Hari ini (05/02/2010), PAN-PKS deklarasikan dukung Jokowi-Rudy

Solo (Espos). PAN-PKS secara resmi menyatakan sikap politiknya mendukung pasangan incumbent Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo (Jokowi-Rudy), Kamis (4/2) untuk maju dalam Pilkada Solo.

Sikap tersebut seolah menunjukkan adanya hasil dari safari politik yang dilakukan bakal calon (Balon) Walikota Solo, Jokowi, beberapa hari sebelumnya.

Pernyataan resmi mendukung pasangan incumbent itu disampaikan oleh Ketua DPD PAN Solo, Hami Mujadid dan Ketua DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto kepada wartawan di Gedung Dewan.

Keduanya dalam kesempatan tersebut menegaskan, setelah melalui pertimbangan dan proses internal masing-masing partai, mereka mendukung Jokowi-Rudy untuk kembali maju dalam Pilkada. “Kami telah berkomunikasi dengan PKS, dan akhirnya mengambil keputusan yang sama. Mengusung Jokowi-Rudy dalam Pilkada,” tandas Ketua DPD PAN Solo, Hami Mujadid.

Ditambahkan Sugeng, kesepakatan resmi itu bakal dideklarasikan oleh PAN-PKS bersama Jokowi-Rudy, Jumat (5/2) ini di Gedung Al Irsyad, Pasar Kliwon, Solo.

Sekda jamin pengembalian setoran sertifikasi

Sukoharjo (Espos). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makmur, Indra Surya menjamin adanya pengembalian setoran uang terimakasih kepada para guru hingga 100%. Namun demikian, Indra menambahkan, pengembalian tidak bisa dilakukan secara serentak melainkan secara bertahap.

Indra mengatakan, selaku Sekda dirinya memang telah menerima laporan dari Inspektorat mengenai pemanggilan Warjito.

”Saudara Warjito memang telah dipanggil Inspektorat untuk dimintai klarifikasi soal pengembalian setoran terimakasih kepada sejumlah guru,” jelasnya ketika dihubungi wartawan, Jumat (5/2).

Dalam pemanggilan itu, Indra mengatakan, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menjadikan keterangan Warjito sebagai bahan awal penyelidikan untuk selanjutnya dikembangkan kepada hal-hal lain.

”Jadi kalau saya bagaimana hasil pemeriksaan Warjito, ya saya belum bisa memberi jawaban lah. Masih terlalu awal. Untuk menyelidiki kasus ini tidak bisa hanya bisa satu hari melainkan butuh waktu berhari-hari,” jelasnya.

Isu Reshuffle Kejauhan, Jatah 4 Menteri Bukan Amal

Jakarta. Wacana reshuffle yang dihembuskan Partai Demokrat (PD) menuai kritik tajam dari Wasekjen PKS Fahri Hamzah. Bagi dia, reshuffle terlalu jauh dan jatah 4 menteri untuk PKS bukan amal.

"Wacana reshuffle kejauhan. Dalam pengertian yang ngomong tidak punya kewenangan. Kalau SBY yang bilang, dia yang punya kewenangan. Meski dia tahu itu efek dari koalisi," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2010).

Setelah menjadi pembantu presiden, kata dia, menteri harus tunduk pada UU Kementerian dan tunduk pada presiden. Dalam kesempatan itu, Fahri meluruskan tentang persepsi koalisi yang selama ini dipahami keliru oleh teman-temannya.

"Dianggap ini itu (koalisi) charity (amal) dari parpol besar ke partai kecil di bawahnya bahwa kami sudah dikasih menteri 4. Ya kami itu siapa. Itu keliru," ujar politisi muda ini.

DPR Desak Pemerintah Benahi Pasokan Listrik KRL Jabotabek

Kementerian Perhubungan didesak untuk segera membenahi pasokan listrik pada sistem kereta listrik (KRL) komuter Jabodetabek agar tidak mengganggu jadwal KRL yang berakibat terlantarnya penumpang KRL. Perbaikan pasokan listrik seharusnya sudah selesai selama program 100 hari pemerintahan SBY-Budiono seperti dijanjikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Tundjung Derawan di Gedung DPR RI, Kamis (4/2).

