jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 04 Januari 2010

Isu Penggunaan "Allah" oleh Non Muslim Harus Disikapi Bijaksana


KUALA LUMPUR. Isu penyebutan kalimat "Allah" oleh penganut non Islam di Malaysia merupakan hal yang sensitif dan harus disikapi secara bijaksana.
Pandangan ini dikemukakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil kepada pers di Kuala Lumpur. Menteri juga menyerukan bahwa semua pihak di negerinya untuk berlaku bijak. "Sebenarnya, banyak orang non Islam di Malaysia yang menerima hakikat sebutan 'Allah yang Maha Esa' itu memang khusus untuk orang Islam. Saya khawatir isu ini akan membesar dan mesti ditangani dengan bijaksana," tegasnya.

Menteri menyadari bahwa dalam sesebuah negara majemuk seperti Malaysia, adat, budaya, dan etika selain perundangan resmi juga amat berperan untuk menjamin keharmonisan kehidupan rakyatnya.

Datuk Shahrizat, yang juga Ketua Pergerakan Wanita UMNO menyatakan bahwa pihaknya masih akan melihat perkembangan kasus ini serta menantikan perkembangan keputusan peradilan resmi negara.

Bappeda Luncurkan SMS Interaktif Pembangunan Jabar


PK-Sejahtera Online. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Jawa Barat, maka terhitung mulai 1 Januari 2010, Pemerintah Propinsi Jawa Barat meluncurkan Layanan Pesan Singkat Interaktif Pembangunan, ”SMS JABAR MEMBANGUN” yang dapat di ”klik” di nomor 0811-200-55-00. Layanan ini diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan di Jawa Barat.
”Masyarakat dipersilahkan mengirim pesan singkat ke nomor tersebut. Tentang apa saja, baik itu informasi, masukan maupun kritikan terkait dengan pembangunan di Jawa Barat. Ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Pesan yang masuk akan segera direspon oleh pihak terkait,” tegas Heryawan di Gedung Negara Pakuan, Jumat (01/01) malam.

Menurut Kepala Bappeda Jabar Deny Juanda Puradimaja, layanan SMS tersebut dikelola Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data dan Analisis Pembangunan (Pusdalisbang) UPTB Jawa Barat. UPTB ini dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan “stakeholder” akan data pembangunan Jawa Barat. UPTB itu di bawah Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jawa Barat.