PKS Sambut Baik Koalisi Besar

JAKARTA--MI. Ketua Fraksi PKS Mahfudz Shiddiq mengatakan, pihaknya menyambut baik ide koalisi besar yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Menurutnya, koalisi yang menggandeng 6 partai politik, diantaranya Partai Hanura dan Partai Gerindra ini jika terwujud maka akan berdampak positif bagi penyederahanaan konfigurasi kekuatan parpol-parpol pada pemilihan presiden mendatang.

"Rencana koalisi besar yang dimotori oleh PDIP dan Golkar ini sangat baik. Jika koalisi besar itu disebut koalisi perubahan, maka saya menyebut koalisi lainnya yang dimotori oleh Partai Demokrat sebagai koalisi pembangunan," ujar Mahfudz kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (29/4).

Menurutnya, ide koalisi besar ini bagus bagi sistem pemerintahan ke depan. Dimana, dua kubu besar koalisi ini masing-masing dapat mengambil peran yang jelas, apakah berada di posisi pemerintah atau oposisi.

"Hal ini tentunya juga akan memperkuat prinsip check and balances antara partai-partai penguasa dan partai-partai oposisi," katanya.

Selain itu, pemilihan presiden dengan hanya dua blok pasangan capres dan cawapres ini juga akan menciptakan kompetisi yang berimbang. Dan pilpres pun, lanjut Mahfudz, akan lebih efisien karena hanya berlangsung satu putaran.

Hidayat: Jangan Sebar Fitnah Untuk Bersaing

JAKARTA. Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid meminta agar persaingan politik dilakukan dengan cara-cara yang elegan, tidak dengan menyebar fitnah terhadap pesaingnya.

Ketika menerima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, Hidayat mengatakan, terlepas dari persoalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusulkan dirinya menjadi cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), fitnah tidak membantu masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi secara dewasa.

"Hendaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kursi cawapres, bersaing dengan santun dan elegan. Tidak menghalalkan segala cara," katanya.

Ia juga mengungkapkan, terlepas dari siapa pun yang nantinya akan ditunjuk oleh SBY untuk mendampinginya sebagai cawapres, maka keputusan yang diambil basisnya bukanlah fitnah dan disinformasi.

Hidayat mengaku dirinya mendapat laporan bahwa kini banyak beredar layanan pesan singkat (SMS) ke berbagai pihak, termasuk di kalangan wartawan, yang isinya meminta agar SBY tidak memilih Hidayat Nurwahid sebagai cawapres, karena dirinya adalah tokoh Wahabi dan anti-NKRI.

Wahabi merupakan gerakan atau aliran keagamaan dalam Islam yang dikenal "keras", yang dulu pernah berkembang di Arab Saudi. Gerakan Wahabi bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dengan memberantas habis perbuatan kurafat (percaya tahayul), dan syirik (menyekutukan Allah) di kalangan umat Islam.

Hidayat menegaskan, tidak mungkin dirinya Wahabi dan anti-NKRI.

Dalam konteks Wahabi, katanya, Wahabi merupakan paham yang mengharamkan partai politik. "Sementara saya justru menjadi pendiri dan masih aktif dalam kegiatan partai politik, bahkan pernah menjadi Presiden PKS," katanya.

Menurut dia, fitnah seperti itu bukan sekali ini saja dihembuskan. Dalam setiap pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.

Sementara kaitannya dengan NKRI, kata Hidayat, sebagai Ketua MPR tugasnya antara lain menyosialisasikan UUD 45 yang di dalamnya termasuk NKRI.

"Jadi saya juga ikut menyosialisasikan NKRI itu. Jadi mana mungkin saya anti-NKRI," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, ketika menandatangani kontrak politik dengan SBY tahun 2004, di mana saat itu ia menjadi Presiden PKS, salah satu butirnya adalah meminta kepada SBY untuk mempertahankan NKRI.

"Bagi PKS, NKRI itu sudah harga mati," katanya lagi.

Sementara itu, secara terpisah, di tempat yang sama, Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menyatakan dukungan terhadap Hidayat untuk mendampingi SBY sebagai calon wakil presiden.

