Fraksi mulai incar jatah komisi Dewan

Karanganyar (Espos). Nama-nama pimpinan Dewan definitif saat ini baru diusulkan ke Gubernur. Kendati demikian, sejumah fraksi mulai merapatkan barisan untuk membidik jatah komisi di DPRD Karanganyar. Terutama posisi ketua dan wakil ketua komisi menjadi jabatan yang paling dincar oleh fraksi.

Pada periode sebelumnya, pembagian jatah komisi di DPRD setempat dilakukan secara proporsional. Perhitungan yang dianut yakni untuk jatah kursi ketua komisi dihargai lima kursi di tingkat fraksi. Sedangkan wakil ketua dihargai empat kursi.

“Dulu seperti itu. Misalnya fraksi tertentu beranggotakan 10 orang. Fraksi itu secara otomatis mendapat jatah satu kursi ketua komisi, yang nilainya dihargai lima kursi di fraksi itu. Jadi, sisanya tinggal lima kursi dan itu akan dialokasikan ke mana, terserah. Kalau fraksi lainnya hanya beranggotakan empat orang, paling hanya bisa mendapat jatah kursi wakil ketua komisi. Kalau fraksinya dominan, memliki anggota sangat besar, kemungkinan menguasai semua komisi juga ada,” terang Romdloni, Ketua Fraksi Persatuan Kebangsaan, saat ditemui Espos di Karanganyar, Sabtu (3/10).

Namun, lanjutnya, untuk periode sekarang ini belum diketahui secara pasti aturan yang bakal dianut DPRD Karanganyar untuk menentukan pembagian jatah komisi. Untuk itulah, saat ini fraksi-fraksi yang ada masih bersikap wait and see sambil mengincar jatah komisi yang bisa diperhitungkan.

“Kalau nanti perhitungannya sama seperti periode yang lalu, besar kemungkinan fraksi kami mendapat satu jatah kursi ketua komisi,” ungkap politisi asal PPP ini. Peluang itu sangat realistis baginya. Sebab, Fraksi PDIP (10 kursi), Fraksi Partai Golkar (9 kursi), Fraksi Partai Demokrat (6 kursi) dan Fraksi PKS (5 kursi), masing-masing sudah menempatkan satu wakilnya untuk duduk di kursi pimpinan Dewan dan itu mengurangi jumlah kursi mereka untuk penghitungan jatah komisi.

MK tolak uji materi UU Pemilu

Vivanews, Jakarta. Mahhkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima uji materi Pasal 205 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum legislatif. Menurut Mahkamah para pemohon yang merupakan calon legislator tidak memiliki kedudukan hukum.

“Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK, Mahfud MD ketika membacakan putusan dalam persidangan di gedung MK, Jakarta, Kamis (8/10).

Permohonan ini diajukan oleh tiga orang, yakni Andi Jamaro Dulung, Hamka Haq, dan Edward Tanari.

Bunyi Pasal 205 Ayat 1 yang dipermasalahkan adalah “Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil perhitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan”.

Mereka menilai Pasal 205 Ayat 1 ini telah mengabaikan suara sah dari rakyat pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 2.5 persen.

Dalam pendapat yang dibacakan hakim Achmad Sodiki, Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak ada kaitannya denga kerugian konstitusional para pemohon.

Menurut Mahkamah, Pasal itu hanya mengatur mekanisme penentuan perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan sebagai konsekuensi diterapkannya prinsip ‘parliamentary threshold’ sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 202 ayat (1). Sehingga, “yang punya kedudukan hukum adalah partai politik, bukan para calegnya. Dengan demikian para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum,” kata Sodiki.


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/mk-tolak-uji-materi-uu-pemilu-5923

Jaring Bacalon Walikota/Wawali, PD siapkan tim 9

Solo (Espos). Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Solo segera siapkan tim sembilan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Walikota/Wakil Walikota (Wawali) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010. Tim tersebut terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan DPC PD.

Sekretaris DPC PD Solo, Supriyanto saat ditemui wartawan, Rabu (7/10), mengungkapkan, pihaknya bakal segera mengusulkan personel yang masuk dalam tim sembilan untuk persiapan Pilkada 2010.

