Saat Difitnah, PKS Terus Melesat

Antara Daud Rasyid, Matta dan Hamdani


Saya adalah simpatisan PKS sejak 2002. Ketika membaca berita yang dikirim saudara Umar Hamdani, rasa kaget bergelayut dalam hati dan pikiran saya.

Saya juga pernah ikut kajian Ustad Daud Rasyid di Bekasi (2003). Ustad Daud Rasyid memang bersahaja, sederhana, tajam dan terarah dalam memberikan ulasan-ulasannya.

Saya juga pernah turut serta dalam seminar yang diisi Ustad Anis Matta. Kecerdasan beliau amat terlihat dari isi yang disampaikan saat seminar di Bogor tersebut (2006). Dan saya kenal dekat dengan asisten beliau (wakil sekjen PKS).

Rasanya ada yang aneh dari komentar yang disampaikan Umar Hamdani (yang mengaku

aktivis muda PKS). Yang saya tahu Ustad Daud Rasyid cukup konsisten terhadap jalan Islam termasuk bagaimana beliau 'bermusuhan' dengan Nurkholis Majid pada masanya(karena beda yang cukup prinsip) yang notabene Nurkholis Majid adalah pendiri Paramadina(tempat Umar Hamdani dkk ada di dalamnya).

Sementara perbedaan antara Daud Rasyid dan Anis Matta bukan merupakan perbedaan hal yang paling mendasar (aqidah).

Yang lebih aneh lagi, komentar Umar Hamdani (besutan Nurkholis Majid ‘kali ya’) bahwa kader-kader PKS di akar rumput mulai tidak taat dengan petinggi PKS, malas dan ogah dalam menjalankan kebijakan partai.

Saya tinggal di Parungpanjang (Bogor), pada 2004, tercatat kader PKS hanya 50an orang. Pada 2008 ini kader terbina PKS membengkak menjadi 500 orang (sebuah perkembangan fantastis dari telatennya pembinaan yang tidak kenal lelah).

Dari 500 kader tersebut, sebagian besar adalah anak-anak muda lulusan SMA bahkan ada yang masih duduk di bangku SMA (pemilih pemula). Yang meruntuhkan data Umar Hamdani adalah fenomena kerja-kerja kader PKS di Parungpanjang. Bagaimana anak-anak muda tersebut berjibaku membantu menempel atribut kampaye Pilkada Bogor (2008) calon dari PKS sampai pk. 02.00 pagi.

Tidak ada rasa lelah, yang tampak adalah keceriaan, semangat. Tidak tampak pula rasa malas apalagi ogah-ogahan. Mereka sama sekali tidak dibayar, bahkan dari kantong-kantong mereka dikeluarkan dana untuk berpatungan membuat lem.

Direct Selling, program unggulan dari pintu ke pintu PKS juga tetap dijalankan dengan penuh ketaatan, semangat oleh kader-kader PKS. Saya yakin, bila di Parungpanjang saja kadernya semangat, apalagi di daerah lain yang lebih menantang untuk dikelola kader-kader PKS.

Bila komentar Umar Hamdani adalah komentar ilmiah yang didukung data, maka data di atas adalah sebagian faktanya. Rasa malasnya Kader PKS saja begitu, gimana kalau rajinnya? (semoga Umar Hamdani bukan sekadar membual apalagi mengaku mantan aktivis PKS).

Kalaupun terjadi perbedaan pendapat dan cara pandang di antara petinggi PKS, itu merupakan

sesuatu yang wajar. Karena sesungguhnya yang kami taati dan ikuti bukan Ustad Daud Rasyid atau Anis Matta. Namun yang kami taati dan ikuti adalah hasil syuro.

Majelis Syuronya (99 orang) yang Insya Allah masih selalu memutuskan setiap perkara

dengan hati dan nuraninya berdasarkan kepahaman agamanya yang selalu disandarkan kepada pedoman hidup kita, Al-Quran dan As-Sunah.

Ustad Daud Rasyid kami mohon tetaplah anda kritis kepada para petinggi PKS agar mereka tetap istiqomah dan lurus dalam setiap tindakannya.

Kepada Anis Matta, teruskan ide-ide brillian Anda, kami sangat yakin seyakin-yakinnya Anda tidak akan menjerumuskan kami kader dan simpatisan di bawah.

PKS dan kadernya tetap solid, bahkan sangat solid. Tidak ada yang mampu memporakporandakan kesolidan kami kecuali datangnya ajal (kematian), karena sesungguhnya kita tidak sedang berpolitik, tetapi sedang berdakwah.

Cara-cara Umar Hamdani adalah cara-cara basi menjelang pemilu 2009, Wahai Kader PKS mari kita doakan Umar Hamdani agar benar-benar kembali ke jalan Islam dan memahami dengan benar dan utuh tentang sejatinya PKS, sebagaimana kita memahami PKS. Allahu Akbar.


Casim Abdurahim, ahnaf104@yahoo.com
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/saat-difitnah-pks-terus-melesat.html

Hati-hati Provokasi !

Benarkah Umar Hamdani Aktivis PKS?

Selasa sore, 9 Desember 2008), di kantor saya terhenyak setelah membaca komentar salah seorang aktivis yang juga Direktur Lingkar Studi Islam dan Kultur (LSIK), Ciputat di inilah.com, yang menyatakan bahwa partai yang selama ini dikenal santun, kreatif, bersih dan anti korupsi dengan sengaja di beri stempel miring dan negatif oleh saudara Umar Hamdani, yang intinya bahwa sebagian petinggi PKS mulai doyan duit.

Sebagai masyarakat umum yang sedang memantau dan menimbang partai mana yang layak dipilih, sampai dengan saat ini catatan saya pribadi adalah 'penampakan' PKS dilapangan yang peduli dengan masyarakat, sigap memberi bantuan ketika bencana dan anggota dewannya tidak ada yang berperkara dengan KPK, sungguh berbanding terbalik dengan komentar-komentar pedas saudara Umar Hamdani ini.

Yang menjadi pertanyaan dalam diri saya, dan saya yakin juga para pembaca citizen journalism di inilah.com, adalah siapa sebenarnya saudara Umar Hamdani ini?

Apakah benar yang bersangkutan adalah aktivis muda PKS? Mengingat sekarang sudah semakin dekat dengan Pemilu 2009, sangat mungkin muncul orang-orang yang mengaku aktivis partai tertentu untuk tujuan dan kepentingan pribadi.

Jangan-jangan kasus Lembaga Survei yang hilang kredibilitasnya karena ditengarai ditunggangi, juga menular kepada LSM-LSM? Saya googling kata 'Umar Hamdani' dan 'PKS' ternyata tidak terlihat hubungan sejarah yang kuat, yang ada hanya berita-berita dan komentar miring yang bersangkutan terhadap partai yang sedang menjadi pusat perhatian,karena kreatifitas dan keberhasilannya menjaga kadernya dari berperkara dengan KPK.

Atau sudah begitu kuatkah PKS untuk menjadi pemenang pemilu 2009, sehingga begitu banyak yang khawatir? Sampai muncul orang-orang seperti Umar Hamdani.

Saya rasa, sekali lagi sebagai masyarakat umum yang sedang memantau dan menimbang partai mana yang layak dipilih adalah wajar jika muncul pertanyaan, siapakah Umar Hamdani, apakah benar dia aktivis muda PKS?

Karena komentarnya akan menjadi catatan bagi masyarakat Indonesia yang membaca dan mendengar pendapatnya untuk dijadikan referensi dalam memilih partai yang akan diberi kepercayaan.


Arif Irwansyah, arif_95i@yahoo.com
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/hati-hati-provokasi.html

MUXLIM.COM: Simulasi Dunia Virtual Muslim Pertama

VIRTUAL: Ruang virtual dengan tokoh avatar muslim sedang beribadah


Sebuah game dunia virtual bagi komunitas muslim baru saja diluncurkan. Masih dalam versi percobaan, permainan simulasi digital bernama Muxlim Pal, memungkinan pemain 'merawat' tokoh avatar kartun yang tinggal di dunia virtual tersebut.

