Soal setoran terimakasih, Disdik tak akan lakukan pemecatan

Sukoharjo (Espos). Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Djoko Raino meminta maaf terkait munculnya ancaman pemecatan terhadap guru penerima tunjangan sertifikasi, Murdiyanto gara-gara yang bersangkutan dinilai merusak citra institusi.

Permintaan maaf tersebut ia sampaikan kepada massa aksi damai pendukung Murdiyanto, Kamis (21/1) di Kantor Disdik. Menurut Djoko, sampai saat ini belum ada rencana dari Disdik untuk melakukan pemecatan kepada Murdiyanto karena pelanggaran yang ia lakukan termasuk pelanggaran ringan. Sementara di luar sana, menurut Djoko, ada banyak guru yang melakukan pelanggaran lebih berat dibanding Murdiyanto dan sampai saat ini belum dipecat.

“Soal ancaman pemecatan itu di luar kendali saya. Saya tidak pernah berencana memecat Saudara Murdiyanto. Itu bukan kebijakan institusi, jadi saya minta maaf kalau hal itu yang dipersoalkan,” ujar Djoko Raino, Kamis.

Seratusan massa tuntut penuntasan setoran uang terimakasih

Sukoharjo (Espos). Seratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Sukoharjo Bersatu (GRSB) turun ke jalan menuntut penuntasan indikasi setoran uang terimakasih dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru selama 2007 hingga saat ini.

Mereka yang tergabung dalam GRSB adalah 100 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), belasan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta belasan anggota Front Pembela Islam (FPI).

Tak hanya menuntut penuntasan indikasi setoran uang terimakasih, para peserta unjuk rasa juga menolak ancaman pemecatan yang dilontarkan koordintor tim pembinaan guru Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, Fuad Syafrudin kepada seorang guru penerima sertifikat kompetensi, Murdiyanto yang sebelum ini berani melaporkan adanya indikasi pungutan liar (Pungli) tunjangan sertifikasi dari dalam tubuh dinas.

Berdasar pantauan, massa yang turun ke jalan memulai aksi mereka di depan Gedung Dewan, Kamis (21/1). Para aktivis LSM masing-masing mengenakan ikat kepala dengan tulisan Murdiyanto sementara para mahasiswa membentangkan poster antara lain bertuliskan “Disdik dan Kejaksaan Jangan Main Kucing-kucingan, Diknas Ajari Aku Tentang Kejujuran, Pecat Oknum Pelaku Pemotongan, Guru=Pahlawan Tanpa Tanda Jasa tapi Harus Setor Upeti Juga” dan beberapa tulisan lain.

7 LSM Dukung Murdiyanto

SUKOHARJO. Aksi solidaritas mendukung Murdiyanto mulai bermunculan ketika kasus pemotongan gaji guru sertifikasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) terkuak di media massa. Kelompok yang mengatas namakan GRSB (Gerakan Rakyat Sukoharjo Bersatu), Kamis (21/1) akan mengadakan aksi damai untuk mendukung Murdiyanto.

Aksi yang mengangkat tema "Sunatan Massal Guru Sertifikasi" itu bertujuan untuk mendukung penuh keberanian Murdiyanto dalam mengungkap ketidakadilan yang dilakukan oleh Disdik. Kelompok yang mengatasnamakan GRSB itu tergabung dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Sukoharjo, antara lain LSM Formasi, LSM Jempol, LSM LPSEM, LSM FPMS, LSM Keppras, KAMMI Stain dan UMS.

Wahyu Sony, Korlap aksi kelompok GRSB mengatakan, nantinya aksi itu akan digelar di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukoharjo dan Gedung DPRD Sukoharjo. Aksi solidaritas itu nantinya akan diikuti mahasiswa dan elemen masyarakat yang lain se-Sukoharjo.

“Ini bukti kalau Murdiyanto tidak sendirian dan kami LSM dan elemen masyarakat lain akan mendukung penuh langkah baik yang telah dilakukan Murdiyanto untuk memerangi ketidakadilan yang ada di Sukoharjo,” ujarnya, Rabu (20/1).

326 Perusahaan Enggan Ikuti Jamsostek

SUKOHARJO. Sejauh ini, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) masih dianggap menjadi beban bagi perusahaan. Sehingga, banyak perusahaan di Sukoharjo yang tidak berminat mengikutinya.

Oleh Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan mendata perusahaan yang belum mendaftar Jamsostek untuk segera mendaftar. Mengingat bagi Disnaskertrans keselamatan kerja merupakan hal yang wajib bagi perusahaan untuk melindungi karyawan dalam menjalankan tugasnya.

“Seperti UU Nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor bagi perusahaan mengenai keselamatan kerja karyawan,” ujar Kabid Hubungan Industri dan pengawasan Ketenagakerjaan, Langgeng Wiyana, Rabu (20/1).

Dijelaskan, jumlah total perusahaan di Sukoharjo mencapai 326 perusahaan, namun yang mengikuti Jamsostek hanya sekitar 243 dan yang belum mencapai 680.