Menurut Yudi, sistem yang ada saat ini, yang dibangun tahun 1995, sudah tidak lagi memadai seiring dengan bertambahnya lalu lintas KRL di Jabodetabek. Terlebih pemerintah berencana meningkatkan kapasitas penumpang KRL Jabodetabek dari 450.000 penumpang saat ini menjadi 3 juta penumpang pada tahun 2014 nanti.Oleh karena itu Yudi mendesak Kementerian Perhubungan secepatnya berkoordinasi dengan PT PLN untuk membicarakan penambahan daya listrik untuk sistem KRL Jabodetabek.

"Sebelum ditawarkan ke pihak swasta, alangkah baiknya dilakukan koordinasi dengan PLN terlebih dahulu," ujar Yudi.

Lebih jauh Yudi mengatakan, angkutan massal seperti halnya KRL Jabodetabek harus terus ditingkatkan baik kapasitas maupun kualitas layanannya. Pemerintah harus menjadikan angkutan publik massal sebagai prioritas utama mengingat ancaman kemacetan parah di kota-kota besar makin menjadi-jadi.

PKS Optimis Usung Hadi

Pilkada Kota Banjarbaru

Partai-partai politik (Parpol) di Kota Idaman Banjarbaru makin menggeliat jelang Pemilu Kada Juni mendatang. Ada Parpol yang begitu optimis dalam mengusung bakal calon, ada pula parpol yang gelisah menunggu keputusan pusat menentukan bakal calon yang akan disusung.

Bila dilihat dari peta kekuatan politik di Banjabaru, Partai Keadilan Sejahtera di kota idaman ini harus berkoalisi dengan salah satu Parpol lainnya untuk mengusung bakal calon. Tiga kursi yang dimiliki PKS otomatis harus mencari satu tambahan kursi dan kabarnya akan berkoalisi dengan PKB.

Ketua DPD PKS Banjarbaru, Tafsir mengatakan untuk mengusung calon harus berkoalisi karena kekurangan satu kursi. Meski masih belum bisa menentukan siapa yang bakal diusung, namun sebuah nama kemungkinan akan disusung PKS melalui koalisi dengan PKB.

“Sekitar 85 persen yakin kita usung Hadi Soesilo, dalam waktu dekat ini akan kita selesaikan dan tinggal menunggu SK saja,” katanya.

Ray Rangkuti: Membelot, Golkar dan PKS akan Tercemar

CENTURYGATE

Jakarta, RMOL. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mendukung penuh langkah politik Partai Golkar dan PKS untuk membongkar skandal Bank Century yang telah merugikan negara sebesar Rp 6,7 trilun.

“Kami mendukung sikap partai Golkar dan PKS untuk tidak ragu-ragu menyatakan kebenaran atas berbagai temuan penyimpangan dalam pengucuran dana sebesar Rp 6,7 trilun ke Bank Century,” kata Ray Rangkuti dalam rilis yang diterima Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 7/2).

Dia menjelaskan, Partai Golkar dan PKS telah berkali-kali menyatakan kepada masyarakat bahwa temuan sementara kedua partai tersebut terhadap skandal Bank Century mengindikasikan berbagai kejanggalan, bahkan pelanggaran hukum. Maka amat mengherankan, lanjutnya, bila akhirnya, hanya karena takut pada ancaman koalisi, sikap Golkar dan PKS berbalik dengan berbagai kesimpulan telah dinyatakan diberbagai kesempatan.

Lima Minta Golkar dan PKS Tidak Ubah Sikap

VIVAnews. Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) mendukung sikap partai Golkar dan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang menyatakan pengucuran dana talangan sebesar Rp 6,7 trilun ke Bank Century menyimpang. Lima meminta agar dua partai itu tidak mundur dari sikapnya.

"Sudah selayaknya temuan-temuan yang sangat mendasar tersebut dinyatakan dengan sejelas-jelasnya agar dapat menjadi pelajaran penting dan penghukuman kepada siapa pun yang bermain-main dengan dana rakyat," kata Direktur Lima, Ray Rangkuti dalam siaran persnya.

