dalam iklan PKS. Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli menambahkan sebenarnya sah-sah saja Soekarno sebagai tokoh bangsa ditampilkan oleh PKS. Namun ia mempertanyakan konsistensi PKS selanjutnya.

Pernyataan Firman Jaya Daeli dijawab Sekjen PKS Anis Matta, dengan balik mempertanyakan posisi Megawati terhadap Soekarno. Dia itu anak biologis atau anak ideologis? Pada masa pemerintahan Megawati dia menjual aset-aset negara.


Berbeda dengan pendapat-pendapat diatas, peneliti The Wahid Institute, Rumadi mengatakan pemasangan beragam foto tokoh itu jelas bertujuan mencari pemilih yang sebanyak-banyaknya pada Pemilu 2009. Hal ini dibenarkan pula oleh peneliti dari Charta Politika, Burhanuddin Muhtadi. Namun Direktur Eksekutif Reform Instutute, Yudi Latif menilai upaya PKS untuk memperbesar basis pemilihnya akan menemui jalan terjal karena para tokoh tersebut sudah memilik partai politik yang bergantung pada jaringan seputar mereka. Simpatisan Soeharto misalnya, sudah ada di PKPB, Golkar, Gerindra, atau Hanura.

Rumadi menambahkan jadi tak ada kaitannya dengan ideologi. Penayangan iklan dengan beragam tokoh juga menunjukkan pergumulan di internal PKS cukup hebat. Pergumulan itu sudah dimulai sejak awal tahun ini dengan mendeklarasikan PKS sebagai partai terbuka.

Namun Upaya PKS mengubah citra partai menjadi partai terbuka melalui iklan politik itu tampaknya akan sia-sia. Itu sulit terwujud, karena PKS hanya memainkan simbol saja. Dari sudut pandang keberagamaan PKS, tampak belum ada bukti bahwa PKS menghargai keberagamaan yang berbasis perdesaan.

Ketua Presidium Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palar Batubara mengatakan iklan partai politik yang menampilkan tokoh-tokoh nasional seperti yang dilakukan oleh PKS dapat mengurangi kredibilitas partai itu. Pasalnya, masyarakat saat ini sudah pintar untuk menilai partai tanpa dibayang-bayangi oleh tokoh tertentu. Golkar saja tidak pernah menampilkan tokoh Soeharto. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti menambahkan apa yang telah dilakukan oleh PKS demi memenangkan Pemilu 2009 dinilai akan sia-sia. Iklan itu diprediksi tidak akan meningkatkan jumlah perolehan suara dalam pemilu legislatif. Pengamat politik Bachtiar Effendy menilai iklan PKS itu terlalu sulit untuk dicerna oleh masyarakat yang ada di desa-desa. Iklan PKS ini hanya dipahami oleh masyarakat yang ada di kota-kota saja. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai PKS tengah berupaya mendulang tambahan suara pada Pemilihan Umum 2009. Upaya PKS memanfaatkan nama besar Soeharto tak akan efektif mendongkrak suara. Alasannya, pengikut Soeharto masih mencatat siapa saja yang ikut menjatuhkan rezim Orde Baru.


Sementara Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai pengusungan 8 tokoh dalam iklan PKS tidak perlu dilakukan, mengingat mereka semua sudah berada di alam lain. Biarlah partai-partai itu mengusung tokoh masa sekarang. Seharusnya dikedepankan kemampuan dalam melakukan perubahan ke depan. Bukan menjago-jagokan para sesepuh negeri yang sudah wafat


Foto Soeharto

Tampilnya foto Soeharto dalam deretan tokoh pahlawan dan guru bangsa di iklan PKS menuai kritik dari kalangan LSM dan pengamat politik, yaitu dari mantan aktivis PRD, Budiman Soejatmiko, aktivis Forum Kota (Forkot) Mixil Mina, Koordinator Gerakan Kaum Muda 1998, Ahmad Fauzi Ray Rangkuti, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Fahmi Badoh, Ketua Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru, Semaun Utomo, aktivis mahasiswa 98, Syafic Alielha, pengamat sosiologi politik dari UGM, Arie Sudjito, sejarahwan LIPI Asvi Warman Adam, Adien Jauharudin, dari Gerakan Muda Nahdlatul Ulama (GMNU), pengamat politik dari LIPI Lili Romli, dan Koordinator Kontras, Usman Hamid. Mereka umumnya mengatakan Soeharto tidak pantas menjadikan masuk dalam deretan tokoh pahlawan maupun guru bangsa. Mereka menilai Soeharto sampai akhir hidupnya terindikasi korupsi dan melanggar HAM.

Budiman Soejatmiko menganggap iklan PKS itu menyesatkan dan hanya akan menimbulkan blunder, malah bisa melakukan penyesatan kepada pemuda. Semaun Utomo mengaku heran dengan sikap PKS tersebut. Ia dan Mixil Mina mengancam akan menggalang kekuatan untuk mengampanyekan untuk tidak pilih PKS dalam Pemilu 2009 mendatang. Menurut Mixil Mina, langkah PKS tersebut adalah bentuk politik oportunis. Iklan ini seakan-akan ingin mengakomodasi semua elemen negeri ini. Mulai dari orde lama, orde baru hingga orde reformasi. Termasuk seolah-olah mengakomodasi kalangan nasionalis dan tentunya Islam.

Ahmad Fauzi Ray Rangkuti menyesalkan penayangan iklan tersebut. Selama berkuasa Soeharto hanya menyumbangkan bangsa ini pada titik nadir peradaban dimana penuh darah, KKN, moral busuk.

Fahmi Badoh berpendapat dalam konteks anti korupsi, PKS tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sikap PKS juga menyakitkan aktivis Islam yang ditekan selama masa orde baru. Ia mengimbau agar Presiden PKS segera mencabut iklan tersebut dan melakukan klarifikasi pada publik. Kalau tidak akan mengancam basis konstituen mereka.

Syafic Alielha menilai PKS ahistoris dan tidak menghargai proses reformasi. Ini sangat ironis dan tidak masuk akal. Orang yang menjadi penyebab kehancuran bangsa malah diangkat menjadi pahlawan. Adien Jauharudin mengutuk keras langkah PKS. PKS juga tidak mau menyelesaikan masalah iklan sebelumnya yang juga menuai protes dari NU dan Muhammadiyah.

Arie Sudjito dan Lili Romli mengatakan langkah PKS ini kontraproduktif dan PKS kelihatan pragmatis. Namun Arie Sudjito mengakui dengan memunculkan simbol tokoh Orde Baru seperti Soeharto merupakan strategi meraup suara pemilih yang bosan dengan reformasi. Konsekuensinya PKS mungkin akan ditinggal oleh para pemilih yang pro reformasi karena Soeharto masih menjadi polemik bagi publik. Secara komunikasi politik, iklan itu juga dinilai sebagai salah satu upaya untuk memodifikasi tokoh nasional untuk kepentingan kampanye. Lili Romli menyayangkan iklan PKS tersebut. Di saat orang lagi semangat meminta semua tindakan-tindakan yang dianggap korupsi oleh Soeharto untuk diusut, malah PKS mengiklankan. Seperti halnya Mixil Mina, ia menilai PKS sebagai partai yang oportunis. Dengan pasang iklan itu, tidak menunjukkan PKS pluralis, justru oportunis dan pragmatis. Asvi Warman Adam menambahkan Soeharto bukan seorang pahlawan. Hingga saat ini, pemerintah belum mengangkatnya sebagai seorang yang berjasa untuk Indonesia. Kalau guru bangsa, guru apa? Staf khusus kampanye Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) Syaiful Haq mengatakan itu melukai perasaan korban Orde Baru yang sampai kini keadaannya belum jelas. Namun ia memaklumi apa yang dilakukan oleh PKS dalam iklan itu. PKS dianggap ingin meningkatkan perolehan suara legislatif dibandingkan pemilu sebelumnya.


Sekjen PKB, Lukman Edi mengklaim PKS telah mengalami kemunduran dalam kampanye melaui iklan karena Soeharto belum ditetapkan sebagai pahlawan. Sementara Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsuddin mengaku tidak tahu, silahkan tanya pada keluarganya saja. Calon presiden dari independen Fadjroel Rahman mengaku kecewa iklan Soeharto tidak ditarik. Bagi saya sikap PKS ini adalah pengkhianatan bagi reformasi.

Sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat diatas, pengamat politik, Fachry Ali menilai menilai figur Soeharto mempunyai nama yang jelek di mata kalangan intelektual dalam negeri. Namun, Soeharto itu masih mempunyai pendukung yang banyak di masyarakat.


Pengamat politik, Mohammad Qodari menambahkan risiko yang harus dihadapi PKS adalah 'dimusuhi'. Meski demikian, apa pun langkah yang dilakukan PKS tentunya didasari pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Apalagi dalam iklan politik PKS tersebut tersirat harapan dapat menarik suara dari pendukung Soeharto. PKS ingin memperluas segmen.

Berbeda dengan Arie Sudjito dan Mixil Mina, ia tidak melihat PKS bersikap oportunis dalam hal ini. Sebab membicarakan oportunis agak rancu dalam politik. Apalagi yang terpenting dalam politik adalah komunikasi. Jadi tidak ada masalah hak, siapa yang boleh menampilkan Soeharto. Yang jadi masalah, time framing penayangan iklan PKS tersebut kurang tepat.


Dari pihak Partai Golkar, secara umum menyambut baik iklan PKS tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan sampai saat ini Partai Golkar tetap berharap bahwa Soeharto diberi gelar kepahlawanan oleh pemerintah. Ketua DPP Partai Golkar, Theo Sambuaga menyatakan Partai Golkar tidak ada persoalan dengan pemuatan tokoh-tokoh pahlawan dalam iklan kampanye PKS, khususnya tokoh Soeharto Almarhum Soekarno dan Soeharto adalah tokoh nasional. Soeharto bukan hanya milik Golkar. Namun ia mengaku tidak takut jika suara Golkar akan berpindah ke PKS. Tokoh Partai Golkar Indra Bambang Utoyo berpendapat iklan itu bisa saja mengurangi perolehan suara Golkar. Ia, mantan Menko Kesra Haryono Suyono, dan Ketua Ikatan Masyarakat Pecinta Soeharto (Imaha) Iwan Panggu mengatakan hingga saat ini masih banyak warga yang merindukan masa-masa kepemimpinan Soeharto. Haryono Suyono mengatakan jangan hanya menyoroti sisi negatifnya saja, karena banyak juga yang positif. Semua harus dihargai secara wajar.

Indra Bambang Utoyo menilai ini bukti PKS tidak punya tokoh kharismatik dari internalnya sendiri. Siti Hediati alias Titik Soeharto mengatakan keluarga Soeharto merasa tidak keberatan dengan iklan PKS yang menampilkan figur Soeharto di iklan kampanyenya. Pak Harto memang sudah tidak ada, tapi ada di hati masyarakat Indonesia. Pak Harto bukan hanya milik keluarga saja, tapi milik bangsa Indonesia.

Sementara Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo mengaku tidak menggunakan Soeharto dalam iklan karena Golkar dalam posisi yang serba salah. Jika Golkar memasang gambar Soeharto, masyarakat bisa berpendapat, Golkar kembali ke Orde Baru.

Menanggapi kritik-kritik tersebut, Wasekjen PKS, Fahri Hamzah mengatakan tujuan PKS membuat iklan ini karena ingin memecahkan pengkotak-kotakan terhadap anak bangsa yang selama ini dikelompokkan sebagai kelompok santri, kelompok priyayi, kaum abangan, dan sebagainya. Setiap tokoh yang muncul dalam iklan PKS tersebut bukan berarti lepas dari berbagai kesalahan. Namun, hanya kebaikannyalah yang diambil. Soeharto tidak kita sebut sebagai pahlawan. Di situ kan ada guru bangsa dan pahlawan, yang sudah jelas pahlawan ya disebut pahlawan. Yang disebut guru bangsa ya disebut guru bangsa. Jika tidak ada Orde Baru Indonesia tidak akan bisa makan. Di era Soeharto PKI dapat ditumpas PKI. Presiden Indonesia kedua itu banyak melakukan pembangunan yakni stabilitas pembangunan dan pemerataan, meski pemerataan itu kurang. Kesalahan Soeharto itu dia memberikan previlege kepada keluarganya.

Hal yang senada diungkap Konsultan komunikasi politik Fastcomm, Ipang Wahid. Ia mengatakan kami tidak men-setting publik untuk bernostalgia. Pesan iklan PKS adalah melepaskan bangsa ini dari sekat-sekat pemikiran yang sempit. Indonesia adalah bangsa besar. Founding father melahirkan bangsa ini bukan untuk terkotak-kotak, melainkan persatuan dalam kesatuan. Pesannya jelas, mengapresiasi para guru bangsa dan pahlawan bangsa. Karena PKS merupakan domain anak muda, tentu ini menjadi momen bagi kita semua untuk tidak lupa akan sejarah. Soeharto, meski dianggap punya dosa, tetap punya jasa yang besar bagi bangsa. Beliau adalah guru bangsa kita.

Presiden PKS Tifatul Sembiring juga membantah tampilnya sosok Soeharto dalam iklan PKS sebagai pahlawan. Sementara anggota Fraksi PKS DPR RI, Muttammimul’ula mengatakan maksud pembuatan iklan itu adalah memberikan sentimen positif kepada masyarakat dan diharapkan akan memperluas basis dukungan. Kalau ada yang berpendapat bahwa iklan itu memberikan sentimen positif atau negatif, dikembalikan kepada publik untuk menilainya. Soal adanya tokoh Soeharto yang dijadikan sebagai salah satu tokoh pahlawan, hal itu sah-sah saja.

Ketua FPKS DPR RI, Mahfudz Sidiq menegaskan tanpa harus ditarik iklan itu punya jadwal akhir penayangannya. Konteksnya Hari Pahlawan. Saatnya merajut integrasi bangsa dengan melihat sisi positif. Manusia tidak ada yang sempurna. Ketidaksukaan kita terhadap seseorang jangan menjadikan kita berlaku tidak adil. Kalau gelar kepahlawanan wewenang presiden. Anggota Fraksi PKS DPR RI, Agus Purnomo mengatakan penayangan Soeharto sebagai guru bangsa untuk melupakan masa lalu dan berorientasi ke masa depan.

Seorang petinggi PKS menyebutkan pencantuman Soeharto dalam iklan itu sejak awal diniatkan sebagai bagian dari proyek ”berdamai” dengan militer. Secara politik, PKS menilai militer masih menganggap mereka sebagai ancaman keamanan nasional. Soeharto ini kan orang yang paling berpengaruh di tentara. Dengan memunculkan Soeharto, diharapkan kita bisa merangkul militer.

Sekjen DPP PKS, Anis Matta mengakui sudah mengantisipasi adanya kemungkinan pro dan kontra atas penayangan iklan itu. Namun dia menilai hal tersebut sebagai sebuah hal yang wajar untuk proses pembelajaran. Iklan pahlawan adalah tawaran rekonsiliasi dari PKS. Fahri Hamzah menambahkan dari dulu PKS berbicara politik rekonsiliasi. Sebab, PKS memandang positif masa lalu dan masa depan. PKS juga ingin mengakhiri konflik ideologi. Yang muda perlu belajar dan tidak serta merta kita benar. Karena itu, PKS lebih mengajak untuk rendah hati dan berdamai dengan masa lalu. Sehingga bisa menata kehidupan masa depan.

Ia menegaskan iklan tersebut tidak ada kaitannya dengan upaya PKS mencari simpati dari keluarga Cendana. Dan bukan berarti PKS tidak punya tokoh. Dalam berpolitik, PKS tidak pernah terlalu mengadalkan tokoh karena PKS itu partai kader. Ia juga menanggapi Mixil dengan mengatakan dalam kapasitas apa Mixil mempertentangkan iklan PKS. Mungkin Forkot membawa misi dari kelompok tertentu. Ia mengaku tidak khawatir dengan seruan itu. Ia malah menantang balik Mixil jika ingin berdemonstrasi atau berdebat.


Foto KH Ahmad Dahlan


Menanggapi penggunaan foto KH Ahmad Dahlan di iklan PKS tersebut, Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsuddin meminta iklan itu ditarik karena penggunaan gambarnya tidak memberitahukan dan juga tidak izin kepada Muhammadiyah. Ini bisa disebut menyalahi etika. Jika tidak ditarik, banyak warga Muhammadiyah yang akan antipati kepada PKS. Ia menyayangkan gambar Ahmad Dahlan digunakan sebagai iklan politik.

