jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 23 Juni 2009

Di Balik Fitnah Soal Jatah Menteri PKS


INILAH.COM, Jakarta. Kampanye hitam menjelang pemilu presiden kini semakin marak. Tak terkecuali yang dihadapi oleh PKS. Isu yang sempat menyengat berupa rencana bagi-bagi kursi kabinet serta 10 agenda kesepakatan PKS-Partai Demokrat. Situasi ini dianggap benalu dalam proses demokratisasi.

Isu soal kesepakatan jatah menteri serta 10 agenda kesepakatan politik PKS dan Partai Demokrat merebak seiring dengan keputusuan PKS berkoalisi mendukung pasanangan SBY-Boediono. Hal ini seperti aksi lanjutan atas penolakan figur Boediono yang dituding lawan politiknya sebagai penganut paham ekonomi Neoliberalisme.

Fitnah itu berawal dari pencatutan nama Ketua DPW PKS DI Yogyakarta Ahmad Sumiyanto dalam isu jatah menteri dan 10 agenda politik PKS-Demokrat yang muncul ke publik melalui di media massa lokal di Yogyakarta.

Padahal, Ketua DPW PKS tidak pernah mengatakan perihal 10 agenda politik PKS-Demokrat serta soal bagi-bagi jatah menteri. "Silakan dicek pada koran Kedaulatan Rakyat, halaman 3 edisi Sabtu 30 Mei 2009. Di koran tersebut, tertulis kalimat, 'Apalagi pihak SBY dan Demokrat telah bersedia menandatangani kontrak politik yang berisi 10 Agenda Pembangunan yang disusun berdasarkan platform PKS itu'," jelas Biro Pusat Informasi DPW PKS DIY Mohammad Ilyas Sunnah kepada INILAH.COM, Senin (15/6).

Soal bagi-bagi jatah kursi kabinet, juga dibantah oleh Ketua DPW PKS Yogyakarta. Apalagi soal jatah kursi yang menyebut pos tertentu seperti, menteri pendidikan, menteri kesehatan, dan menteri pertanian harus diisi oleh kader PKS. Selain itu juga 40 PPL Departemen Pertanian yang kini diisi kader PKS tidak boleh diganti.

"Saya tegaskan di sini bahwa 10 agenda yang ada di SMS/email itu benar-benar fitnah keji terhadap PKS. Otomatis, sepanjang pemberitaaan 10 agenda yang aneh-aneh dan provokatif tersebut sebagai pernyataan atau bahkan pengakuan Ketua DPW PKS DIY," tambahnya.

Justru fakta yang benar, sambung Ilyas, perihal 10 agenda yang mendesak nasional yang tertuang dalam Kontrak Politik (Piagam Kerjasama) PKS-PD yang sudah dipublikasikan untuk umum. "Jelas, tidak ada yang lain, karena pernyataaan Ketua DPW PKS DIY, Ahmad Sumiyanto itu (sebagaimana disebutkan pada koran Kedaulatan Rakyat edisi tanggal di atas) dibuat untuk menyikapi diterbitkannya Bayanat DPP PKS tersebut," tambahnya.

Sebenarnya soal isu bagi-bagi menteri dan kesepakatan 10 agenda politik PKS-Demokrat juga dibantah oleh kalangan Partai Demokrat. Seperti pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok yang menegaskan tidak ada soal bagi-bagi kursi dan 10 agenda poliotik PKS.

"Yang pasti pos menteri belum disepakati. SBY menegaskan karena saat ini sistem presidensiil, soal pos menteri adalah hak prerogatif presiden," jelas Mubarok kepada INILAH.COM, awal Juni lalu.

Terkait 10 agenda pembangunan yang disusun berdasarkan platform PKS, Mubarok menegaskan, kesepakatan tertulis PKS dengan SBY-Boediono sama saja dengan partai politik peserta koalisi lainnya.

Sementara tentang agenda tuntutan tidak menghapus perda syariah, Mubarok memastikan hal tersebut tidak masuk dalam kesepakatan tertulis dalam koalisi. "Yang pasti gak ada. Mungkin secara lisan orang PKS ngomong ke SBY. Itu tidak tertulis, tidak tercatat, dan tidak diiyakan. Yang tertulis sifatnya umum," tandas guru besar Psikologi Islam UIN Jakarta ini.

Kendati demikian, soal power sharing di koalisi SBY-Boediono tak sepenuhnya dibantah oleh petinggi PKS. Ini terungkap dalam pernyataan Presiden DPP PKS Tifatul Sembiring perihal pembagian kursi kabinet jika kelak SBY-Boediono terpilih. "Koalisi di mana pun pasti ada power sharing," katanya usai menghadiri deklarasi PKS untuk pemenangan SBY-Boediono di Sidoarjo, awal Juni lalu.

Meski demikian, Tifatul enggan menyebut pos kementerian mana saja yang bakal diisi kader PKS, jika kelak pasangan SBY-Boediono terpilih dalam pilpres. Menurut dia, tak layak jika pembagian kursi dibicarakan ke publik secara terbuka.

Walau demikian, Tifatul Sembiring memberi sinyal, pembagian kursi kabinet dilakukan secara proporsional sesuai dengan kekuatan pendukung koalisi. "Ibaratnya kita ramai-ramai mendorong mobil, masak setelah mobil berjalan terus cukup bilang good bye," ujarnya bertamsil.

HNW: AM Fatwa contoh Teladan Politik


INILAH.COM, Jakarta. Gelar doktor kehormatan (HC) yang diterima salah satu pendiri PAN AM Fatwa, dianggap Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebagai imbalan yang pantas. Konsistensi dan pengabdiannya pada dunia politik merupakan tauladan.

"AM Fatwa adalah tokoh yang saya hormati. Beliau adalah senior saya, dan sekarang bersama saya di MPR," ujar Ketua MPR Hidayat Nurwahid usai acara penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dalam Bidang Pendidikan Luar Sekolah, di UNJ, Jakarta, Selasa (16/6).

Hidayat mengatakan pendidikan sosial politik seperti yang diberikan Wakil Ketua MPR itu sangat bermanfaat bagi rakyat. "Saya harap pendidikan politiknya, bisa menjadi pembelajaran, pendidikan politik bagi bangsa Indonesia," kata mantan Presiden PKS ini.

AM Fatwa, menurut Hidayat telah mempraktekkan apa yang yang disebut sebagai politik tidak hanya teori. Tapi juga praktek dan kesantunan. Sehingga, diharapkan dia, pilpres dapat menjadi ajang pendidikan politik yang kongkret.

