jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Rabu, 23 Maret 2011

Angka pengangguran capai 54.259 orang

Sukoharjo (Solopos.com). Angka pengangguran di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun bertambah. Sampai akhir 2010, dari 434.232 orang yang masuk usia kerja, 54.259 orang di antaranya tidak memiliki pekerjaan.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukoharjo, terlihat angka pengangguran tertinggi berada di Kecamatan Kartasura dengan jumlah penganggur sebanyak 8.300 orang.

Disusul kemudian Kecamatan Grogol dengan jumlah penganggur sebanyak 5.411 orang. Sedangkan jika dilihat dari gender, laki-laki pengangguran lebih banyak dengan jumlah 26.555 orang dibanding pengangguran perempuan sebanyak 25.704 orang.

KPK Diminta Profesional Tanggapi Laporan Yusuf Supendi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta profesional dalam menanggapi laporan mantan anggota DPR dari PKS, Yusuf Supendi kepada sejumlah petinggi PKS. Laporan kepada KPK itu dinilai salah alamat.

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid mengatakan, KPK harusnya hanya melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat dan keuangan negara. Sedangkan, menurut Hidayat, laporan itu salah satunya ditujukan kepada Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminuddin yang jelas bukan pejabat negara.

"Saya minta KPK profesional bekerja sesuai kewenangannya. Ustad Hilmi bukan pejabat negara. Jadi melaporkan beliau ke KPK tentu bukan langkah yang tepat," tuturnya di Gedung DPR, Rabu (23/3).

Kisruh, Membedah Etape Transformasi PKS

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), siapa yang tidak kenal dengan partai yang penah digelari "The Phenomenal Party" (partai fenomenal) ini. Setelah bertransformasi dari Partai Keadilan (PK) pada pemilu 1999 menjadi PKS pada pemilu 2004, partai ini membuat gerakan dan gebrakan diluar nalar politik para analis.

Betapa tidak, pada pengalaman pemilu pertamanya, PK hanya mampu meraih 1,4 persen suara dengan tujuh kursi di DPR. Namun lima tahun kemudian, sebagaimana pengakuan Greag Fealy dan Anthony Bubalo, dua peneliti Islamis dari Australia, mengatakan bahwa PKS mencatat rekor sebagai satu-satunya partai dengan keberhasilan luar biasa pada pemilu 2004. Perolehan suara PKS menjadi 7,3 persen, atau meningkat signifikan hingga lima kali lipat.

Di dalam bukunya yang berjudul Joining The Caravan: The Midle East, Islamism and Indonesia, akademisi Australian National University dan Lowy Institute tersebut, melihat jargon bersih dan peduli menjadi daya magnetik bagi pemilih. Kita ketahui bahwa pada pemilu 2004 tersebut, kampanye anti KKN dan anti Orde Baru menjadi jargon utama. Hal ini menjadi ciri khas PKS, pada akhirnya mengantar partai Islam ini menjadi partai Islam terbesar di Indonesia.

Partai yang diakui soliditasnya ini menjadikan kaderisasi sebagai ruh utama mesin politiknya. Berbeda dengan partai lain yang cenderung mengandalkan kekuatan finansial, PKS pada awal berdirinya dengan kader yang berlatar belakang 'tawadhu', PKS melakukan branding dan marketing dengan tawaran gagasan Indonesia yang bebas dari korupsi dan sejahtera dengan nilai-nilai keadilan.

7 Arahan Ustadz Hilmi Aminuddin*

Situasi yang kita hadapi sekarang adalah mata rantai dari ujian-ujian dakwah sebelumnya. Adalah sunatullah bahwa akan ada terus rekayasa untuk mengkerdilkan dakwah. Namun yang penting adalah bagaimana kemampuan kita untuk membuktikan dengan kerja nyata.

Kita sebagai dai dan daiyah diperintahkan oleh Allah SWT jika menghadapi sesuatu yang sulit, yang menghimpit, cepat kembali kepada Allah (fafirruu ilallah..). Kemudian selesaikan dengan mentadabburi konsep Allah. “Afala yatadabbarunal Qur’an am ‘ala quluubin aqfaluha.”