Tim sembilan itu, kata dia, terdiri atas empat orang dari unsur DPP, tiga orang dari unsur DPD dan dua orang dari unsur DPC.

Menurut dia, penjadwalan tahapan Pilkada yang sudah disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo bakal dijadikan dasar bagi tim sembilan untuk melangkah lebih lanjut.

“Dari persyaratan administrasi dari KPU, PD sudah memenuhi kualifikasi dengan mengantongi 15% dari jumlah kursi di DPRD Solo. Namun untuk memperkuat dalam pemenangan di Pilkada, kami akan merangkul beberapa partai politik yang sebelumnya pernah berkoalisi dengan PD saat pemilihan presiden (Pilpres) lalu, yakni seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai lainnya. Kami juga akan menggandeng Partai Golkar untuk bisa bersama PD dalam pemenangan Pilkada,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan Walikota Joko Widodo soal dorongan agar munculnya wajah-wajah baru, bagi Supriyanto merupakan sesuatu yang wajar.

Dia mengaku menghargai posisi Joko Widodo yang saat ini masih menjadi Walikota Solo. Sebelumnya PD sudah mengantongi empat nama yang bakal diusung menjadi bakal calon Walikota/Wawali, di antaranya Jokowi sendiri dan KP Eddy S Wirabhumi yang juga Ketua DPC PD Solo. Sedangkan dua bakal kandidat lainnya yang konon berasal dari pengusaha, terangnya, belum bisa disebut-sebut namanya hingga sekarang.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo, YF Soekasno menyatakan, dukungan dari para kader PDIP di tingkat bawah masih mengharapkan pasangan Jokowi-Rudy (FX Hadi Rudyatmo) masih mencalonkan diri dalam Pilkada mendatang.

Namun pernyataan dari Walikota incumbent, kata dia, masih ingin menyelesaikan masa tugasnya hingga 2010 mendatang.

Aklamasi, Aburizal Bakrie Ketua Umum Golkar 2009-2015

PEKANBARU, KOMPAS.com. Aburizal Bakrie alias Ical secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2009-2015 . Ical memenangi lebih dari 50 persen suara dalam pemungutan suara putaran pertama, dalam Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar yang berlangsung di Ballroom Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Kamis ( 8/10 ) pagi.

Para pendukung Ical langsung merangsek memeluk Ical begitu suara memasuki suara ke 270 . Hingga berita ini diturunkan, penghitungan suara masih berlangsung. Akan tetapi, Ical dipastikan menang setelah meraih lebih dari 270 suara dari suara total 538 . Perolehan suara Surya Paloh di kisaran 200 suara, sedangkan dua calon lain, Tommy Soeharto dan Yuddy Chrisnandi meraih 0 suara.

Ical Berterimakasih

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) terpilih Aburizal Bakrie mengaku sangat berterima kasih kepada mantan Ketua Partai Golkar dan Ketua DPR Akbar Tandjung serta mantan Ketua DPR Agung Laksono. Menurutnya, keduanya telah mengorganisasikan dengan baik sehingga dirinya menang dalam pemilihan ketua umum PG.

Hal itu disampaikan pria yang akrab dipanggil Ical itu dalam keterangan pers pada Kamis (8/10) subuh di lounge Lantai 8 Hotel Labersa, Pekanbaru. Dalam keterangan pers yang pertama dilakukan setelah dirinya terpilih, Ical diapit oleh Akbar Tandjung dan Agung Laksono.

Hadir pula dalam keterangan pers itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Riau Rusli Zaenal yang juga Gubernur Riau serta Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur Mahyudin.

"Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Akbar dan Pak Agung Laksono yang telah mengorganisasi kerja besar ini dengan baik. Sehingga saya bisa memenangkan pemilihan," ujar Ical.

Selain menilai jasa besar Akbar dan Agung Laksono, Ical juga mengucapkan terima kasih kepada Rusli Zaenal yang telah menyelenggarakan Munas VIII PG dengan lancar. Tak lupa, Ical juga berterima kasih kepada aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

Namun, dalam keterangan pers itu, Ical sama sekali tidak menyinggung jasa yang telah dilakukan perusahaan konsultasi politik Fox Indonesia. Perusahaan yang dipimpin Mallarangeng bersaudara, yakni Choel dan Rizal, ini ikut menentukan kemenangan Ical. Sebelumnya, Fox juga telah berhasil membawa kemenangan bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Lelang Mobdin ketua dewan dilanjutkan

Sukoharjo (Espos). Lelang pengadaan mobil dinas (Mobdin) yang diperuntukkan sejumlah pimpinan dewan senilai kurang lebih Rp 1,5 miliar, termasuk di dalamnya pengadaan Mobdin untuk ketua dewan berjenis Toyota Fortuner tetap dilanjutkan.

