jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Jumat, 19 Maret 2010

Hadirilah Aksi Damai untuk Masjid Al Aqsha


PK-Sejahtera Online. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundang kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam aksi damai untuk Masjid Al Aqsha dan rakyat Palestina dengan Tema “Selamatkan Masjid Al Aqsha dari Cengkeraman Zionis Israel”.

Aksi ini InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Agustus 2010. Pukul 12.30 sd 15.00. Dengan rute Longmarch Monas – Bunderan HI – Monas.

Mari kita bersimpati pada kiblat pertama dan Kota Suci Umat Islam, serta para penduduk Palestina di Negeri Para Anbiya dari kekejaman Zionis Israel.


PKS Minta Mubarok Percaya Presiden SBY

Metrotvnews.com, Jakarta. Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menolak pernyataan Wakil Ketua Umum Demokrat Ahmad Mubarok bahwa menteri-menteri dari partai politik tidak berguna. Ia meminta Mubarok percaya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak SBY bilang menteri-menterinya berguna. Masak enggak percaya sama SBY," kata Hidayat di Gedung DPD/MPR RI, Jakarta, Rabu (17/3). Hidayat mengungkapkan, SBY pada pidato program 100 hari menyatakan programnya berhasil 90 persen. Hal tersebut terjadi atas kinerja para menterinya. "Pak Mubarok jangan memperkeruh keadaan. Hadirkan kondisi kondusif, SBY yang tahu berguna atau tidak," kata Hidayat.

Sebelumnya, Ahmad Mubarok menuding menteri dari sejumlah partai politik tidak berguna. Buktinya, mereka tidak bisa mengarahkan kadernya di parlemen untuk satu suara dengan pemerintah atas kasus Bank Century.

Bupati Serahkan Proposal ke Tamsil Linrung

BULUKUMBA, UPEKS. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melakukan kunjungan kerja di Bulukumba, Selasa (16/3).

Tasmil Linrung diterima di rumah jabatan (rujab) Bupati Bulukumba. Dalam kunjungan kerja di Bulukumba, Tamsil Linrung didampingi anggota DPRD Sulsel dari PKS Ariyadi Arsal, serta sejumlah pengurus PKS.

Dalam pertemuan dengan Tamsil Linrung, Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali didampingi Wakil Bupati H Padasi, Wakil Ketua DPRD Bulukumba dari PAN HA Edy Manaf, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada Pemilu legislatif 2009 lalu, Bulukumba merupakan salah satu daerah pemilihan (dapil), Tamsil Linrung.

Tega Tak Tega

Dari Sosialisasi Konsep Dasar Partai

PK-Sejahtera Online. Alhamdulillah, Sosialisasi Konsep Dasar Partai (SKDP) di DPD PKS Jakarta Selatan telah usai Ahad kemarin (14 Maret 2010). Setiap Sabtu dan Ahad selama 4 pekan dari bulan Februari hingga Maret 2010 DPD PKS Jaksel menyelenggarakan SKDP secara marathon. Tidak sedikit muwajjih / pembicara yang memberi apresiasi kepada Pengurus DPD atas telah terselenggaranya acara SKDP secara kontinyu dan istiqomah, meskipun panitia mengakui masih banyak kekurangan disana-sini.

Pada kelas Sabtu kemarin, kebetulan Sekum DPD menjadi pembuka acara dan moderator di kelas A. Kelas ini dibimbing langsung oleh Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta yang sekaligus Anggota Dewan DPRD DKI Jakarta; Ustadz Abdul Aziz Abdur Rouf, Lc, Al Hafidz. Dengan penguasaan ilmu syariahnya yang baik disertai hafalan ayatnya yang mumpuni, ustadz Abdul Aziz telah memukau semua peserta SKDP di kelas A tersebut. Terlebih lagi guyonan ustadz yang segar dan menyentil keimanan serta amalan harian para peserta, membuat para peserta tergelak dan merasa malu akan dirinya masing-masing.

