jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 15 Juni 2010

Menanti Gebrakan War-To

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 3 Juni 2010 di wilayah Kabupaten Sukoharjo berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Secara normatif, Pilkada merupakan sebuah bentuk partisipasi politik rakyat secara langsung dalam era demokrasi. Harapannya dapat memberikan harapan baru bagi perbaikan dan perubahan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pilkada Sukoharjo tahun ini, semakin menunjukkan kualitasnya dengan sangat sedikit kecurangan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan tentunya ada kecurangan dan model-model money politic untuk meraup suara, tetapi hal ini tidak terlalu signifikan. Hasil akhir Pilkada Sukoharjo menghantarkan pasangan Wardoyo Wijaya–Haryanto (War-To) sebagai pemenang dengan perolehan 199.612 suara atau 49,33 persen (Joglosemar, 10/5). Hasil akhir ini menunjukkan bahwa pasangan War-To lebih populis dan dipercaya oleh rakyat Sukoharjo untuk memimpin 5 tahun ke depan (masa bakti 2010–2015). Dan kemenangan ini menunjukkan kesolidan kerja dan program dari partai-partai pengusungnya (PDIP, PKS, dan beberapa partai lainnya) dalam upaya pemenangan pasangan yang diusungnya.

Dengan kemenangan ini kembali PDIP berhasil meraih kursi Sukoharjo 1 yang sebelumnya juga dipegang oleh kader PDIP (Bambang Riyanto). Dalam melihat fenomena ini, apakah bupati terpilih saat ini akan meneruskan program yang telah dijalankan oleh bupati sebelumnya? Ataukah dia akan membuat gebrakan baru dalam kerangka visi kesejahteraan rakyat yang seutuhnya, pengembangan kehidupan demokrasi lokal, keadilan, pemerataan, kesejahteraan rakyat, dan sekaligus memelihara keutuhan dan hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintah dengan rakyat, membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan demokratis? Program apa yang akan dikerjakan oleh bupati terpilih saat ini?

PKS Gelar Seminar Nasional di Berbagai Kota

Jelang Munas ke-2

PK-Sejahtera Online. Menyongsong Musyawarah Nasional (Munas) kedua PKS 16-20 Juni mendatang, PKS menggelar seminar nasional di tujuh kota besar di Indonesia, yakni, Jakarta, Padang, Bandung, Yogyakarta, Surbaya, Makasar dan Mataram.

Di Surabaya acara digelar 7 Juni lalu di Hotel Bumi Surabaya, dengan mengangkat tema “Menggalang Partisipasi Masyarakat untuk Mensukseskan Program Keadilan untuk Semua”.

Acara yang dihadiri 150 undangan dari berbagai kalangan ini, menghadirkan pembicara Menteri Sosial DR. Salim Segaf Al Jufri dan Tokoh Nahdatul Ulama KH. Sholahuddin Wahid.

PKS Ingin Tepis Aktivis Islam Hanya Bisa Jadi Watchdog

Jakarta, RMOL. Sekjen PKS Anis Matta membeberkan alasan partainya bergabung dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Dalam diskusi bertema, "Pimpinan Baru PKS antara Pusaran Politik dan Target 2014," di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat pagi ini (Sabtu, 12/6), Anis menjelaskan setidaknya ada tiga alasan PKS menjadi bagian dari pemerintah.

"PKS ingin ikut membantu pemerintah melakukan akselerasi proses transisi. Kedua ini juga momentum pembelajaran bagi PKS," ujar Anis.

PKS Tantang AS Soal Islam

INILAH.COM, Jakarta. PKS akan menantang Amerika Serikat melalui Musyawarah Nasional II partai tersebut yang digelar pada 16-20 Juni 2010.
"Dalam Munas tersebut, kami akan mengundang Duta Besar AS di Indonesia David Cameron Hume dan akan kami tantang tentang cara pandang negara adidaya itu tentang Islam. Selama ini, Amerika selalu mengedepankan bagaimana Islam memandang negara tersebut," katanya di Jakarta, Sabtu (12/6).

Anis menjelaskan, penyelenggaraan Munas yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp10 miliar di Hotel Ritz Carlton itu memiliki pesan politik tertentu terutama ditujukan pada AS. "Harga hotel itu jauh lebih murah dibanding hotel lain karena habis dibom. Dengan Munas PKS digelar di sana, nanti bisa mengembalikan citra hotel dan mengasumsikan negara kita sudah aman," ujarnya.

PKS Bahas Cara Rebut Suara Partai Islam di Munas

Metrotvnews.com, Jakarta. Musyawarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 16-20 Juni nanti di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, akan membahas bagaimana merebut suara partai Islam yang hilang pada 2009. PKS menyatakan siap merebut suara Partai Demokrat pada pemilihan umum 2014.
"Demokrat memang menyerap suara parpol Islam. Kalau Demokrat berfikir bagaimana menambah suara, kita berfikir untuk mengambil lagi suara yang diambil Demokrat," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq dalam diskusi bertema "Potensi Partai Islam 2014" di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/6).

Meski demikian, Mahfudz menyatakan partainya belum mengetahui bagaimana cara merebut kembali suara dari Partai Demokrat. Hanya saja, PKS bertekad memperbesar basis suara dari kalangan muda serta menciptakan tokoh dari anak muda.