Hampir mirip dengan simulasi dunia virtual seperti The Sims, Muxlim Pal membuat para pemain dapat mengatur dan memilih sendiri tampilan avatar serta ruang pribadinya. Bahkan di ruang pribadi, game ini memungkinkan tokoh memiliki sajadah dan ruang untuk beribadah. Bisa dibilang Muxlim Pal adalah debutan dalam Islamogaming berkategori simulasi dunia virtual

Ditujukan bagi muslim di negara Barat, pencipta Muxlim Pal berharap game-nya juga mendorong pengertian di kalangan non-muslims.

"Situs online kami bukanlah situs religius, Kami adalah pengelola situs yang fokus pada gaya hidup, "ujar Mohamed El-Fatatry, pendiri Muxlim.com, situs induk dari Muxlim Pal.

"Ini untuk orang-orang yang khusus tertarik terhadap budaya muslim dan gaya hidup muslim," ungkap Mohamed lagi seperti yang dikutip oleh situs berita BBC

"Apa yang kami lihat dari riset pasar kami adalah, kebanyakan muslim memiliki gaya hidup yang tidak jauh beda dengan orang lain," ujar Mohammed. "Mereka semua berbagi nilai-nilai mendasar berasal dari Islam, lalu selebihnya mereka memiliki identitas lain dan juga banyak ketertarikan," imbuh Mohammed.

Ia juga mengatakan dunia virtual ciptaanya memiliki isi dalam 26 kategori berbeda, dan hanya satu yang berisi agama. Mohammed berharap, itu akan membantu kebutuhan muslim dalam pertemuan dan obrolan dengan pihak lain dalam hal berbagi minat.


Mereka yang bergabung dengan situs itu memperoleh kemampuan mengontrol hidup karakter kartun, atau pal yang dapat digunakan sebagai proxy untuk menjelajah dunia virtual--yang memiliki pantai, bar, arena olahraga, dan area belanja

Pengembangan Karakter

Pal atau avatar yang dikontrol para anggota situs memiliki beberapa 'tingkatan' yang menunjukkan kebahagian, kesesuaian, pengetahuan, dan spiritualitas yang akan berubah ketika karakter tersebut melakukan kegiatan atau tugas di lingkungan sosial virtual mereka.

"Letak perbedaan dengan The Sims, ialah game ini bersifat sosial," ujar Mohamed. "Sehingga anda benar-benar berinteraksi dengan orang lain di waktu yang sama, dan melihat karakter serta apa yang mereka lakukan," papar Mohammad.

Dunia virtual online ini dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma, namun masuk ke level berikut membutuhan layanan premium, yang berarti membayar. Anggota yang membayar mampu melakukan lebih banyak hal dengan karakter avatar dan ruang pribadinya.

Sehingga mereka yang bergabung dengan Muxlim Pal akan mendapat koin virtual untuk belanja di toko dunia virtual bagi si tokoh kartun, atau untuk mendekorasi rumah karakter tokoh. Sementara uang asli digunakan untuk membeli uang-uang virtual tadi. Sejauh ini hampir tidak ada kembalian yang diberikan dalam pembelian koin virtual.

Menurut keterangan Mohamed dari pantauan penggunaan situs dalam 1,5 bulan terakhir, percepatan untuk menciptakan karakter dalam Muxlim Pal tumbuh cepat

Ia berkata, "Kami melihat pengguna sangat menikmati pengembangan karakter tertentu di Muxlim.com. dan juga tidak ada dunia virtual yang menawarkan lingkungan ramah keluarga bagi komunitas kami,'

Versi percobaan itu sendiri hanya berlaku selama enam bulan, dan menurut Mohamed, ia akan melakukan perubahan signifikan sebelum peluncuran resmi ke publik pada 2009 nanti. Muxlim kini tengah menginvestigasi apakah anggota ingin mengreasikan konten mereka sendiri, seperti kursi, atau baju dan membaginya dengan pengguna lain.

"Sangat penting untuk meletakkan usul pengguna dan bagaimana mereka berinteraksi dengan itu. Umpan balik yang mereka beri memainkan peranan besar pada poduk yang kami buat," ungkap Mohamed./it


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/proyek-permainan-virtual-muslim.html

Survei Puskaptis: PKS 14,21%

Jakarta. Survei politik mutakhir yang dilakukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2009 dengan dukungan 24,30% responden. Kemenangan ini disusul Partai Demokrat (19,44%), PKS (14,21%), dan Partai Golkar (11,96%).

Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid di Jakarta, Selasa (9/12/2008) mengatakan, dalam survei itu responden yang merahasiakan pilihannya sebanyak 21,87% dan yang menyatakan golongan putih (golput) hanya 0,37%.

Adapun alasan responden memilih partai pada pemilu mendatang adalah 36,84% karena melihat kapasitas calon anggota legislatif (caleg), 30,83% karena visi dan misi partai dan caleg, 30,23% karena figur atau karisma caleg, dan 2,11% karena alasan lain.

Survei yang berlangsung pada 24 November hingga 4 Desember 2008 itu dilakukan untuk mengetahui persepsi dan perilaku pemilih terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009.

Husin mengatakan, survei itu menunjukkan bahwa 22,64% rakyat membutuhkan perubahan dan pembaruan di bidang ekonomi (kebutuhan pokok murah dan mudah didapat). Sementara rakyat yang membutuhkan perubahan dan pembaruan di bidang lapangan kerja sebesar 21,52%, kesejahteraan 21,17%, pendidikan 14,38%, kesehatan 14,37%, pertanian 2,52%, sosial 1,94%, dan hukum 1,46%.

“Dalam waktu yang tersisa menjelang Pemilu 2009, perbaikan bidang tersebut tidak bergantung pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla lagi, tetapi pada siapa yang menjadi presiden mendatang,” kata ekonom Dr Fadil Hasan yang menjadi pembahas pada pengumuman hasil survei Puskaptis itu.

“Persaingan calon presiden mendatang sangat ketat ditandai dengan kejar-mengejar popularitas,” kata pengamat politik Dr Alfan Alfian menambahkan.

Survei itu dilakukan melalui teknik wawancara langsung (face to face) dengan sampel acak bertingkat (stratified random sampling) kepada 1.355 responden di 33 provinsi, 139 kabupaten/kota, 278 kecamatan, 556 kelurahan/desa, 2.729 RW, dan 29.765 RT serta margin error 3-5 persen dan tingkat keyakinan sebesar 95%. [Inilah.com/bj2]

PKS Sambut Positif Survei Puskaptis

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera menyambut positif survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang mengunggulkan pasangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid.

"Kita menyambut positif hasil (survei) itu. Namun untuk berkoalisi nanti, PKS akan melihat sejumlah aspek sebagai bahan pertimbangan," kata ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada okezone di Jakarta, Rabu (10/12/2008).

Aspek tersebut, lanjut Mahfudz, yakni melihat hasil suara dalam pemilul legislatif mendatang. Kedua, melihat visi pembangunan lima tahun ke depan dari masing-masing kandidat.

"Mempertimbangkan tingkat antusias dari masyarakat terhadap capres-capres tersebut," tandasnya.

Dia memastikan, nantinya siapa kandidat PKS akan ditetapkan seusai pemilu legislatif mendatang.

"Karena sampai saat ini, kebijakan majelis syuro baru akan diputuskan setelah pemilu. Namun kalau ada yang menawarkan kita akan terbuka, tapi tetap saja akan diputuskan setelah pemilu," tegasnya.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/pks-sambut-positif-survei-puskaptis.html

Gubernur Deklarasi Antikorupsi

JAKARTA. Seluruh kepala pemerintahan daerah provinsi se-Indonesia menyatakan komitmen mereka untuk memberantas perilaku korupsi. Janji itu mereka sampaikan dalam bentuk pembacaan Deklarasi Antikorupsi Indonesia yang diikrarkan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (9/12).

Dalam deklarasi terkait rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia itu dinyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa karena telah merampas hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera.''Pada hari ini, kami mewakili anak bangsa Indonesia menyatakan tidak akan melakukan perbuatan korupsi,'' demikian pernyataan para gubernur ketika serentak membacakan Deklarasi Antikorupsi, kemarin.