Ray mengatakan Golkar dan PKS telah berkali-kali menyatakan kepada masyarakat bahwa temuan sementara dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century mengindikasikan adanya berbagai kejanggalan bahkan pelanggaran hukum berkenaan dengan pengucuran dana ke Century. Ray menilai dua partai tersebut tidak dapat berubah sikap karena gentar atas ancaman koalisi.

"PKS dan Golkar tidak memiliki pintu untuk mundur. Pembelotan dari apa yang diwacanakan selama ini justru akan mengakibatkan tercemarnya nama dua partai ini di masa yang akan datang," ujar Ray.

PKS Tetap Kritis

INILAH.COM, Jakarta. Partai Demokrat menjamin pertemuan antar parpol koalisi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (4/2), tidak akan membungkam sikap kritis PKS.

"Oh saya kira tidak. Kritis itu tidak dibuat-buat, alamiah," ujar Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/2).

Menurut dia, dalam pertemuan semalam tidak ada kendali atau pembatasan teman koalisi. "Sangat kondusif dihadiri Presiden PKS pak Lutfi Hasan. Saya kira kita menjadi terbuka menjelaskan posisi masing-masing," imbuhnya.

PKS Minta Amir Syamsuddin Cabut Ancaman Reshuffle

Jakarta. Wasekjen PKS Fahri Hamzah sekali lagi menyesalkan pernyataan Sekjen PD Amir Syamsuddin yang mengancam akan mengusulkan reshuffle kabinet bila isu pemakzulan presiden tetap digulirkan parpol koalisi. Ia meminta Amir untuk mencabut pernyataan tersebut.

"Yang mengatakan itu patut disesalkan dan harus mencabut omongan itu," kata Fahri saat ditemui sebelum mengikuti rapat Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis(4/2/2010).

Fahri menilai Amir keliru memahami makna koalisi. Menurut Fahri, dalam koalisi terdapat kesetaraan di antara parpol-parpol yang terlibat.

"Dalam koalisi itu ada kesetaraan. Jadi bukan menteri itu milik mereka lalu dibagi seenaknya. Kalau dia bilang PKS sudah dikasih empat menteri itu keliru, ini kosa kata ala Orde Baru," tandas Fahri.

3 Guru SMAN Kartasura Diperiksa Wardjito Dipanggil Sekda

SUKOHARJO. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo kembali memanggil guru SMAN 1 Kartasura terkait adanya dugaan pungutan gaji guru sertifikasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo. Pemanggilan guru SMAN 1 Kartasura itu sudah yang kedua kalinya yang dilakukan Kejari untuk mengumpulkan barang bukti.

Para guru yang dipanggil hari Jumat (5/2) itu adalah Tugimin, Kardhono dan Sri Janto. Mereka dipanggil lagi karena merupakan guru-guru yang mengalami pemotongan gaji guru sertifikasi oleh Disdik.

Sementara itu, Kasintel Kejari, Hary Wahyudi saat ditemui wartawan mengatakan, pemanggilan terhadap ketiga guru SMAN 1 Kartasura itu memang pemanggilan untuk kedua kalinya. Pasalnya, pada pemanggilan hari Senin (1/2), salah satu dari guru ada yang sedang mengajar. “Seperti Pak Tugimin, saat sedang dalam pemeriksaan tidak bisa berlama- lama karena sebagai guru olah raga dia sedang di tunggu oleh muridnya yang sedang berlatih,” ujar Hary, Jumat (5/2).

Pemanggilan itu menurut Hary, merupakan kelanjutan dari pemeriksaan kemarin dan tidak ada perbedaan. “Sampai saat ini dalam melakukan pemeriksaan Kejari hanya melakukan klarifikasi saja,” katanya.

KRB Resmi Munculkan Tiga Cabup

SUKOHARJO. Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) yang tergabung dari lima partai antara lain PPP, PKB, PAN, PKS dan Hanura akhirnya berhasil mengeluarkan tiga nama calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup), Jumat (5/2).