Materi menjadi lebih menggigit ketika dibuka sesi tanya jawab. Ketika sekum DPD sebagai moderator membuka sesi pertama, langsung seorang kader akhwat mengacungkan jarinya penuh semangat. Tak disangka, sang akhwat ternyata tidak langsung to the point pada pertanyaan, tetapi justru memberikan latar belakang, argumen, pengalaman, dan berbagai pengetahuannya terlebih dahulu dengan panjang kali lebar. Moderator sudah mengingatkan kepada sang penanya untuk bertanya secara singkat dan padat, tetapi kurang digubris oleh sang akhwat.

Anis dan Hidayat Jadi Anggota Majelis Syuro PKS

INILAH.COM, Jakarta. PKS telah memilih 65 orang anggota Majelis Syuro-nya. Diantaranya adalah Sekjen PKS Anis Matta dan Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid.

"Pak Anis Matta masuk salah satunya. Ada Suswono (Menteri Pertanian) dan Hidayat Nur Wahid juga," ujar panitia pemilihan Majelis Syuro PKS, Mardani saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Selasa (16/3).

Pelantikan ke-65 anggota Majelis Syuro PKS itu akan dilakukan pada awal bulan April mendatang saat sidang Majelis Syuro. Yakni pada 2-4 April mendatang yang salah satu agendanya pengesahan Majelis Syuro baru.

PBB Sukoharjo Nunggak Rp 8,3 M

SUKOHARJO. Target Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Sukoharjo tahun 2009 meleset jauh dari perkiran Rp 25,446 miliar. Dari penghitungan hingga bulan Maret ini, target baru terealisasi Rp 16,602 miliar, sehingga masih ada tunggakan pajak belum terbayar Rp 8,314 miliar.

Sementara itu dari 167 desa dan kelurahan yang ada di Sukoharjo, hanya enam desa yang sudah lunas PBB tahun 2009, dan sisanya belum membayar. Selain itu, dari 12 kecamatan yang ada di Sukoharjo, realisasi PBB 2009 tertinggi hingga Maret adalah Kecamatan Weru dengan 87,96 persen. Sedangkan realisasi terendah Kecamatan Baki yang baru tercapai 52,74 persen.

“Seperti yang telah masuk data DPPKAD, penerimaan pajak di Kabupaten Sukoharjo masih rendah. Sehingga sosialisasi sadar pajak harus digencarkan,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo, Agus Sentosa, Kamis (18/3).

Pembuatan KTP Terpadu Ditolak

SUKOHARJO. Rencana Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto memusatkan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Pemkab ditentang banyak pihak. Terutama dari para anggota DPDR Sukoharjo. Pasalnya, pembuatan KTP yang terpusat seperti itu sangat memberatkan warga yang bertempat tinggal jauh dari Kabupaten Sukoharjo, sebagai pusat pemerintahan.

Ketua DPC PDIP Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mengatakan, rencana Bupati itu sangat tidak rasional dan akan memberatkan masyarakat. Apalagi, jelas Wardoyo, wilayah Sukoharjo terdiri dari 12 Kecamatan. Menurutnya, sangat tidak manusiawi, untuk sekadar mengurus KTP seorang warga dari pelosok desa harus datang ke kabupaten. “Rencana Bupati untuk memusatkan pembuatan KTP di Kabupaten jelas akan memicu masalah baru,” ujar Wardoyo kepada wartawan, Senin (15/3).

Belum lagi, kata Wardoyo, kalau ada ada berkas yang kurang, warga harus kembali ke rumah untuk mengambilnya. Selain membutuhkan waktu yang lama, warga juga akan berat di ongkos untuk transportasi dan makan.

KPU siap hadapi gugatan hukum Bacalon independen

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menyatakan siap menghadapi gugatan hukum yang dilayangkan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati independen atau perseorangan, Amat bakal calon bupati dan wakil bupati independen atau perseorangan, Amat Suryo-Susmono yang sebelumnya dinyatakan gagal.