Berdasar data yang diperoleh Espos, persiapan lelang pengadaan Mobdin untuk sejumlah pimpinan dewan masih diteruskan. Meski sejumlah pihak menyayangkan pengadaan Mobdin karena dinilai berlebihan, namun persiapan lelang tersebut sampai saat ini masih tetap dilakukan yaitu sampai tahap penawaran.

Tahapan ini adalah tahapan kelanjutan dari proses aanwijzing yang digelar pada Jumat (3/10).

Dari total belanja senilai Rp 1.449.000.000,00 belanja Mobdin pimpinan dewan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor sedan senilai Rp 300 juta sementara bagian kedua adalah belanja modal alat angkutan darat station wagon senilai Rp 1,1 miliar. Belanja Mobdin ketua dewan, menurut sejumlah anggota dewan, diperkirakan masuk dalam jenis belanja kedua yaitu pembelian angkutan darat station wagon.

Mantan Ketua Dewan periode 2004-2009 yang juga ketua tim panitia anggaran (Panggar), Wardoyo Wijaya menjelaskan, pengadaan Mobdin ketua dewan yang baru pada awalnya memang tidak termasuk dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Namun demikian sebelum APBD-Perubahan digedok, tim Panggar telah membuat KUA-PPAS susulan di mana di dalamnya sudah dicantumkan rencana pembelian Mobdin untuk ketua dewan baru.

“Kalau rencana pembelian Mobdin ketua dewan dinilai melanggar prosedur, saya tidak sepakat. Karena usulan pengadaan Mobdin sudah dituangkan dalam KUA-PPAS meskipun susulan. Kecuali usulan itu tidak dilengkapi dengan KUA-PPAS, baru bisa dikatakan salah,” jelas Wardoyo ketika dijumpai wartawan, Selasa (6/10).

Wardoyo menambahkan, dalam KUA-PPAS susulan ada sejumlah item usulan tambahan yang dimasukkan. Di antaranya, pengadaan Mobdin untuk ketua dewan, dana aspirasi Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto dan rehab Pasar Tawangkuno.

Pilkada diprediksi habiskan Rp 24 miliar

Sukoharjo (Espos). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Makmur yang bakal digelar 2010 mendatang diprediksi akan menghabiskan dana minimal Rp 24 miliar.

Meski demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksi biaya Pilkada membutuhkan dana lebih besar lagi. Berdasar informasi yang dihimpun, usulan tersebut nantinya masih akan dibahas dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebelum nantinya diajukan kepada Dewan.

Dijumpai di ruang kerjanya, Ketua KPU, Kuswanto menjelaskan, pekan depan KPU akan bertemu dengan DPPKAD untuk membahas anggaran Pilkada.

“Kalau mengenai usulan anggaran Pilkada, terus terang sampai sekarang kami belum mengajukan. Tapi pekan depan, kami memang punya agenda untuk bertemu dengan DPPKAD guna membahas kebutuhan Pilkada. Pertemuan itu selain membahas usulan anggaran yang kami ajukan, juga untuk sinkronisasi antara usulan itu dengan kemampuan pemerintah kabupaten (Pemkab),” jelas dia, Senin (5/9).

Sementara itu Wakil Ketua Dewan, Nurdin menjelaskan, KPU sebelum ini sudah mengajukan usulan anggaran untuk biaya Pilkada senilai Rp 13 miliar. Angka tersebut menurut Nurdin adalah prediksi biaya Pilkada selama dua putaran.

“Sebelum ini KPU sudah mengajukan anggaran Pilkada senilai Rp 13 miliar. Nah, mengenai apakah dana sebesar itu disetujui ataukah tidak tergantung dalam rapat panitia anggaran (Panggar),” terang dia.