Ketiga nama Cabup tersebut antara lain M. Toha, Sri Mulyadi dan Bambang Margono yang muncul dari hasil penjaringan PAN, PKB, PPP dan Partai Hanura. Dari lima partai koalisi itu, hanya PKS yang belum memberikan calon nama.

“Kemunculan tiga nama tersebut berdasarkan hasil rapat yang diikuti lima Parpol pada Kamis (4/2) dan berhasil disepakati bersama mengenai tiga Balon bupati dan tujuh Balon wakil bupati,” terangnya pada Joglosemar, Jumat (5/2).

Menurut Amin, meskipun belum dapat memberikan nama Cabup, PKS diyakini dapat menerima hasil Cabup KRB dan tetap menghormati keputusan PKS. Dari 10 orang Balon bupati dan wakil bupati yang terjaring saat ini akan dites lagi hingga menyusut menjadi dua pasang calon. Selanjutnya dua pasang kandidat tersebut akan diuji kelayakan selama satu bulan terhitung Februari hingga Maret untuk dilihat tingkat elektabilitasnya di masyarakat.

Permintaan Maaf Hanya Janji

SUKOHARJO. Wartawan TATV, Beny Surya sampai kini belum menerima permintaan maaf secara resmi dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Kardi terkait penghinaan yang telah dilakukan Kajari terhadap dirinya.

Permasalahan itu terjadi saat wartawan sedang meliput kasus dugaan pungli oleh Dinas Pendidikan (Disdik) yang sedang ditangani Kejari. Saat wartawan menemui Kardi untuk konfirmasi bukannya memberi informasi, kondisi fisik wartawan TATV malah dihina.

Hal itu disayangkan, karena di hadapan wartawan Sukoharjo dan Solo, Selasa (3/2), Kardi berjanji meminta maaf secara langsung pada wartawan bersangkutan. Terkait itu, Koordinator Forum wartawan Surakarta (WTS) Rafiq menilai Kajari memang tidak ada iktikad untuk minta maaf pada Beny.

Sebab, sampai hari ini (Kamis, 4/2) Kajari sama sekali belum menghubungi Beny, baik melalui SMS atau telepon. “Kejari tak punya Itikad baik sedikit pun, padahal sudah mengaku salah tapi belum juga meminta maaf,” ujar Rafiq, Kamis (4/2).

Mahasiswa Desak Pungli Guru Diusut

SUKOHARJO. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) STAIN dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM ) Sukoharjo mendatangi gedung DPRD Sukoharjo, Kamis (4/2). Tujuannya untuk menuntut anggota Dewan mengusut tuntas kasus pemotongan gaji guru oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, secara transparan dan tuntas, Kamis (4/2).

Kedua organisasi mahasiswa itu mendesak agar kasus pemotongan gaji guru sertifikasi tidak membuat nasib guru menjadi sengsara dan tertekan. Pasalnya, sebagai tugas guru harusnya mendapat penghargaan bukan malah mendapatkan potongan gaji oleh Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Hal itu diungkapkan salah satu perwakilan IMM melalui korlapnya Muhammad Najid. Dikatakan, kasus itu bukan kasus sembarangan dan bukan kasus kecil sehingga perlu adanya penanganan khusus untuk mencari penyelesaian.

Rombongan mahasiswa diterima oleh Ketua Komisi IV Wardoyo Wijaya, anggota Komisi IV, M Samrodin dan Darsono, serta Wakil Ketua DPRD, Nurdin.

Juni, Layanan Jamkesda Habis

SUKOHARJO. Anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk Kabupaten Sukoharjo dimungkinkan bakal habis pada bulan Juni 2010 mendatang, mengingat dana untuk Jamkesda Sukoharjo hanya sebesar Rp 1,2 miliar.

Direktur RSUD Sukoharjo, Machmud Surjanto didampingi Kasi Pelayanan Rusjiyanto menjelaskan, pada tahun 2010 RSUD mendapat anggaran Jamkesda dari APBD sebesar Rp 1,2 miliar.