Dari tadabur ayat-ayat Allah ini, maka dalam menghadapi berbagai masalah, ancaman dan makar, maka kita harus memiliki bekalan-bekalan yakni:

Kekuatan Berjamaah

Oleh: KH Didin Hafidhuddin

Salah satu kekuatan umat yang harus terus-menerus dijaga dan dipelihara dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan adalah kekuatan berjamaah, baik dalam ibadah maupun muamalah.
Berjamaah dalam ibadah seperti dalam shalat fardhu akan melahirkan kekuatan ukhuwah Islamiyah sekaligus akan melahirkan izzah atau harga diri umat. Sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Fath [48]:29 "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orangorang yang bersama dengan dia adalah tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya ...."

Orang yang suka berjamaah dalam ibadah terutama di masjid akan dijaga oleh Allah SWT dari berbagai macam musibah yang berujung pada keburukan. Jika pun mendapatkan musibah, masalah dan tantangan dalam hidupnya maka ujungnya adalah kebaikan dan keberkahan.

Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis Riwayat Imam Hakim, "Apabila Allah SWT akan menurunkan suatu penyakit, maka akan dijauhkan dari orangorang yang suka memakmurkan masjid (ibadah secara berjamaah)."

Yang Muda Dianggap Belum Matang, yang Matang Dipandang Sudah Tua

Dilema Kepemimpinan Nasional

Jakarta. Menjelang 2014 kita akan menghadapi sebuah tantangan yang serius dalam proses pergantian kepemimpinan nasional. Sebuah tantangan yang membutuhkan kesungguhan untuk menghadapinya dengan rasa tanggungjawab yang penuh. Demi tanggungjawab nasional itu, kita dituntut untuk mengedepankan kepentingan nasional diatas kepentingan partai, golongan dan segala kepentingan lain.

Sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut, pemilihan umum yang akan datang mengharuskan kita untuk melakukan pergantian kepala negara. Presiden SBY yang dipilih oleh rakyat dengan suara mayoritas pada tahun 2009, akan mengakhiri masa jabatan kepresidenan kedua pada tahun 2014. Meskipun pernah ada ide yang mencoba untuk mengubah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, ide tersebut segera mental, karen dipandang hanya sebagai guyonan politik belaka. Ide tersebut bukan merupakan jalan keluar dari masalah yang akan dihadapi, tetapi malahan menciptakan masalah baru yang lebih besar.

Dewasa ini, partai-partai politik sedang mempersiapkan bakal calon (balon) presiden. Tetapi pemikiran dan pilihan dari kebanyakan partai-partai itu terbatas hanya dalam lingkup internal partainya sendiri. Yang lebih aneh lagi, ada beberapa partai yang pemikirannya terkotak dalam ruang yang lebih sempit lagi, yang menginginkan pimpinan yang akan datang berasal dari keluarga pimpinan partai yang sekarang. Seolah-olah dunia yang akan datang harus merupakan photo copy dari kondisi sekarang yang masih carut marut ini. Gejala yang terakhir ini tidak sekadar mencerminkan kesempitan berpikir, tetapi juga pengabaian terhadap kepentingan bangsa dan sekaligus membuka peluang tumbuhnya kembali sistem otoriter di masa yang akan datang.

Karena itu, pemikiran-pemikiran yang demikian harus segera dapat dihilangkan, jika sistem demokrasi hendak dipertahankan dinegeri ini. Pikiran-pikiran itulah yang dahulu telah mengakibatkan bangsa Indonesia dalam masa 65 tahun merdeka, 52 tahun berturut-turut dipimpin oleh dua orang presiden secara otoriter. Kenyataan ini membenarkan pendapat yang mengatakan, bahwa seseorang menjadi diktator, pada umumnya, lebih banyak disebabkan karena adanya peluang dan dorongan dari rakyatnya, ketimbang karena ambisinya sendiri.