Para gubernur juga mengucapkan tekad untuk membebaskan bangsa dari korupsi guna mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.Pembacaan deklarasi itu dipimpin Ketua KPK, Antasari Azhar, yang diikuti para gubernur, termasuk sejumlah pejabat negara, seperti Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung, Darmono; dan Wakapolri, Komjen Makbul Padmanegara.

Adapun di antara 22 gubernur yang hadir, di antaranya adalah Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X; Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo; Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan; Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah; Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad; Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang; Gubernur Riau, Rusli Zainal; Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin; Gubernur Papua, Barnabas Suebu; dan Gubernur Sumatra Utara, Syamsul Arifin.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Johan Budi, menyatakan, KPK mengundang 33 gubernur dari seluruh provinsi untuk menghadiri deklarasi tersebut. Namun, hanya 22 gubernur yang memenuhi undangan, 11 gubernur lainnya mengirimkan perwakilan. ''Ada tugas yang tidak bisa diwakilkan.''Deklarasi itu, dimaknai Sri Sultan sebagai bentuk komitmen para kepala daerah membebaskan wilayahnya dari korupsi. ''Semangat ini harus mendapat apresiasi semua lapisan masyarakat. Rakyat tak boleh terus-menerus menderita gara-gara korupsi.''

Fadel Muhammad menambahkan, pembacaan deklarasi hanyalah sebuah semangat untuk membebaskan Indonesia dari korupsi. ''Lebih penting lagi adalah hasil dari deklarasi ini. Rakyat butuh hasil, bukan sekadar semangat.'' Salah satu indikasi pembuktiannya, ungkap Fadel, dengan menunjukkan pembukuan keuangan daerah yang baik. ''Kalau pembukuannya bagus, artinya korupsi semakin hilang. Inilah bentuk bukti semangat antikorupsi.''Pengucapan deklarasi itu, menurut Antasari, merupakan bentuk kesadaran agar tidak berbuat korupsi. ''Jadi, kalau mereka masih melakukan korupsi, sudah sepantasnya jika hukumannya nanti lebih berat.'' (ade)


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/gubernur-deklarasi-antikorupsi.html

Partai Islam Diimbau Bangun Aliansi Strategis

JAKARTA. Partai-partai Islam atau berbasis massa Islam diimbau untuk melakukan aliansi strategis untuk menjadi kekuatan terbuka guna turut menentukan masa depan bangsa.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam pidato tasyakuran milad (hari jadi) ke-99 organisasi itu dalam kalender hijriah atau 96 tahun dalam kalender masehi di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Selasa malam, mengatakan keberagaman partai Islam hendaknya menjadi kekuatan bukan menjadi kelemahan umat Islam .

Hadir pada acara itu mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, Wakil Ketua DPR AM Fatwa, Wakil Ketua DPD Irman Gusman, Menhut MS Ka'ban, perwakilan dari partai-partai Islam, pengurus LSM, pemuka enam agama utama di Indonesia, dan sejumlah perwakilan negara sahabat dan undangan lainnya.

Din juga mengatakan kekuatan umat Islam bukan hanya pada partai tetapi juga pada organisasi massa (Ormas) yang saat ini terdapat 60 Ormas Islam berskala nasional dan ribuan dalam skala lokal.

Dia berharap keberagaman itu akan menjadi kekuatan penentu jika umat Islam berpegang pada prinsip biarlah banyak (organisasi dan latar belakang politik) tetapi satu hatinya, daripada satu tapi banyak hatinya.

Khusus pada kenyataan riil partai politik, Din mengatakan tidak mengapa partai bernafaskan Islam banyak tetapi memiliki keterkaitan dalam keislaman dan bersatu dalam menentukan hal-hal yang strategis, terlebih lagi menjelang tahun politik 2009.

Din lalu mengutip ayat suci Al Quran yang menyatakan, "Jangalah masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya masing-masing."

Oleh karena itu, dia berpandangan jika umat Islam tidak diikat dalam satu kesatuan maka akan sulit untuk memajukan bangsa ini.

Dia mempersilakan umat Islam menentukan hal-hal mana yang bisa dilakukan dan diputuskan bersama dan hal-hal mana yang dilakukan masing-masing organisasi.

Di sisi lain dia mengatakan usulan itu dikemukakan tanpa bermaksud menjadikan Muhammadiyah sebagai "leading sector" menyatukan umat itu, tetapi organisasi itu bertekad menjadi bagian dari perubahan yang
diinginkan itu.

"Ini bukan idealis atau utopis," kata Din. Keinginan untuk melakukan perubahan agar bangsa ini menjadi lebih baik mungkin sudah dilakukan," katanya.

Yang diperlukan saat ini, kata Din, mungkin adalah menyatukan kekuatan yang melibatkan semua pihak agar perbaikan peradaban bangsa Indonesia melibatkan semua pihak.

Milik Bangsa

Pada awal pidatonya, Din mengungkapkan kondisi terakhir organisasi yang dipimpinnya, dimana Muhammadiyah kini bukan lagi milik warganya tetapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia.

Organisasi dakwah yang didirikan hampir satu abad lalu itu sudah memiliki cabang di hampir seluruh wilayah Indonesia, dan kini memiliki cabang istimewa di 16 negara, juga ada organisasi saudara (sister organization) di Singapura, Malaysia dan Pattani (Thailand Selatan) yang menggunakan nama, lambang dan jalur perjuangan yang sama dengan Muhammadiyah Indonesia.

Dalam waktu dekat akan terbentuk juga organisasi saudara di Laos dan Jepang. Amal usaha organisasi itu sudah mencapai 14.000, 141 perguruan tinggi dimana 67 diantaranya berupa universitas.

Organisasi yang didirikan oleh KH Achmad Dahlan itu juga memiliki 500 unit kesehatan, 173 diantaranya rumah sakit dengan berbagai tipe dan 20 diantaranya berada di kecamatan-kecamatan, sejumlah panti asuhan dan 300 usaha ekonomi mikro.

Angka tersebut belum termasuk usaha yang dimiliki warga Muhammadiyah. Sementara warga Muhammadiyah yang menjadi anggota DPR 161 orang.

"Saya mengatakan mereka adalah orang-orang berbau Muhammadiyah," kata Din yang disambut senyum dan tawa hadirin.

Dia juga mengatakan hingga kini organisasinya tetap memegang teguh amanat organisasi untuk tetap konsisten menjadi organisasi dakwah dan tidak terpengaruh untuk menjadi partai politik.

Namun bukan berarti Muhammadiyah tidak berpolitik, karena politik yang dilakukan adalah politik "amar makruf nahi mungkar" (berlomba dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Organisasi itu juga menyatakan tidak memiliki hubungan organisasi dengan partai politik tetapi mempersilakan warganya secara pribadi beraktivitas di partai politik yang ada.

Karena itu di hampir semua partai politik yang ada kini terdapat aktivis Muhammadiyah. Untuk itu dia mengimbau warga Muhammadiyah menjalan politik "amar makruf nahi mungkar" yang menjadi politik adiluhung organisasi itu.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/partai-islam-diimbau-bangun-aliansi.html

PKS dan Bonsai Politik

Awalnya ada sedikit keraguan tentang ketulusan PKS dalam berpolitik. Dengan tanggapan saudara I Made Artjana dan Ijul Chaniago di inilah.com dan beragam tanggapan yang masuk ke saya lewat email memaksa saya untuk mempelajari platform PKS yang bisa dilihat di website www.pks.or.id.

Membaca platform PKS, rasanya memang agak lain daripada yang lain. PKS terlihat serius dan lebih siap untuk merenovasi rumah besar Indonesia yang hampir roboh. Sebuah karya yang terlihat digarap sangat serius dari berbagai latar disiplin.

