Di Balik Fitnah Soal Jatah Menteri PKS

INILAH.COM, Jakarta. Kampanye hitam menjelang pemilu presiden kini semakin marak. Tak terkecuali yang dihadapi oleh PKS. Isu yang sempat menyengat berupa rencana bagi-bagi kursi kabinet serta 10 agenda kesepakatan PKS-Partai Demokrat. Situasi ini dianggap benalu dalam proses demokratisasi.

Isu soal kesepakatan jatah menteri serta 10 agenda kesepakatan politik PKS dan Partai Demokrat merebak seiring dengan keputusuan PKS berkoalisi mendukung pasanangan SBY-Boediono. Hal ini seperti aksi lanjutan atas penolakan figur Boediono yang dituding lawan politiknya sebagai penganut paham ekonomi Neoliberalisme.

Fitnah itu berawal dari pencatutan nama Ketua DPW PKS DI Yogyakarta Ahmad Sumiyanto dalam isu jatah menteri dan 10 agenda politik PKS-Demokrat yang muncul ke publik melalui di media massa lokal di Yogyakarta.

Padahal, Ketua DPW PKS tidak pernah mengatakan perihal 10 agenda politik PKS-Demokrat serta soal bagi-bagi jatah menteri. "Silakan dicek pada koran Kedaulatan Rakyat, halaman 3 edisi Sabtu 30 Mei 2009. Di koran tersebut, tertulis kalimat, 'Apalagi pihak SBY dan Demokrat telah bersedia menandatangani kontrak politik yang berisi 10 Agenda Pembangunan yang disusun berdasarkan platform PKS itu'," jelas Biro Pusat Informasi DPW PKS DIY Mohammad Ilyas Sunnah kepada INILAH.COM, Senin (15/6).

Soal bagi-bagi jatah kursi kabinet, juga dibantah oleh Ketua DPW PKS Yogyakarta. Apalagi soal jatah kursi yang menyebut pos tertentu seperti, menteri pendidikan, menteri kesehatan, dan menteri pertanian harus diisi oleh kader PKS. Selain itu juga 40 PPL Departemen Pertanian yang kini diisi kader PKS tidak boleh diganti.

"Saya tegaskan di sini bahwa 10 agenda yang ada di SMS/email itu benar-benar fitnah keji terhadap PKS. Otomatis, sepanjang pemberitaaan 10 agenda yang aneh-aneh dan provokatif tersebut sebagai pernyataan atau bahkan pengakuan Ketua DPW PKS DIY," tambahnya.

Justru fakta yang benar, sambung Ilyas, perihal 10 agenda yang mendesak nasional yang tertuang dalam Kontrak Politik (Piagam Kerjasama) PKS-PD yang sudah dipublikasikan untuk umum. "Jelas, tidak ada yang lain, karena pernyataaan Ketua DPW PKS DIY, Ahmad Sumiyanto itu (sebagaimana disebutkan pada koran Kedaulatan Rakyat edisi tanggal di atas) dibuat untuk menyikapi diterbitkannya Bayanat DPP PKS tersebut," tambahnya.

Sebenarnya soal isu bagi-bagi menteri dan kesepakatan 10 agenda politik PKS-Demokrat juga dibantah oleh kalangan Partai Demokrat. Seperti pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok yang menegaskan tidak ada soal bagi-bagi kursi dan 10 agenda poliotik PKS.

"Yang pasti pos menteri belum disepakati. SBY menegaskan karena saat ini sistem presidensiil, soal pos menteri adalah hak prerogatif presiden," jelas Mubarok kepada INILAH.COM, awal Juni lalu.

Terkait 10 agenda pembangunan yang disusun berdasarkan platform PKS, Mubarok menegaskan, kesepakatan tertulis PKS dengan SBY-Boediono sama saja dengan partai politik peserta koalisi lainnya.

Sementara tentang agenda tuntutan tidak menghapus perda syariah, Mubarok memastikan hal tersebut tidak masuk dalam kesepakatan tertulis dalam koalisi. "Yang pasti gak ada. Mungkin secara lisan orang PKS ngomong ke SBY. Itu tidak tertulis, tidak tercatat, dan tidak diiyakan. Yang tertulis sifatnya umum," tandas guru besar Psikologi Islam UIN Jakarta ini.

Kendati demikian, soal power sharing di koalisi SBY-Boediono tak sepenuhnya dibantah oleh petinggi PKS. Ini terungkap dalam pernyataan Presiden DPP PKS Tifatul Sembiring perihal pembagian kursi kabinet jika kelak SBY-Boediono terpilih. "Koalisi di mana pun pasti ada power sharing," katanya usai menghadiri deklarasi PKS untuk pemenangan SBY-Boediono di Sidoarjo, awal Juni lalu.

Meski demikian, Tifatul enggan menyebut pos kementerian mana saja yang bakal diisi kader PKS, jika kelak pasangan SBY-Boediono terpilih dalam pilpres. Menurut dia, tak layak jika pembagian kursi dibicarakan ke publik secara terbuka.

