jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 19 November 2009

15 Tokoh Indonesia Masuk Daftar Muslim Berpengaruh Dunia


REUTERS, JAKARTA. Tokoh-tokoh Islam dari Indonesia ternyata cukup diperhitungkan di mata dunia. Hal itu terbukti dengan masuknya sejumlah tokoh dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia.
Dalam buku "The 500 Most Influential Muslims in The World" yang diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), terdapat delapan nama tokoh Indonesia yang masuk kategori muslim paling berpengaruh.

Bahkan tiga tokoh Indonesia termasuk ke dalam 50 besar, yaitu Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi (18), Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin (35), dan ulama kondang, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) (48).

Hasyim Muzadi disebutkan sebagai pemimpin NU, organisasi muslim independen terbesar di Indonesia dan salah satu organisasi islam paling berpengaruh di dunia.

Semangat Berkorban vs Mengorbankan

Teks Khutbah Idul Adha





Sesungguhnya ada hubungan yang kuat antara pelaksanaan shalat ‘iedul adha, penyembelihan qurban, dengan eksistensi kita bahkan masa depan kita sebagai umat beriman. Sebagaimana digambarkan dalam Surah al Kautsar.


More Download @ Teks Khutbah Idul Adha 1430 H.zip

Peluang Besar di Pasar Halal Dunia


JAKARTA. Guna membangun kesadaran akan pentingnya kehalalan produk dan bisnis bagi pelaku ekonomi di dalam dan luar negeri, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI akan menggelar World Halal Summit dan The 1st Indonesia Int'l Halal Business & Foof Expo 2010. Dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 23-25 Juli 2010. Mengangkat tema "New Paradigm of Int'l Halal Business".
"Nantinya diskusi dan seminar akan membahas semua yang berbau kehalalan dan syariah. Mulai dari produk pangan, industri, finance dan sebagainya. Kita juga ingin menyoliasisakan standardisasi halal di Indonesia kepada pelaku bisnis di dalam dan luar negeri," ujar Ketua MUI Pusat, Amidan kepada wartawan, Kamis (19/11), kemarin.

Penyelenggaraan World Halal Summit dan The 1st Indonesia Int'l Halal Business & Foof Expo 2010 juga diharapkan membuka akses bagi pelaku bisnis di Indonesia terjun ke dalam pasar halal dunia. Pasalnya, selama ini hanya segilintir pelaku bisnis dalam negeri yang ikut di dalamnya. Tidak heran jika Indonesia tertinggal dibandingkan negara lainnya dalam persaingan pasar halal.

"Pasar halal dunia justru dikuasai oleh pelaku bisnis dari negara non-muslim. Kita sangat ketinggalan. Oleh karena itu kerja sama antara swasta dan pemerintah bermain dalam pasar halal dunia perlu dilakukan ke depannya," tegas Amidan.

Bayan Sepuluh Hari Awal Dzulhijjah

Anjuran Meningkatkan Ibadah Pada Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah dan Shalat Idul Adha





Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, salah satu dari bulan haram (suci) dimana amal ibadah di bulan ini pahalanya dilipatgandakan. Dan bulan ini juga merupakan bulan pelaksanaan ibadah haji. Jutaan umat Islam berkumpul di tanah suci untuk menunaikan panggilan Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima.



More Download @ PK-Sejahtera.org/download/pdf

Tifatul Sembiring Mengaku SBY Kumpulkan Menteri

SKANDAL BANK CENTURY


Jakarta, RMOL. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, membenarkan ada pertemuan Presiden SBY dengan sejumlah menteri dari partai politik koalisi di Wisma Negara, tadi malam (Rabu, 18/11).
“Masalah koalisi, Presiden mengingatkan komunikasi antar partai koalisi di legislatif, Presiden SBY dengan pimpinan partai, dan antara Presiden SBY dengan menteri terkait,” kata Tifatul Sembiring, kepada wartawan, sebelum mengikuti rapat paripurna terbatas dengan SBY, di Istana Negara, Jakarta (Kamis, 19/11)/.

Tifatul juga mengaku bahwa materi pertemuan membahas masalah angket Bank Century. Menurut Tifatul, Presiden SBY minta semua partai koalisi bersikap “lurus” dalam menghadapi skandal Bank Century.

Angket Century tidak Gembos


JAKARTA. Nasib Hak Angket kasus Bank Century akan ditentukan dalam Rapat Paripurna DPR 1 Desember 2009 mendatang. Hingga kini diyakini usulan membongkar skandal penyelewenangan dana talangan Rp 6,76 triliun untuk Bank Century lewat Hak Angket Century, tidak “gembos”. “Saya kira tidak (gembos –red) karena itu hak konstitusional dewan,” kata Wakil Ketua DPR, Anis Matta, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).
Sejauh ini tercatat 224 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Angket Century. Pada Kamis (19/11), Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan diterima-tidaknya Hak Angket Century ini akan diputuskan pada sidang Paripurna DPR 1 Desember 2009. Anis memastikan dalam sidang Paripurna nanti, baik anggota DPR atau tiap fraksi berhak mengutarakan pendapatnya soal usulan Hak Angket Century ini.

Anis menambahkan, mekanisme voting untuk memutuskan Hak Angket Century ini diterima atau tidak juga terbuka. Voting terjadi, kata Anis, jika perdebatan dalam sidang Paripurna tersebut tidak mencapai titik temu dan terjadi perimbangan antara yang menerima atau menolak usulan Hak Angket Century.

