Revitalisasi Lumbung Mandiri Pangan

MENJELANG peringatan Hari Pangan Sedunia tiap 16 Oktober, masyarakat Jateng dikejutkan berita adanya krisis pangan di Wonogiri. Berita itu bukan isapan jempol, dalam rapat pembahasan RAPBD 2012 terungkap ada permintaan pemkab pemenuhan 8 ton makanan pokok untuk daerah rawan pangan di Paranggupito Wonogiri. Fakta itu ironi mengingat dalam beberapa kesempatan Gubernur Bibit Waluyo menegaskan bahwa provinsi ini merupakan salah satu penyangga beras nasional, dan faktanya secara data statistik per Juli 2011 surplus 2.965 juta ton beras.

Kondisi itu juga bertolak belakang dengan kebijakan nasional yang sedang berpihak pada penyediaan pangan. Sejak 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas.

Bahkan Desember 2010 Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pangan Dana Gizi 2011-2015. Keluaran dari aksi ini salah satunya konsumsi pangan dengan asupan 2.000 kkal/ orang/ hari bisa segera terwujud. Pertanyaannya mengapa masih ada berita rawan pangan di Jateng?

PKS Dinilai Sebagai Partai Inovatif

Kontroversi Tidak Menggoyang Elektabilitas PKS

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) identik dengan kontroversi. Mulai soal bergesernya PKS menjadi partai tengah, ide menjadikan Soeharto sebagai pahlawan, hingga yang terbaru, pembubaran KPK. Menariknya, kontroversi itu sama sekali tak mempengaruhi elektabilitas PKS. Mengapa?

PKS bisa disebut partai inovatif. Dalam beberapa tahun terakhir, partai ini menghadirkan berbagai kejutan yang kadang 'out of the box'. Bahkan tak jarang menimbulkan polemik di tengah publik. Hujatan dan cemooh tak jarang diterima partai ini. Namun, PKS tetap bergeming. Hasil pemilu bukti nyatanya.

Kontroversi yang juga muncul di internal dan eksternal PKS dalam praktiknya mampu dikelola dengan baik oleh partai ini. Seperti saat 2008 lalu dengan mendeklarasikan diri sebagai partai tengah, polemik langsung bermunculan baik di internal maupun di eksternal. Apalagi, dalam momentum Mukernas Partai pada 2008, PKS memilih Denpasar, Bali. Daerah yang jelas bukan basis konstituen PKS.

Lelah, Teramat Lelah

Oleh: Cahyadi Takariawan

Lelah. Mata ini lelah. Selalu terjaga, takut tertidur dan lengah. Jangan, jangan pejamkan mata, karena tugasmu berjaga. Tengah malam gelap gulita, mata ini masih terjaga. Berkhalwat khusyuk di kesunyian, munajat kepada Dia Yang Maha Perkasa. Memohon kekuatan, kemampuan, keteguhan, ketegaran, dalam perjalanan dakwah yang amat panjang tak terkira. Pagi-pagi buta, mata ini tetap terjaga, jangan sampai umat terlanda bahaya dan bencana pada saat kita lengah menjaga mereka. Siang terang benderang, mata ini selalu terjaga, melakukan hal terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Lelah. Pikiran ini sangat lelah. Tak pernah berhenti mencerna ayat-ayat yang dibentangkanNya di alam semesta. Selalu berpikir, selalu menganalisa peristiwa, selalu merangkai kejadian di depan mata. Merancang strategi, taktik, upaya, cara dan sarana. Memetakan potensi para aktivis yang selalu setia bekerja dimanapun mereka berada. Memetakan jalan bagi kemenangan perjuangan, meretas kejayaan pergerakan. Memikirkan masa depan masyarakat, bangsa dan negara. Memikirkan rencana strategis, membangun peradaban masa depan yang gilang gemilang.

KS dan Reshuffle Kabinet Jilid II

Pembaca yang budiman,

Saya ingin mengajak anda berfikir dan memberikan pendapat sejenak melalui tulisan (opini) saya pagi ini mengenai PKS dan Reshuffle Kabinet Jilid II.

Pembaca yang budiman,

Baru-baru ini, kita menyaksikan rangkaian pemberitaan di dalam negeri yang mengulas dan menampilkan rangkaian pelaksanaan perombakan kabinet Pemerintahan Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudoyono bersama Wakilnya Bapak Budiono.