Menurutnya, dipandang dari sudut agama Islam, memakai nama atau gambar seseorang tanpa pemberitahuan, apalagi persetujuan adalah hal yang tidak dibenarkan. Ia menyayangkan PKS yang sering mengembar-ngemborkan membawa akhlak Islam, tapi dalam hal ini tidak sesuai dengan akhlak islam.


Wasekjen DPP PKS, Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Din Syamsuddin tersebut dengan mengatakan bahwa KH Ahmad Dahlan itu guru bangsa, milik publik, dan tidak bisa dimonopoli oleh kelompok tertentu. PKS tidak melakukan klaim kelompok. PKS hanya mengajak semua orang untuk belajar baik dan buruknya dari mereka. Presiden PKS, Tifatul Sembiring mengatakan mungkin Din Syamsuddin merasa tersaingi. Di PKS ada orang Muhammadiyah, NU, dan yang lain. PKS tidak perlu meminta izin kepada pihak-pihak yang merasa memiliki tokoh-tokoh yang muncul dalam iklan itu. Sebab 8 tokoh yang ditayangkan dalam iklan tersebut merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Iia membantah bahwa apa yang dilakukan oleh PKS ini tidak sesuai dengan akhlak Islam. Iklan itu sama sekali tidak menjelekkan tokoh-tokoh itu. Ketua Bapilu PMB Yusuf Warsyim menilai tokoh KH Ahmad Dahlan perlu dipatenkan agar 'sengketa tokoh' sejenis tidak terjadi lagi. Agar bisa digugat secara hukum kalau terjadi lagi nantinya.

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menanggapi wacana Yusuf Warsyim dengan mengatakan boleh saja dan malah bagus itu untuk menghindari pragmatisme politik dari partai lain. Namun demikian, proses pematenan tokoh nasional oleh kelompok ormas tertentu tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena ada proses uji publik yang harus dilalui. Misalnya tidak boleh karena Ahmad Dahlan sudah menjadi tokoh nasional.


Foto Hasyim Ashari


Terkait dengan adanya foto Hasyim Ashari di iklan Hari Pahlawan PKS, Sekjen PKB, Lukman Edi mengatakan PKB tidak ingin terjadi perpecahan antara PKB dengan NU. DPP PKB tidak mempermasalahkan iklan PKS tersebut. Tapi NU keberatan. Sebab selama ini PKS sering menghujat-hujat NU. Ia sendiri mengaku keberatan dengan pemuatan gambar Hasyim Ashari. NU sudah melayangkan surat keberatan tapi ternyata tidak digubris. PKB menyatakan 'menutup pintu' untuk berkoalisi dengan PKS karena PKB tidak ingin bermasalah dengan warga NU yang merupakan konstituen terbesarnya. PKB sendiri justru berupaya menghindari kampanye yang mengedepankan simbol-simbol ketokohan dan lebih menonjolkan visi, misi, dan program partai. Marwan Ja'far, Politisi muda PKB menilai PKS telah berdosa dengan mengambil sosok pendiri NU KH Hasyim Asy'ari tanpa izin. Ini namanya perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin walau tidak disengaja, dan itu dosa. Iklan PKS yang mengambil sosok KH Hasyim Asy'ari adalah sebuah kemunafikan. Sebab, dalam prakteknya di lapangan sikap PKS sangatlah berbeda dengan ideologi NU. Ia mengkritik PKS sebagai partai yang cenderung ekslusif dan mempunyai ideologi yang tidak jelas. Jualannya Islam secara simbolik, bukan substantif.


Berbeda dengan rekan-rekannya, Salahuddin Wahid atau Gus Solah mengatakan pemasangan Hasyim Asyari dalam iklan PKS tidak melangar hukum dan etika dan sah-sah saja dilakukan.


Rekonsiliasi


Menanggapi komentar-komentar atas iklan Hari Pahlawan PKS, Sekjen PKS, Anis Matta dan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mahfudz Siddiq menyatakan iklan itu merupakan ajakan rekonsiliasi.

Anis Matta mengatakan Sebagai generasi baru Indonesia, PKS menyadari posisinya sebagai bagian dari mata rantai sejarah bangsa, dan bahwa suatu kesinambungan sejarah merupakan syarat bagi kebangkitan Indonesia. Kita harus bisa mensikapi masa lalu kita secara adil, arif dan proporsional. Berhenti mengadili masa lalu tapi tetap menjadikannya sebagai inspirasi bagi masa depan kita. Kita harus bisa melampaui "luka-luka masa lalu kita" tanpa dendam, belajar berdamai sebagai sesama anak bangsa dan bersatu kembali merebut masa depan bersama.

Para pahlawan adalah manusia biasa. Tapi mereka telah melakukan kerja-kerja luar biasa bagi bangsa yang mempengaruhi hidup kita semua hari ini. Mereka disebut guru atau pahlawan bangsa bukan karena mereka jadi malaikat, tapi karena kontribusi mereka lebih besar dari kelemahan-kelemahan mereka. Tak hanya sosok pahlawan nasional yang ditampilkan dalam iklan tersebut, mantan Presiden Soeharto pun ada.

Mahfudz Siddiq menambahkan bahwa Desember nanti akan ada dialog kebangsaan dengan tema merajut sejarah kepemimpinan bangsa. PKS ingin membuat sebuah forum dialog ahli waris pemimpin bangsa. Keluarga Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto, Pak Habibie dan Gus Dur akan diundang.

Selain itu, akan ada diskusi pada tanggal 19 November nanti dengan tema membangkitkan kembali semangat kepahlawanan. Mutia Hatta, ahli waris Bung Tomo, ahli waris Natsir, Salahuddin Wahid, dan ahli waris Hasyim As'yari akan diundang. Di diskusi ini keluarga Pak Harto tidak undang.


Menanggapi ajakan rekonsiliasi dari PKS, Direktur Eksekutif CIDES, Syahganda Nainggolan dan pengamat politik dari UI, Maswadi Rauf mengatakan ajakan PKS ini kurang kerjaan. Syahganda Nainggolan mengatakan saat ini orang tidak mempersoalkan Soeharto. Ajakan rekonsiliasi ini di luar konteks dan membingunkan.

Maswadi Rauf menambahkan itu menimbulkan kontroversi baru. Nggak perlu itu rekonsiliasi.

Adien Jauharudin, dari GMNU mengatakan bagaimana bisa terwujud rekonsiliasi manakala kasus-kasus yang membelik penguasa Orde Baru itu tidak jelas juntrungnya. Apakah semuanya sudah bisa diterima dan dianggap beres?

Dan Koordinator Kontras, Usman Hamid menilai ini hanya untuk meraih simpati dan mendulang suara dengan segmen yang seluas-luasnya karena momennya sangat tidak tepat. Ini jauh dari upaya menggelar rekonsiliasi yang jujur.

Generasi baru dan generasi lama telah membangun moralitas politik reformasi dengan penegakan hukum. Hukum itu dibuat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang beradab agar tidak ada dendam.

Lalu setiap partai punya klaim atas tradisi dan pendasaran etiknya sendiri. Tradisi ini bagian dari kekhasan dan identitas perjuangan tiap partai. Pengambilan identitas partai, tradisi yang lain selalu diartikan sebagai taktik untuk 'mengurangi' yang lain. Dari sudut ini, iklan PKS itu bersifat ofensif. Jadi kita paham mengapa NU dan Muhammadiyah protes.

Caleg PDIP Budiman Sujatmiko berpendapat untuk mewujudkan rekonsiliasi, tidak perlu sampai mengangkat Soeharto yang tadinya bercitra negatif lalu diangkat menjadi guru bangsa. Kalau mau mewujudkan rekonsiliasi, cukup mengangkat Soeharto setara sebagai manusia biasa yang tidak perlu dideskreditkan.


Berbeda dengan pendapat-pendapat diatas, politisi PDIP, Ribka Tjiptaning yang menulis buku 'Aku Bangga Jadi Anak PKI' mengaku setuju ajakan PKS untuk rekonsiliasi. Tetapi harus adil. Kalau PKS mau angkat pahlawan dan guru bangsa, rekonsiliasi jangan untuk Soeharto saja. Mana rekonsiliasi untuk anak dan keluarga PKI. Demikian halnya putra Sutomo alias Bung Tomo, Bambang Sulistomo yang menyambut baik gagasan rekonsiliasi yang diusung PKS. Ia mengaku akan memenuhi undangan PKS untuk menghadiri dialog Kebangsaan. Baginya, pertemuan ahli waris pemimpin dan pahlawan bangsa bukan rekonsiliasi sebab para tokoh bangsa itu tidak pernah berseberangan. Ini adalah pemupukan kembali cita-cita perjuangan, harapan dan impian bangsa. Bangsa ini rindu dengan nilai-nilai perjuangan 45, nonmaterialistik seperti pejuang masa lalu. Ini untuk kembalikan spirit itu. Ia mengaku bersyukur karena sudah ada pengakuan formal terkait iklan PKS yang menampilkan wajah Bung Tomo.