Mahfudz: PKS Memang Perlu Mengislamkan AS

Metrotvnews.com, Jakarta. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq tidak menjawab secara pasti kebenaran partainya tengah mendekat dengan Amerika Serikat (AS). Tapi ia berpandangan PKS perlu mengislamkan AS.
"PKS dan AS mendekat? Tidak ada proses mendekat atau menjauh. Yang ada proses politik pandangan Ahmad Hidad. Kalau kita ingin menyeimbangkan tatanan dunia, maka cara pandang memusuhi AS harus digeser, yang harus dilakukan mengislamkan," kata Mahfudz dalam diskusi bertema "Potensi Partai Islam" di DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/6).

Mahfudz menjelaskan, mengislamkan AS bukan secara populasi. Jika itu terjadi PKS sangat senang sekali. Berdasarkan tiga pemilihan umum terakhir, hasil suara partai politik Islam cenderung naik-turun. Kisaran suaranya ada pada angka 30-50 persen.

PKS Pastikan Tolak Dana Aspirasi di Paripurna

Metrotvnews.com, Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan tetap menolak usulan dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota DPR jika dibahas pada rapat paripurna, Kamis (15/6) nanti. Bagi PKS, mekanisme anggaran pembangunan lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan sudah tepat.

"Prinsipnya PKS menolak ide alokasi langsung anggaran daerah. Yang didorong oleh PKS melalui mekanisme yang ada," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/6).

PKS menyarankan agar jumlah dana Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkatkan. Sebab, cara ini jauh lebih efektif ketimbang dana aspirasi. "Pakai mekanisme yang ada. Hanya volumenya diperbesar," tandas Mahfudz.(Andhini)


Sumber: Metrotvnews.Com

Anis Matta: Sudah Waktunya Amerika Pilih Islam

TEMPO Interaktif, Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan Amerika Serikat harus memilih apakah bersahabat dengan negara Islam ataukah tetap mempertahankan Israel sebagai negara sekutu.

"Sudah waktunya Amerika memilih Islam atau Israel. Selama ini mereka mempertahankan Israel sebagai asetnya di Timur Tengah, tapi yang dirugikan hubungan Amerika sendiri dengan negara Islam," kata dia kepada Tempo, Selasa (15/6).

Menurut Anis, dalam pidato Presiden Amerika Serikat Obama di Universitas Al Azhar, Mesir, Obama meyakinkan bahwa Amerika akan mengulang hubungan baru yang lebih baik dengan negara-negara Islam. Janji Obama ini tentunya harus ditunjukkan dengan sikap politik luar negeri yang ia terapkan.

Amerika dan PKS Akui Saling Mendekat untuk Kerja Sama

TEMPO Interaktif, Jakarta. Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan kedua belah pihak perlu saling mendekat untuk membangun saling pengertian dan kerja sama di masa depan.

Juru bicara Kedutaan Besar Amerika, Paul Belmont, mengatakan pihaknya menyambut baik undangan untuk menjelaskan sikap politik Presiden Amerika Barack Obama terhadap dunia Islam dalam Musyawarah Nasional PKS.

"Hadir memberikan pidato akan menjadi kesempatan yang baik sekali untuk lebih terlibat dalam dunia muslim," kata Belmont kepada Tempo kemarin.

PKS akan menggelar munas keduanya pada 16-20 Juni di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Ritz-Carlton selama ini dianggap simbol Amerika dan berkali-kali menjadi target serangan teroris anti-Amerika.

Kedutaan AS Kirim Theodore G. Osius ke Munas PKS

TEMPO Interaktif, Jakarta. Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia akan mengutus Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar, Theodore G. Osius, untuk hadir dalam Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, 16 Juni nanti.

Osius akan menggantikan Duta Besar AS untuk Indonesia Cameron R. Hume yang berhalangan hadir. “Duta Besar tidak dapat hadir karena tidak berada di Jakarta pekan ini,” kata Juru Bicara Kedutaan Besar AS, Paul Belmont, kepada saat dihubungi Tempo hari ini.

Menurut Belmont, Osius akan menggantikan Hume untuk memberikan pidato dalam acara tersebut. “Tugas Deputy Chief of Mission memang menggantikan duta besar saat duta besar tidak berada di tempat," ujar Belmont.

PKS Ubah Gaya Untuk Tambah Pemilihnya

TEMPO Interaktif, Jakarta. Pengamat politik dari Departemen Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai Partai Keadilan Sejahtera saat ini sedang mengubah gaya dari partai Islam yang cenderung radikal menjadi partai Islam liberal.

"Ini manipulasi mengubah PKS untuk mengakali sikap pemilih di 2014. Mereka sedang ingin melebarkan pemilih karena selama ini banyak keluar dana tetapi pemilihnya terbatas. Tidak naik signifikan," kata Arbi kepada Tempo melalui telepon, Ahad (13/6).

Menurut Arbi, PKS sedang melihat sikap anti radikalisme Islam semakin kuat di Indonesia dan dunia. Terutama dengan banyak ditangkapnya tokoh-tokoh Islam radikal dalam berbagai kasus terorisme. Padahal PKS selama ini dikenal dengan Islam militan yang suka membela Palestina. "Jadi mereka takut berakibat pada penurunan kepercayaan publik," katanya.