Walau demikian, Tifatul Sembiring memberi sinyal, pembagian kursi kabinet dilakukan secara proporsional sesuai dengan kekuatan pendukung koalisi. "Ibaratnya kita ramai-ramai mendorong mobil, masak setelah mobil berjalan terus cukup bilang good bye," ujarnya bertamsil.

HNW: AM Fatwa contoh Teladan Politik

INILAH.COM, Jakarta. Gelar doktor kehormatan (HC) yang diterima salah satu pendiri PAN AM Fatwa, dianggap Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebagai imbalan yang pantas. Konsistensi dan pengabdiannya pada dunia politik merupakan tauladan.

"AM Fatwa adalah tokoh yang saya hormati. Beliau adalah senior saya, dan sekarang bersama saya di MPR," ujar Ketua MPR Hidayat Nurwahid usai acara penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dalam Bidang Pendidikan Luar Sekolah, di UNJ, Jakarta, Selasa (16/6).

Hidayat mengatakan pendidikan sosial politik seperti yang diberikan Wakil Ketua MPR itu sangat bermanfaat bagi rakyat. "Saya harap pendidikan politiknya, bisa menjadi pembelajaran, pendidikan politik bagi bangsa Indonesia," kata mantan Presiden PKS ini.

AM Fatwa, menurut Hidayat telah mempraktekkan apa yang yang disebut sebagai politik tidak hanya teori. Tapi juga praktek dan kesantunan. Sehingga, diharapkan dia, pilpres dapat menjadi ajang pendidikan politik yang kongkret.

"Jadi rakyat mesti tahu bahwa dengan demokrasi mereka bisa menghadirkan solusi untuk bangsa dan negara" imbuhnya.

Dalam pidato penganugerahannya AM Fatwa menjelaskan bahwa sekarang ini langka keteladanan politik. Politik, tutur dia, dijadikan sebagai ladang oportunis bagi elit dan menjadi kotor, karena orientasinya hanya kekuasaan semata.

"Rakyat menjadi alat tawar-menawar, karena tidak ada landasan moral dan etika para elit. Politik diharapkan bisa bermartabat dan bermoral." terangnya

Selain itu, AM Fatwa juga menyatakan bahwa keteladanan diperlukan sebagai pembelajaran dari semua pihak. Sehingga tercipta atmosfer bernegara yang bermoral. Disinilah sikap kenegarawanan seseorang dipertaruhkan.

"Kenegarawanan bukan identitas yang berlandaskan jabatan tapi sikap dan perilaku yang bisa menjadi tauladan," pungkasnya.

Tifatul Ajak Boediono Umroh

INILAH.COM, Jakarta. Cawapres Boediono pernah disindir karena belum menunaikan ibadah haji. Presiden PKS Tifatul Sembiring mengajak Boediono untuk umroh.

"Oh ya saya memang mau ajak Boediono umroh," kata Tifatul usai acara debat capres di Gedung Trans TV, Jakarta, Kamis (18/6).

Tifatul mengaku siap membantu mantan gubernur BI tersebut terkait persiapan umroh. Di samping itu, dirinya menolak ajakan tersebut untuk politisasi agama.

"Nggak ini murni ibadah, inikan (5 Juli) masa tenang pemilu. Udahlah saja Boediono, umroh tinggal pesenin tiket nanti persoalan selesai," pungkasnya.

Survei SBY Turun, PKS Semangat

INILAH.COM, Jakarta. Hasil survei terbaru dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menunjukkan turunnya elektabilitas SBY-Boediono sebesar 5% dalam waktu sebulan. Tapi, penurunan elektabilitas SBY itu ternyata malah membuat PKS semangat.

"Informasi hasil survei yang menggambarkan pasangan SBY-Boediono turun itu akan memicu semangat kader PKS untuk dapat bekerja lebih maksimal lagi memenangkan SBY pada pilpres ini," ujar Wakil Ketua PKS bidang politik Zulkieflimansyah kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Zul, hasil survei merupakan alat bagi PKS untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja masin partai selama ini. Bila hasilnya turun maka masin partai harus lebih panas lagi, namun bila hasilnya naik PKS tidak akan terlena.

"Karena kita tidak percaya 100% pada hasil survei. Survei itu hanya jadi masukan saja untuk mencari solusi bagi kita," katanya.

Survei pertama Puskaptis dilakukan pada 11-17 Mei, menunjukkan Mega-Prabowo 24,29%, SBY-Boediono 57,39%, dan JK-Wiranto 12,27%. Sementara, di survei kedua pada 4-11 Juni, ternyata Mega-Prabowo mengalamai penurunan menjadi 22,17%, SBY-Boediono juga mengalami penurunan menjadi 52,15%. Sedangkan untuk pasangan JK-Wiranto, mengalami kenaikan sekitar 5% menjadi 17,20%.

PKS Bantah Turunkan Survei SBY

PKS Bantah Turunkan Survei SBY
INILAH.COM, Jakarta. Elektabilitas SBY-Boediono mengalami penurunan sekitar 5% dalam waktu sebulan. Berdasarkan Survei Puskaptis, dukungan sebesar 5% itu ternyata beralih ke pasangan JK-Wiranto. PKS membantah, bila peralihan dukungan ke JK itu berasal dari kadernya.

