Sukoharjo Dapat Hibah Rp 2 M

SUKOHARJO. Pemkab Sukoharjo mendapatkan dana hibah Rp 2 miliar dari negara Australia. Bantuan dana tersebut akan diperuntukkan bagi pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sukoharjo.

“Dana tersebut baru bisa dicairkan pada tahun 2011 nanti,” ujar Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya usai rapat Paripurna di gedung DPRD Sukoharjo, Senin (27/9).

Dikatakan Bupati, dana hibah dari Australia itu diberikan melalui pemerintah pusat dan diteruskan ke Sukoharjo. Sebelumnya Pemkab yang diwakili Bupati sudah melakukan pembukuan tanda tangan naskah kesepakatan di Jakarta pada tanggal 23 September lalu. Namun terkait mekanisme teknis pencairan belum dibahas dalam forum tersebut.

“Surat resmi perjanjian belum ada dan hanya surat penandatanganan saja,” jelasnya.

UMK Sukoharjo Jadi Rp 790.500

SUKOHARJO. Dewan pengupahan Sukoharjo akhirnya menyepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukoharjo tahun 2011 menjadi Rp 790.500. Hal itu merupakan hasil kesepakatan dalam forum yang digelar bersama di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Senin (27/9).

“Hasil rapat bersama terkait UMK di Sukoharjo telah disepakati sebesar Rp 790.500,” ujar Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Disnakertrans, Langgeng Wiyana.

Dikatakan, kesepakatan mengenai besaran UMK tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan di antaranya dari hasil survei sebelumnya mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) di Kabupaten Sukoharjo yang mengalami peningkatan menjadi 2,71 Persen.

Peningkatan KHL di Sukoharjo tersebut, menurut Langgeng, secara tidak langsung juga mendongkrak kenaikan UMK. Jika tahun 2010 ini UMK di Sukoharjo sebesar Rp 769.000, maka tahun 2011 nanti naik menjadi Rp 790.500.

PAD Sukoharjo Minus Rp 137 J

SUKOHARJO. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi (Dishubinfokom) di tahun 2010 ini minus Rp 137 juta. Penyebab minusnya PAD tersebut dipengaruhi banyak faktor salah satunya adanya penyimpangan jual beli kios terminal Kartasura.

Anggota Badan Anggaran (Banang) Sri Joko mengatakan, PAD retribusi terminal yang ada di bawah Dishubinfokom pada tahun ini mengalami minus Rp 137 juta. “Akibat penurunan tersebut target PAD di awal tahun untuk termasuk retribusi terminal sebesar Rp 800 juta menjadi tidak terpenuhi,” ujar Sri Joko, Sabtu (25/9).

Menurut dia, banyak persoalan yang membuat PAD tersebut tidak terpenuhi. Bahkan dari laporan Dishubinfokom minusnya PAS, salah satunya karena faktor penyimpangan jual beli kios terminal Kartasura, pungutan keluar masuk bus yang tidak terkelola dengan baik. Bahkan dari dua faktor tersebut PAD dari jual beli kios yang paling banyak mengalami kehilangan jumlah pendapatan.

Pejabat Dijangkiti Virus Matirasa

Akeh manungsa lali asale.
Ukuman Ratu ora adil.
Akeh pangkat sing jahat lan ganjil.

Akeh kelakuan sing ganjil.
Wong apik-apik padha
kapencil.
Akeh wong nyambut gawe apik-apik padha krasa isin.
Luwih utama ngapusi.
Wegah nyambut gawe.
Kepingin urip mewah.
Ngumbar nafsu angkara
murka, nggedhekake duraka.

Wong bener thenger-thenger.
Wong salah bungah.

Bait-bait di atas merupakan cuplikan tanda-tanda zaman Kalabendu yang termaktub dalam Ramalan Jayabaya. Ramalan ini sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Sebagian besar orang meyakini, bangsa Indonesia tengah berada di era Kalabendu. Zaman yang tidak menentu, penuh intrik dan kekacauan. Ciri-ciri ramalan di atas sudah tampak di depan mata dan dapat kita rasakan bersama. 

Di tengah-tengah pusaran kemiskinan yang masih membelit sebagian besar masyarakat Indonesia, perilaku para pejabat negara baik eksekutif maupun legislatif sungguh tidak terpuji. Mereka berlomba menghambur-hamburkan uang rakyat dan tidak segan-segan pamer kemewahan, tanpa merasa berdosa sama sekali.

Dengan dalih demi kepentingan rakyat, mereka minta dibangunkan gedung baru 36 lantai senilai Rp 1,6 triliun dengan fasilitas yang supermewah. Belum reda kecaman masyarakat, kembali membuat ulah lain. Tanpa ada hujan dan angin, tiba-tiba mereka membuat agenda pelesir ke luar negeri.