"Jadi rakyat mesti tahu bahwa dengan demokrasi mereka bisa menghadirkan solusi untuk bangsa dan negara" imbuhnya.

Dalam pidato penganugerahannya AM Fatwa menjelaskan bahwa sekarang ini langka keteladanan politik. Politik, tutur dia, dijadikan sebagai ladang oportunis bagi elit dan menjadi kotor, karena orientasinya hanya kekuasaan semata.

"Rakyat menjadi alat tawar-menawar, karena tidak ada landasan moral dan etika para elit. Politik diharapkan bisa bermartabat dan bermoral." terangnya

Selain itu, AM Fatwa juga menyatakan bahwa keteladanan diperlukan sebagai pembelajaran dari semua pihak. Sehingga tercipta atmosfer bernegara yang bermoral. Disinilah sikap kenegarawanan seseorang dipertaruhkan.

"Kenegarawanan bukan identitas yang berlandaskan jabatan tapi sikap dan perilaku yang bisa menjadi tauladan," pungkasnya.

Tifatul Ajak Boediono Umroh


INILAH.COM, Jakarta. Cawapres Boediono pernah disindir karena belum menunaikan ibadah haji. Presiden PKS Tifatul Sembiring mengajak Boediono untuk umroh.

"Oh ya saya memang mau ajak Boediono umroh," kata Tifatul usai acara debat capres di Gedung Trans TV, Jakarta, Kamis (18/6).

Tifatul mengaku siap membantu mantan gubernur BI tersebut terkait persiapan umroh. Di samping itu, dirinya menolak ajakan tersebut untuk politisasi agama.

"Nggak ini murni ibadah, inikan (5 Juli) masa tenang pemilu. Udahlah saja Boediono, umroh tinggal pesenin tiket nanti persoalan selesai," pungkasnya.

Survei SBY Turun, PKS Semangat


INILAH.COM, Jakarta. Hasil survei terbaru dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menunjukkan turunnya elektabilitas SBY-Boediono sebesar 5% dalam waktu sebulan. Tapi, penurunan elektabilitas SBY itu ternyata malah membuat PKS semangat.

"Informasi hasil survei yang menggambarkan pasangan SBY-Boediono turun itu akan memicu semangat kader PKS untuk dapat bekerja lebih maksimal lagi memenangkan SBY pada pilpres ini," ujar Wakil Ketua PKS bidang politik Zulkieflimansyah kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Zul, hasil survei merupakan alat bagi PKS untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja masin partai selama ini. Bila hasilnya turun maka masin partai harus lebih panas lagi, namun bila hasilnya naik PKS tidak akan terlena.

"Karena kita tidak percaya 100% pada hasil survei. Survei itu hanya jadi masukan saja untuk mencari solusi bagi kita," katanya.

Survei pertama Puskaptis dilakukan pada 11-17 Mei, menunjukkan Mega-Prabowo 24,29%, SBY-Boediono 57,39%, dan JK-Wiranto 12,27%. Sementara, di survei kedua pada 4-11 Juni, ternyata Mega-Prabowo mengalamai penurunan menjadi 22,17%, SBY-Boediono juga mengalami penurunan menjadi 52,15%. Sedangkan untuk pasangan JK-Wiranto, mengalami kenaikan sekitar 5% menjadi 17,20%.

PKS Bantah Turunkan Survei SBY


PKS Bantah Turunkan Survei SBY
INILAH.COM, Jakarta. Elektabilitas SBY-Boediono mengalami penurunan sekitar 5% dalam waktu sebulan. Berdasarkan Survei Puskaptis, dukungan sebesar 5% itu ternyata beralih ke pasangan JK-Wiranto. PKS membantah, bila peralihan dukungan ke JK itu berasal dari kadernya.

"Tidak benar itu kalau kader PKS beralih mendukung JK-Wiranto. Kader PKS itu solid mendukung SBY-Boediono menang Pilpres 8 Juli nanti," ujar Wakil Ketua PKS bidang politik Zulkieflimansyah kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Zul, meski tim kampanye nasional JK Win menggunakan simbol-simbol keagamaan Islam yang mampu mempengaruhi pilihan masyarakat muslim, namun tidak akan cukup mampu menggoyang soliditas PKS terhadap SBY-Boediono.

"Kader PKS itu tidak ada yang terpengaruh oleh kampanye dari JK Win. Semua kader sudah sadar kalau kampanyenya itu sama saja politisasi agama," katanya.

Survei pertama Puskaptis dilakukan pada 11-17 Mei, menunjukkan Mega-Prabowo 24,29%, SBY-Boediono 57,39%, dan JK-Wiranto 12,27%. Sementara, di survei kedua pada 4-11 Juni, ternyata Mega-Prabowo mengalamai penurunan menjadi 22,17%, SBY-Boediono juga mengalami penurunan menjadi 52,15%. Sedangkan untuk pasangan JK-Wiranto, mengalami kenaikan sekitar 5% menjadi 17,20%.

PKS: Istri Boediono Pernah Ngaji Kok!


INILAH.COM, Padang. PKS membantah kabar yang menyebutkan Herawati, istri calon Wakil Presiden Boediono adalah seorang non-Muslim. Karena itu, Presiden PKS Tifatul Sembiring berusaha meyakinkan agar perkara keagamaan Boediono dan keluarganya tidak perlu dipermasalahkanlagi.

"Ibu Herawati pernah belajar membaca Al-Quran kepada seorang kader PKS di Jalan Rasamala di dekat kawasan Bidakara, Jakarta," kata Tifatul kepada pers usai menghadiri kampanye Susilo Bambang Yudhoyono, di Padang, Minggu (21/6), malam.

Saat acara pernikahan Boediono dengan Herawati, kata dia, mertuanya ikut hadir. Bahkan, Tifatul mengatakan, Boediono merupakan orang Muhammadiyah. Sebab, bersekolah di SD dan SMP yang dikelola salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

"Dulu Pak Boediono yang pernah dipertanyakan agamanya, kemudian istrinya. Nanti, jangan-jangan yang dipertanyakan agamanya adalah para tetangganya," ucap Tifatul.

Ia juga menegaskan, seluruh jajaran PKS hanya akan memberi dukungan kepada satu pasangan di Pilpres 2004. "PKS solid mendukung SBY dan Boediono," janjinya.