Mobdin ketua Dewan dianggarkan Rp 500 juta

Sukoharjo (Espos). Pengadaan mobil dinas (Mobdis) untuk ketua dewan yang baru diperkirakan bakal menelan dana sedikitnya Rp 500 juta dengan mengggunakan APBD-Perubahan (APBD-P).

Sementara itu, Sekretariat Dewan saat ini mulai melakukan pengumuman lelang untuk pengadaan Mobdin tersebut. Pengumuman lelang bernomor 027/405/IX/2009 itu ditempel di sebuah papan yang ditempatkan di bagian depan kantor dewan.

Dari total dana senilai Rp 2,3 miliar, sebagian dana tersebut atau senilai kurang lebih Rp 1,5 miliar digunakan untuk pengadaan sejumlah unit Mobdin bagi pimpinan Dewan sementara lainnya untuk penataan ruang kantor.

Berdasar pengamatan, pengumuman lelang yang diterbitkan pada 29 September tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Dewan, Lasiman selaku pengguna anggaran sementara yang ditugasi sebagai ketua panitia pelaksana adalah Juwandi.

Masih mengacu kepada pengumuman lelang tersebut, penjelasan pekerjaan akan dilakukan pada hari ini yaitu 3 Oktober kemudian dilanjutkan pada 6 Oktober untuk kegiatan penawaran.

Dikonfirmasi, Sekretaris Dewan (Sekwan), Lasiman enggan memberikan komentar.

Jangan tanya saya kalau itu. Nah, tanya ke panitia lelangnya saja sebab panitia lelang yang lebih tahu, jelasnya ketika dijumpai wartawan, Kamis (1/10).

Terkait pengadaan Mobdin pimpinan dewan, anggota tim Panggar dewan periode 2004-2009, Suryanto membenarkannya. Dia mengatakan, Sekwan memang telah mengajukan usulan kurang lebih empat Mobdin untuk pimpinan dewan.

“Dua Innova untuk ketua badan, satu Altis untuk wakil ketua dan terakhir Fortuner untuk ketua dewan, jelasnya ketika dijumpai, Jumat (2/10).

Disinggung mengenai disetujuinya anggaran Mobdin ketua dewan padahal pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD-Perubahan tidak sampai Rp 1 miliar atau hanya Rp 856.644.000, Suryanto membenarkannya.


Sumber : solopos.com

Koalisi SBY Retak Akibat MPR?

INILAH.COM, Jakarta. Pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepertinya menjadi penanda retaknya koalisi SBY-Boediono. Meski diyakini, tidak akan berimplikasi serius, tetap saja jika tak hati-hati mengemas pemilihan Ketua MPR, taruhannya disharmoni koalisi.

Konstalasi pemilihan Ketua MPR jauh lebih dinamis dibandingkan dengan pemilihan Ketua DPR. Karena dari UU MPR, DPR, DPD, DPRD, desain pemilihan Ketua MPR memang menjadi pasar bebas.

Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka keran bagi anggota DPD untuk maju dalam pemilihan Ketua MPR. Hal ini berbeda dengan kursi Ketua DPR yang secara otomatis diraih pemenang pemilu legislatif.

Jika tak ada aral melintang, pemilihan Ketua MPR akan digelar pada Sabtu (3/10) besok. Sedikitnya tiga nama yang muncul di bursa pemilihan Ketua MPR yakni Taufik Kiemas, Hidayat Nur Wahid, dan Ginandjar Karatasasmita.

Dari tiga nama tersebut figur Taufik cukup dominan. Beberapa partai politik peserta koalisi SBY-Boediono pagi-pagi memberikan dukungan pada Taufik Kiemas. Sebut saja PPP, PKB, Partai Demokrat, termasuk Partai Golkar juga mendukung TK. Golkar merupakan partai di luar peserta koalisi SBY.

Meski demikian, PKS sebagai peserta koalisi SBY, berada di luar barisan pendukung TK. Karena, untuk posisi Ketua MPR, PKS tetap bersikukuh mencalonkan Hidayat Nur Wahid (HNW) sebagai Ketua MPR. Merasa terjepit dalam pencalonan HNW, PKS kini melakukan strategi merangkul kalangan DPD.

“Sebaiknya PD, PKS, PAN, PPP dan PKS bersepakat dengan paket calon yang dikombinasikan dengan unsur calon DPD,” kata politisi PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (2/10).