Menurut Komandan Nasional Brigade BKPRMI, Said Aldi Al Idrus, sejatinya Brigade Masjid mengusulkan Hidayat sebagai calon presiden.

Namun, karena keputusan tertinggi PKS mengusulkan yang bersangkutan sebagai cawapres, maka Brigade Masjid mendukung sepenuhnya mantan Presiden PKS mendampingi SBY.

"Kami selaku anak-anak masjid yang tergabung di Komando Nasional Brigade Masjid mendukung sepenuhnya Bapak Hidayat untuk mendampingi SBY sebagai cawapres," kata Said Aldi Al Idrus ketika bertemu Ketua MPR di ruang kerjanya.

Menanggapi hal itu, Hidayat menyampaikan penghargaan atas dukungan yang disampaikan.

"Terima kasih dukungannya, tapi dalam konteks PKS kita sudah menyampaikannya dalam amplop tertutup. Kita tunggu bagaimana respon dari beliau (SBY)," kata anggota Majelis Syura PKS itu.(ant)

Koalisi PKS-Demokrat Mesti Dicontoh

VIVAnews. Anggota Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan koalisi antara PKS dan Partai Demokrat dalam bursa pemilihan presiden Juli 2009, patut diteladani.

“Karena koalisi ini tidak didasarkan pada bagi-bagi kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, tapi komitmen memperjuangkan nilai platform,” kata Hidayat kepada VIVAnews, Selasa 29 April 2009.

Rapat Musyawarah Majelis Syura PKS telah memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Koalisi itu mereka lakukan setelah mempertimbangkan aspirasi dari 33 majelis syura provinsi.

Hidayat mengatakan koalisi antara PKS dan Demokrat berlandaskan pada kesamaan platform yang berorientasi untuk menyamakan visi dan misi yang berpihak kepada rakyat.

Lebih lanjut, Hidayat mengingatkan kepada semua peserta pemilihan presiden untuk tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Jangan karena sibuk pencalonan presiden, koalisi, kemudian tugas masing-masing terbengkalai, negara terbengkalai, dan rakyat tidak diurus,” kata dia.

Cawapres PKS untuk SBY Tidak Mutlak

INILAH.COM, Jakarta. PKS menegaskan, nama cawapres yang akan diserahkan kepada SBY bukan merupakan syarat mutlak koalisi. PKS lebih mementingkan kontrak politik yang lebih spesifik.

"Cawapres itu bukan syarat koalisi dari PKS, syarat koalisi itu lebih pada kontrak politik," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/4).
Dia menjelaskan, kontrak politik yang diinginkan PKS harus lebih detil dibandingkan kontrak politik pada 2004 lalu yang lebih umum, "Sekarang kita bicara lebih detil, berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang itu akan menjadi haluan kebijakan pemerintah yang akan datang," ujar Mahfudz.

Namun, Ketua Fraksi PKS DPR ini enggan menyebutkan apa saja poin-poin kontrak politik yang diajukan karena belum dibahas dengan Partai Demokrat. "Ada sejumlah poin kontrak politik yang diajukan, tentu saja karena ini akan dibahas bersama-sama dengan unsur koalisi yang lain, kita menentukan ada poin-poin minimal yang itu harus bisa disepakati. Saya belum bisa buka sekarang, karena belum dibicarakan," tukas Mahfudz

Mengenai kemungkinan PKS mundur dari koalisi, Mahfudz mengatakan, jika memang tidak dicapai kesepakatan mengenai kontrak politik, keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS memberikan mandat kepada pimpinan tinggi partai untuk mengambil keputusan soal koalisi.

"Sekarang bolanya ada di SBY, apakah akan setuju dengan kontrak politik itu, soal siapa yang menjadi cawapres, itu wewenang SBY sendiri," pungkas Mahfudz.

PKS Ajukan Kontrak Islami

JAKARTA. Tim 5 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu dengan Tim 9 Partai Demokrat (PD) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (28/4) petang. Dalam pertemuan yang merupakan kesepakatan bersama tersebut, PKS menyampaikan draf piagam kerja sama koalisi kepada Tim 9 PD.