Tak Ada Keraguan Memilih SBY-Boediono


PK-Sejahtera Online. Ketua Tim Kampanye Daerah (Kamda) DKI Jakarta Komisaris Jenderal Polisi Drs. Adang Daradjatun, meminta masyarakat Jakarta tidak ragu lagi untuk memilih pasangan SBY-Boediono sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu 8 Juli mendatang. Hal tersebut ia ungkapkan pada kampanye tertutup pasangan SBY-Boediono Kota administratif Jakarta Selatan, (22/6) di Gelanggang Olah Raga Bulungan.

“SBY adalah pilihan kita, karena selama ini beliau telah mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Beliau memiliki konsep Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera,” tegas mantan Wakapolri tersebut.

Dihadapan lebih dari 2000 pendukung SBY yang didominasi oleh massa PKS tersebut, Adang memaparkan keberhasilan SBY dalam memimpin bangsa Indonesia. SBY menurutnya telah mampu memberantas ribuan kasus korupsi, sehingga lebih dari Rp. 9 triliyun dana negara bisa diselamatkan.

Dibidang pendidikan, SBY mengalokasikan 20 persen dari anggaran negara yaitu sebesar Rp.207 triliyun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. SBY juga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyiapan obat-obat generik, sehingga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat menikmati pelayanan kesehatan.

Dibidang sosial SBY dinilainya peduli terhadap kondisi masyarkat miskin, dengan program bantuan langsung tunai dan berupaya memperdayakan masyarakat melalui program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Adang juga menilai SBY telah mampu menciptakan iklim demokrasi yang positif melalui pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. SBY juga dinilainya telah mampu memberikan pemerataan pembangunan dengan tidak membeda-bedakan pembangunan di pulau Jawa dan diluar pulau Jawa.

Sebagai bentuk dukungan kepada SBY-Boediono, Adang mengundang seluruh warga Jakarta untuk hadir pada kampanye akbar di Gelora Bung Karno 4 Juli mendatang.

“Mohon hadir di Gelora Bung Karno. Ajak enyak, babe, encang, encing, saudare-saudare,” ajaknya dengan logat Betawi.

Adang juga mengajak para pendukung SBY untuk membantu mengamankan suara pada saat pencontrengan. “Mohon tidak meninggalkan TPS setelah pencontrengan, tetap menunggu sampai penghitungan suara. Kita kawal suara SBY agat tidak ada yang dicurangi,” pintanya.

Senin, 22 Juni 2009

Dukungan PKS SBY-Boediono

Hidayat Nur Wahid Hadiri Deklarasi di Lampung

PK-Sejahtera Online. PKS Lampung mendeklarasikan dukungan kepada pasangan SBY-Boediono di Wisma Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Sabtu(20/6). Hadir pada deklarasi itu mantan Presiden PKS yang juga anggota Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid.

Pendeklarasian dilakukan dengan pengucapan ikrar oleh Sekretaris umum DPW PKS Lampung yang diikuti kader dan simpatisan PKS. Turut hadir Al Muzammil Yusuf, Anggota DPR RI FPKS, Ketua Tim Sukses SBY Lampung H Zulkifli Anwar, Ketua PKS Wilda Sumbagsel Syahfan Badri, Serta Sekum PKS Lampung Hantoni Hasan.









Tifatul: istri Boediono Belajar Mengaji kepada Kader PKS


Padang (ANTARA News). Presiden Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Tifatul Sembiring menegaskan bahwa Ibu Herawati yang merupakan istri calon wakil presiden Boediono adalah benar-benar merupakan seorang muslimah karena dia pernah belajar mengaji pada seorang kader PKS di Jakarta.

"Ibu Herawati pernah belajar membaca Al Qur,an pada seorang kader PKS di Jalan Rasamala di dekat kawasan Bidakara Jakarta," kata Tifatul kepada pers di Padang, Minggu malam usai menghadiri kampanye politik calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut. Tifatul mengatakan pula ketika acara pernikahan Boediono dengan Herawati, mertuanya hadir pada acara yang sangat penting itu.

Bahkan , kata Tifatul yang berdarah Sumbar itu, Boediono merupakan orang Muhammadiyah karena bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dikelola organisasi Islam yang besar itu. Klarifikasi ini disampaikan Tifatul karena sampai saat ini masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang agama yang dianut Boediono dan istrinya.

"Dulu Pak Boediono yang pernah dipertanyakan agamanya ?Kemudian istrinya. Nanti, jangan-jangan yang dipertanyakan agamanya adalah para tetangganya ," kata Tifatul sambil menyindir orang-orang yang menentang calon wakil presiden Boediono yang telah mengundurkan diri sebagai gubernur Bank Indonesia serta juga merupakan mantan Menko Perkekonomian.

Sementara itu, ia mengatakan pula bahwa seluruh jajaran PKS kompak mendukung pencalonan Yudhoyono sebagai presiden serta cawapres Boediono. "PKS solid ((kompak, red) mendukung SBY dan Boediono," katanya. Penegasan yang serupa juga dikemukakan Sekjen Partai Amanat Nasional(PAN) Zulkifli Hassan yang juga hadir pada acara kampanye politik SBY dengan menyebutkan bahwa PAN hyga kompak . "Kami (PAN, red) juga solid," kata Zulkifli.(*)


Sumber: ANTARA News

Satu Putaran Sesuai dengan Slogan Semua Capres


PK-Sejahtera Online. Bengkulu-PKS adalah komunitas yang solid, satu kata satu hati dalam melaksanakan keputusan partai, termasuk keputusan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres SBY-Boediono. Bahkan PKS bertekad untuk memenangkan kandidat yang diusungnya dalam satu putaran.

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid menyampaikan hal itu dalam acara Deklarasi Kebulatan Tekad Menangkan SBY-Boediono yang diselenggarakan DPW PKS Bengkulu di GOR Sawah Lebar, Bengkulu, Minggu (21/6).

Hidayat mengemukakan, keputusan PKS mendukung pasangan SBY-Boediono basisnya bukan ikut-ikutan, tetapi atas dasar kesamaan platform. Di antaranya dalam hal penguatan ekonomi rakyat, pemberantasan korupsi, dan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. "Dan ini disepakati oleh Pak SBY. Jadi kita tidak mendukung secara membabi buta. Babi tidak buta saja sudah haram, apalagi yang buta," katanya berseloroh.

Terkait dengan isu neoliberalisme yang diarahkan kepada cawapres Boediono, Hidayat mengatakan, Boediono merupakan orang yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Pada zamannya, lahir UU Perbankan Syariah. "Kalau neolib tentu tidak mendukung ekonomi syariah," jelasnya.