Menurut dia, langkah ini harus ditempuh karena usai putusan MK membolehkan DPD mencalonkan Ketua MPR, dikhawatirkan ada upaya sapu bersih unsur pimpinan MPR oleh unsur DPR. “Partai-partai koalisi pemerintahan SBY berkewajiban menjaga proporsionalitas pimpinan MPR dari unsur DPR dan DPD, imbuhnya.

Langkah dan sikap PKS ini cukup dimaklumi, karena dalam mengusung jago Ketua MPR, PKS sendirian. Alih-alih mendapat sokongan dari partai koalisi SBY, PKS justru seperti ditinggal oleh partai koalisi SBY tak terkecuali Partai Demokrat.

Sementara PPP kukuh mencalonlan TK sebagai Ketua MPR dengan komposisi gabungan PDIP-Golkar-PPP-PKB-DPD. Menurut politisi PPP Lukman Hakim Saefudin, TK tetap dijagokan sebagai Ketua MPR. Ketuanya Taufik Kiemas, tandasnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Bima Arya Sugiarto yang juga penasehat kampanye SBY-Boediono dalam Pemilu 2009 lalu menilai kemungkinan koalisi SBY akan mendukung TK sebagai Ketua MPR. “Koalisi kemungkinan hanya mendukung Taufik jadi Ketua MPR tapi mungkin juga koalisinya permanen, paparnya.

Meski demikian, ia menilai, peluang Hidayat Nur Wahid untuk maju kembali sebagai Ketua MPR masih bepeluang. Menurut dia, jika SBY mengarahkan dukungan pada Hidayat Nur Wahid berarti SBY berorientasi untuk mengamankan koalisi. Jika SBY mau Hidayat, berarti untuk mengamankan koalisi, cetusnya.

Belajar dari pengalaman, sepertinya, SBY akan memilih opsi mendukung TK sebagai Ketua MPR daripada Hidayat Nur Wahid. Kepercayaan politik yang tinggi yang dimiliki SBY saat ini, semakin menyurutkan niat PKS untuk menjagokan Hidayat. Jika demikian, akankah ajang pemilihan Ketua MPR ini koalisi SBY kisruh? Kita lihat saja.

Sumber: inilah.com

Anggota Dewan dari PKS Potong Gaji untuk Korban Gempa

TEMPO Interaktif, Gorontalo. Sejumlah anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera di Gorontalo, dipotong gajinya untuk membantu korban gempa di Kota Padang, Sumatera Barat. Kami sudah melakukan rapat, dan hasilnya setiap anggota dewan dari PKS siap dipotong gajinya untuk korban gempa, kata Abdurahman Bahmid, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Gorontalo, Sabtu (3/10).

Hanya saja dia enggan menyebutkan besaran gaji yang akan dipotong tersebut. Dia mengatakan, jumlah anggota dewan dari partainya yang akan membantu korban gempa adalah sebelas orang,.
Total anggota dewan dari PKS di Gorontalo itu hanya sebelas orang, kata Abdurahman Bahmid yang tercatat sebagai anggota dewan tingkat Provinsi itu. Taufiqurahman, salah seorang anggota dewan PKS tingkat Kota Gorontalo, mengakui bahwa dirinya siap dipotong gajinya untuk membantu korban gempa. Ini sudah rutin kami lakukan setiap ada bencana, kata Taufiqurahman.

Dia mengatakan, selain itu, PKS Gorontalo akan mengirimkan tenaga relawan dan tenaga medis ke Padang jika dibutuhkan. Tapi sejauh ini kami masih menunggu instruksi dari DPP, kata dia. [sw]


Sumber : tempointeraktif.com

Hidayat Nur Wahid Beri Selamat Taufiq Kiemas

VIVAnews. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2004-2009, Hidayat Nur Wahid, memberikan selamat kepada penerusnya, Taufiq Kiemas. Hidayat bahkan langsung menuju bangku politisi PDI Perjuangan itu.

Begitu palu pengesahan diketok Ketua DPR Marzuki Alie dan sidang ditutup, mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid segera bangkit dari kursinya. Hidayat langsung menuju bangku Taufiq Kiemas untuk memberikan selamat. Keduanya tampak berjabat tangan dan berpelukan.