"Tidak benar itu kalau kader PKS beralih mendukung JK-Wiranto. Kader PKS itu solid mendukung SBY-Boediono menang Pilpres 8 Juli nanti," ujar Wakil Ketua PKS bidang politik Zulkieflimansyah kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Zul, meski tim kampanye nasional JK Win menggunakan simbol-simbol keagamaan Islam yang mampu mempengaruhi pilihan masyarakat muslim, namun tidak akan cukup mampu menggoyang soliditas PKS terhadap SBY-Boediono.

"Kader PKS itu tidak ada yang terpengaruh oleh kampanye dari JK Win. Semua kader sudah sadar kalau kampanyenya itu sama saja politisasi agama," katanya.

Survei pertama Puskaptis dilakukan pada 11-17 Mei, menunjukkan Mega-Prabowo 24,29%, SBY-Boediono 57,39%, dan JK-Wiranto 12,27%. Sementara, di survei kedua pada 4-11 Juni, ternyata Mega-Prabowo mengalamai penurunan menjadi 22,17%, SBY-Boediono juga mengalami penurunan menjadi 52,15%. Sedangkan untuk pasangan JK-Wiranto, mengalami kenaikan sekitar 5% menjadi 17,20%.

PKS: Istri Boediono Pernah Ngaji Kok!

INILAH.COM, Padang. PKS membantah kabar yang menyebutkan Herawati, istri calon Wakil Presiden Boediono adalah seorang non-Muslim. Karena itu, Presiden PKS Tifatul Sembiring berusaha meyakinkan agar perkara keagamaan Boediono dan keluarganya tidak perlu dipermasalahkanlagi.

"Ibu Herawati pernah belajar membaca Al-Quran kepada seorang kader PKS di Jalan Rasamala di dekat kawasan Bidakara, Jakarta," kata Tifatul kepada pers usai menghadiri kampanye Susilo Bambang Yudhoyono, di Padang, Minggu (21/6), malam.

Saat acara pernikahan Boediono dengan Herawati, kata dia, mertuanya ikut hadir. Bahkan, Tifatul mengatakan, Boediono merupakan orang Muhammadiyah. Sebab, bersekolah di SD dan SMP yang dikelola salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

"Dulu Pak Boediono yang pernah dipertanyakan agamanya, kemudian istrinya. Nanti, jangan-jangan yang dipertanyakan agamanya adalah para tetangganya," ucap Tifatul.

Ia juga menegaskan, seluruh jajaran PKS hanya akan memberi dukungan kepada satu pasangan di Pilpres 2004. "PKS solid mendukung SBY dan Boediono," janjinya.

Tak Ada Keraguan Memilih SBY-Boediono

PK-Sejahtera Online. Ketua Tim Kampanye Daerah (Kamda) DKI Jakarta Komisaris Jenderal Polisi Drs. Adang Daradjatun, meminta masyarakat Jakarta tidak ragu lagi untuk memilih pasangan SBY-Boediono sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu 8 Juli mendatang. Hal tersebut ia ungkapkan pada kampanye tertutup pasangan SBY-Boediono Kota administratif Jakarta Selatan, (22/6) di Gelanggang Olah Raga Bulungan.

“SBY adalah pilihan kita, karena selama ini beliau telah mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Beliau memiliki konsep Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera,” tegas mantan Wakapolri tersebut.

Dihadapan lebih dari 2000 pendukung SBY yang didominasi oleh massa PKS tersebut, Adang memaparkan keberhasilan SBY dalam memimpin bangsa Indonesia. SBY menurutnya telah mampu memberantas ribuan kasus korupsi, sehingga lebih dari Rp. 9 triliyun dana negara bisa diselamatkan.

Dibidang pendidikan, SBY mengalokasikan 20 persen dari anggaran negara yaitu sebesar Rp.207 triliyun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. SBY juga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyiapan obat-obat generik, sehingga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat menikmati pelayanan kesehatan.

Dibidang sosial SBY dinilainya peduli terhadap kondisi masyarkat miskin, dengan program bantuan langsung tunai dan berupaya memperdayakan masyarakat melalui program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Adang juga menilai SBY telah mampu menciptakan iklim demokrasi yang positif melalui pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. SBY juga dinilainya telah mampu memberikan pemerataan pembangunan dengan tidak membeda-bedakan pembangunan di pulau Jawa dan diluar pulau Jawa.

Sebagai bentuk dukungan kepada SBY-Boediono, Adang mengundang seluruh warga Jakarta untuk hadir pada kampanye akbar di Gelora Bung Karno 4 Juli mendatang.

“Mohon hadir di Gelora Bung Karno. Ajak enyak, babe, encang, encing, saudare-saudare,” ajaknya dengan logat Betawi.

Adang juga mengajak para pendukung SBY untuk membantu mengamankan suara pada saat pencontrengan. “Mohon tidak meninggalkan TPS setelah pencontrengan, tetap menunggu sampai penghitungan suara. Kita kawal suara SBY agat tidak ada yang dicurangi,” pintanya.