Milad PKS Ke 13, PKS Jateng Raih MURI "Cublak - Cublak Suweng Terbanyak"

Sekitar 7.500 kader Partai Keadilan Sejahtera menghadiri Milad PKS Jateng ke 13 yang digelar di Stadion Tri Lomba Juang Semarang. Tema yang diangkat adalah pelestarian permainan tradisional Jawa. Dalam kegiatan tersebut nampak terlihat permainan jawa 'Cublak Cublak Suweng' secara massal.

Menurut A.Fikri Faqih Ketua Dewan Pimpinan PKS Wilayah Jawa Tengah, Melalui tema ini, PKS Jateng ingin mengajak masyarakat mengingat berbagai permainan tradisional, untuk kemudian kembali mencintainya.

Tidak hanya "Cublak Cublak Suweng" yang dimainkan dalam gelaran tersebut, tetapi juga banyak lagi permainan tradisonal Jawa, seperti bakiak, "Gobak Sodor', naik Egrang dan sebagainya.

"Seni dan budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah ini.

PKS Jawa Tengah Targetkan 13 Kursi DPR RI

Meski pemilihan umum baru akan berlangsung tahun 2014 mendatang namun Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) sudah mulai melakukan verifikasi factual dalam rangka mempersiapkan Pemilu 2014 guna meraih sejumlah kursi baik di DPR RI, DPRD I dan DPRD II.

Hal ini terungkap saat Partai ini menyelenggarakan puncak peringatan Milad (Ulang Tahun) yang ke 13, Minggu, 24 April 2011 di Lapangan Kecamatan Tegal Timur Jl. Wisanggeni Slerok Tegal.

Kegiatan hari itu diikuti lebih dari 7.000 orang baik dari kader- kader PKS yang ada di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) IX dan X se-eks Karesidenan Pekalongan.

Kegiatan yang diselenggarakan antara lain jalan sehat, senam bersama, hiburan rakyat berupa balo-balo dan terakhir akan diisi orasi politik dengan menghadirkan Ketua Dewan Syari’ah Wilayah Jawa Tengah Kamal Fauzi.

Omzet Rp 4 Juta Kena Pajak

Usulan pengenaan pajak 10% terhadap usaha warung makan termasuk angkringan di Kabupaten Sukoharjo, akhirnya disetujui oleh Panitia Khusus (pansus) Raperda Pajak Daerah DPRD.

Namun, pajak tersebut hanya berlaku bagi usaha beromzet Rp 4 juta per bulan. Eksekutif pun telah menyepakati ketentuan omzet tersebut. “Rumah makan yang terkena pajak ditetapkan beromzet Rp4 juta per bulan, tidak lagi Rp1,5 juta,” kata Ketua Pansus Raperda Pajak Restoran DPRD Sukohajro Nurjayanto kemarin. Penaikan omzet sebagai dasar pengenaan pajak,menurut nya,bertujuan untuk melindungi pedagang kecil seperti angkringan.

Sebab, jika dasar pengenaan pajak adalah omzet Rp1,5 juta perbulan, maka dikhawatirkan justru akan mematikan pedagang kecil. “Upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dilakukan dengan cara lain tanpa harus mematikan usaha kecil masyarakat,” ujarnya. Ketua Fraksi PDIP ini mengimbau kepada pelaku usaha warung makan maupun restoran bersikap jujur dalam melaporkan omzetnya.

Inspekorat terjunkan tim ke Desa Telukan

Inspektorat Sukoharjo menerjunkan tim ke Desa Telukan, Grogol untuk menyelidiki dugaan kasus pemotongan santunan kematian bagi warga miskin (Gakin) di wilayah setempat.

Kepala Inspektorat Sukoharjo, Joko Triyono mengungkapkan diterjunkannya tim itu sebagai bentuk tindaklanjut atas informasi dugaan pemotongan santunan kematian di Desa Telukan. Tim yang diterjunkan terdiri atas empat orang yang berasal dari Inspektorat Pembantu (Irban) IV.

“Memang ada informasi, maka kami terjun ke lapangan. Mulai hari ini, Irban IV sudah saya perintahkan untuk terjun ke Desa Telukan,” papar Joko saat dihubungi Espos, Kamis (28/4/2011).

Sumber: Solopos

PKS Setuju Ada Evaluasi Kunker ke Luar Negeri

Pimpinan fraksi-fraksi di DPR melakukan rapat membahas program kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri yang menuai kritik. PKS setuju kunjungan kerja ini dievaluasi lagi.

"Kita evaluasi secara mendalam soal itu. Tadi saya juga rapat dengan pimpinan fraksi lainnya. DPR harus secara objektif membicarakan masalah kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Mustafa juga menyindir jika ada anggota Dewan yang kedapatan membawa keluarga setiap kunjungan kerja ke luar negeri. Meski tidak ada sanksi yang mengaturnya, cibiran masyarakat sudah menjadi hukuman paling berat bagi legislator itu.

PKS Tepis Tudingan Terkait NII

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta semua pihak tidak mengait-ngaitkan PKS dengan NII. Semua tudingan terhadap PKS menyangkut NII ditegaskan hanya ulah kelompok yang tidak bertanggung jawab.

"Saya kira itu tidak ada kaitannya, PKS justru dalam posisi sekarang ini dicurigai oleh kelompok-kelompok tertentu. Anda lihat sendiri lah musibah yang terjadi belakangan ini, mereka mengkritik PKS dari sisi komitmen Islam, bagaimana akhlaknya, karena PKS menjadi partai Islam yang terbuka," ujar Ketua FPKS DPR, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Termasuk tudingan eks pendiri PKS Yusuf Supendi yang menyatakan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin adalah anak dari NII juga dibantah. Menurut PKS seharusnya Yusuf Supendi tidak membawa urusan pribadi ke masalah partai.