PKS mengedepankan pokok-pokok pikiran Islami untuk dijadikan sebagai landasan penyusunan kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek kebangsaan dan kenegaraan.

”Baik untuk kerja sama di eksekutif maupun legislatif,” ujar Presiden PKS yang juga Ketua Tim 5, Tifatul Sembiring, kepada Republika, Selasa (28/4), usai pertemuan.

Dia menuturkan, PKS menginginkan koalisi politik yang bisa mendukung semangat pencarian solusi masalah-masalah kebangsaan dengan pendekatan Islam. ”Bahasanya, koalisi tidak menghalangi pengambilan solusi-solusi Islami sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah bangsa,” imbuh Tifatul.

Dalam piagam, lanjutnya, juga disebutkan agar tidak ada upaya menghalang-halangi atau memberikan kebebasan dalam berdakwah untuk perbaikan moral bangsa. Masalah moral bangsa yang dimaksudkan Tifatul, yaitu peredaran narkoba, praktik prostitusi, perjudian, dan penyebaran alkohol yang tidak terkontrol.

Tifatul tak menampik jika semangat pencarian solusi Islami tersebut juga perlu diperjuangkan dalam penyusunan konstitusi negara. ”Intinya tidak menghalangi alternatif-alternatif solusi Islam untuk masalah-masalah kebangsaan.”

Kecuali masalah domestik, PKS juga mengajukan usulan kesepakatan dalam keaktifan peran luar negeri Indonesia di wilayah regional dan internasional. Masalah penguatan kerja sama Asean, Asia, dan perdamaian konflik di Timur Tengah menjadi bidikan utama proposal politik PKS.

Khusus untuk isu perdamaian di Timur Tengah, PKS ingin ada kesepakatan anggota koalisi guna mempercepat kemerdekaan Palestina. ”Palestina kan tempat lahirnya Imam Syafii, perjuangan untuk kemerdekaan Palestina tentu harus pula mendapatkan dukungan,” imbuh Tifatul.

Dia menambahkan, piagam kerja sama koalisi PKS akan dipelajari Tim 9 PD. Dalam satu-dua hari ke depan, Tim 9 berjanji akan memberikan tanggapan atau penawaran-penawaran kontrak politik untuk perwujudan koalisi.

Serahkan cawapres
PKS juga telah mengantarkan nama-nama kandidat cawapres mereka ke SBY. ”Tadi (Selasa–Red) sudah ada dari unsur majelis syura yang mengantarkan kandidat cawapres PKS ke kediaman Pak SBY di Cikeas,” ujar Tifatul. Ia menolak menyebutkan cawapres yang diajukan PKS kepada SBY.

Sumber Republika di lingkungan PKS mengungkapkan, putusan majelis syura terkait cawapres adalah pengajuan tiga nama kandidat, yaitu Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Salim Segaf Al Jufri.

Hidayat siap
Sementara itu, Hidayat Nur Wahid memberikan sinyal kesediaannya untuk diduetkan dengan SBY. Menanggapi pertanyaan wartawan, Hidayat menunjukkan kesiapannya untuk mendampingi SBY. ”Kini, saya siap memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” kata Hidayat di sela-sela Pembukaan Kongres Musyawarah Nasional (Munas) Forum Zakat (FOZ) di Surabaya, Selasa (28/4).

Hidayat menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan calon wakil presiden (cawapres) kepada SBY. ”Sampai sekarang saya tetap menghormati hak SBY.”

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi, mengatakan, SBY perlu didukung oleh figur bakal calon wakil presiden yang bersih. ”SBY harus di-back up (didukung–Red) oleh figur yang bersih dan konsisten dalam perjuangan untuk memberantas korupsi,” kata dia.

Yon Machmudi mengakui, Mensesneg Hatta Radjasa yang merupakan tokoh PAN akan menjadi pesaing berat Hidayat. ”Namun, peluang Hatta tergantung dari kesolidan PAN dalam mengajukannya sebagai cawapres pendamping SBY. Karena, perolehan kursi di DPR 2009 oleh PKS dan PAN akan menentukan kecondongan SBY,” katanya. (Republika.online; Rabu, 29 April 2009)