Hidayat sendiri sedianya akan dicalonkan kembali sebagai Ketua MPR oleh PKS. Namun ketiadaan dukungan dari fraksi-fraksi lain membuat PKS mengurungkan pencalonan Hidayat.

Fungsionaris PKS, Zulkieflimansyah, menyatakan dalam forum paripurna bahwa partainya tidak akan mencalonkan Ketua MPR. Namun PKS menegaskan komitmennya untuk menghargai proses politik yang berlangsung. "Sikap ini kami ambil setelah memperhatikan dinamika yang berkembang," jelas Zulkieflimansyah.

Dalam proses pemilihan tersebut, Taufiq Kiemas menjadi calon tunggal Ketua MPR. Sekitar 550 anggota MPR yang menghadiri sidang di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Sabtu 3 Oktober 2009, secara aklamasi menyetujui Taufiq sebagai Ketua MPR.

Usai disahkan menjadi Ketua MPR, Taufiq menyempatkan diri untuk berfoto bersama Ketua DPR, Marzuki Alie, dan putrinya, Puan Maharani. [sw]


Sumber : vivanews.com

PKS Ambon Aktif Galang Dana Untuk Sumbar

PK-Sejahtera Online. Menyambut instrukri Presiden PKS untuk menggalan bantuan bagi korban gempa di Sumatera Barat dan Jambi, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Ambon bergerak cepat.

Ahad, 4 Oktober 2009, pengurus PKS Kota Ambon memobilisasi kader dan pengurus partai, menggalang bantuan bagi korban gempa dengan menggelar Aksi Peduli Sumbar dan Jambi. Aksi peduli ini dimulai dari kantor DPD PKS Kota Ambon, kawasan pertokoan Mardika Ambon.

Dalam pengantarnya, Abdul Gani Lestaluhu menghimbau agar kader PKS terlibat secara aktif dalam menggalang bantuan bagi korban gempa di Sumatera Barat dan Jambi.

"Waktunya kita bergerak, kerahkan seluruh potensi dan apa yang kita punya untuk membantu saudara kita di sumbar dan jambi. Dan kita mulai sekarang dengan menggalang dana bagi mereka," ujar Lestaluhu di hadapan pengurus dan kader PKS kota Ambon.

Peserta aksi peduli bencana kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok satu bergerak menggalang peduli dengan rute ruko batu merah - ongko liong dan pos ongko liong. Kelompok kedua di depan mandiri mardika - BCA mardika hingga pos di depan BCA mardika. Kelompok ke 3 dengan jalur pantai losari - ambon plaza hingga pertigaan depan hotel Sumber Asia. Sementara kelompok ke-4 bergerak dari Jalan AY Patty - hingga di depan Pos toko Simpang.

Dalam aksi peduli ini, terkumpul dana sebesar Rp 15.640.000 dari masyarakat. "Kita akan salurkan lewat P2B PKS untuk diteruskan kepada saudara-saudara kita di Sumbar," ungkap Lestaluhu.

Menurutnya, galang peduli ini akan terus dilanjutkan. "Insya Allah akan kita lanjutkan, dan kita juga akan buka Pos Peduli Bencana Sumbar di DPD PKS," katanya mantap.


Sumber: PKS Ambon

PKS Aceh Bangun Rumah Sementara di Daerah Gempa

PK-Sejahtera Online. Tim Relawan DPW PKS Aceh yang dikirim ke daerah Gempa Sumatera Barat telah membangun 40 rumah sementara untuk korban gempa. Rumah tersebut dibangun oleh 27 orang relawan PKS bersama masyarakat korban gempa. Koordinator Tim PKS Aceh Tgk. Irwansyah mengatakan Timnya sedang membangun 40 buah rumah dari 500 rumah yang ditargetkan oleh PKS Aceh.

Irwansyah mengatakan timnya telah tiba di Sumbar hari sabtu sore (3/10) yang lalu. Setelah melakukan koordinasi timnya membangun posko di desa Balah Aie kecamatan Sungai Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Irwansyah menambahkan timnya telah melakukan pendataan jumlah kerusakan fisik dan korban jiwa. Selain itu timnya telah melakukan evakuasi mayat di desa lubuk laweh.

