F-PKS Sesalkan Pernyataan Menkes yang Kampanyekan Kondom untuk Remaja

Herlini Amran

Baru saja dilantik, Menteri Kesehatan (Menkes) baru, dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH membuat sebuah gebrakan di awal masa kerjanya dengan rencana akan lebih meningkatkan kampanye penggunaan kondom untuk kelompok seks berisiko termasuk kepada remaja dan masyarakat untuk mencegah kehamilan beresiko juga menurunkan angka aborsi pada 2,3 juta remaja setiap tahunnya menurut data dari BKKBN. Menurutnya, kampanye penggunaan kondom selaras dengan MDGs poin 6, yaitu memerangi HIV/AIDS.

“Kami sangat menyesalkan statmen ibu Menkes yang mengatakan akan membuat gebrakan menggalakan penggunaan kondom untuk kelompok seks beresiko termasuk kepada remaja dan masyarakat. Justru dengan itu pemerintah melegalkan Sex bebas (Zina) dengan alasan mensosialisasikan penggunaan kondom,” ujar Anggota Komisi IX Herlini Amran di Gedung DPR, Selasa (19/06).

Lebih lanjut menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera ini, “Mestinya Pemerintah lebih meningkatkan penyuluhan pengetahuan komprehensif terkait program kesehatan reproduksi wanita bagi remaja usia di bawah 15 tahun, karena masih jauh dari target yang dicanangkan sebesar 65%, hanya tercapai 11,4% pada tahun 2011,” desaknya.

F-PKS minta pemerintah menyelesaikan masalah Rohingya di Forum ASEAN

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf merasa prihatin dengan penderitaan etnis Rohingya yang sampai kini tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan baik di Myanmar maupun Bangladesh. Muzzammil berharap semua pihak terlibat dalam memperjuangkan pengakuan kewarganegaraan etnis Rohingya.

“Kami sangat prihatin dengan konflik di Myanmar yang telah menyebabkan puluhan orang tewas dari etnis Rohingya dan lebih dari 30.000 orang terusir dari rumahnya,” ujar Muzzammil, di Jakarta seperti dilansir republika on line.

Menurut Muzzammil, ini merupakan tragedi kemanusiaan yang harus segera dihentikan. Sebagai insan, mereka harus mendapatkan pengakuan kewarganegaraan. Sehingga hak-hak kemanusiaan mereka dapat terpenuhi.

Islamis Versus Status Quo

Oleh Ikhwanul Kiram Mashuri*

Sabtu dan Ahad kemarin (16-17 Juni) merupakan hari yang sangat menentukan bagi masa depan Mesir. Dalam dua hari tersebut masyarakat Negeri Seribu Menara itu pergi ke bilik-bilik pemilihan untuk menentukan presiden yang akan datang pascakejatuhan rezim Husni Mubarak.

Pemilu presiden yang dianggap paling demokratis dalam sejarah Mesir ini merupakan putaran kedua. Mempertandingkan dua calon presiden, Muhammad Mursi dan Ahmed Shafiq. Hasil pemilu secara resmi akan diumumkan pada 21 Juni mendatang. Proses yang menyertai pemilu Mesir kali ini bisa dikatakan sangat dramatis.

Dua hari sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan keputusan untuk membubarkan parlemen (DPR/Majlis Sya'b) dan MPR (Majlis Syuro), mencabut larangan para pejabat tinggi era Mubarak ikut pemilu presiden, dan membatalkan se mua undang-undang produk parlemen. Padahal, pemilu parlemen baru diselenggarakan akhir tahun lalu dan merupakan pemilihan yang demokratis pertama pascarezim Mubarak.