Jakarta (ANTARA News). Sejumlah partai politik pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan agar calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi SBY berasal dari kalangan parpol.
"DPP PPP mengusulkan cawapres diusung dari parpol pendukung koalisi," kata Suryadharma Ali seusai memimpin rapat konsultasi DPP dan DPW PPP di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Minggu.
Suryadharma berharap agar SBY meminang cawapres dari kalangan partai pendukung koalisi dan bukan sosok profesional yang tidak memiliki dukungan politis sama sekali.
Sebelumnya, isu yang berkembang menyebutkan bahwa SBY bakal mengambil tokoh profesional sebagai calon pendamping dan salah satu kandidat untuk itu adalah Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.
Pilihan terhadap tokoh profesional sebagai cawapres pendamping SBY itu untuk menghindari tarikan politik antara Presiden dan Wapres.
Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jakfar juga mengusulkan agar pendamping SBY berasal dari kalangan parpol.
Menurut dia, jika SBY mengambil cawapres bukan dari parpol dikhawatirkan jalannya pemerintahan tidak stabil. Sebab, wakil presiden tidak memiliki basis di masyarakat.
"Kalau profesional itukan tentu tidak punya `grassroot` karena dia tidak di partai politik," ungkapnya.
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, salah satu fungsi parpol adalah membina dan menyalurkan kader terbaiknya untuk ditempatkan dalam suatu lembaga, baik lembaga eksekutif maupun legislatif dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa yang merupakan cerminan dari sikap perjuangan partai.
"Kalau ini tidak masuk dalam perekrutan, tentu apa fungsinya kita mengkader di partai politik," cetusnya.
Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Zulkiflimansyah. Dia menyatakan, presiden nantinya akan kesulitan dalam menggerakan mesin politik partai jika cawapres bukan berasal dari kader parpol.
"Tentu kami berpendapat yang bisa menggerakan mesin politik PKS tentu kalau kandidatnya adalah kader kami sendiri," tegasnya.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya Sugiharto berpendapat, cawapres SBY sebaiknya tetap dari kalangan partai politik. Hal ini penting agar pemerintah bisa bersinergi dengan parlemen.
Menurut dia, hanya figur berlatarbelakang partai politik yang bisa melakukan komunikasi dan memahami politik di parlemen.
"Menurut saya mutlak calon wakil presiden dari partai politik, bagaimanapun juga peta di parlemen ini bisa berubah-ubah, ada peta politik yang menonjol di tahun 2009 peta berubah-ubah," paparnya