Ditemukan 4 mayat dari 138 mayat yang diperkirakan masih tertimbun. Setelah itu timnya membangun beberapa buah tenda darurat untuk korban yang masih hidup. Saat ini Timnya menfokuskan pada pembangunan rumah sementara untuk korban gempa yang selamat. Irwansyah mengatakan kebutuhan rumah untuk kabupaten Padang Pariaman sebanyak 15 ribu rumah.

Dan menurutnya PKS Aceh sementara ini akan membangun 500 buah rumah. Butuh Donatur Rumah Irwansyah menyatakan kondisi terkini didaerah gempa adalah membangun rumah penampungan sementara untuk korban bencana.

“Saat ini tidak dibutuhkan relawan, yang dibutuhkan adalah bantuan rumah,” imbuhnya.

Untuk itu dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Aceh agar sebaiknya mengirimkan dana untuk pembangunan rumah, dan tidak mengirimkan relawan lagi. Menurutnya saat ini telah cukup tenaga relawan untuk membantu disana. Dalam membangun rumah sementara tersebut masyarakat yang jadi korban juga ikut membantu.

Irwansyah mengatakan biaya pembangunan satu rumah relative murah berkisar antara 800 ribu hingga 1,2 juta rupiah. Dia sangat mengharapkan ada donatur yang khusus menyumbangkan rumah untuk mengurangi beban korban gempa. Bagi masyarakat Aceh yang ingin menyumbang rumah dan bantuan lainnya dapat mengirimkan melalui: Bank BRI Cab. Banda Aceh No. Rek. An. Agus Wahyudi 0037-01-073564-50-7 atau langsung ke kantor DPW dan DPD PKS diseluruh Aceh.


Sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=8007

PKS Tak Persoalkan Jumlah Komisi DPR

VIVAnews. Fraksi PKS DPR tidak terlampau mempermasalahkan jumlah komisi di Parlemen periode 2009-2014. Apakah jumlahnya ditambah menjadi 15 atau tetap 11 komisi seperti periode sebelumnya, semua itu dianggap sama-sama menguntungkan.

Demikian dikemukakan anggota Fraksi PKS DPR, Agung Purnomo (Dapil Yogyakarta), di Jakarta.

Dalam proses pembahasan jumlah komisi, muncul dua pendapat antar fraksi. Pertama, fraksi-fraksi kecil, seperti Hanura dan PPP menginginkan agar jumlah fraksi tetap dipertahankan 11 komisi.

Alasan mereka ialah jika sampai jumlah komisi diperbanyak, maka mempengaruhi kekuatan mereka di komisi. Misalnya Fraksi PPP yang hanya mempunyai 30 anggota di Parlemen. Jika jumlah dipecah-pecah menjadi 15 komisi, maka masing-masing komisi hanya diisi dua perwakilan dan ini dikhawatirkan melemahkan suara partai dalam setiap perdebatan.

Yang menginginkan jumlah komisi dimekarkan, kata Agus, ialah fraksi-fraksi dari partai besar karena jumlah anggota mereka lebih banyak.

Agus menambahkan sekarang ini pembahasan jumlah komisi belum selesai dan masih alot. Dia memperkirakan hasilnya perumusan soal itu ditetapkan pekan-pekan ini.


Sumber: vivanews

Aktifitas Relawan di Posko PKS Sumbar

Inilah sebagian aktifitas relawan dan Posko PKS yang terekam kamera. Semua aktifitas masih terfokus pada kegiatan rescue/reliefe dan secara bertahap mengarah ke fase recovery.

Foto: Ferry Ardhian

Sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=8014

Assegaf Wakil Ketua DPRD, Sudarmo Ketua Fraksi

PK-Sejahtera Online. Posisi wakil ketua DPRD Provinsi dan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku akhirnya ditetapkan. Dalam pleno DPW PKS Maluku yang dilaksanakan pada hari ahad 27 September 2009, juga disusun komposisi Fraksi PKS DPRD Maluku.

"Sesuai dengan keputusan DPP, Syaid Mudzakir Assagaf menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Maluku dari PKS," tegas sekretaris Umum DPW PKS Maluku, Thalib Soumena, ST.