Dialog panjang Soekarno-Natsir, buku Di Bawah Bendera Revolusi dan referensi lain yang membahas tentang nasionalisme dan agama dalam beberapa hal, rasanya menjadi kurang relevan untuk memotret 'tingkah polah' PKS. PKS agak sulit dipetakan dalam dikotomi agama dan nasionalis. Bahkan tak kurang pengamat gaek Arbi Sanit pun kebingungan mengidentifikasikan PKS masuk aliran mana. Mungkin ini varian baru dalam peta politik Indonesia.

PKS tidak mau mengikuti rumusan baku agama versus nasionalis. Paradigma lama nasionalis yang 'anti' agama atau partai agama yang tidak nasionalis agaknya memang harus direvisi.

PKS telah mendobrak tidak hanya paradigma dan diskursus nasionalisme, tetapi juga menunjukkan secara nyata penerapan nasionalisme itu sendiri.

Pot bonsai bernama partai agama rupanya hendak dipecahkan oleh PKS. Tentu saja ini tidak mudah, tetapi semuanya sudah dimulai. Ibarat bayi ayam yang akan lahir dan tumbuh besar harus memecahkan selaput keras bernama cangkang telur. Pot bonsai bernama agama itu mulai dipatuk-patuk oleh bayi PKS untuk tumbuh besar meraksasa.

Memang pilihan yang cukup dilematis. Kalau ingin indah dan dipuji-puji banyak orang, tetaplah menjadi bonsai dan menjadi pajangan di banyak event seminar dan keramaian. Tetapi jika ingin besar dan menghasilkan buah, harus siap berhadapan dengan beribu tantangan. Udara luar yang tidak bersahabat, ulat, kutu dan tangan-tangan jahil yang siap menghadang laju berkembangnya pohon PKS. Tantangan dari luar dan dalam pastilah ada, dan harus diselesaikan.

Beruntunglah kita menjadi saksi sejarah, berubahnya suatu partai bonsai menjadi pohon raksasa. Sebuah transformasi yang memerlukan energi dan pengorbanan yang berlipat-lipat. Semoga saja pilihan ini benar-benar disadari oleh segenap elemen PKS. Perubahan ini bukan seperti mempersiapkan pisau roti untuk tamasya, tetapi parang untuk membabat semak belukar yang sudah berurat berakar dan saling berjalin kelindan.

Selamat datang PKS. Selamat datang di negeri pelangi. Rasanya kawan-kawan non muslim mulai harus berani mengikis kecurigaan terhadap partai ini sebagaimana keberanian PKS menembus batas. Mungkin kita tidak perlu sinis, bahkan kitapun masih boleh berharap dan berdoa semoga Tuhan memberkati.


Yacobus Meliala, y.meliala@gmail.com
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/pks-dan-bonsai-politik.html

Bikin SBY Takluk, Mega Harus Bersanding dengan HNW

Jakarta, myRMnews. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Alfan Alfian menilai Megawati bisa saja menyalip dan mengalahkan popularitas SBY-JK.

“Tapi memang tidak gampang” kata Alfan Alfian ketika tampil sebagai pembicara pada pemaparan hasil survei "Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap Pelaksanaan Pileg dan Pilpres" yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Jakarta, Selasa (9/12).

Caranya, menurut Alfan adalah, Megawati harus mampu mencari pasangannya pada 2009 mendatang.

"Megawati bisa menyalip popularitas SBY bila Megawati menemukan pasangan yang cocok,” katanya.

Siapa pasangan yang dianggap cocok tersebut, Alfian menyebut nama Hidayat Nur Wahid (HNW). Mantan presiden PKS itu menurutnya adalah pasangan yang cukup bagus dan kuat bagi Megawati.

Yang lebih penting lagi, jika Mega-HNW diduetkan, gap partai atau tokoh bisa diatasi.

Delapan Arena Korupsi

Delapan Arena Korupsi versi Presiden SBYPresiden Susilo Bambang Yudhoyono mensinyalir, terdapat delapan arena yang rawan tindakan pidana korupsi dan kemudian membuat negara merugi bukan kepalang.

1. Pendapatan negara
2. Pos anggaran pada APBN dan APBD
3. Kemungkinan kolusi antara penguasa dan pengusaha
4. Bisnis pejabat keluarga pada proyek di APBN/APBD
5. Pengadaan barang
6. Penerimaan pajak dan bea cukai
7. Pendaftaran pegawai, TNI/Polri
8. Pengurusan izin.

Kedelapan wilayah yang rawan ini dibeberkan Presiden Yudhoyono saat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (9/12) pagi.

"Saya berharap wilayah rawan itu diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan, " ujar Presiden Yudhoyono.

Selain membeberkan delapan arena penyimpangan dan penyelewengan yang mengarah tindakan korupsi, SBY juga berharap semua pihak untuk terus membangun budaya bebas korupsi di Tanah Air.

"Kantin kejujuran contoh sejak awal melatih jujur dan itu baik untuk pendidikan dini yang mesti dilakukan sekolah," tandasnya seraya menjelaskan, ekses pemberantasan korupsi mesti dibabat habis.

"Kadang-kadang ada ekses yang bisa menghambat, lewati medan itu untuk betul-betul bebas korupsi," katanya. (Persda Network/ade)


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/delapan-arena-korupsi.html

Semiotika Iklan Politik PKS

Saya akan coba menafsir iklan politik PKS yang menempatkan Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa. Tafsir ini dalam sudut pandang kajian komunikasi dimana saya akan menggunakan semiotika (ilmu tanda) untuk membedahnya, agar punya ruh akademis. Seperti kita ketahui bersama, iklan itu mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. Kritikan cukup beragam, mulai dari kalangan yang mengatakan PKS terlalu berani serta terkesan oportunis (mengambil simpati keluarga dan pendukung Soeharto). Sampai paling keras, dilontarkan oleh Fazlul Rahman, calon Presiden 2009 jalur independen, yang mengatakan PKS sebagai pengkhianat reformasi. Atas reaksi kontra yang cukup heboh itulah, saya tergoda untuk menafsirkannya.

Kalau kita cermati, setelah iklan muncul dan mendapat beragam kritikan, beberapa petinggi PKS begitu sibuk dan tergopoh-gopoh menjelaskan maksud sebenarnya dari iklan tersebut. Mulai dari Anis Matta dan Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa maksud iklan adalah pesan rekonsiliasi, pesan mengakhiri dendam masa lalu. Lantas, tak tanggung-tanggung, Tifatul Sembiring, Presiden PKS juga angkat bicara lewat opini di Republika (06/12/08), walau agak berbeda, dengan mengatakan adanya kesalahan teknis dalam tayangan iklan tersebut. Dengan penjelasan itu, malah tambah membuat publik bingung dan meraba-raba sendiri. Disatu sisi, beberapa petinggi PKS menjelaskan maksudnya bahwa iklan tersebut mengandung pesan rekonsiliasi, sementara orang nomor satunya (Presiden PKS) mengatakan ada kesalahan teknis. Sebenarnya, bagaimana fenomena ini dibaca?.

Mengikuti konsep ahli semiotika bernama Roland Barthes dalam “The Death of Authornya”, jelas iklan telah gagal. Dalam konsep tersebut, kita bisa memahami bahwa ketika teks (iklan) telah terlahir dan tertayangkan maka “pengarang telah mati”. Dalam arti tidak ada kuasa iklan (orang dibalik iklan). Kuasa berada di publik. Masyarakat bebas menafsirkan sendiri maksud dari iklan yang muncul. Beragam penjelasan dari para petinggi PKS pada dasarnya justru memperlihatkan kegagalan nyata dari iklan. Ini kalau kita melihat dari sudut pandang kajian iklan secara akademis. Inti kegagalannya, bukan iklan yang berbicara, tapi malah orang dibalik iklan yang berbicara.