Seperti yang di cantumkan dalam Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan : “Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan reshuffle. Yang merupakan hak Presiden yang dijamin Undang-undang."

Selama tiga pekan pemberitaan, akhirnya hasil reshuffle kabinet keluar. Kabinet baru hasil reshuffle bentukan pemerintahan SBY-Budiono terbentuk. Adanya pergantian dan pergeseran menghiasi reshuffle kali ini. Penambahan jumlah wakil menteri dalam komposisi kabinet juga terlaksana. Meskipun dalam perjalanannya, pergantian dan penambahan jumlah wakil menteri mendapatkan kritikan dan sorotan dari publik sejumlah pengamat dan elit politi. Hingga akhirnya Presiden SBY mampu dengan berani melakukan hak amanat UU tersebut.

Syafaqah

Oleh: M. Indra Kurniawan, S. Ag.

Syafaqah artinya lembut dan halusnya perasaan. Dalam makna positif syafaqah diartikan sebagai sikap jiwa yang selalu ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain serta penuh kasih sayang.

Sikap seperti ini digambarkan Allah SWT dalam QS Ali Imran: 159,

”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Syafaqah itu diperintahkan oleh Nabi

Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam hal ini, dalam kondisi apa pun syafaqah selalu tertanam dalam hatinya yang mulia.

Mahfudz: Ada Parpol yang Mendorong SBY Melepas Menteri PKS

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik blak-blakan mengungkapkan ada manuver salah satu partai politik yang mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi pos menteri PKS. Tidak hanya itu, ada manuver yang ingin mendepak PKS keluar koalisi.

“Manuver-manuver agar SBY melepas menteri PKS memang ada sejak sebelum reshuffle kabinet,” kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2011).

Sekarang setelah reshuffle selesai, kata Mahfudz, ada manuver mengarahkan PKS terkena hukuman dari SBY. Parpol yang melontarkan pun sama. Namun, ia enggan menyebut parpol yang dimaksudnya.

Dua Orang Anggota Majelis Syuro Ingin PKS Keluar Koalisi

Wakil Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agus Purnomo menyatakan, setidaknya ada dua orang anggota Dewan Syuro yang dipastikan menginginkan partainya keluar dari koalisi. Ini merespon langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY) yang mengurangi jatah kursi menteri PKS di kabinet.

Pasalnya, lanjut dia, kesepakatan empat kursi menteri untuk PKS telah diatur di kontrak politik dengan SBY. Pengurangan tersebut sama artinya dengan pelanggaran kontrak politik yang telah disepakati kedua belah pihak.

Memang dua orang masih terbilang sedikit dari keseluruhan Majelis Syuro yang berjumlah 99 anggota.

Wawancara Suharna: Saya Legowo dan Kembali Urus Partai

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kabinet Indonesia Bersatu II. Ia digantikan oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Gusti Muhamad Hatta.

Sebenarnya apa yang menjadi penyebab Suharna Surapranata yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dicopot dari jabatannya? Berikut kutipan penjelasan Suharna yang dihubungi Yohanes Seo dari Tempo melalui telepon, Rabu, 19 Oktober 2011.

Bapak tahu kenapa dicopot sebagai Menrsitek?
Pergantian itu kebijakan Presiden. Saya ditugaskan oleh partai untuk membantu Bapak Presiden, alhamdulilah selama dua tahun bisa membantu Bapak Presiden. Beliau telah memilih penggantinya untuk melanjutkan sebagai Menristek.

Menurut Bapak pergantian ini sudah sesuai atau tidak?
Jabatan itu adalah amanah. Saya legowo. Saya akan kembali urus partai.

'Secara Etis PKS Sudah tidak Lagi Terikat dengan Kontrak Politik'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsyi menilai reshuffle yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran sejumlah nama menteri dari jabatannya dan dipindahkan ke jabatan lain.

"Bila memang diperuntukkan untuk meningkatkan performance mengapa beberapa menteri hanya bergeser kursi saja. Misalkan dari menteri pariwisata ke ESDM atau dari menteri perdagangan ke pariwisata, lantas apakah orang-orang ini memang memiliki double side kapabilitas profesionalisme," katanya kepada Republika, Rabu (19/10).