Sesuai yang disinyalkan, PKS menggelar acara Silahturahim dan Dialog Antar Keluarga Pahlawan Nasional di JCC Senayan Jakarta dengan tema Membangkitkan Kembali Spirit Kepahlawanan pada Kaum Muda.

Acara ini dihadiri oleh Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), KH Sholahuddin Wahid (cucu KH Hasyim Asy'ari), Agustanzil Sjahoezah (cucu KH Agus Salim), Cahyo (putra Jenderal Gatot Subroto), Halida Hatta (putri Bung Hatta), Titik Soeharto, Anis Baswedan, Aisyah Gani Prawiranegara (putri Sjafruddin Prawiranegara), dan Hilmi Aminudin (Ketua Majelis Syura PKS). Dari keluarga KH Ahmad Dahlan dan Soekarno tidak datang.

Acara dibuka oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring dengan selingan lagu-lagu perjuangan yang dibawakan grup band Cokelat. Penyair Taufik Ismail juga akan membacakan puisinya.


Siti Hediati alias Titik Soeharto mengappreciate acara tersebut. PKS berjiwa besar. Meskipun negara belum mengakui Pak Harto menjadi pahlawan bangsa, namun sebagian rakyat Indonesia menganggap Pak Harto adalah pahlawan. Dalam kedaaan negara amburadul kayak gini kenapa sih masih lihat kesalahan saja. Kita lihat teladan yang bagus dari pahlawan kita. Di sisi lain, cucu The Grand Old Man KH Agus Salim, Agustansil mengaku ada pihak yang selalu terjebak dalam simbol-simbol kepahlawanan dan simbol status. Bukannya melihat esensi dari kepahlawanan para tokoh itu. [baru] Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo mengatakan nggak merasa dipolitisasi, kita kan punya sikap. Kalau menguntungkan bagi kehidupan bernegara kenapa kita nggak dukung. Itu haknya partai politik untuk mengambil setiap momen politik.


Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengaku sudah menghubungi keluarga KH Ahmad Dahlan, tapi tidak ada yang mau datang. Ketidakhadiran keluarga Ahmad Dahlan, karena keberatan dengan iklan PKS yang memasang KH Ahmad Dahlan tanpa ijin. Meski begitu, ia juga mengapresiasi langkah PKS yang melakukann rekonsiliasi dengan keluarga tokoh pahlawan Nasional.

Pengamat politik Anies Baswedan menilai apa yang dilakukan PKS tidak lepas dari motif menuju Pemilu 2009. Masalahnya, apakah PKS konsisten usai rekonsiliasi itu, atau PKS hanya menggelar acara sesaat. Kalau tidak bisa kontraproduktif.


Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam sambutannya menegaskan pertemuan antar keluarga pahlawan yang digagas PKS adalah untuk silaturahmi, bukan untuk mencari dana kampanye atau memperkeruh suasana politik. PKS bukan kroni kelompok tertentu dan bukan kolutif. Inti acara ini adalah silaturahim.

PKS tidak ingin mengadili sejarah. PKS hanya ingin mengambil teladan dari sejarah yang baik dan meninggalkan yang buruk. PKS ingin meng-cut off segala dendam sejarah agar tidak ada lagi dendam antar generasi dan pelaku sejarah. Ia tidak khawatir kedatangan Titik Soeharto akan membuat citra buruk pada PKS. Ia menyerahkan sepenuhnya pada penilaian masyarakat. Kami kedepankan adalah rekonsiliasi nasional. Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, mengatakan terlepas dari muatan politik acara PKS, pihaknya hanya ingin pertemuan itu jadi sarana komunikasi dan menjaga hubungan sesama umat.


Iklan Kok Beda?


Presiden PKS, Tifatul Sembiring di awal penanyangan iklan sempat mengatakan tidak pernah menyepakati iklan yang memberikan gelar pahlawan dan predikat guru bangsa kepada mantan Presiden Soeharto. PKS tidak pernah mengakui Soeharto sebagai pahlawan maupun guru bangsa.

Ia mengaku ada perbedaan antara iklan yang ditunjukkan kepadanya saat masih dalam perencanaan dengan iklan yang akhirnya ditayangkan di media massa televisi itu. Iklan yang ditunjukkan kepadanya saat itu adalah potret gambar dan tulisan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, potret Bung Karno dan Soeharto yang ditampilkan dengan penegasan sebagai orang yang sudah berbuat sesuai yang mereka bisa. Kedua, potret Sudirman dan Bung Tomo yang sudah memberikan yang mereka punya. Ketiga, potret Ahmad Dahlan dan Hasyim yang disebut sebagai sosok guru bangsa. Terakhir barulah tokoh Mohammad Hatta dan Moh Natsir dengan komentar mereka adalah pahlawan kita.


Sebaliknya, Sekjen DPP PKS, Anis Matta menolak jika dikatakan tayangan iklan itu belum disampaikan kepada pimpinan di DPP PKS. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan tak ada yang keliru dengan konsep iklan tersebut dan tidak akan ada revisi. Iklan itu telah mengalami beberapa perubahan dari konsep yang dipresentasikan di hadapan DPP PKS. Pada perubahan terakhir, Presiden PKS tidak menghadiri pertemuan. Ia mengakui memang ada perseteruan internal. Tapi PKS tetap solid. Itu persoalan teknis. Sudah selesai, karena memang gelar kepahlawanan itu ditentukan presiden. Wasekjen PKS, Fahri Hamzah menambahkan perseteruan Tifatul dan Anis Matta hanya masalah perbedaan pernyataan saja. Ia juga membantah ada keretakan di tubuh PKS. PKS hingga saat ini masih solid. Iklan itu keputusan bulat.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Agus Purnomo mengatakan PKS telah mengkalkulasi dampak penayangan iklan dengan ongkos Rp 2 miliar itu. Bujet iklan ini masih di bawah Partai Gerindra. Tujuan pembuatan iklan adalah menjaring dukungan masyarakat dengan dana yang terbatas. Jika berdampak pada citra partai, itu sudah risiko. Ia mempersilakan pihak-pihak yang keberatan dengan iklan itu mengajukan gugatan ke Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers.


Iklan Lanjutan


Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dan Presiden PKS, Tifatul Sembiring menegaskan akan kembali memunculkan iklan. Anis Matta mengatakan temanya The Next Indonesia. Ia memastikan, bukan hanya Soeharto atau pun tokoh besar lainnya yang akan tampil di iklan PKS nanti. Bisa jadi nanti kami menampilkan orang kecil. Tifatul Sembiring iklan politik itu tetap akan melahirkan kejutan baru.


Sebagai penutup pernyataan Endang Suryadinata, patut direnungkan. Para pahlawan sejati (yang belum ditetapkan) tidak haus gelar pahlawan. Negeri ini sebenarnya lebih membutuhkan jiwa kepahlawanan daripada selembar kertas penetapan pahlawan. Kita semua bisa berperan mempersembahkan rangkaian pengorbanan tanpa pamrih bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan, tanpa terobsesi disebut "hero" atau pahlawan.


Source of picture:

http://www.waspada.co.id/images/stories/tifatul_sembiring_headshot.jpg
aw/sur

Summary
HEBOH IKLAN SOEHARTO

http://suryama.multiply.com/journal/item/314/HEBOH_IKLAN_SOEHARTO_updated_05_Desember_2008

Presiden Balita atau Terpaksa Atalita


MEDAN, SABTU. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, wacana calon presiden (capres) dari kalangan muda bukan harga mati. Namun, hal itu hanya sebuah usulan agar memiliki pemimpin yang produktif.

"Usulan itu disampaikan karena berdasarkan penelitian, usia produktif dinilai antara 30 dan 50 tahun," kata Sembiring dalam Dialog Kepemimpinan Nasional di Medan, Jumat malam.

Dalam politik, kata Sembiring, tidak ada usulan dengan harga mati yang harus diterima oleh semua kelompok, termasuk wacana capres dari kalangan muda.