Selanjutnya, kita perlu memahami modus produksi makna iklan itu. Saya akan meminjam konsep dari John Fiske dalam “Television Culture”. Produksi makna terjadi melalui berbagai tahap. Pertama, tahap “Reality”, sebagai partai yang cukup profesional memang iklan tersebut tidak datang tiba-tiba dan spontan. Soeharto menurut PKS dinilai sebagai tokoh yang berpengaruh. Iklan tersebut juga berdasar pertimbangan survey. Seperti hasil survey LP3ES yang menyebutkan 34% responden memilih Soeharto sebagai presiden paling berpengaruh. Sementara, Soekarno 24% dan SBY hanya 12 %. Alasan cukup realistis walau mengandung resiko. Dengan bacaan ini, alasan kesalahan teknis menjadi argumen yang rapuh. Kedua, tahap “Representation” Dalam hal ini Soeharto direpresentasikan sebagai sosok pahlawan dan guru bangsa. Inilah “judi” besar PKS dalam urusan politik, terobosan yang cukup paling berani. Harapannya, tentu untuk meraih simpati pada keluarga dan pendukung Soeharto. Hasilnya, bisa jadi memuaskan namun bisa pula pasca penayangan iklan tersebut banyak kader dan simpatisan yang tidak memilik PKS lagi pada pemilu selanjutnya, kecuali kader-kader yang loyal saja. Namun, prediksi ini memang spekulatif. Kenyataan yang akan berbicara pada pemilu nanti. Ketiga, tahap ideologi. Ideologi (nilai) yang ingin disampaikan adalah rekonsiliasi. Sebuah pesan untuk mengakhiri dendam masa lalu. Terlihat mulia memang. Tapi, kenapa mesti Soeharto? Ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Lagi pula, sebenarnya ideologi ini justru disampaikan diluar iklan tersebut. Publik tidak menangkap pesan ini dalam iklan. Yang publik tahu PKS menempatkan Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa. Lantas publik (selain pendukung setia Soeharto dan kroni-kroninya) mengecam keras. Tahap ideologisasipun gagal.

Kemudian, mari kita baca iklan tersebut dengan semiotika teks. Semiotika teks sendiri menurut Yasraf Amir Piliang adalah cabang dari semiotika, yang secara khusus mengkaji teks dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Disebut sebagai semiotika teks karena unit analisis terkecilnya adalah teks itu sendiri, sementara unit analisis terkecil semiotika umum adalah tanda. Dalam pengertian yang luas, teks didefinisikan sebagai pesan-pesan baik yang menggunakan tanda verbal maupun visual.

Dalam kasus iklan politik PKS ini, kita akan mengalisis teks visual (visual text). Teks visual sendiri adalah teks yang melibatkan di dalamnya unsur-unsur visual seperti gambar, ilustrasi, foto, lukisan atau citraan komputer. Diantara yang termasuk ke dalam teks visual ini antara lain, advertising teks, teks fashion, teks televisi, teks seni (patung, lukisan, tari, teater, teks obyek (komoditas) serta teks arsitekstur.

Kalau menyaksikan iklan PKS, sebenarnya tak begitu rumit karena unsur-unsur yang digunakan nampak sederhana. Walaupun begitu, iklan sesederhana apapun tetap bermain dalam pengelolaan tanda. Bermain tanda dengan ramuan yang apik sehingga menghasilkan pesan (citra) tertentu. Dalam pandangan ahli semiotika, khususnya semiotika periklanan, ada dimensi-dimensi khusus pada sebuah iklan. Dimensi tersebut saling terkait dan mendukung untuk memperoleh sebuah citraan tertentu. Iklan, biasanya berisikan unsur-unsur tanda berupa objek (object) yang diiklankan, konteks (context) berupa lingkungan, orang atau makluk lainnya yang memberikan makna pada objek, serta teks (berupa tulisan) yang memperkuat makna (anchoring).

Disini kita bisa melihat objek (object) yang diiklankan berupa iklan politik PKS. Dalam buku karya Budiman Hakim berjudul “Yuk Ngobrolin Iklan” pada hakikatnya sebuah iklan itu jualan, baik iklan komersial, tokoh, maupun layanan masyarakat. Dalam hal ini tentu PKS juga melakukannya, bukan sebuah iklan cuma-cuma, tapi iklan meraup suara (dan bisa jadi dana dari cendana). Dalam kajian iklan murni hal ini tak jadi soal, iklan adalah jualan. Yang menjadi masalah adalah penempatan sosok Soeharto. Saya kira kurang tepat, justru berpotensi menjadi bumerang. Alih-alih mendapatkan dukungan, justru bisa jadi sebaliknya.

Konteksnya (context) disesuaikan dengan semangat sumpah pemuda (kebangkitan nasional) yang menjadikan iklan tersebut terkesan punya ruh dan tepat waktunya sebab orang-orang juga sedang membicarakan hari bersejarah tersebut, jadi tidak out of konteks. Saya kira dalam studi iklan, strategi ini sudah tepat. Kemudian teks (text) “Mereka adalah pahlawan dan guru bangsa”. Saya kira dalam level inilah sebuah kesalahan fatal dari iklan tersebut. Muatan teks ini sangat sensitif. Karena sudah terlanjur digunakan, maka resiko politik akan sendirinya terasakan.

Kesimpulan saya, iklan tersebut telah gagal dalam dua level. Baik muatan maupun strategi pengemasannya. Ditambah lagi apologi dari sang pengiklan (PKS). Lengkaplah sudah. Kalau boleh memberi saran, saya kira kedepan, partai ini harus belajar banyak lagi dalam soal strategi pencitraan. Mengoreksi tim media serta membereskan “oknum” yang bermain mata dengan keluarga cendana itu perlu demi memperbaiki citra partai kembali. Lantas bagi publik, mari kita mentertawakan iklan-iklan politik di berbagai media yang semakin tidak waras itu. Sudah saatnya kita berjuang, mengembalikan daulat. Dari kuasa media, menjadi kuasa publik,


Oleh:
Sudaryono Achmad
Kolumnis.Tinggal di Jakarta.
http://jurnalkomunikasi.com/?p=510

Anismatta: Mega-HNW Wacana Berkembang di PKS

Jakarta, myRMnews. Koalisi Merah Putih antara PDIP-PKS di Pilkada dinilai efektif dan bisa diadopsi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 dengan menduetkan Megawati Soekarnoputri-Hidayat Nur Wahid (HNW), sebut Sekjen PKS Anismatta kepada myRMnews, Selasa, (9/12).

Menurut Anismatta, ide menduetkan Mega-HNW sebenarnya berkembang di internal PKS. Malah menduetkan kedua tokoh tersebut pada Pilpres 2009, sudah digodok.

”Mega-HNW pasangan alternatif yang kita godok. Sebab sekat Islam nasionalis antara PDIP dengan PKS sudah hilang,” kata Anismatta beralasan.

Tak itu saja, pemahaman antara kedua belah semakin meningkat, begitu juga dengan semangat rekonsiliasi yang semakin kuat.

Hasilnya, pada Pilkada di berbagai daerah, koalisi Merah-Putih PDIP-PKS sangat efektif. Buktinya di banyak daerah Pilkada dimenangkan pasangan koalisi.

Dengan hasil tersebut, bisa saja koalisi Merah Putih diwujudkan pada Pilpres 2009 dengan menduetkan Mega-HNW, kata Anismatta.

Meskipun demikian, selain duet Mega-HNW, di PKS ungkapnya, berkembang pula ide-ide atau gagasan mencalonkan Presiden PKS Tifatul Sembiring dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan JK-HNW.

Tak ketinggalan calon dari mantan petinggi militer seperti Wiranto dan Prabowo Subianto pun jadi pembicaraan hangat di internal PKS.

Menurut rencana, sebelum Pemilu Legislatif (Pileg) 2009, PKS akan mengumpulkan calon-calon tersebut untuk diuji publik.

KPK Jangan Berhenti di Tingkat Nasional

KPK jangan hanya berhenti di tingkat nasional tapi sampai ke tingkat daerah untuk menyebarluaskan anti korupsi, kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR seusai membuka acara Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi, Selasa.

Keberadaan KPK di tingkat daerah, katanya, dapat membuat pemberantasan korupsi semakin efektif. Jadi, sangat baik kalau KPK ada di daerah.

Hidayat menambahkan, dirinya setuju dengan KPK ada di daerah-daerah, namun bukan untuk mengancam, memenjarakan, tapi keberadaan mereka untuk membuktikan kalau KPK ada di tingkat daerah. "Jadi jangan main-main dengan korupsi, supaya uang negara bisa selamat dan rakyat semakin sejahtera," jelasnya.