Menurutnya, sejarah telah mencatat tindakan presiden yang telah menyalahi kontrak politik yang dibuatnya sendiri. Hal tersebut menjadi preseden tidak baik dalam etika perpolitikan di Indonesia. PKS, lanjutnya, masih tetap menjalankan kontrak politik dengan penuh integritas. Bahkan hingga pukul 20.10 WIB kemarin sebelum pengumuman perombakan kabinet oleh Presiden SBY, PKS masih memegang integritas tersebut.

Panduan Qurban dan Pembahasannya

Oleh: Farid Nu’man Hasan

I. Definisi

Secara bahasa (lughatan) atau etimologis, Qurban berasal dari kata Qaruba – Yaqrubu – Qurban – Qurbanan, dengan huruf Qaf didhammahkan artinya bermakna mendekat. Qaruba ilaihi artinya mendekat kepadanya. Allah Ta’ala berfirman: Inna Rahmatallahi Qariibun Minal Muhsinin (Sesungguhnya Rahmat Allah dekat dengan orang-orang berbuat baik).[1]

Secara istilah (Syar’an) atau terminologis, Qurban bermakna menyembelih hewan tertentu dengan niat Qurbah (mendekatkan diri) kepada Allah Ta’ala pada waktu tertentu pula. [2]

Pada masa modern, istilah Qurban telah masuk ke bahasa Indonesia yakni ‘Korban’, yakni memberikan sesuatu secara rela karena faktor cinta dan ridha. Semakin hari istilah ‘Korban’ semakin meluas, dia juga bisa bermakna menjadi penderita, seperti istilah ‘Korban gempa’, ‘Korban banjir’, dan lain-lain.

II. Aktifitas Berkurban dan Hewan Qurban

Aktifitas menyembelih berkurban dalam bahasa Arab ada beberapa istilah, pertama, disebut dengan dhahhaa, dikatakan: dhahhaa bi Syaatin minal Udh-hiyah artinya dia berkurban dengan ‘Kambing Qurban.’[3] Ada pun Hewan Qurban-nya sendiri lebih dikenal dengan istilah Al Udh-hiyah, jamaknya Al Adhaahiy. Oleh karena itu hari penyembelihannya disebut ‘Iedul Adhaa (Hari Raya Qurban). Sementara, pengorbanan adalah tadh-hiyah.

Kedua, dalam Al Quran, aktifitas menyembelih Hewan Qurban juga disebut nahr (diambil dari kata nahara – yanhuru –nahran). Allah Ta’ala berfirman dalam surat Al Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.”

Tugas dan Hak Murabbi

Aktivitas dalam halaqah adalah sebuah kegiatan yang dinamis. Forum ini adalah miniatur dari sebuah sistem kepemerintahan. Seorang murabbi adalah orang yang bertanggung jawab memimpin jalannya pertemuan pekanan. Syura-syura dalam musyawarah halaqah baru sah diputuskan oleh murabbi. Dia adalah orang yang menghidupkan suasana ruhiyyah-ta’abbudiyyah, fikriyyah-tsaqafiyyah, dan harakiyyah-da’awiyyah dalam halaqah.

Agar halaqah dinamis murabbi bertanggung jawab kinerja halaqah yang solid, sehat, dinamis, produktif dan penuh ukhuwwah. Karena itu seorang murabbi harus memahami dan menguasai kondisi peserta halaqah serta meningkatkan potensi mereka. Selain itu juga berhak untuk mengevaluasi dengan cara menasihati dan mengupayakan pemecahan masalah peserta halaqah. Sambil mempertimbangkan berbagai usulan dan kritik peserta halaqah.

Seorang murabbi bukan bekerja sendiri dia adalah perpanjangan tangan jamaah. Kehadirannya dalam rangka meneruskan dan mensosialisasi informasi dan kebijakan jamaah. Sekuat tenaga dia harus mengupayakan terealisasinya berbagai program halaqah dan program jamaah dalam lingkup halaqah. Tugas penting lainnya adalah mengawasi dan mengkordinasikan penghimpunan dan penyaluran infaq.

Ini Isi Kontrak Politik Khusus PKS dengan SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PKS menjelaskan maksud kontrak politik yang dinilai khusus dengan PKS. Kontrak ini dinilai tidak main-main, karena dinilai memiliki nilai tawar yang tinggi, sehingga SBY harus menjaga sikapnya dalam berpolitik.