Terkait dengan keinginan PKS untuk memenagkan SBY-Boediono sangat pas dengan slogan yang diusung oleh tiga kandidat capres. Dengan satu putaran maka akan "Lebih Cepat dan Lebih Baik". Dengan satu putaran makan pemerintah bisa menghemat Rp 2,8 triliun. "'Kalau uang itu dikembalikan ke rakyat itu kan Pro Rakyat," jelasnya. "Dan satu putaran berarti kebijakan-kebijakan yang baik bisa di-Lanjutkan," imbuhnya lagi.

Deklarasi Kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono, selain dihadiri oleh seluruh ketua DPD PKS se Bengkulu, juga dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Agusrin, Wagub Syamlan, pimpinan parpol peserta koalisi, kader dan simpatisan PKS se Bengkulu.

Sebelumnya, Penasehat Tim Kampanye Daerah Bengkulu Agusrin menyatakan kehadiran Hidayat Nurwahid semakin menambah kepercayaannya bahwa Bengkulu bisa memenangkan SBY-Boediono dalam satu putaran.

PKS DKI Yakini Pilpres 1 Putaran


INILAH.COM, Jakarta. Ajakan Denny JA untuk menggolkan Pilpres satu putaran demi memenangkan pasangan SBY-Boediono diamini PKS DKI. Parpol koalisi Demokrat itu menargetkan pemenangan 70% untuk pasangan capres-cawapresnya itu.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, untuk mencapai target tersebut pihaknya melakukan upaya konsolidasi internal partai melalui rapat konsolidasi yang melibatkan pengurus mulai pimpinan wilayah hingga pengurus ranting.

"Menang dengan 70 persen peroleha suara dan satu kali putaran sudah menjadi target utama PKS DKI Jakarta bersama 23 Partai Politik pendukung Capres SBY-Boediono," kata Triwisaksana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6).

Selain strategi taktis, konsolidasi ini juga menekankan akan pentingnya kesiapan mental kader dalam menghadapi Pilpres. Sebagaimana capaian dalam pemilihan umum legislatif yang lalu walaupun hasil adalah buah dari kerja keras serta kekuatan mental para kader.

Ia menambahkan, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk proses pemilihan umum selanjutnya. Dalam rangka memberikan penguatan mental ini pula, Triwisaksana juga memberikan pembekalan rohani kepada para PKS.

"Dengah selalu mengharap ridho Allah SWT, kami akan lanjutkan pemerintahan yang bersih ini melalui pemenangan SBY-Boediono dalam Pilpres 8 Juli nanti," harapnya.

PKS Rapatkan Barisan Untuk Kemenangan SBY-Boediono


PK-Sejahtera Online. PKS terus merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan SBY-Boediono. Untuk itu digelar Konsolidasi struktur PKS dari tingkat wilayah hingga tingkat ranting di seluruh DKI Jakarta, Ahad (21/6), di Hall Basket Senayan.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Presiden PKS Ir. Tifatul Sembiring. Caleg PKS yang melenggang ke Senayan melalui daerah pemilihan Sumatera Utara ini, memaparkan arti penting kemenangan duet SBY-Boediono untuk kemaslahatan umat dan keberlangsungan dakwah.

Selain Tifatul, tampil menggelorakan semangat kader, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Ir. Triwisaksana, M.Sc. Dihadapan ribuan kader, aleg yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta ini, memaparkan empat program pemenangan SBY-Boediono.

Pertama, Silaturahim Tokoh. Kader PKS akan mengintensifkan pendekatan kepada tokoh masyarakat melalui tradisi silaturahim yang sudah dilakukan sejak tahun 1999.

Kedua, Operasi Teritolrial.Kader PKS akan turun ke jalan-jalan untuk memasang berbagai atribut SBY-Boediono.

Ketiga, Penyiapan Saksi. PKS akan kembali menerjunkan saksi-saksi andalan yang telah terbukti kredibilitasnya dalam pemilu legislatif April 2009 Lalu.

Keempat, Kampanye Akbar. PKS akan menggerakan seluruh kader dan simpatisan untuk memadati Geloran Bung Karno pada kampanye putaran terakhir duet SBY Boediono yang akan digelar 4 Juli mendatang.

Tifatul & Perempuan PKS Perkuat SBY-Boediono


VIVAnews. Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merapatkan barisan mendukung duet SBY-Boediono. Perempuan PKS memantabkan kesolidan dan berkomitmen untuk memenangkan pasangan capres-cawapres SBY-Boediono.

"Perempuan PKS akan dilakukan deklarasi komitmen bersama dari partai koalisi pendukung SBY-Boediono untuk memenangkan pasangan itu dalam Pilpres 8 Juli mendatang," kata Ketua Bidang Kewanitaan Dewan Pimpinan Pusat PKS, Lediah Anifa.

Pernyataan itu disampaikan Lediah Anifa dalam keterangan tertulis di sela-sela acara Rapat Koordinasi (Rakornas) Perempuan PKS di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Juni 2009. Rakornas Perempuan PKS ini mengambil tema 'Peran Penting Perempuan dalam Menjawab Peluang Serta Tantangan Pasca-Pemilu 2009.'

Menurut Leidah, politisi perempuan PKS menyadari bahwa peran politik perempuan PKS bukan saja dilakukan kader perempuan, yang mendapatkan amanat sebagai anggota legislatif atau fungsionaris partai. "Tapi juga oleh kader perempuan yang saat ini menjadi istri pejabat publik," ujar dia.

Leidah melanjutkan, perempuan PKS yang menduduki tiga posisi itu merupakan keragaman peran tersendiri. Masing-masing peran itu, lanjut dia, jika didayagunakan dengan optimal akan membuat perubahan agenda yang tidak kecil.

Saat ini Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Meutia Hatta, sedang memberikan sambutan. Partai yang dipimpin Meutia Hatta merupakan salah satu mitra koalisi Demokrat pendukung SBY-Boediono. Tampak hadir dalam acara ini Presiden PKS, Tifatul Sembiring.

PKS Gelar Rakornas Politisi Perempuan


PK-Sejahtera Online. Permasalahan yang perlu diselesaikan terkait dengan perempuan Indonesia adalah permasalahan Kemiskinan, Low Skill, low education, terbatasnya akses baik itu sosial, politik maupun budaya. Semua ini perlu diselesaikan dengan ide-ide yang orisinil. Asli, yang diharapkan bisa dihasilkan dari Rakornas ini. Demikian Tifatul Sembiring, Presidan PKS dalam sambutannya di acara pembukaan Rakornas Perempuan Politisi PKS Jumat (19/6) pagi tadi di Jakarta.