Namun, usulan itu, katanya, disampaikan untuk kepentingan bangsa dan negara agar kepemimpinan nasional dapat berjalan maksimal.

Usulan tersebut juga didasarkan dari sejarah kepemimpinan nasional dan internasional yang pemimpinnya banyak muncul dari kalangan usia muda.

Ia mencontohkan Soekarno yang menjadi presiden pada usia 42 tahun, Soeharto pada usia 44 tahun dan Jhon F Kennedy yang menjadi Presiden AS pada usia 40 tahun.

Meski demikian, PKS tidak ingin memaksakan persyaratan usia itu harus diterima. "Kalau semuanya serba ’hitam putih’ bisa repot nanti," katanya.

"Kalau tidak mau capres ’balita’ atau di bawah 50 tahun terpaksa ’atalita’ atau di atas 50 tahun," katanya sambil


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/presiden-balita-atau-terpaksa-atalita.html

Faksi Keadilan Vs Kesejahteraan Cuma Guyonan


Jakarta, myRMnews. Isu Partai Keadilan Sejahteran terbelah menjadi dua faksi ternyata tak ditanggapi serius Presiden Tifatul Sembiring.

Kepada myRMnews, Sabtu siang ini (6/12) disela-sela acara dakwah di Sumatera Utara, Tifatul malah tertawa begitu mendengar sindiran bahwa PKS sedang terpecah dua.

“Hahaha... Nggak ada, Mas,” tukasnya langsung menyahut pertanyaan soal munculnya dua faksi tersebut.

Mencuatnya isu tersebut tak lepas dari adanya langkah manuver sekompok elit DPP PKS yang dinilai keluar dari jalur partai dakwah sebagai khitah-nya.

Disebut-sebut, dua faksi di tubuh PKS memiliki pandangan cukup tajam mengenai arah partai berlambang bulan sabit emas tersebut. Yakni, faksi keadilan dan faksi kesejahteraan.

Faksi keadilan adalah kelompok internal PKS yang masih kuat menjunjung tinggi idealisme sebagai partai dakwah. Sebaliknya, faksi kesejahteraan mulai bermain taktis dan pragmatis, bahwa PKS harus menjadi partai terbuka jika ingin meraup suara besar di Pemilu 2009.

Soal tersebut, lagi-lagi Tifatul mengelak untuk mengakuinya. “Mas, munculnya analogi faksi itu cuma guyonan. Suatu hari Ibu Sri Mulyani (Menkeu) menyindir, di PKS itu ada yang gemuk ada juga yang kurus. Maka, beliau mengatakan, kalau di PKS berarti ada faksi keadilan (kurus) dan faksi kesejahteraan (gemuk). Itu guyonan, tidak ada isu itu sebenarnya. Kami masih satu, PKS, yang peduli, bersih dan reformis,” katanya menjelaskan panjang lebar.

Kalaupun ada perbedaan pendapat, sebut Tifatul, itu lumrah. PKS yang punya kader 850 ribu, tentu pemikirannya tidak akan sama semua. Tapi bahwa suara-suara yang berbeda itu diakomodasi secara proporsional dengan mekanisme partai yang solid.

Koalisi Tengah PKS Mencari Jodoh


INILAH.COM, Jakarta. Tanggung jawab menawarkan perubahan kini ada di pundak partai politik kelas menengah. PKS mencium peluang itu. Itulah sebabnya mereka menggagas koalisi tengah. Mereka pun mulai mencari jodoh.

Pemilu 2009 mendatang menjadi pertaruhan sistem demokrasi yang baru dijalani Indonesia sejak 1998 lalu. Ini terkait dengan ancaman rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009. Indikasi membesarnya jumlah golput harus menjadi perhatian serius parpol sebagai pilar penting sistem demokrasi.

Gagasan koalisi tengah dalam Pilpres 2009 mendatang seperti menawarkan harapan baru dalam pembangunan sistem demokrasi di Indonesia. Pasalnya, hingga empat bulan menjelang Pemilu ini, hanya Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut bakal berpeluang besar menjadi presiden RI keenam.

Jika Pemilu 2009 harus terjadi perubahan, apa yang akan ditawarkan? Toh jejak rekam dan kinerja keduanya telah diketahui publik? Tangung jawab politik untuk menawarkan perubahan, kini ada di pundak partai politik kelas menengah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebut-sebut sebagai penggerak tidak menampik kemungkinan adanya koalisi tengah dalam Pemilu 2009 mendatang. Meski, koalisi ini tampaknya bakal efektif setelah pemilu legislatif, April mendatang.

“Koalisi tengah memang masih sebatas diskusi. Tapi, tak tertutup kemungkinan itu akan terwujud,” kata Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada INILAH.COM, Jumat (5/12) di Jakarta.

Bila koalisi tengah ini beroperasi, secara sederhana akan diisi oleh himpunan partai politik pemilik suara di jajaran menengah. Bila rujukannya Pemilu 2004 lalu, maka parpol seperti PKB, PAN, PPP, PKS menjadi pelopor sekaligus penggerak koalisi ini.

Dengan syarat dukungan capres 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, koalisi tengah dipastikan mampu mengumpulkan angka tersebut. Apalagi, jika ditambah partai politik baru yang berpotensi menjadi partai tengah seumpama Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PMB.

Menanggapi gagasan koalisi tengah, Ketua Dewan Integritas Bangsa (DIB) KH Shalahudin Wahid menyambutnya positif. “Bagus itu, sangat positif,” cetusnya. Pasalnya, hampir secara bersamaan DIB juga menggelar konvensi capres independen sebagai antitesa atas proses rekrutmen kepemimpinan oleh partai politik yang cenderung kamuflase.

Untuk itu, DIB bakal menggelar konvensi di sejumlah wilayah di Indonesia demi memberikan tradisi keterbukaan, mendidik publik, serta jaminan mutu dalam rekrutmen kepemimpinan nasional.

Meski demikian, DIB tak alergi dengan partai politik. Hingga saat ini terdapat sejumlah partai politik yang telah merapat ke DIB. “Kita pasti lewat partai politik. Saat ini ada beberapa partai politik yang sudah merapat,” katanya enggan menyebut partai politik apa saja yang merapat.

Menurut Gus Sholah, pihaknya cukup terbuka untuk melakukan sinergi dengan koalisi tengah dalam mencari kepemimpinan nasional. “Saya kira, DIB dengan koalisi tengah bisa bekerja sama,” tegasnya. Syaratnya, koalisi tengah tak menjadi kartel politik, melainkan pendorong perubahan pada Pemilu 2009.

Sementara Sekjen DPP PPP Irgan Choirul Mahfiz menilai gagasan koalisi tengah terlalu dini dimunculkan. Hasil pemilu legislatif menjadi pijakan untuk membentuk sebuah koalisi.

“Terlalu pagi bicara koalisi tengah, meski sah-sah saja dalam konteks komunikasi politik,” tegasnya. Irgan pun mengingatkan kegagalan poros tengah harus menjadi pelajaran berharga atas rencana pembentukan koalisi tengah ini.

Irgan tidak sepakat, jika koalisi tengah hanya bertujuan untuk anti-SBY maupun anti-Mega. Menurut dia, jika pun koalisi terwujud, harus ada konsepsi dan paltform yang jelas. “Jangan hanya karena anti-Mega dan anti-SBY, koalisi tengah nantinya malah akan terjebak,” ingatnya.

Gagasan koalisi tengah tentunya harus berpijak pada konsepsi perubahan atas pembangunan Indonesia lima tahun pasca Pemilu 2009. Meski, penawaran figur baru dan menambah pilihan capres bagi publik juga bukanlah langkah yang salah.

Yusril: Lembaga Survei Diracuni Barat


Jakarta, myRMnews. Turunnya popularitas partai-partai Islam seperti dilansir oleh lembaga-lembaga survei dikarenakan tekanan negara-negara barat terhadap Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Pandangan tersebut disampaikan oleh calon presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat bicang-bincang dengan myRMnews di salah satu hotel yang ada di Jakarta, beberapa hari lalu.

"Tak terlepas dari opini yang diciptakan oleh dunia sekarang ini, Islam ini teroris, islam begini-beginilah. Sebenarnya kita jauh dari itu semua. Harus disadari bahwa dunia barat tidak akan senang melihat Indonesia maju. Selalu diganggu, apalagi setelah komunis jatuh, Islam yang jadi musuh," ungkap Yusril.