"Kontrak politik itu adalah dukungan kita sebagai partai Islam kepada SBY pada saat Pilpres 2009 lalu. Kita adalah parpol pertama yang mendukung disaat parpol-parpol lain menjagokan capres-capres lain," jelas Kepala Humas PKS yang kini menjadi anggota Komisi V DPR, Mardani, di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Menurutnya hal ini sangat khusus sekali, sehingga SBY harus matang membuat sikap terhadap PKS. Mardani menyatakan pernyataan dukungan kepada SBY ketika itu banyak menuai protes, namun PKS ketika itu berijtihad pasangan SBY-Boediono adalah yang terbaik, karena dinilai mampu memperbaiki memperbaiki kondisi bangsa ini menjadi lebih baik.

Menurutnya, tidaklah salah jika sebelumnya PKS selalu menekankan harus berhati-hati betul dalam mengambil sikap politik, karena PKS sendiri ketika berijtihad mendukung SBY-Boediono sudah dipikirkan secara matang.

Liputan6.com, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meradang. Salah satu menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Menteri PKS yang dicopot yakni Menristek Suharna Surapranata. PKS kini hanya memiliki sisa tiga menteri yang duduk dalam kabinet. Keputusan ini mengagetkan PKS. Merespon putusan itu, pks menggelar rapat pimpinan nasional akhir pekan lalu.

Ketua DPP PKS Abubakar Al Habsy kepada SCTV, Kamis (20/10), menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanggar kontrak koalisi. Dalam kontrak tersebut disebutkan dengan jelas PKS mendapat jatah empat menteri. Presidenpun tidak mengkomunikasikan pengurangan jumlah menteri kepada Presiden PKS.

Menurut Abubakar, menteri yang jelas-jelas melakukan tindakan tak terpuji seperti korupsi justru dipertahankan Presiden Yudhoyono. "Menteri yang diduga terlibat kasus korupsi justru tetap dipertahankan. Mereka itu sakti apa" ucap Abubakar, mempertanyakan. Karena itu, PKS sedang mempertimbangkan respon yang pantas untuk reshuffle kali ini. (JUM)

Sumber: Yahoo

Nasihat untuk Sang Putra

Oleh: Ust. Musyafa Ahmad Rahim, MA., Ketua Kaderisasi DPP PKS

نَصِيْحَةُ عَرَبِيٍّ لاِبْنِـــهِ

Nasihat Seorang Arab Kepada Putranya


Wahai puteraku …
Agar engkau menjadi seorang raja yang berwibawa di hadapan manusia ..
Janganlah berbicara dalam berbagai urusan ..
Kecuali setelah mengecek kebenaran sumbernya ..
Dan jika seseorang datang membawa berita, cari bukti kebenarannya sebelum dengan berani engkau berbicara ..
Hati-hati dengan isu .. jangan percayai setiap yang dikatakan, jangan pula percaya sesuatu yang setengah engkau lihat ..

Dan jika engkau mendapatkan cobaan berupa seorang musuh .. hadapi dengan berbuat baik kepadanya .. tolak dengan cara yang lebih baik, niscaya permusuhan itu berubah menjadi cinta kasih.

Jika engkau hendak mengungkap kejujuran orang, ajaklah ia pergi bersama .. dalam bepergian itu jati diri manusia terungkap .. penampilan lahiriahnya akan luntur dan jatidirinya akan tersingkap! Dan “bepergian itu disebut safar karena berfungsi mengungkap yang tertutup, mengungkap akhlaq dan tabiat”.

Suharna Surapranata, Teladan di Semua Mihwar Dakwah

Oleh: Cahyadi Takariawan

Gonjang-ganjing reshuffle kabinet banyak mendapatkan sorotan media akhir-akhir ini. Banyak media menilai PKS emosional mensikapi reshuffle ini lantaran seorang menterinya terkena dampak, harus meninggalkan kursi kementrian untuk diganti personal lain. Benarkah ada sikap emosional menghadapi reshuffle tersebut, dan bagaimana sikap Menteri yang terkena reshuffle ?

Menteri dari PKS yang terkena reshuffle itu adalah Suharna Surapranata. Apakah ia emosional menghadapi peristiwa ini ? Ah, berlebihan pertanyaan itu. Kang Harna, panggilan akrab sang menteri, ternyata biasa saja. Bersikap sangat arif dan tenang, sama sekali tidak ada kesan emosional.