Tifatul juga menyatakan ungkapan terimakasih atas peran besar para akhwat dalam pemilu legislatif 2009. "Jazakumullah khairon Jaza" Ujarnya dihadapan duaratus peserta dan undangan Rakornas.

Rakornas yang mengambil tema Peran Penting Politisi Perempuan PKS Dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Pasca Pemilu 2009 ini, dihadiri oleh Para politisi perempuan yang terdiri dari berbagai anggota legislatif 2004, calon anggota legislatif terpilih 2009, fungsionaris partai, para istri dari pejabat publik dari kader PKS yang menjabat sebagai gubernur/wakil, walikota/wakil, dan bupati/wakil serta undangan.

Ledia Hanifa S.Si, M.Psi.T, Ketua DPP PKS Bidang Kewanitaan mengatakan dalam sambutannya bahwa politisi perempuan PKS menyadari peran politik perempuan PKS bukan saja dilakukan oleh kader perempuan yang mendapatkan amanah sebagai anggota legislatif ataupun fungsionaris partai, tetapi juga oleh kader perempuan yang saat ini menjadi istri pejabat publik. Ketiganya merupakan keragaman peran yang jika didayagunakan dengan optimal dapat melakukan agenda perubahan yang tidak kecil pada persoalan perempuan dan anak.

Selain itu, tak dipungkuri untuk berjuang di ranah politik, bukan saja dituntut memiliki kualitas yang baik tetapi juga diperlukan soliditas yang kokoh dan kuat. ”Melalui pertemuan inilah, para perempuan politisi PKS yang memiliki keragaman peran tersebut mengasah ketajaman kualitas dan memupuk soliditas bersama. karena kami menyadari bahwa kualitas dan soliditas yang kokoh akan melahirkan kerja-kerja produktif di masyarakat sehingga akan melahirkan ketokohan perempuan yang mengakar kuat,” demikian jelas Ledia.

Pembukaan Rakornas ini juga dihadiri oleh Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Meutia Hatta, Dubes RI untuk Arab Saudi, Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua MPP PKS, Suharna Surapranata. Acara pembukaan ini diakhiri dengan Deklarasi Komitmen Bersama Perempuan Partai Koalisi Pendukung SBY-Boediono.


Sumber: http://pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7526

Pengakuan Atas Israel Syarat Perdamaian


KAIRO. Israel kembali melontarkan persyaratan bagi terwujudnya negara Palestina merdeka. Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak, menyatakan negara-negara Arab harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi sebelum terciptanya negara Palestina merdeka.

Pekan lalu, dalam pidato mengenai kebijakan politik luar negeri Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel mendukung berdirinya negara Palestina. Namun dengan syarat, Palestina tak memiliki militer dan tak mengusai perbatasan dan wilayah udara mereka.

Dalam konferensi pers di Kairo, Ahad (21/6), Barak menyatakan mesti ada langkah intensif pada pekan-pekan mendatang untuk menggelar pembicaraan damai Palestina-Israel. Namun banyak hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum solusi dua negara menjadi sebuah kenyataan.

''Lebih banyak langkah harus diambil untuk mewujudkan situasi yang memungkinkan terjadinya pembicaraan damai Palestina dan Israel dan solusi dua negara. Termasuk penghormatan terhadap Israel sebagai negara bagi Yahudi,'' kata Barak usai bertemu Presiden Mesir, Hosni Mubarak.

Seorang pejabat Israel mengungkapkan kunjungan Barak ke Mesir merupakan tindak lanjut pidato Netanyahu pekan lalu.''Netanyahu telah secara jelas menyatakan tujuan akhir dari proses ini di mana Palestina dan Israel bisa hidup berdampingan secara damai,'' kata Barak.

Para pemimpin Palestina sendiri telah menolak pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi. Sebab, pengakuan ini diyakini akan melemahkan posisi 20 persen warga Arab yang kini menjadi warga Israel. Hal lebih penting, adalah pengakuan ini akan menyulitkan kembalinya pengungsi Palestina.

Mubarak menegaskan bahwa desakan agar Israel diakui sebagai negara Yahudi merupakan langkah yang justru akan menghambat proses damai Palestina dan Israel.''Desakan untuk mengakui Isreael sebagai negara Yahudi menutup kemungkinan terwujudnya perdamaian,'' katanya seperti dikutip Al Jazeera.

Secara terpisah, Arab News, Senin (22/6) memberitakan bahwa Israel mengalokasikan 250 juta dolar AS untuk permukiman Yahudi di Tepi Barat untuk kurun waktu dua tahun. Ini menunjukkan bahwa Israel akan tetap pada rencana untuk mengembangkan permukiman.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyadh Al Maliki, menyatakan permukiman ini merupakan hambatan utama bagi pembicaraan damai antara Palestina dan Israel. ''Setiap orang tahu permukiman merupakan hambatan utama namun Israel berupaya mengubah fakta di lapangan,'' katanya menegaskan. (fer/ahi)


By: Republika Newsroom

Bachtiar Effendy: Jangan Berpolitik dengan Etika yang Rendah


''Kita tidak bisa berharap banyak kepada para politikus kita, sebab pandangannya kini sangat pragmatis, untuk jabatan dan kekuasaan.''

Saat ini, Indonesia sedang mempersiapkan diri menggelar hajatan lima tahun dalam menentukan pemimpin dan arah masa depan bangsa. Kampanye capres-cawapres telah dimulai. Masing-masing menyampaikan visinya agar masyarakat memilihnya pada 8 Juli mendatang.Pemilu anggota legislatif telah selesai dilaksanakan pada 9 April 2009. Beberapa waktu mendatang, mereka yang terpilih akan segera dilantik sebagai wakil rakyat.

''Sayangnya, kita tidak bisa berharap banyak kepada politisi kita. Sebab, pandangannya sangat pragmatis dan kurang punya visi membawa kemajuan bangsa,'' kata Prof Dr Bahctiar Effendy, guru besar Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan Universitas Indonesia. Kepada wartawan Republika, Ali Rido dan Syahruddin El-Fikri, pengamat politik ini menyampaikan pandangannya tentang etika politik para politikus Indonesia. Berikut petikannya.

Ketika kampanye capres-cawapres yang saling menyindir kandidat lainnya, banyak orang yang menyatakan, kandidat tersebut tidak atau memiliki etika politik sebagaimana diajarkan Islam. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan etika politik Islam itu?
Sebenarnya, tidak ada istilah etika politik Islam. Yang ada sebetulnya seperangkat nilai-nilai etis yang memengaruhi perilaku para politikus Muslim. Ilmu politik Islam itu sebetulnya tidak berkembang pesat.