DPR diminta untuk memberikan kado kepada bangsa Indonesia, lanjut Hidayat, sehingga sebelum memasuki 2009 DPR sudah menyelesaikan pembahasan tentang tindak pidana korupsi.

"Kalau itu dilakukan itu berarti rekan-rekan kita anggota DPR, memberikan bukti DPR memiliki komitmen kuat yang tidak pernah luntur untuk mendukung pemberantasan korupsi," ujar Hidayat.

Jika RUU ini segera diselesaikan, ini akan membuat DPR akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Mengenai keberadaan pengadialan Tipikor di daerah-daerah yang akan menyebabkan masalah yang lebih kompleks seperti masalah penyediaan SDM seperti hakim dan pembayaran gaji hakim juga memerlukan pemikiran yang lebih dalam.

Hidayat mengemukakan, bila pemerintah memang berniat untuk membentuk pengadilan Tipikor di daerah-daerah pasti masalah-masalah itu juga akan dipikirkan oleh mereka.

Dengan memperhatikan jumlah kabupaten di Indonesia per 2003 mencapai 434 kabupaten, maka dengan asumsi satu majelis terdiri lima orang maka yang dibutuhkan 2.170 orang hakim.

Untuk kondisi saat ini jelas kebutuhan SDM sebanyak ini dapat menimbulkan masalah baru.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/kpk-jangan-berhenti-di-tingkat-nasional.html

Mega-Hidayat Ungguli SBY-Sultan

INILAH.COM, Jakarta. SBY bersaing ketat dengan Megawati dalam Pilpres 2009. Namun keduanya harus jeli memilih pasangan. Salah pilih, bisa keok. Jika Mega berpasangan dengan Hidayat Nur Wahid maka bisa mengungguli SBY jika bersanding dengan Sultan HB X.

"Pasangan cawapres sangat menentukan pilihan responden untuk capresnya. Ternyata Megawati lebih unggul dibandingkan SBY jika cawapresnya Hidayat Nur Wahid," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid di Warung Daun, Jakarta, Selasa (9/12).

Apabila Megawati disandingkan dengan Hidayat, ujar Husin, persentase terbesar yang diraih sebesar 40,21%. Sedangkan untuk SBY memperoleh persentase terbesar jika disandingkan dengan Sultan, yakni 30,72%.

Hasil survei yang dilakukan oleh Puskaptis pada 24 November-4 Desember 2008 itu juga menunjukkan Mega memperoleh persentase lumayan bila dipasangkan dengan Sutiyoso sebesar 11,19%, Sultan 9,87%, Prabowo 10,01%, Din Syamsuddin 3,38%.

Sementara SBY, tutur Husin, jika berpasangan dengan Jusuf Kalla mendapat 19,9%, Hidayat 12,07%, Soetrisno Bachir 8,67%, Sutiyoso 8,16%.

"Sepopuler apapun SBY, jika tidak memilih cawapres yang tepat, maka akan didahului oleh Mega," ujar Husin.

Tebar Penghargaan, PKS Cari Massa di 2009

Okezone, JAKARTA. Sejumlah penghargaan diberikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada pemuda dan wanita yang mengispirasi, dinilai Pengamat Komunikasi Politik Effendy Gazali sebagai upaya menggalang massa di 2009 mendatang.

"Tentu itu bertujuan untuk merangkul semua golongan dan kelas dalam persiapan 2009," kata Effendy kepada okezone di Jakarta, Selasa (9/12/2008).

Dia menambahkan, upaya ini merupakan strategi yang dirasa PKS dapat menang di putaran legislatif.

"Kemarin mereka berprinsip ekslusif, sekarang menjadi inklusif. Mereka sekarang lebih membuka diri untuk semua lapisan masyarakat. Itu bagus, PKS suah keluar dari ceiling effect," tegasnya.

Ceiling effect yaitu mengkomunikasikan pesan-pesan yang bagi golongan dituju (katakanlah golongan atas) merupakan redudansi (tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka atau kecil manfaatnya, namun tetap berfaedah bagi golongan khalayak yang hendak dicapai).

Namun, lanjutnya, pemberian tersebut dapat mempengaruhi massa PKS. "Setidaknya 5-10 persen massa yang loyal akan pergi, tetapi secara keseluruhan basis massa mereka solid," tuturnya. (kem)

PKS Pimpin Koalisi Tengah, Mampukah?

inilah.com. Kejenuhan masyarakat terhadap wajah pemimpin lama telah membuka peluang partai politik kelas menengah untuk menawarkan perubahan kepada publik. PKS yang mencium peluang itu kini menggagas koalisi untuk menjegal langkah capres berwajah lama. Mampukah?

Pemilu 2009 mendatang menjadi pertaruhan sistem demokrasi yang baru dijalani Indonesia sejak 1998 lalu. Ini terkait dengan ancaman rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009. Indikasi membesarnya jumlah golput harus menjadi perhatian serius parpol sebagai pilar penting sistem demokrasi.

Gagasan koalisi tengah dalam Pilpres 2009 mendatang seperti menawarkan harapan baru dalam pembangunan sistem demokrasi di Indonesia. Pasalnya, hingga empat bulan menjelang Pemilu ini, hanya Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut bakal berpeluang besar menjadi presiden RI keenam.

Jika Pemilu 2009 harus terjadi perubahan, apa yang akan ditawarkan? Toh jejak rekam dan kinerja keduanya telah diketahui publik? Tangung jawab politik untuk menawarkan perubahan, kini ada di pundak partai politik kelas menengah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebut-sebut sebagai penggerak tidak menampik kemungkinan adanya koalisi tengah dalam Pemilu 2009 mendatang. Meski, koalisi ini tampaknya bakal efektif setelah pemilu legislatif, April mendatang.

“Koalisi tengah memang masih sebatas diskusi. Tapi, tak tertutup kemungkinan itu akan terwujud,” kata Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada INILAH.COM, Jumat (5/12) di Jakarta.

Bila koalisi tengah ini beroperasi, secara sederhana akan diisi oleh himpunan partai politik pemilik suara di jajaran menengah. Bila rujukannya Pemilu 2004 lalu, maka parpol seperti PKB, PAN, PPP, PKS menjadi pelopor sekaligus penggerak koalisi ini.

Dengan syarat dukungan capres 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, koalisi tengah dipastikan mampu mengumpulkan angka tersebut. Apalagi, jika ditambah partai politik baru yang berpotensi menjadi partai tengah seumpama Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PMB.

Menanggapi gagasan koalisi tengah, Ketua Dewan Integritas Bangsa (DIB) KH Shalahudin Wahid menyambutnya positif. “Bagus itu, sangat positif,” cetusnya. Pasalnya, hampir secara bersamaan DIB juga menggelar konvensi capres independen sebagai antitesa atas proses rekrutmen kepemimpinan oleh partai politik yang cenderung kamuflase.

Untuk itu, DIB bakal menggelar konvensi di sejumlah wilayah di Indonesia demi memberikan tradisi keterbukaan, mendidik publik, serta jaminan mutu dalam rekrutmen kepemimpinan nasional.

Meski demikian, DIB tak alergi dengan partai politik. Hingga saat ini terdapat sejumlah partai politik yang telah merapat ke DIB. “Kita pasti lewat partai politik. Saat ini ada beberapa partai politik yang sudah merapat,” katanya enggan menyebut partai politik apa saja yang merapat.

Menurut Gus Sholah, pihaknya cukup terbuka untuk melakukan sinergi dengan koalisi tengah dalam mencari kepemimpinan nasional. “Saya kira, DIB dengan koalisi tengah bisa bekerja sama,” tegasnya. Syaratnya, koalisi tengah tak menjadi kartel politik, melainkan pendorong perubahan pada Pemilu 2009.

Sementara Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai gagasan koalisi tengah terlalu dini dimunculkan. Hasil pemilu legislatif menjadi pijakan untuk membentuk sebuah koalisi.