Belum Pengumuman, Sudah Berpamitan

Bagi banyak kalangan, jabatan menteri dianggap sebagai sebuah posisi yang prestis dan terhormat, maka banyak orang berebut mendapatkannya. Oleh karena itu, bagi sebagian menteri, reshuffle sungguh merupakan tamparan dan menjadi momok yang sangat menakutkan. Namun tidak demikian dengan Kang Harna. Mantan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS ini menganggap posisi menteri adalah amanah dakwah. Maka sebagai bagian utuh dari proses dakwah, ia siap ditempatkan dimanapun pos-pos yang bisa menjadi lahan baginya untuk berkontribusi secara optimal.

RUU Pengelolaan Zakat disepakati di Komisi VIII

Jakarta (20/10) Komisi VIII DPR RI akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat untuk disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Hukum dan HAM di DPR, Selasa (19/10).

“RUU pengelolaan zakat ini akan menjadi payung hukum penyelenggaraan zakat di tanah air. Walaupun belum seideal yang diharapkan, tapi lahirnya Undang-undang Pengelolaan Zakat ini adalah sebuah kemajuan yang cukup besar bagi dunia perzakatan di Indonesia” Kata Rahman Amin, anggota komisi VIII DPR RI.

“Hasil riset BAZNAS dan FEM IPB tahun 2011 mengenai potensi zakat nasional, ditemukan angka mencapai 217 Triliun rupiah atau setara dengan 3,4 % dari PDB Indonesia. Angka itu juga setara dengan 21% pendapatan Negara dari pajak, yang dalam RAPBN 2012, ditargetkan mencapai 1.019,3 triliun rupiah. Potensi zakat nasional tersebut bila kita bandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2012, maka setara dengan 80% dari PNBP tahun 2012 yang ditargetkan mencapai 272,7 triliun rupiah. Angka-angka ini adalah sesuatu yang sangat besar, jika pemerintah mampu mengelolanya dengan baik, akan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Bahkan Dalam Riset yang dilakukan oleh IMZ pada tahun 2011 tentang kemampuan zakat dalam mengurangi kemiskinan, kinerja pengelolaan zakat di tanah air terbukti mampu mengurangi jumlah keluarga miskin sebesar 23,2 % serta tingkat keparahan kemiskinan dapat di tekan hingga 24,94%. Ini adalah suatu bukti keberhasilan zakat Indonesia pada persoalan pengentasan kemiskinan di Indonesia.“ Lanjut anggota DPR dari dapil Kalimantan Barat tersebut.

Formasi Fraksi PKS Kembali Lengkap, Lahirkan Energi Baru

Jakarta, Suara Keadilan - Kekosongan kursi tiga orang Anggota Legislatif Fraksi PKS DPR RI kini terisi dengan dilantiknya nama-nama baru pengganti anggota dewan sebelumnya. Seperti diketahui anggota DPR dari PKS periode 2009-2014 Arifinto dan Misbakhun mengundurkan diri dari keanggotan DPR RI beberapa bulan lalu. Sementara seorang anggota lainnya, yaitu Ustz. Yoyoh Yusroh meninggal dunia dalam kecelakaan mobil pada Bulan Juni 2011 lalu.

Pelantikan Anggota DPR dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) dilaksanakan di Gedung Nusantara IV DPR RI pada Rabu (19/10) lalu, dihadiri oleh sejumlah anggota dewan.

Anggota dewan pengganti tersebut adalah Dr. Mardani, M.Eng., berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII yang menggantikan Arifinto, sedangkan Indra menggantikan almarhumah Yoyoh Yusroh dari Dapil Banten III. Sementara itu, Misbakhun yang berasal dari Dapil II Jawa Timur digantikan oleh Dr. Muhammad Firdaus.

Besar Kemungkinan PKS Keluar Koalisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pencopotan Menristek, Suharna Surapranata dianggap sudah melanggar kontrak koalisi antara PKS dan Presiden SBY. Karena itu PKS dinilai harus segera keluar dari koalisi.

"PKS menghargai keputusan Presiden SBY. Tapi saya sebagai orang PKS dan juga pengurus DPP PKS mengusulkan keluar dari koalisi," ujar Ketua Departemen Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat PKS Refrizal kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Menurut Refrizal dalam kontrak koalisi khusus yang telah ditandatangani oleh Presiden SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin disebutkan, kuota kursi Menteri PKS ada 4 dan berlaku hingga tahun 2014.