Fraksi PKS DPRD Maluku, ujar Soumena, diketuai oleh Sudarmo, SP, M.Si. "Kombinasi Assagaf dan Sudarmo, diharapkan memberi dampak positif terhadap peningkatan kinerja PKS di parlemen," ungkapnya lagi.

Adapun komposisi Fraksi PKS DPRD Propinsi Maluku:
- Penasehat Fraksi : Syaid Mudzakir Assegaf, Lc
- Ketua Fraksi : Sudarmo, SP, M.Si
- Wakil Ketua Fraksi : Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si
- Sekretaris Fraksi : Saadiah Uluputti, ST
- Anggota : Sabtu Ohoirat, S.Pd, M. Suhfi Majid, ST


Sumber: PKS Maluku

Melunak, PKS Bantah Dapat Kepastian Hidayat Jadi Menteri

Jakarta. Dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR, PKS abstain dan tidak mengajukan nama-nama calon pimpinan. Padahal, sebelumnya partai dakwah ini ngotot memajukan anggota majelis syuronya Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua MPR.

Wasekjen PKS Zulkieflimansyah membantah melunaknya sikap tersebut dikarenakan PKS sudah mendapat kepastian dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa Hidayat akan menjadi menteri dalam kabinet mendatang.

"Nggak, nggak (ada kepastian), biasa-biasa saja. Kita ingin memuliakan kebersamaan," kata Zulkieflimansyah saat dihubungi detikcom, Senin (5/10/2009).

Zul, sapaan akrabnya, juga menambahkan belum ada pembicaraan antara PKS dan SBY terkait menteri dan kabinet mendatang.

"Belum. Itu urusan SBY dan Tifatul (Presiden PKS-red)," ujarnya.

Dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR 3 Oktober malam, semua fraksi kecuali PKS mengusulkan 1 paket calon pimpinan dengan nama-nama yang sama. Mereka adalah Taufiq Kiemas (Ketua MPR), Hajriyanto Tohari (Wakil Ketua dari Golkar), Melani Lemeina Suharli (Wakil Ketua dari Demokrat) dan Lukman Hakim Saefuddin (Wakil Ketua dari PPP), dan Farhan Hamid (Wakil Ketua dari DPD).

"Kami memutuskan tidak mengusulkan calon pimpinan MPR 2009-2014. Meski demikan kami tetap menghormati persidangan ini," kata Zulkieflimansyah saat menyampaikan pandangan fraksinya.

Meski demikian, PKS berharap ke depan pimpinan MPR dapat menjaga ideologi Pancasila dan mengawal keutuhan bangsa dalam bingkai kebhinnekaan.

Sumber: DetikCom

Pemilihan Ketua MPR

PKS Abstain

PK-Sejahtera Online. Walaupun hampir seluruh fraksi MPR mengajukan calon paket tunggal dengan komposisi Taufik Kiemas (PDIP) sebagai Ketua, dan wakil yang terdiri dari Hj. Meilani Leimena, Hajrianto Tohari, Lukman Hakim Syaefuddin (PPP), dan Ahmad Farhan Hamid (DPD), namun PKS menyatakan diri "Abstain" tidak ikut mencalonkan.

Presiden PKS Tifatul Sembiring menyampaikan, setelah PKB mundur dari paket PKS, PKB dan tiga dari DPD, maka akhirnya paket kehilangan magnitudenya, sehingga diputuskan abstain. Namun Tifatul sangat menyayangkan, kurang terakomodasinya utusan dari DPD yang mencerminkan keterwakilan daerah secara seimbang.

"Pak Farhan Hamid memang dari DPD NAD, namun secara umum sdh diketahui bahwa ybs adalah politisi yg berasal dari PAN", ujar Tifatul.

Tifatul pun ikut mengucapkan selamat kepada Ketua MPR terpilih Taufik Kiemas, dan menegaskan bahwa paket Hidayat Nurwahid yang dirancang semula, tetap dalam komitmen NKRI.

"Tidak benar Pak Hidayat itu ancaman terhadap NKRI, justru dimasa kepemimpinan beliaulah, sosialisasi UUD intensif disampaikan", pungkas Tifatul.

Kedepan PKS berharap agar Pimpinan MPR terpilih tetap konsisten untuk membangun kemajuan dan kesatuan bangsa.


Sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7998