“Terlalu pagi bicara koalisi tengah, meski sah-sah saja dalam konteks komunikasi politik,” tegasnya. Irgan pun mengingatkan kegagalan poros tengah harus menjadi pelajaran berharga atas rencana pembentukan koalisi tengah ini.

Irgan tidak sepakat, jika koalisi tengah hanya bertujuan untuk anti-SBY maupun anti-Mega. Menurut dia, jika pun koalisi terwujud, harus ada konsepsi dan platform yang jelas. “Jangan hanya karena anti-Mega dan anti-SBY, koalisi tengah nantinya malah akan terjebak,” ingatnya.

Gagasan koalisi tengah tentunya harus berpijak pada konsepsi perubahan atas pembangunan Indonesia lima tahun pasca Pemilu 2009. Meski, penawaran figur baru dan menambah pilihan capres bagi publik juga bukanlah langkah yang salah.

Menjemput Pemilu 2009 dengan Riang

“Tahun Politik” 2009 sudah di ambang pintu. Sederet peristiwa politik bakal kita jalani sepanjang tahun, dan lima tanggal di antaranya patut dicatat.
Pemungutan suara untuk pemilu legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) berlangsung pada 9 April. Pemungutan suara untuk pemilu presiden putaran pertama diselenggarakan pada 6 Juli, disusul putaran kedua, jika diperlukan, pada 21 September. Ketiganya disusul pelantikan anggota legislatif periode 2009-2014 pada 1 Oktober dan pelantikan presiden dan wakil presiden 2009-2014 pada 20 Oktober.

Membaca jadwal Komisi Pemilihan Umum itu, Prof Don Emmerson pun berkelebatan di kepala saya. Tahun 2004 disebut Emmerson sebagai the year of voting dangerously (tahun pemilihan yang berbahaya). Begitulah tampaknya 2009. Maka, mari kita jemput 2009 dengan mendata apa bahaya terbesar yang mengancam dan bagaimana kita menaklukkannya.

Bintang dan penentu

Pemilu bukanlah tujuan. Ia adalah sarana atau kendaraan. Pemilu yang demokratis, berkala, bebas, jujur, adil, dan damai akan percuma manakala tak berhasil memfasilitasi tegaknya keterwakilan, akuntabilitas, dan mandat serta tercapainya kesejahteraan dan keadilan.

Bahaya terbesar dari rangkaian Pemilu 2009 adalah gagal terfasilitasinya perikehidupan publik yang lebih baik hari ini dan esok. Untuk menaklukkannya, selain berharap penyelenggara pemilu bisa menunaikan tugasnya secara layak, kita menumpukan harapan pada dua pelaku: kandidat dan pemilih.

Ratusan ribu kandidat terlibat dalam kontestasi 2009, memperebutkan 18.442 kursi, terdiri dari 15.750 kursi DPRD kota/kabupaten, 1.998 kursi DPRD provinsi, 560 kursi DPR, 132 kursi DPD serta kursi presiden dan wakil presiden. Merekalah ”bintang”, pusat sorotan kamera televisi, pengisi utama berita media massa, berdiri di pusat panggung kampanye.

Kualitas mereka akan ikut menentukan sukses atau gagal Pemilu 2009 dalam menggapai tujuan yang dikejarnya. Inilah ”sukses-gagal seleksi”. Sebab, mereka adalah produk mekanisme seleksi partai dan nonpartai (khusus untuk DPD). Sukses seleksi bersifat elitis, tak melibatkan massa atau pemilih dalam jumlah besar. Tetapi, sukses ini menjadi hulu sukses pemilu.

Di hilir, ada mekanisme ”eleksi”. Dalam medan pertarungan yang sesungguhnya inilah ratusan ribu ”bintang” itu akan ditentukan nasibnya oleh sekitar 171 juta ”penentu”, yakni pemilih, kita, yang tersebar di 611.636 tempat pemungutan suara.

Pada akhirnya, terlebih-lebih di tengah rendahnya kualitas para kandidat hasil mekanisme seleksi, peran para pemilih menjadi penting dan genting dalam menentukan sukses akhir Pemilu 2009. Maka, alih-alih runyam memikirkan rendahnya kualitas para kandidat, lebih konstruktif menjemput 2009 dengan menyiapkan diri masing-masing menjadi pemilih berkualitas dan bertanggung jawab.

Ada baiknya kita tak menjadi pemilih cengeng dan kanak-kanak, yang menyalahkan partai politik dan kandidat atas rendahnya kualitas pemilu. Jauh lebih konstruktif, membangun kualitas diri sebagai pemilih dewasa, atau, sekalipun pada akhirnya memutuskan untuk tak memilih, kita melakukannya dengan sama dewasanya.

Jebakan popularitas

Pemilu 2009 pun menuntut kita bertransformasi dari supporters menjadi voters, dari pendukung yang irasional, emosional, dan primordial menjadi pemilih yang kalkulatif, rasional, dan dewasa. Pemilih semacam ini tak merasa tugasnya usai saat sudah mencontreng dalam bilik suara, melainkan merasa tugasnya sebagai warga negara justru baru dimulai.

Transformasi berikutnya pun diperlukan, yakni dari ”pemilih” menjadi ”penagih janji” yang berupaya menjaga haknya serta menunaikan kewajibannya atas orang lain dan orang banyak sepanjang waktu. Dalam konteks itulah, salah satu temuan Lembaga Survei Indonesia pada 8-20 September lalu memprihatinkan.

Menjawab pertanyaan, ”Bila pemilihan anggota DPR diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih dari nama-nama berikut?”, lebih banyak calon pemilih yang terpesona popularitas dan kepesohoran ketimbang kompetensi kandidat. Di antara 10 pesohor dan 10 politisi yang diajukan, Ferry Mursidan Baldan, legislator berpengalaman dan diandalkan partainya, hanya dipilih oleh sekitar 0,1 persen responden, jauh di bawah suara yang diperoleh pesohor yang belum teruji, seperti Eko Patrio (5,6 persen) atau Marissa Haque yang meraih sekitar 5,2 persen.

Mari kita hindari jebakan popularitas itu. Dengan cara inilah antara lain kita bertransformasi dari supporters menjadi voters, lalu menjadi ”para penagih janji”. Dengan inilah kita jemput 2009 dengan riang.


Oleh:
EEP SAEFULLOH FATAH
Anggota Komunitas ”Para Penagih Janji”

Ketua MPR: Perangi Korupsi Ramai-ramai!

JAKARTA, SELASA. Gedung perwakilan rakyat tak mau ketinggalan menggaungkan semangat antikorupsi. Meskipun hanya melalui pameran dan seminar bertajuk "Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi" yang akan berlangsung 9-12 Desember.

Seusai membuka resmi perhelatan tersebut, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, korupsi yang dikatakan sudah menjadi budaya bangsa harus diperangi bersama. Bagaimana kalau para pejabat negaranya justru berbuat korupsi?

"Melawan korupsi itu basisnya hukum, bukan isu atau fitnah. Korupsi harus kita perangi ramai-ramai karena bukan merupakan budaya bangsa," kata Hidayat kepada wartawan, Selasa (9/12).

Ia tak sependapat jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia negara yang memiliki budaya korupsi yang sudah mendarah daging. "Budaya kita bukan korupsi, darah daging kita juga bukan korupsi. Korupsi adalah penyimpangan dari budaya kita," ujarnya.

Sebutan bahwa DPR merupakan salah satu episentrum korupsi juga harus ditepis dengan menghadirkan anggota-anggota yang bersih pada 2009. Salah satu caranya, dengan mengawal proses pemilihannya yang bebas dari money politics sebagai bentuk dari korupsi.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/perangi-korupsi-ramai-ramai.html

PDIP dan PKS Tolak Usia Pensiun Hakim Agung 70 Tahun

Jakarta, myRMnews. Fraksi PDIP dan F-PKS menolak keputusan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan usia pensiun Hakim Agung sampai 70 tahun.

PKS misalnya, seperti yang dikatakan anggota Komisi III DPR RI Soeripto, FPKS menolak penetapan usia maksimal hakim agung.