Negara Mafiokrasi

"Dalam negara yang segala lininya telah dikuasai mafia, rakyat harus selalu berusaha untuk menghindari urusan dengan aparat negara..."

Baik buruk negara sangat ditentukan oleh siapa yang menjadi penye lenggaranya atau siapa yang mengendalikan para penyelenggara negara itu. Jika para penyelenggara negara dan orang-orang yang berkontribusi kepada berkuasanya para penyelenggara negara itu adalah orang-orang baik, negara bisa menjadi baik, demikian pula sebaliknya. Penyelenggara negara yang baik selalu berusaha agar rakyat mendapatkan kedaulatan. Atau, kalau toh tidak memberikan kedaulatan, tetapi memberikan tujuan hakiki kedaulatan itu, yaitu kemuliaan hidup kepada mereka, baik secara lahir maupun batin.

Dalam konteks untuk memberikan kemuliaan itulah seharusnya negara menjalankan peran optimal. Negara memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kehidupan seluruh warga negara karena--sebagaimana dikatakan Roger Henry Soltau--memiliki wewenang dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Senada dengan Soltau, Harold J Laski mengatakan bahwa negara memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan memaksa warganya. Bahkan, Max Weber lebih tegas lagi dengan mengatakan bahwa negara memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Negara bisa melakukan semuanya itu karena didukung oleh berbagai macam aparatus yang memiliki kekuatan represif.

Bidang Kebijakan Publik PKS Siap Menjawab Tantangan

Fase dakwah yang terus beranjak menuju perubahan yang lebih besar menuntut peran yang lebih signifikan dari para penggeraknya. Gagasan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat harus diwujudkan dalam kerangka perubahan di semua sektor kehidupan, tidak terkecuali perubahan politik.

Maka dakwah tidak lagi terbatas pada "seruan", tetapi bermetamorfosa menjadi sebuah "tindakan". Era demokrasi -sesuai prinsipnya- membuka peluang bagi siapapun untuk ikut serta dalam gerbong perubahan bangsa asalkan mau dan mampu berkontribusi positif.

Munas II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2010 lalu menghasilkan keputusan penting yakni dibentutrnya Bidang Kebijakan Publik (BKP) sebagai struktur baru dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKS). Bidang Kebijakan Publik adalah bidang yang menyatukan semua permasalahan dan pembahasan di Bidang Hukum, Politik, Ekonomi serta Kesejahteraan Sosial dalam satu bidang.

Selain itu, BKP juga menjadi wujud integrasi antara kebijakan Fraksi di Legislatif dengan struktur partai baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketua Fraksi PKS di DPR di Tingkat Pusat atau DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus adalah Ketua Bidang Kebijakan Publik di masing-nasing tingkatan struktur partai.

Membuang 'Sampah Pikiran'

Ternyata, yang membuat hidup kita tidak bahagia adalah diri kita sendiri. Penyikapan yang buruk terhadap suatu kejadian adalah sumber penderitaan....


Ada kisah menarik dari Anas bin Malik. Suatu ketika ia berjalan dengan Rasulullah SAW. Ketika itu, datanglah seorang Arab badui dari arah belakang. Dengan serta-merta ia menarik jubah najraani yang dikenakan Rasulullah SAW.

Anas berkata, "Aku memandang leher Rasulullah dan melihat bahwa jubah itu telah meninggalkan bekas merah di sana karena kerasnya tarikan. Orang badui itu kemudian berkata, 'Wahai Muhammad, beri aku sebagian dari kekayaan Allah yang ada di tanganmu'. Rasul kemudian menolah kepadanya, dan tarsenyum, lalu memerintahkan agar orang itu diberi uang,"

Kisah ini menggambarkan betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan lagi. Saat dihina, beliau tidak marah atau sakit hati. Beliau justru mendoakan kebaikan. Mengapa Rasulullah SAW mampu tenang dan bijak menghadapi gangguan orang lain? Jawabnya, Rasulullah SAW memiliki kelapangan dada dan kejernihan pikiran.