Menurut mantan Menteri Sekretaris Negara ini, di Indonesia ini, kaki tangan barat itu masuk ke segala lapisan dan segala bentuk, termasuk ke media massa. Sehingga sedikit banyaknya membentuk opini.

"Itu tak lepas dari politik barat juga. Kita tak tahulah, lembaga-lembaga survei itu di belakangnya siapa. Kalau ada survei-survei yang memojokkan partai-partai Islam, saya maklum saja. Tapi saya mengajak rakyat untuk berpikir kritis soal ini. Makin lemah pemimpin Indonesia makin disukai barat," sebutnya.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa partai-partai Islam tidak mampu menterjemahkan simbol-simbol Islam ditengah-tengah masyarakat dibantah oleh Ketua Majelis Syuro PBB ini. Ia menyebutkan dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai Islam selalu dijadikan pedoman.

"Sebenarnya tidak begitu. Kita jauh sangat rasional berpikirnya dibanding negara-negara lain. Islam dijadikan nilai-nilai dan etika bangsa ini," katanya.

PKS Tantang Dominasi SBY & Mega


Bursa capres di Pemilu 2009 terkesan hanya didominasi dua nama poluler, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Tak ingin membiarkan 'status quo' ini menghantui masa depan bangsa, PKS menantang mereka dengan membentuk koalisi tengah.

Hingga empat bulan menjelang Pemilu 2009, SBY dan Megawati menempati dua besar paling populer versi pelbagai lembaga survei. Untuk melakukan terobosan alternatif, PKS diharapkan menjadi motor penggerak 'koalisi tengah'. Koalisi ini akan menghimpun partai-partai menengah. Dengan cara demikian, PKS dan koalisinya bisa mengajukan capres alternatif di luar SBY dan Mega.

Jajaran partai papan menengah memiliki potensi kuat untuk mengusung capres alternatif ini. PKS, PPP, PKB, PAN, PBR ditambah partai baru yang diyakini bakal masuk di deretan partai tengah seperti Partai Gerindra, Partai Hanura, termasuk PMB, berpotensi memiliki kans untuk mengusung capres alternatif.

Menurut analis politik Charta Politika dan dosen UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi MA, potensi PKS mengusung capres alternatif dan mengomandani koalisi di jajaran partai tengah cukup terbuka. "Faksi alternatif ini berpeluang dimotori oleh PKS," katanya dalam seminar PKS dan Kepemimpinan Islam Masa Depan di PSIK Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (4/12).

Kecuali Burhanuddin, sejumlah nama juga jadi pembicara pada diskusi. Mereka antara lain Sapto Waluyo MA ( MPP-DPP PKS), Herdi Sahrasad (penelisi senior The Media Institute & PSIK Universitas Paramadina) dan Umar Hamdani (aktivis muda PKS).

Menurut Burhanuddin, koalisi partai tengah ini dapat memberi dampak piositif bagi pencitraan PKS dari kungkungan politik aliran yang selama ini tersematkan di PKS. "Koalisi tengah akan memberi dampak positif bagi PKS untuk mengikis politik aliran yang selama ini tersematkan di PKS," kata alumnus Australian National University (ANU) tersebut.

Koalisi tengah ini, bila disandingkan dengan koalisi PKS-PDI Perjuangan, jauh lebih prosepektif dan memberi dampak positif bagi PKS. "Koalisi PKS-PDI Perjuangan mungkin di tingkat elit tidak ada masalah, namun di tingkat akar rumput akan ada resistensi hebat," ujarnya.

Munculnya nama PKS sebagai komandan koalisi partai tengah tidak terlepas perkembangan politik mutakhir. Dalam beberapa survei, PKS menempati empat besar di bawah partai papan atas seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Seperti survei LSI September lalu, PKS menempati posisi keempat dengan meraih 6,3%. "Meski koalisi ini bakal beroperasi jika setelah pemilu legislatif," catatnya.

Menanggapi gagasan koalisi tengah yang dikomandani PKS, anggota MPP DPP PKS Sapto Waluyo MA, menyebutkan PKS terbuka untuk mengusung koalisi alternatif. "PKS terbuka untuk koalisi, namun setelah pemilu legislatif," tegas lulusan RSIS Universitas Nanyang, Singapura itu.

Meski demikian, Sapto mengingatkan, pengalaman poros tengah dalam Pemilu 1999 lalu yang mengusung KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden menyisakan trauma politik yang mendalam, terutama bagi partai politik Islam. "Trauma itu harus dihilangkan oleh partai Islam," katanya.

Kendati demikian, imbuh Herdi Sahrasad, PKS terbuka untuk koalisi dengan partai politik yang reformis. "Jika suara PKS di pemilu legislatif bertambah atau bertahan, PKS sangat mungkin memotori koalisi tengah. Namun jika suaranya turun, PKS hampir pasti kurang percaya diri lagi," kata Herdi, kandidat doktor UIN Yogyakarta.
Umar Hamdani, Direktur Lingkar Studi Islam & Kultur (LSIK) menambahkan, sebenarnya terjadi pengeroposan kader dalam tubuh PKS, terutama di wilayah Jabodetabek. "Namun saya yakin dalam Pemilu 2009, PKS akan bertambah suaranya meski ada pengeroposan di kawasan tersebut. Sehingga gerak maju untuk mempelopori koalisi tengah dan mengajukan capres alternatif, sangat mungkin," tegas aktivis muda PKS itu.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/pks-tantang-dominasi-sby-mega.html

Award Untuk Mbak Tutut, PKS Jadi Partai Orba


PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyulut kontroversi. Kali ini partai berlambang bulan sabit kembar itu, menominasikan putri sulung mendiang Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana di ajang PKS award sebagai perempuan penuh inspirasi.

Acara penghargaan itu, digelar untuk menyambut peringatan hari Ibu pada 22 Desember mendatang. Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, jika PKS nekat memberikan penghargaan pada Tutut - sapaan Siti Hardiyanti Rukmana, maka dipastikan PKS jadi partai orde baru.

"PKS kalau sampai berani memberikan penghargaan kepada Mbak Tutut, maka partai ini bisa dibilang partai orde baru," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, melalui sambungan telepon, tadi malam.

Manuver PKS ini, sambung Arbi, mudah dibaca jutaan pengagum Soeharto. Mereka tidak mudah ditipu hanya melalui penghargaan saja, karena mereka semua adalah pemilih rasional.

"Mereka lebih memilih partai Hanura, Gerindra, atau Golkar ketimbang memilih PKS, karena memang tidak seide dengan mereka," jelas pria berkuncir ini.

Lebih lanjut, Arbi mengatakan, langkah PKS itu kontraproduktif dengan jargon yang kerap diumbar PKS sebagai partai pro reformasi. Jadi, tambah Arbi, ironis sekali jika kini PKS berpihak pada orde baru, padahal dulu banyak kadernya yang ikut dalam gerakan menumbangkan rezim orde baru.

"Kalau sudah begitu, kan jadi ketahuan belangnya PKS. Mereka menghalalkan segala cara termasuk menggunakan tehnik machiavelian untuk meraup suara. Tapi menurut saya, tetap saja jumlah suara PKS tak meningkat," katanya.

Sementara, Presiden PKS Tifatul Sembiring menyangkal kabar yang menyebutkan PKS telah menempatkan Tutut untuk menerima penghargaan. Dikatakannya, sampai saat ini pimpinan pusat PKS, belum menentukan siapa saja yang berhak menerima PKS award.

Kata dia, munculnya nama Mba Tutut hanyalah masukan lewat SMS dari masyarakat, yang dikirim ke tim penilai. Tifatul menyebutkan kriteria perempuan yang akan mendapat PKS award yakni, mereka yang telah memberikan jasa besar kepada negara dan punya nilai lebih dibanding perempuan Indonesia lainnya.

Sekadar informasi, setidaknya ada belasan tokoh perempuan Indonesia masuk dalam daftar calon nominator yang dijaring lewat SMS, selain Mba Tutut, Megawati Soekarnoputri, Khofifa Indarparawansa, Sri Mulyani dan Meuthia Hatta juga masuk nominasi.


Rakyat Merdeka | Jumat, 05 Desember 2008, 01:47:57

Koalisi Tengah Bisa Jegal SBY & Mega


INILAH.COM, Jakarta. Gagasan membentuk koalisi tengah terus menguat seiring perkembangan politik yang masih menempatkan figur SBY dan Mega sebagai capres paling populer. Desakan munculnya capres alternatif melalui gerbong koalisi tengah menjadi cara untuk membenamkan impian SBY maupun Mega merebut kursi RI-1 yang kedua kalinya.