Politik Islam itu hanya berkaitan dengan ketatanegaraan. Yang berkembang itu adalah fikih siyasah (politik). Atau, aturan ketatanegaraan Islam yang berkaitan dengan bagaimana seorang presiden dipilih, apa syarat-syaratnya menurut agama, apa yang membatalkan kedudukannya sebagai pemimpin terpilih, dan sebagainya. Seperti yang dirumuskan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah. Jadi, kalau namanya etika politik Islam sebenarnya barang langka, sesuatu yang belum jelas rumusan-rumusannya. Berbeda kalau kita berbicara teori-teori politik yang perkembangannya sangat luar biasa. Dari sejak periode klasik, seperti Yunani, pertengahan, dan modern sekarang ini.

Padahal, aturan itu sudah dirumuskan para ulama. Bila ditarik dalam konteks Indonesia, bagaimana momentumnya?

Sebenarnya, etika itu tidak ada rumusan yang jelas. Etika ini bukan aturan yang mengikat. Mungkin, ada sanksi sosial. Tetapi, ketika memberi sanksi hukum, yang namanya etika itu tidak mengikat. Dan, itu lahir dari kesadaran consciousness dalam diri seseorang. Ini kan prinsip-prinsip etis.Bangunan atau substansi dari etika politik bisa subjektif. Etika itu tidak berkaitan dengan salah atau benar, tapi ia berkaitan dengan baik dan buruk. Sebaliknya, hukum itu berkaitan dengan salah dan benar karena ikut dalam menentukan baik dan buruk.

Apa yang saya anggap etis sesuatu yang buruk, belum tentu salah menurut aturan hukum. Tapi, apa yang menurut hukum benar, belum tentu etis bagi masyarakat. Jadi, ini subjektif. Perlu perumusan yang jelas sesuai dengan kebiasaan dan budaya masyarakat.Misalnya, kalau Anda mempunyai uang dalam jumlah yang banyak, tentu boleh untuk memborong berbagai jenis makanan. Ada nggak hukum atau undang-undang yang melarang. Karena tidak ada batasan-batasan dan dalam situasi yang normal, itu sah-sah saja.

Misal, di lingkungan Anda, ada toko kelontong. Lalu, Anda borong semua barang atau makanan yang dijual. Karena, uang Anda banyak dan tidak ada serinya (tidak habis-habis--Red). Itu tidak salah, tapi itu tidak etis karena menyulitkan tetangga lain untuk membeli.
Demikian juga dengan etika politik. Apa yang dimaksud dengan etika politik? Apalagi, sekarang lagi musim kampanye calon presiden dan wakil presiden pemilu 2009.

Karenanya, itu menjadi sangat subjektif. Kadang-kadang, di musim kampanye begini, ada orang yang begitu sensitif dengan etika. Sehingga, ketika ada sesuatu yang dipandang merugikan dia, dia pandang itu tidak etis. Ada yang bilang itu kampanye negatif black campaign.

Bagi saya, tidak ada kampanye negatif, black campaign. Yang ada adalah apakah kampanye itu didasarkan pada fakta dan sesuai dengan data atau tidak.Banyak orang mengatakan, si A itu begini. Kalau memang itu baik, ya tidak apa-apa. Misalnya, saya mempunyai pandangan-pandangan yang konservatif, ya nggak apa-apa.Kita ambil contoh yang paling dekat, misalnya Pak Budiono yang dituduh sebagai neoliberal (neolib). Kalau memang Pak Budiono itu neolib, kampanye lawan Pak Budiono yang mengatakan demikian berarti benar.

Bukan masalah black campaign atau kampanye negatif?

Bukan. Itu bukan black campaign. Kalau memang Pak Budiono bukan neolib, tunjukan pandangan-pandangan atau kebijakannnya yang tidak neoliberalisme bahwa kampanye itu tidak benar. Dan, itulah tugas Pak Budiono untuk membuktikan itu, membantah, atau menjelaskan, dan lain sebagainya bahwa tuduhan itu tidak benar.

Islam kan punya nilai-nilai tadi?

Ya, Islam saya kira bukan penuh dengan nilai-nilai etis. Islam itu agama. Kalau namanya agama, yang lebih banyak adalah aturan. Yaitu, aturan-aturan yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan ritual, mengatur hubungan antarmanusia, peribadatan, dan kegiatan-kegiatan sehari-hari, termasuk politik.

Jadi, etika itu sifatnya sangat universal dan sarat dengan nilai-nilai?
Saya kira itu betul. Etika itu sangat universal dan tidak specification (spesifik). Maka, Islam itu lebih ketat karena berisi aturan-aturan yang tegas dan jelas.

Misalnya, praktik-praktik politik di Indonesia ini penuh dengan permainan uang (money politics), termasuk berbagai macam variasinya. Ini juga berlaku di tempat lain, seperti Amerika. Namun, untuk kasus di Indonesia, masalah ini sangat sulit untuk dibuktikan. Akan tetapi, yang jelas, politik di Indonesia ini butuh sesuatu yang namanya biaya.

Misalnya begini, kalau saya meminta dukungan Anda dan Anda meminta imbalan, menurut undang-undang dibolehkan atau tidak yang demikian itu? Boleh. Sebaliknya, saya kampanye kepada Anda agar Anda memilih saya, lalu Anda saya beri uang Rp 50 ribu, boleh atau tidak? Tidak. Menurut undang-undang pemilu, itu tidak boleh kalau dilakukan pada musim kampanye.

Kalau pada saat minggu tenang, bagaimana?

Nah, itu tidak ada aturannya. Dalam situasi yang seperti itu, Anda menggunakan etika atau aturan? Islam mengenal apa yang disebut dengan risywah (sogok). Lalu, apa bedanya dengan cara tadi? Saya sogok Anda Rp 50 ribu untuk memilih saya. Apa bedanya brayberry dan enduorsment? Yang pertama halus, lalu yang kedua terang-terangan, padahal keduanya sama.

Karena itu, di sini tidak cukup aturan itu. Karena, aturan itu adalah sesuatu yang kadang-kadang rumusannya tidak bisa mencakup perkembangan sosial politik dan kemasyarakatan yang begitu cepat. Dari sinilah, kemudian orang mencari celah. Jadi, aturan dibuat untuk dicari celah yang membolehkannya. Aturan ada bukan untuk ditaati, tapi untuk dicari celah-celahnya sehingga bisa dilanggar.