Diakui, jumlah tersebut sudah mengalami kenaikan dibanding tahun 2009 yang hanya Rp 1 miliar. ”Secara jumlah memang naik, namun tidak bisa sampai akhir tahun Anggaran tahun 2009 lalu saja hanya sampai 1 November. Jadi maaf, RSUD saat itu tidak bisa melayani program Jamkesda dengan alasan tadi,” ujarnya.

Machmud memaparkan, pada tahun 2010 ini anggaran memang dinaikkan menjadi Rp 1,2 miliar. Akan tetapi jika melihat kebutuhan dan klaim anggaran yang di keluarkan per bulan, anggaran itu tidak akan bertahan lama.

40 KK Terancam Banjir

SUKOHARJO. Sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) di Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Sukoaharjo terancam banjir jika tidak dibuatkan talut untuk membendung alairan sungai saat hujan deras. Hal itu karena kondisi talut di sekitar aliran sungai yang mengalir di lokasi lembah hijau tidak dibarengi pembuatan talut di sebelah selatan.

Rafiq, warga Pondok Harapan Makmur megatakan, akibat imbas talut lembah hijau, warga pondok Harapan Makmur akan tercam banjir jika tidak secepatnya dibangunkan talut.

Rencana itu mendesak, mengingat musim hujan sudah datang dan masyarakat mulai cemas dengan keadaan tersebut. Apalagi sebelumnya daearah tersebut tahun kemarin pernah mengalami banjir dan jika tidak cepat dibuatkan talut banjir akan menjadi parah.

Sebelumnya pada tahun 2008 talut sebelah selatan pernah ambrol “Sebagai warga sini saya mengiginkan adanya talut di sebelah selatan sungai dibuat supaya tidak banjir,” ujarnya, Rabu (3/2).

10 PAC Desak DPC Gelar Muscab

SUKOHARJO. Sebanyak 10 dari 12 pengurus PAC PDIP di Sukoharjo menuntut untuk segera digelarnya Musyawarah Cabag (Muscab) PDIP. Mundurnya pelaksanaan Muscab ditengarai karena ada lima PAC yang tidak memenuhi kuorum oleh Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Dwi Jatmoko dan Ketua DPC, Bambang Riyanto.

Sebanyak 10 PAC tersebut di antaranya PAC Mojolaban, Kartasura, Sukoharjo, Purwosari, Nguter, Gatak, Baki, Palokarto, Grogol dan PAC Bendosari. Kedatangan mereka diwakili oleh masing-masing PAC ke kantor DPC PDIP untuk menyerahkan surat desakan segera dilakukannya Muscab.

Ketua PAC Kecamatan Grogol, Syarif Hidayatullah mengatakan, desakan tersebut sangat beralasan, mengingat di daerah lain sudah melakukan Muscab. Terlebih, pada bulan Maret akan diadakan Konferda, dan bulan April akan diadakan kongres.

Pemeriksaan Guru Tertutup

SUKOHARJO. Tiga orang guru SMA Negeri 1 Kartasura, Sukoharjo, Senin (1/2) kemarin memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo, untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus pungutan liar terhadap guru penerima tunjangan sertifikasi. Sebelumnya, mereka menolak datang, karena panggilan hanya diberikan secara lisan.

Kemarin, guru yang memenuhi anggilan adalah Tugimin, Kardhono dan Sri Janto. Ketiganya datang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung diperiksa oleh tim yang terdiri dari Kasie Intel Hari Wahyudi, Kasie Pidana Khusus Puji Triasmoro dan Kasubsie Tuntutan Pidama Umum Taufiq Eko Budianto.

Apa materi pemeriksaan itu tidak bisa diketahui, karena pihak Kejaksaan melarang wartawan meliput dan mengambil gambar saat pemeriksaan. Kasie Intel Hari Wahyudi seusai pemeriksaan hanya bersedia memberi komentar pendek, bahwa ketiga guru tersebut diperiksa terkait pemotongan tunjangan sertifikasi oleh Dinas Pendidikan.

”Materinya biasa saja, masih sama dengan kemarin. Sampai saat ini Kejaksaan sudah memeriksa 80 guru, dari total 1.300 orang guru yang akan dimintai keterangan,” ujarnya.