Anggota KPU Sukoharjo Yulianto Sudrajat mengatakan, gugatan apapun yang akan ditempuh oleh Amat Suryo-Susmono atas keberatan mereka mengenai hasil rekapitulasi jumlah sayart dukungan, akan tetap dihadapi.

“Sepanjang gugatannya masih di jalur hukum baik melalui Mahkamah Konstitusi, kepolisian maupun pengadilan kami siap-siap saja, kami tetap mengapresiasi keberatan yang ada,”
tegasnya kepada wartawan, Kamis (18/3) di kantornya.

Calon Independen Gugat KPU

SUKOHARJO. Merasa tak terima jumlah pendukungnya berkurang setelah verifikasi oleh KPU, bakal calon (Balon) bupati dan wakil bupati dari jalur independen, Amat Suyadi Suryo Saputro dan HR Susmono Adhimartono akan menuntut KPU Sukoharjo lewat jalur hukum.

Alasannya, pengurangan jumlah suara tersebut dianggapnya sebagai bentuk penjegalan calon perseorangan untuk bisa maju dalam Pilkada Sukoharjo 3 Juni 2010 mendatang.
Pasalnya, syarat dukungan perseorangan yang di syaratkan KPU sebanyak empat persen atau sebesar 34.917 sudah dipenuhi pasangan Amat Suyadi Suryo Saputro dan HR Susmono Adhimartono.

Salah satu pengacara Amat Suyadi, M Badrus Zaman mengatakan, hari Minggu (14/3) kliennya malah sudah menyerahkan syarat dukungan sebanyak 40.500 orang. Namun setelah diverifikasi, jumlahnya berkurang menjadi 34.280. Ia mempertanyakan, ke mana jumlah sisa syarat dukungan itu.

Ketahanan Pangan dan Konflik Sosial

Dalam pembukaan seminar pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia, Rabu (17/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperingatkan, konflik di dunia tidak lagi berlatar belakang ideologi, teritorial ataupun perbedaan keyakinan.

Namun konflik dunia sangat mungkin disebabkan oleh perebutan sumber daya energi, makanan dan air. Dikatakan, negara-negara berpenduduk besar sangat memerlukan energi, makanan dan air, sehingga berlomba-lomba mendapatkannya demi memenuhi kebutuhan penduduknya.

Peringatan SBY itu boleh jadi merupakan kekhawatiran jauh ke depan. Namun jika pernyataan itu kita tarik ke dalam, sebenarnya konflik horizontal yang diakibatkan oleh perebutan sumber daya energi, makanan dan air sudah lama terjadi.

Pembantaian Muslim di Srebrenica oleh Serbia Terkait Gay?

WASHINGTON. Seorang jenderal purnawirawan AS pada hari Kamis menyebut-nyebut homoseksualitas sebagai salah satu penyebab kegagalan Pasukan PBB asal Belanda dalam mencegah tragedi pemusnahan etnik di Srebrenica pada tahun 1995. Seperti diberitakan AFP, John Sheehan, mengemukakan bahwa salah satu penyebab kegagalan pasukan Belanda adalah karena tentara mereka menerima kaum gay sebagai anggota.

Sheehan, mantan komandan NATO dan perwira tinggi angkatan laut, mengemukakan hal itu saat memberi kesaksian di senat demi menentang rencana Presiden Barack Obama yang akan mengakhiri larangan bagi mereka yang mengaku gay untuk bergabung dengan militer AS.Sheehan mengatakan bahwa setelah Perang Dingin berakhir, militer di Eropa berubah dan berpikir bahwa ."sudah tidak perlu lagi punya kemampuan bertempur aktif."

Dia mengatakan proses sosial yang terjadi antara lain "homoseksualitas terbuka" dan "fokus pada operasi sebagai penjaga perdamaian, karena mereka yakin bahwa Jerman atau Soviet tidak akan menyerbu kembali."