Bahkan fraksi dari partai yang pimpin Tifatul Sembiring ini akan mengajukan nota keberatan atas keputusan Panja RUU tentang MA itu.

“Sebelum sidang paripurna digelar, kita akan mengajukan nota keberatan itu,” kata Soeripto kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

F-PDIP pun bersikap sama.“Fraksi PDIP akan menyampaikan catatan resmi sebelum pengesahan dalam paripurna seandainya dipaksa diputuskan di sidang paripurna,” kata Tjahjo lewat pesan singkatnya.

Menurut dia, fraksinya mencurigai ada kepentingan dibalik keputusan yang dikeluarkan oleh Panja. Apalagi beberapa Hakim Agung telah telah diperpanjang sendiri oleh mantan Ketua MA, Bagir Manan, termasuk dirinya.

”Padahal apa yang dilakukan beliau (Bagir Manan) sesungguhnya melanggar ketentuan dan melanggar etika,” kata Tjahjo.

Ketua Bapilu Banteng ini dalam pesan singkatnya juga mempertanyakan soal batasan usia tersebut.

Menurutnya jika sidang parpipurna menyetujuinya apakah otomatis batasan itu berlaku bagi para Hakim Agung yang saat ini menduduki posisi elit di MA.

“Kalau tidak ada kepentingan dan hanya demi Lembaga MA, tentu para hakim MA yang menduduki posisi elit itu tidak menjadikan keputusan Panja itu untuk memperpanjang jabatannya,” kata Tjahjo.

Sebab presiden saja, berpendapat usia 65 tahun sebagai batas usia Hakim Agung.

Sekadar diketahui, Panja RUU MA menyepakati usia pensiun hakim agung 70 tahun. Alasannya, pada usia tersebut hakim agung dinilai telah berpengalaman dan mampu bersikap bijak serta profesional dalam memandang suatu permasalahan.

Menurut rencana, RUU MA akan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR pada Rabu, (17/12) mendatang.

Tunda Pengesahan RUU MA

Jakarta, myRMnews. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta DPR agar revisi UU MA yang menuai kontroversial, terutama soal usia pensiun hakim agung, ditunda .

Hal itu dikatakannya di gedung DPR, Selasa (9/12) pada acara Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi di gedung DPR, Selasa (9/12).

Sekadar diketahui menurut rencana RUU MA akan disahkan pada Selasa (16/12). Bahkan percepatan pengesahan RUU tersebut menjadi UU ada kepentingan terselubung.

“DPR harus berani menunda bahkan mengkoreksi RUU MA tentang batas usia pensiun hakim agung,” katanya.

Dia beralasan korupsi terjadi di segala bidang. Untuk itu katanya diperlukan semangat baru dari hakim-hakim agung yang segar, bukan hakim agung yang sudah terkontaminasi.

"Kita bisa bayangkan dengan korupsi yang ada dimana-mana, kita memerlukan suatu semangat baru agar hakim-hakim kita pun adalah hakim-hakim agung yang muda, yang fresh, yang segar, dan juga bisa memberatas korupsi," ujar HNW.

Dia mengatakan, informasi yang berkembang saat ini adalah seolah-olah batas usia hakim agung yang tercantum di dalam draft RUU yang menyatakan usia pensiun hakim agung 70 tahun, telah disetujui.

"Usia maksimal hakim agung cukuplah 65 tahun," imbuhnya.

Kepada seluruh pimpinan partai politik (parpol), HNW meminta agar mendorong anggotanya untuk berperan maksimal untuk menyukseskan pengesahan RUU Mahkamah Agung dengan usia pensiun hakim agung 65 tahun.

Hidayat: Kita Butuh Hakim Agung yang Fresh

JAKARTA. Batas usia pensiun hakim agung mengakibatkan RUU Mahkamah Agung mengundang kontroversi. DPR dianggap berani jika mau menunda bahkan mengoreksi RUU Mahkamah Agung tentang batas usia hakim agung.

"Kita bisa bayangkan dengan korupsi yang ada dimana-mana, kita memerlukan suatu semangat baru agar hakim-hakim kita pun adalah hakim-hakim agung yang muda, yang fresh, yang segar, dan juga bisa memberatas korupsi," ujar Ketua MPR Hidayat Nurwahid saat pembukaan acara "Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi" di gedung DPR Jakarta, Selasa (9/12/2008).

Hidayat berpendapat informasi yang berkembang saat ini adalah seolah-olah batas usia hakim agung yang tercantum di dalam draft RUU yang menyatakan usia pensiun hakim agung 70 tahun, telah disetujui.

"Usia maksimal hakim agung cukuplah 65 tahun," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Hidayat Nurwahid mengimbau kepada seluruh pimpinan partai politik (parpol) agar mendorong anggotanya yang duduk di legislasi DPR berperan maksimal untuk menyukseskan pengesahan RUU Mahkamah Agung dengan usia pensiun hakim agung 65 tahun.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/kita-butuh-hakim-agung-yang-fresh.html

PKS Ajak Berkurban Cinta

Idul Adha tahun ini, hendaknya jadikan momentum berkurban yang disambut dengan senang hati dan cinta oleh seluruh kaum muslimin di berbagai belahan bumi. Yang perlu dikorbankan tidak semata-mata kambing atau sapi tetapi rasa cinta.

Hal tersebut disampaikan Ketua PKS Belanda, Deden SP di Schiedam, Zuid Holland dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, 1429 H.

"Cinta yang perlu dikorbankan adalah cinta kepada harta yang berlebihan dan hal-hal yang menyenangkan keberadaannya seperti kedudukan, dan keluarga karena cinta berlebihan kepada hal-hal tersebut yang membuat tatanan kehidupan sosial dan bernegara menjadi rusak dengan semaraknya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Deden.

Deden kemudian menambahkan cinta yang paling tinggi harusnya untuk Allah semata, sehingga kaum muslimin memiliki rasa takut yang besar jika melanggar aturan yang digariskan Sang Pencipta.

"Tentang kecintaan sejati, sepantasnya kaum muslimin belajar hakikat berkurban seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS " tambahnya lagi.

PKS Belanda sendiri dalam menyambut Idul Adha tahun ini menggulirkan thema ‘tebar kurban, tebar cinta kepada sesama’. Hingga malam Minggu, 7 Desember 2008 PKS Belanda menyalurkan hewan kurban ke tanah air dari para kadernya sebanyak 20 ekor kambing dan satu ekor sapi.


Didin Fahrudin, didin_fahrudin@yahoo.co.uk (Belanda)

Makam pahlawan Muslim dirusak

Makam ini menjadi sasaran serangan tiga kali dalam dua tahun terakhir.
Presiden Sarkozy menggambarkan pengrusakan beberapa ratus makam tentara beragama Islam di Prancis Utara sebagai tindak rasisme yang amat sangat.
Inilah untuk ketigakalinya dalam dua tahun kuburan warga Muslim di pemakaman Perang Dunia pertama dirusak.

Kerusakan diketahui pertama kali oleh seorang pejalan kaki pada Senin pagi, saat kaum Muslimin merayakan hari raya Idul Adha.

Hampir semua dari 600 nisan pemakaman Muslim Notre Dame de Lorette dirusak malam sebelumnya.

Mereka yang melakukan pengrusakan itu menggambar swastika dan meninggalkan komentar yang menghina Islam dan menteri kehakiman Prancis yang beragama Islam, Rachida Dati.

Presiden Sarkozy menggambarkan tindakan itu sebagai tindak kebencian yang tidak bisa diterima.

Beberapa menteri lain juga mengutuknya. Partai Sosialis, yang menjadi oposisi, tidak kalah kuat kecamannya.

Jaksa setempat mengatakan kerusakan yang terjadi menunjukkan adanya persamaan dengan tindak serupa yang terjadi April lalu. Kejadian itu berakhir dengan 2 pemuda simpatisan Neo Nazi dipenjarakan.

Polisi mengatakan keamanan telah ditingkatkan namun tempat itu sangat sulit kalau harus dijaga terus menerus.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/makam-pahlawan-muslim-dirusak.html