Pengaduan masyarakat diproses, delapan PNS dikenai sanksi

Sukoharjo (Espos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo telah memproses 35 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran birokrat.

Dari total pengaduan tersebut, sebanyak 28 pengaduan bisa dibuktikan sementara tujuh lainnya tidak. Atas kasus-kasus yang telah ditemukan buktinya, sebanyak delapan orang PNS saat ini telah dikenai sanksi. Dari delapan orang yang mendapatkan sanksi, staf Kecamatan Kartasura mendapat sanksi terberat yaitu dipecat sebagai PNS lantaran dinilai telah merugikan keuangan daerah.

Sekda Sukoharjo yang saat ini merangkap sebagai Plt Inspektorat, Indra Surya menjelaskan, sanksi yang dikenakan kepada delapan orang PNS sekarang ini merupakan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah (APFP) atas dasar pengaduan masyarakat. “Sosialiasi hasil pemeriksaan APFP merupakan pembuktian kami bahwa apa yang dilaporkan masyarakat direspons oleh Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto,” jelasnya kepada wartawan, Senin (2/11).

Isteri Bupati Sukoharjo siap maju Bacabup

Sukoharjo (Espos). Isteri Bupati Sukoharjo, Titik Suprapti atau yang lebih dikenal dengan sebutan Titik Bambang Riyanto (TBR) menyatakan siap bersaing dalam bursa penjaringan bakal calon bupati (Bacabup) Sukoharjo periode 2010-2015, melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sementara, DPC PDIP Sukoharjo akan melaksanakan penjaringan serta Rakercabsus membahas kandidat Cagub-Cawabup pada November 2009.

Saat dicegat wartawan seusai menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kapolres di Mapolres Sukoharjo, Jumat (30/10), Titik mengaku telah mempersiapkan diri untuk mendaftar ke PDIP sebagai salah satu kandidat Bacagub.

Setelah Kader PKS Masuk Kabinet

Sorang politisi masuk ke ruang sidang parlemen yang akan membahas suatu isu penting, sebut saja Kebijakan A. Ia menenteng dua bundel dokumen dengan ketebalan yang hampir sama. Ketika ditanya wartawan tentang isi kedua bundel dokumen itu, ia menjawab: "Bundel yang ada di tangan kanan saya ini berisi data serta argumen yang tak terbantahkan untuk mendukung Kebijakan A."

"Lalu apa isi bundle yang ada di tangan kiri Anda?"

"Bundel ini berisi data dan argumen yang tak terbantahkan pula untuk menentang Kebijakan A, bila pihak lawan mendukung kebijakan itu."

Inilah salah satu di antara ribuan anekdot tentang politik dan politisi. Anekdot ini mendekati kenyataan yang terjadi di dunia politik modern. Platform sebenarnya nyaris tak pernah eksis. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan politik atas suatu isu, yang tentu saja harus berbeda dengan pilihan yang diambil kelompok lawan. Pilihan yang berbeda ini adalah sebuah keharusan, karena politik adalah kompetisi. Mengambil pilihan yang sama dengan pihak lawan bagi seorang politisi atau sebuah kekuatan politik berarti menghilangkan kompetisi itu, dan lebih celaka lagi, bisa membuat ia kehilangan popularitas, karena dianggap sekedar mengekor.

Pilkada Halsel, Incumbent Ambil Formulir PKS

Jakarta, RMOL. Hingga Rabu, (4/11), jumlah bakal calon bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan yang telah mengambil formulir pendaftaran ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah sembilan orang.

Beberapa diantaranya bahkan telah mengembalikan formulir sekaligus mendaftar secara resmi. Menurut Ketua Tim Optimalisasi Musyaraqoh (TOM) DPD PKS Halsel, Asnawi Lagalante, dari sembilan nama yang sudah mengambil formulir, Bupati Halsel, Muhammad Kasuba, termasuk belum mendaftar.

Sementara mereka yang telah mengembalikan formulir dan telah mendaftar diantaranya Rusdan T Haruna, Ikbal Amin, dan Ruslan Hafel. Hingga sore kemarin (Rabu, 4/11), sebagian besar belum mengembalikan formulirnya.