Koalisi tengah ini muncul dari kalangan partai papan menengah, seperti PKS, PAN, PPP, PKB, PBR, dan beberapa partai politik baru yang berpotensi, seperti Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PMB. Koalisi ini diyakini mampu menandingi dominasi SBY maupun Mega.

Menariknya, koalisi ini bakal sukses jika PKS menjadi motornya. Menanggapi hal tersebut, Presiden PKS Tifatul Sembiring menegaskan, mungkin saja koalisi tengah terbentuk dalam Pemilu 2009. “Meski semua masih wait and see,” kata Tifatul kepada INILAH.COM, Jumat (5/12) di Jakarta.


Bagaimana peluang terbentuknya koalisi tengah? Apakah PKS mau mengambil peran komandan dalam koalisi ini? Berikut jawaban lengkapnya dari Presiden PKS Tifatul Sembiring:


Bagaimana Anda menanggapi desakan agar PKS menjadi motor pembentukan ‘koalisi tengah’ untuk memecah kebuntuan dalam suksesi nasional di Pemilu 2009?

Sebetulnya, belum ada gagasan koalisi tengah. Itu baru wacana. Karena kita masih melihat perkembangan. Memang, dalam diskusi terungkap, mungkinkah kita membentuk kekuatan ketiga, karena saat ini seolah-olah yang ada hanya SBY dan Mega yang berhadap-hadapan.

Dengan persyaratan dukungan sebesar 20%, itu sangat memungkinkan ada tiga capres. Siapa partai ketiga itu, sampai saat ini belum ada yang matang. Nah, kalau soal menggagas, PKS belum menggagas koalisi tengah, kita baru diskusi saja. Memang sejauh ini, belum ada yang menandingi dua calon yang ada yaitu SBY dan Mega.


Memang saat ini belum ada koalisi tengah. Namun ada tuntutan kuat dari masyarakat akan hadirnya pemimpin baru yang menawarkan perubahan. SBY dan Megawati telah diketahui kiprah dan kadarnya sebagai presiden. Apakah PKS bisa mengemban amanat dari masyarakat ini?

Kalau menurut saya sangat memungkinkan. Misalnya, yang muda, seperti usulan capres di bawah lima puluh tahun (Balita), kita berkumpul di koalisi tengah yang terdiri dari beberapa partai, itu bisa ya, bisa tidak, tergantung kesamaan-kesamaan pandangan kita. Tapi menurut saya, koalisi tengah ini bisa kita create bersama-sama. Meski situasi saat ini, semua partai politik masih wait and see, baik partai papan atas maupun partai tengah.


Menyebut ‘koalisi tengah’ mengingatkan kita pada poros tengah saat Pemilu 1999 yang menyisakan trauma politik yang mendalam, terutama di kalangan partai tengah atau partai Islam. Bagaimana dengan kendala memori politik 1999 itu?

Sebetulnya, tidak kelam-kelam banget. Di Indonesia sangat mungkin terjadi koalisi tengah. Dari era Pak Harto, orang ingin mengganti, kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur, belum separuh jalan diganti Megawati. Nah, sekarang pemerintahan SBY lima tahun ini, sebagian masyarakat masih belum puas dengan kinerja pemerintahan. Jadi, sangat mungkin koalisi tengah muncul di Indonesia. Kalau koalisi tengah ini menguat, dua capres SBY dan Mega bisa ditinggalkan.


Bagaimana dengan analisis bahwa koalisi tengah akan sia-sia jika PKS tidak menjadi motor dari koalisi ini, di samping juga dengan cara ini citra PKS sebagai partai eksklusif akan terkikis?

Kita selama ini sudah tidak eksklusif. Bahkan kita berkoalisi dengan tentara (SBY). Memang semua partai politik pada gamang. Seperti dalam survei, partai tengah dihajar di bawah 5% semua, itu membuat tercengang juga. PKS masih sangat beruntung, seperti dalam survei CSIS yang menyebutkan PKS sebesar 11,8%, ada juga LSI 7,6%, 6,4%. Kondisi ini, membuat tidak percaya diri.


PKS percaya diri atau tidak, untuk menjadimotor koalisi tengah ini?

Dari dulu, kita tidak PD (Percaya Diri), tapi PA (Percaya Allah). Jadi kalau menurut saya, masyarakat kita mau berubah atau tidak? Kalau masyarakat mau berubah, kita maju. Tapi kalau melihat masyarakat belum mau mengubah dirinya, ya sulit juga.


Tapi rekayasa politik dengan membentuk koalisi tengah bukankah medium untuk mengubah masyarakat?

Saya kira bisa saja, tidak ada masalah. Meski itu harus dikaji dengan matang, bukan trial and error. Karena PKS itu modern dalam melakukan manuver, namun majelis syura masih agak konservatif. Artinya, mau mengembang tapi ada satu perhitungan yang betul-betul melihat hasilnya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi tidak mau spekulasi total. Ini gelagat yang saya amati dari majelis syura.


Termasuk dalam gagasan koalisi tengah ini?

Ya. Walaupun majelis syura juga akan melihat kesepakatan di DPP dan MPP, karena kita selalu melakukan pengkajian perkembangan. [P1]

Tifatul: Pilpres 2009 Deadline Capres Tua


INILAH.COM, Jakarta. Wajah-wajah lama warnai ramainya capres. Ramainya wajah lama itu kian menutup ruang bagi capres muda. Karenanya, Pilpres 2009 merupakan batas akhir bagi para capres tua.

"Ini adalah kesempatan terakhir, bagi para calon yang telah berusia 60 tahun ke atas," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring kepada INILAH.COM, Sabtu (6/12).

Dituturkan Tifatul, Pemilu dan Pilpres 2009 merupakan momentum perubahan yang sangat penting. Oleh sebab itu, kaum muda jangan malu-malu untuk tampil.

"Kita harus siap bertanding. Tapi bukan sekedar muda, yang penting kualitas dan kapasitas," terang Tifatul.

Persoalan bangsa ini, menurut Tifatul, bukan soal kaya atau miskin, tapi soal kepemimpinannya. Apalagi jika dilihat dengan seksama, Indonesia sebenarnya setara dengan negara-negara di Asia. Seperti Malaysia, Korea Selatan (Korsel), India, China, dan bahkan lebih dari negara-negara itu.

"Sebab Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita kekayaan alam yang luar biasa," pungkas Tifatul.

Berharap PKS Award Tak Bernuansa Politik


JAKARTA. Dalam rangka memperingati hari ibu 19 Desember mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana memilih delapan tokoh perempuan yang dianggap menjadi inspirator bagi perempuan.

Artis dan Pendakwah Neno Warisman, adalah salah satu di antara kandidat yang masuk daftar nominasi "PKS Award" tersebut. Neno mengaku bersyukur jika hal itu merupakan ide murni dari masyarakat dan tujuannya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

"Tapi kalau untuk mencapai dan jadi alat sebuah tujuan politik, saya hanya bisa kembalikan kepada penyelenggarannya," ujarnya kepada okezone melalui sambungan telepon, Sabtu (6/12/2008).

Perempuan yang biasa disapa bunda ini berharap, semua partai hendaknya belajar sebagaimana sosok ibu dalam memberikan air susu ibu (ASI) terhadap anaknya. Dalam arti tidak menyandarkan harapan akan pamrih yang diberikan.

Hal itu dilakukan, kata Neno, agar pemberian penghargaan tersebut tidak berjalan musiman dan hanya bentuk kampanye semata. "Saya katakan kepada semua partai, tolong jangan bohongi masyarakat. Boleh melakukan apapun, tapi jangan musiman," pungkasnya. (ded)


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/berharap-pks-award-tak-bernuansa.html

Kritik Soal Tutut Bukti Cinta PKS


INILAH.COM, Jakarta. PKS telah menuai pro-kontra dengan iklan yang menampilkan Presiden Kedua RI Soeharto sebagai pahlawan. Kini, PKS berencana akan memberi penghargaan kepada delapan perempuan yang dianggap berjasa bagi bangsa. Salah satu nominatornya adalah Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, yang merupakan putri Soeharto. Tidak takut dianggap akan merapat ke Cendana?