“Lebih baik Jokowi tidak nyalon”

Solo (Espos). Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih baik tidak maju lagi sebagai calon walikota dalam Pilkada 2010.

Demikian analisis dari Jaringan Masyarakat Independen Indonesia (JMII), menyikapi perkembangan politik menjelang pesta demokrasi masyarakat Solo pada April 2010 mendatang. Anggota Presidium JMII, Ahmad Walid menuturkan posisi incumbent, Jokowi sebenarnya bagaikan buah simalakama.
Karena kepopulerannya, Jokowi mempunyai banyak peluang untuk mencalonkan diri melalui berbagai jalur. Baik melalui PDIP, partai lain atau bahkan jalur independen seperti JMII. Apalagi sejumlah partai politik sudah terang-terangan memasukkan namanya dalam daftar kandidat calon. Posisi Jokowi itu, menurut Walid, bagaikan buah simalakama. Dilepas sulit, ditelan pun pahit dan beracun.

Dewan Sragen klarifikasi DPC PDIP


Sragen (Espos). Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen bakal mengambil inisiatif untuk melakukan klarifikasi secara lisan ke Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Sragen dalam waktu dekat.
Langkah Pimpinan Dewan (Pimwan) itu sebagai tindak lanjut atas desakan dari sejumlah anggota Fraksi PDIP (FPDIP) untuk menyikapi surat rekomendasi DPP tentang pergantian Ketua DPRD Sragen. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sragen, Joko Saptono saat ditemui Espos, Rabu (18/11) seusai melakukan rapat Pimwan di Gedung Dewan.

“Inisiatif untuk melakukan klarifikasi secara lisan itu dibicarakan terlebih dulu dalam Badan Musyawarah (Banmus), karena sejauh ini Pimwan belum menerima jawaban DPC PDIP Sragen atas surat klarifikasi DPRD tentang penarikan nama Ketua DPRD Mbak Yuni (sapaan dr Kusdinar Untung Yuni Sukowati-red). Saya tidak ingin ada interupsi-interupsi lagi dalam setiap sidang paripurna,” ujar Joko.

3 Legislator walk out saat paripurna RAPBD-P


Sragen (Espos). Sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBD-Perubahan 2009 kembali memanas, Senin (16/11) malam, lantaran interupsi kepada Pimpinan Dewan (Pimwan) terkait dengan persoalan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sragen terus mencuat. Sebanyak tiga orang legislator melakukan aksi walk out sebagai wujud protes kepada Pimwan yang tidak segera merespon persoalan PDIP.
Interupsi yang disampaikan anggota Fraksi PDIP, Bambang Samekto kepada Pimwan sempat membuat Bupati Sragen Untung Wiyono berang, karena niatan untuk menyampaikan nota keuangan RAPBD-Perubahan sempat tertunda. Adu argumentasi antara Bambang Samekto dan Pimwan terkait persoalan surat rekomendasi DPP yang tidak segera disikapi Pimwan dan terkesan mengulur-ulur waktu itu sempat memancing dua orang anggota Dewan lainnya Bambang Widjo Purwanto dan Mahmudi Tohpati untuk memperingatkan Pimwan agar mengambil tindakan tegas.

Menurut dua politikus itu, Pimwan harus mengambil keputusan untuk membatasi interupsi, karena interupsi yang disampaikan tidak berhubungan dengan agenda sidang paripurna, melainkan menjadi persoalan di internal PDIP.

Pemkab-Dewan Kunker, dana habis Rp 590 juta


Wonogiri (Espos). Sekitar 100 orang terdiri atas anggota DPRD dan pejabat Pemkab Wonogiri melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jakarta dan Banjarmasin, Minggu-Rabu (15-18/11). Anggaran yang dipakai Kunker mencapai Rp 590 juta.
Informasi yang dihimpun Espos, DPRD Wonogiri memiliki jadwal Kunker ke luar daerah sebanyak tiga kali dalam setahun. Dari tiga kali kunjungan tersebut, dua di antaranya dengan tujuan di Pulau Jawa dan satu ke luar Pulau Jawa.

Pada Kunker kemarin, empat komisi dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait berangkat bersama-sama. Komisi I, II dan III menuju Jakarta untuk studi banding masalah ekonomi, politik, pengarsipan dan pemerintahan, sedangkan Komisi IV berangkat ke Banjarmasin untuk studi banding soal Perda Pendidikan.

RAPBD 2010 minim, Pemkab harus lakukan penghematan


Wonogiri (Espos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri harus melakukan penghematan habis-habisan dalam penyusunan RAPBD 2010 menyusul minimnya pendapatan asli daerah (PAD) sementara banyak program/kegiatan yang tak bisa ditunda dan menyedot biaya besar.
Kegiatan dimaksud di antaranya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) senilai lebih dari Rp 21 miliar. Selain itu, juga anggaran rutin seperti gaji pegawai yang diproyeksikan naik pada 2010 mendatang. Akibatnya, diperkirakan banyak usulan proyek fisik yang terpaksa tak bisa dianggarkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Suprapto, serta Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Budi Sena, dihubungi terpisah, Selasa (17/11) mengungkapkan, dalam pekan ini akan menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBP 2010.

“Ya, ini kan DPRD masih Kunker (kunjungan kerja-red), setelah itu masih menunggu rapat Banmus (Badan Musyawarah-red) DPRD. Rencananya kalau nggak pekan ini, ya pekan depan, KUA PPAS diajukan,” kata Suprapto.