Islam pada saat tertentu mengajarkan seperti itu. Tapi, pada saat yang sama, kita semua tetap butuh panduan-panduan etis. Sehingga, dalam hidup ini, aturan saja tidak cukup, orang juga harus menggunakan etika.

Ketika saat kampanye, jurkam dan calon wakil rakyat berjanji begini begitu, lalu memberikan sejumlah imbalan kepada calon pemilih. Namun, ketika dia kalah, semua bantuan yang diberikan tadi diambil kembali. Itu namanya tidak etis. Tapi, ini pelajaran yang bagus agar orang tidak dibeli dan orang tidak mudah membeli. Nah, etika juga begitu. Tidak cukup kita hanya hidup dengan aturan-aturan yang ada. Memang, aturan-aturan itu adalah panduan yang sifatnya minimal. Di luar hal itu, ada hal-hal lain yang tidak bisa diundang-undangkan.

Sebab, kalau diundang-undangkan, itu bisa saja membatasi dan mengebiri hak-hak orang lain. Nah, etika politik Islam itu berdasarkan common sense. Mestinya, dibandingkan teori politik lain, Islam itu jauh lebih etis. Ia sarat dengan aturan. Karena, ia terinspirasi dengan politik oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Tapi, kalau kita lihat perkembangan partai-partai Islam saat ini, sulit sekali ada yang melakukan hal itu. Demikian juga dengan parpol lainnya yang tidak menamakan dirinya sebagai partai Islam. Mestinya, kita berharap banyak dengan parpol-parpol Islam untuk berperilaku etis, khususnya politisinya.

Kalau mau membandingkan parpol-parpol Islam dengan non-Islam, dalam praktiknya yang berperilaku etis dan tidak etis itu lebih banyak mana?
Kita sangat berharap, parpol-parpol Islam mampu mewarnai kehidupan politik yang penuh dengan penegakan etika dan nilai-nilai moral. Saya tidak mengatakan harus etika Islam. Tapi, pada kenyataannya demikian dan itu tidak terjadi. Bukan hanya pada partai-partai Islam, tapi juga yang lainnya. Dunia politik kita sedang berubah. Politik kekuasaan sekarang ini demikian luar biasa pengaruhnya kepada praktisi politik, termasuk orang-orang Islam.

Apakah karena mereka telah berpikir pragmatis?

Itu yang sangat mencolok. Politik kita menjadi sangat pragmatis. politisi kita juga pragmatis. Nilai-nilai materi, filosofi, dan ideologi menjadi sesuatu yang secondary (nomor dua).
Yang pertama adalah dukungan langkah-langkah politik menggantung. Ini bisa kita saksikan. Pemilu sekarang ini menampilkan pragmatisme yang luar biasa. Mulai dari atas hingga bawah, bahkan dari daerah hingga pusat. Mulai dari kelompok kecil hingga oleh kelompok besar. Semangat pragmatisme-nya sangat tinggi.Mereka berbicara tentang keuntungan, insentif-insentif yang mikro. Apa yang saya dapat jika saya mendukung si A dan apa ruginya bila saya mendukung si B. Itulah pilihan-pilihan yang dikemukakan, baik berupa materi maupun kedudukan.

Berarti, ada PR besar yang harus segera digarap agar sistem politik Indonesia berjalan lebih baik lagi?

Saya termasuk orang yang tidak begitu percaya dengan adanya pendidikan politik. Apalagi, kalau disebut-sebut dalam undang-undang, partai memiliki fungsi mendidik secara politik. Televisi juga punya fungsi mendidik. Kalau demikian, sistem pendidikan kita jadi tidak fokus. Itu tidak benar menurut saya.

Fungsi pendidikan politik ada pada dunia pendidikan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini adalah lembaga pendidikan terbesar, itu harus dipahami dalam pengertian bahwa setiap orang bisa belajar dari kehidupan dan pengalaman serta praktik politik yang dimainkan oleh partai-partai politik.

Karena itu, kita tidak bisa berharap banyak kepada politisi kita. Mengapa? Kepentingan mereka bukan untuk memperlihatkan dunia politik yang baik, tapi untuk kekuasaan dan jabatan. Politik itu berkaitan dengan siapa, apa, dan dengan cara yang bagaimana? Apakah yang dilakukannya itu etis atau tidak? Itu menjadi tidak relevan dengan kepentingan mereka.

Indikasi apa ini sehingga perilaku politisi Indonesia itu demikian parah?
Ini merupakan reaksi dari pengalaman masa lampau, di mana politik dibatasi dan hanya orang-orang tertentu yang bisa berpolitik, termasuk orang-orang yang mendukungnya. Mulai dari zaman Soekarno, Soeharto, hingga sekarang ini. Akibatnya menjadi ekstrem. Sekarang ini, semua orang merasa bisa berpolitik, mempunyai hak untuk berpolitik.

Mengapa harus berpandangan pragmatis?

Karena, politik menjadi mahal. Politik tidak murah seperti dulu lagi. Berapa uang yang dikeluarkan bagi seorang calon untuk menjadi anggota DPR. Tapi, ada juga yang tidak mengeluarkan biaya sama sekali, namun berhasil duduk menjadi wakil rakyat. Sekarang, zaman sudah berubah dan terlihat sangat pragmatis sehingga segala tujuan dilakukan dengan berpikiran pragmatis.

Orang memerlukan baliho, kartun, spanduk, dan turun ke daerah untuk menjadi wakil rakyat agar dipercaya. Dulu, tidak ada sama sekali. Karena itu, pengalaman masa lalu menjadikan mereka berpikiran pragmatis, yaitu untuk mengembalikan dana yang telah mereka keluarkan.

Ada banyak partai politik. Apa motivasi mereka bikin partai itu? Kalau saya mendirikan partai, apa akan ada yang mendukung? Kalau ada yang mendukung, mungkin saya bisa mendapat kekuasaan dan lain sebagainya. Itulah alasan mereka. Melihat perjalanan politik kita selama 10 tahun terakhir ini, rasanya kita tidak bisa berharap banyak bahwa itu membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia di masa yang akan datang.