"Kita setuju-setuju saja dibilang seperti itu. Jika ada yang mengkritik itu tandanya cinta,” kata Humas PKS Ahmad Mabruri, dalam perbincangan dengan INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (5/12).

Mabruri menjelaskan, terjaringnya Tutut dalam daftar nominasi penghargaan perempuan PKS merupakan keinginan masyarakat sendiri. Sebab, PKS, telah memasang iklan di salah satu tabloid dan majalah yang berisi tentang siapa tokoh perempuan yang dianggap berjasa bagi bangsa ini.

Di dalam iklan itu, lanjutnya, masyarakat dapat mengusung calonnya dengan mengirimkan SMS. "Terkumpul 600 atau 700 SMS, dan sekitar 50-an terkumpul nama," jelasnya.

Beberapa nama yang terdaftar, di antaranya Mira Lesmana, Neno Warisman, Bunda Ifet, Tuty Alawiyah, Nia Dinata, Dian Sastro, Ani Soetjipto, Dewi Motik, dan Maria Hartiningsih.

Selain itu ada Toeti Aditama, Rosiana Silalahi, Siti Hardijanti Indra Rukmana (Tutut), Megawati Soekarnoputri, Khofifah Indar Parawansa, Sri Mulyani, Meuthia Hatta, dan sejumlah nama lainnya.

PKS, ujarnya, sudah mempersiapkan penghargaan ini pada November yang lalu. Rencananya, delapan nama perempuan itu akan diumumkan pada 18 Desember. Sedangkan penghargaan kepada mereka akan diberikan di Hotel Sari Pan Pacific pada 19 Desember.

Karena itu, PKS mengaku tidak takut penghargaan ini akan menuai kontroversi kembali dengan masuknya Tutut sebagai nominator. “Masyarakat yang menentukan semuanya," tandasnya.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/kritik-soal-tutut-bukti-cinta-pks.html

PDIP Tepis Penominasian PKS Tarik Dukungan


INILAH.COM, Jakarta. Dinominasikannya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri oleh PKS, dinilai partainya sendiri sebagai hal yang wajar. Namun PDIP menolak jika dikatakan bahwa penominasian itu merupakan upaya PKS untuk menarik dukungan kader PDIP. Sebab kader PDIP loyal.

"Penominasian, Ibu Mega tidak akan membuat kader PDIP tertarik PKS. Karena Kader PDIP loyal, militan dan ideologis," ujar Ketua DPP Maruarar Sirait kepada INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (6/12).

Dengan penominasian itu, lanjut Maruarar, tidak lantas membuat PDIP takut kepada PKS. Sedangkan mengenai sinyal koalisi, PDIP masih menjalin komunikasi dengan berbagai parpol, tidak hanya PKS.

Maruarar menjelaskan, penominasian Megawati sebagai salah satu penerima penghargaan oleh PKS adalah bukti jika PKS melihat kerja-kerja nyata Megawati.

"Bagaimana Ibu Mega yang menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia dengan menghasilkan pemilu yang demokratis," pungkas Maruarar.

Penganugerahan PKS untuk delapan perempuan Indonesia tersebut dimaksud untuk peringatan 80 tahun kebangkitan perempuan Indonesia pada 22 Desember mendatang.

Beberapa nama yang akan diberi penghargaan sebut saja Mira Lesmana, Neno Warisman, Bunda Ifet, Tuty Alawiyah, Nia Dinata, Dian Sastro, Ani Soetjipto, Dewi Motik, Maria Hartiningsih, Toeti Aditama, Rosiana Silalahi, Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut), Megawati Soekarnoputri, Khofifah Indarparawansa, Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Meuthia Hatta, dan sejumlah nama lainnya.[jib]

Dana Capres Seret, PKS Tiru Obama


INILAH.COM, Jakarta. Tirulah presiden terpilih Barack Obama dalam mencari dana kampanye. Pesan itulah yang ingin disampaikan PKS dalam menyiasati seretnya dana kampanye capres. Seretnya dana kampanye, membuat masing-masing anggota PKS menyisihkan sebagian dananya.

"Pendanann kampanye disokong oleh PKS dengan menggalang dana setiap pertemuan kader sebesar Rp 5.000 per orang." kata Shohibul Iman kepada INILAH.COM Sabtu (6/12).

Gerakan tersebut, menurut Shohibul diinspirasi oleh presiden terpilih Barack Obama. Obama telah memperlihatkan bahwa soal dana kampanye meski tidak banyak bisa diperoleh berdasarkan partisipasi pendukungnya.

"Bahkan kalau di jepang, tidak ada kampanye yang jor-joran seperti di kita. Mereka hanya berkampanye seadanya, menempelkan poster pada tempat yang sudah tersedia. Jadi tidak ada seperti spanduk-spanduk yang memakan biaya yang mahal," ujar Shohibul yang juga salah satu dari 8 capres atau cawapres PKS.

Dijelaskan Shohibul, mobilisasi dana memang perlu bagi setiap parpol. Namun PKS tidak terlalu menjadikan dana itu sebagai prioritas. Karena yang ditakutkan, ketika capres disokong pengusaha tertentu nanti akan ada balas jasa setelah capres itu terpilih.

"Kalau kita (PKS) lebih percaya pada mesin partai dan kader sebagai penyokong dana. Kita tidak cari dari perusahaan-perusahaan besar," ujarnya.

Shohibul melanjutkan, dalam sistem politik seretnya dana kampanye hendaknya tidak menghambat seseorang untuk maju menjadi Capres di Pilpres 2009. Karena, substansinya adalah bukan soal seberapa uang yang dia (capres) punya untuk membiayai kampanye.

"Yang penting dia punya integritas dan kemampuan yang bagus, soal tidak punya uang tidak jadi masalah," pungkas Shohibul.[ikl/jib]


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/dana-capres-seret-pks-tiru-obama.html

Hidayat: PKS Politik Keibuan


INILAH.COM, Jakarta. Rencana PKS memberikan award kepada 8 wanita yang dianggap memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia merupakan bagian politik PKS yang bernuansa keibuan.

Maksud dari PKS bernuansa keibuan, menurut Hidayat Nur Wahid, adalah politik yang elegan, bukan politik yang saling fitnah dan merusak.

"Politik yang betul-betul bernuansa kewanitaan dan keibuan, penuh dengan toleransi dan menghormati," kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di gedung MPR, Jakarta, Jumat (5/12).

Jika ini dianggap masyarakat sebagai upaya untuk menarik suara kaum wanita, Hidayat mempersilakan untuk menafsirkan hal tersebut. Namun dia menegaskan, sejak awal PKS tidak memisahkan Islamis dengan nasionalis.

"Sejak awal PKS memang asasnya islam, tapi di Indonesia bukan negara agama," ujarnya.

Hidayat memberi contoh perolehan suara PKS pada 2004, pemilih PKS dari kalangan non muslim tidak sedikit, sekitar 2,5% pemilih. Selain itu, koalisi-koalisi yang dibangun PKS saat ini sudah lintas kelompok.

"Ada kalangan agama. Seperti juga Gubernur di Riau dengan Golkar, di Sumsel dengan PDIP di Maluku Utara dengan Demokrat di Sumatera Utara dengan PPP. Jadi PKS sudah terbiasa dengan menembus batas-batas, karena sejak awal Islam tidak membuat sekat-sekat yang sangat rigid antara pihak," imbuhnya. [ana]


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/hidayat-pks-politik-keibuan.html

Hidayat: PKS Tetap Satu


Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pecah menjadi faksi keadilan dan sejahtera dinilai sebuah isapan jempol. PKS tetap solid.

"Insya Allah PKS tetap satu secara keadilan dan secara kesejahteraan," ujar eks Presiden PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2008).

Menurut Hidayat, PKS pecah menjadi dua faksi adalah pendapat publik. "PKS bukan harus dikotomikan. Selama dia ada kesesuaian dengan hukum, kepatutan, dan apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro PKS," jelas Ketua MPR ini.

Kabar pecahnya faksi PKS berhembus gara-gara pemberian gelar pahlawan untuk mendiang Soeharto dan nominasi PKS Award untuk Mbak Tutut.

Kabarnya faksi keadilan adalah mereka yang masih setia pada PKS 'lama' dengan nilai-nilai Islam yang kental dan konservatif. Sedangkan faksi sejahtera adalah mereka yang agresif mencoba menarik dukungan di luar basis masa Islam dengan terobosan-terobosan yang berani. (nik/nrl)


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/hidayat-pks-tetap-satu.html