Biodata:

Nama : Prof Dr Bachtiar Effendy
Jabatan : Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Lahir : Ambarawa, 10 Desember 1958
Istri : Fardiyah
Anak : tiga orang

Pendidikan:
# Pesantren Pabelan, Muntilan, 1979
# Columbia Falls High School, Columbia, Montana, AS, 1977
# Sarjana Muda IAIN Jakarta, 1983
# Sarjana Perbandingan Agama dari IAIN Jakarta, 1985
# S2 Studi Asia Tenggara dari Ohio University, 1988
# S2 Ilmu Politik dari Ohio State University, Columbus, 1991
# Doktor Ilmu Politik dari Ohio State University, Columbus, 1994

Pekerjaan:
# Ketua Program Studi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2001-2004
# Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, 1995-sekarang
# Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995-sekarang
# Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996-sekarang
# Deputy Director of the Institute for the Study and Advancement of Business Ethic, 1996-sekarang
# Ketua Dewan Akademi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, 1999-sekarang
# Profesor Ilmu Politik UIN tahun 2006
# "Senior Fellow" at S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, Maret 2007-Februari 2008
# "Fellow" di Victoria University of Wellington, Selandia Baru, 2008

Keanggotaan dalam Masyarakat Profesional:
# American Political Sciene Association (APSA)
# World Conference on Religion and Peace (WCRP)
# Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
# Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

Minggu, 21 Juni 2009

Utang Oke asal Produktif


Perdebatan tentang utang negara seolah tidak habis-habis di Indonesia. Penulis ingat, waktu krisis 1997, masalah utang luar negeri sering menjadi topik diskusi. Pada masa krisis ekonomi global sekarang, utang negara juga menjadi isu utama. Sebab, krisis ekonomi global telah membuat utang banyak negara, bahkan negara maju seperti AS, meningkat tajam.

Publikasi IMF 9 Juni 2009 menunjukkan bahwa porsi utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) di AS, Jepang, dan Inggris naik lebih dari 10 persen sejak 2006 hingga 2009 (April). Sedangkan utang negara seperti Jerman, Kanada, dan Australia naik kurang dari 10 persen pada periode yang sama. Namun, ada pula yang mencatatkan porsi utang negara terhadap PDB turun. Di antaranya, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Argentina. Masing-masing menjadi 6,9 persen (turun 3 persen), 15,6 persen (turun 12 persen), 29,1 persen (turun 3 persen), dan 50,4 persen (turun 26 persen).

Berdasar uraian tersebut dapat dilihat, negara yang kaya sumber daya alam dapat menggunakan kekayaan alam untuk mengurangi utang dengan baik. Demikian juga Indonesia, salah satu negara yang kaya akan sumber alam. Beban utang negara menurun jika diukur dari PDB. Yakni, dari 39 persen menjadi 32,9 persen pada periode yang sama (atau drop 6 persen). Meski begitu, tidak berarti nilai utang Indonesia menurun.

Nilai utang Indonesia sejak Orde Baru sampai sekarang terus meningkat. Meski krisis ekonomi 1997 sudah lebih dari satu dekade berlalu, utang Indonesia terus membengkak. Utang negara pada 1996 tercatat 18,17 persen dari PDB. Krisis ekonomi membuat rasio utang terhadap PDB meningkat pesat, mencapai puncaknya, yakni 97,83 persen, pada 2000. Namun, empat tahun kemudian, besar utang turun menjadi 57 persen dan pada 2008 menjadi 33 persen. Sedangkan pada 2009, diperkirakan besar utang masih 32 persen. Meski dari sisi perbandingan utang terhadap PDB turun tajam pascakrisis ekonomi 1997, nilai tersebut terus meningkat seiring dengan berlangsungnya defisit APBN.

Nilai utang Indonesia naik dari Rp 940 triliun pada 1999 menjadi Rp 1.273 triliun pada 2001. Kemudian, nilai tersebut naik lagi menjadi Rp 1.299 pada 2004 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 1.700 triliun (data Depkeu) pada 2009. Artinya, ada kenaikan Rp 740 triliun sejak 1999 (satu dekade) atau Rp 401 triliun sejak 2004 hingga 2009 (lima tahun terakhir). Itu berarti nilai utang Indonesia naik cepat dalam lima tahun terakhir ini jika dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya.

Harus Bikin Multiplier

Saya yakin, siapa pun senang kalau kelebihan dana daripada utang. Kalau bisa, kita ingin menjadi pihak yang kelebihan dana sehingga dapat memberikan utang kepada pihak lain. Tapi, kadang pilihan yang ada terbatas. Seperti negara yang menghadapi krisis ekonomi, biasanya utangnya meningkat. Sebab, negara itu harus menyehatkan ekonominya sehingga memerlukan banyak dana. Padahal, pada periode krisis, biasanya penerimaan negara berkurang. Karena itu, mau tidak mau opsi utang diambil.

Negara berkembang yang sedang membangun biasanya juga punya banyak utang, khususnya pinjaman luar negeri untuk mengatasi kekurangan dana domestik. Negara sedang berkembang memerlukan banyak dana untuk membangun infrastruktur. Karena itu, utang negara sedang berkembang cenderung besar. Biasanya, negara tersebut menjadi langganan Bank Dunia ataupun lembaga multilateral lain. Negara sedang berkembang yang kaya sumber daya alam pun biasanya punya utang, tapi tidak besar. Lihat saja Arab Saudi dan Rusia. Sebelum krisis ekonomi 1997, utang Indonesia ada pada jajaran tersebut (di bawah 20 persen PDB). Karena itu, negara-negara yang kaya sumber alam, seperti Indonesia, mestinya tidak perlu terjerat utang besar, meski tidak berarti imun terhadap krisis ekonomi.

Utang negara tidak tabu sepanjang digunakan untuk alasan yang benar, misalnya proyek produktif. Sehingga, negara punya kemampuan mengembalikan dari pendapatan proyek tersebut. Bisa juga memberikan dampak multiplier ekonomi yang besar (meningkatkan penerimaan negara). Sehingga, secara tidak langsung kondisi tersebut meningkatkan kemampuan negara dalam membayar utang. Dengan demikian, negara tidak membebani generasi yang akan datang. Namun, perlu dijaga agar utang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi yang membebani generasi mendatang.

Utang juga perlu dikelola dengan baik sehingga tidak membahayakan kelangsungan keuangan negara dan ongkosnya murah. Risikonya pun dikelola dengan baik sehingga tidak membahayakan perekonomian. Indonesia biasanya cukup berhati-hati dalam berutang, meski akhir-akhir ini terkuak bahwa bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan ke masyarakat miskin ternyata dibiayai utang, tidak digunakan untuk proyek produktif. Hal tersebut membuat banyak pihak mulai menggugat lagi kebijakan utang kita. Apalagi, memang nilai utang Indonesia terus meningkat dari tahun-ke tahun.

Sepanjang anggaran Indonesia masih defisit, utang negara pasti terus meningkat. Apalagi, pemerintah menggariskan kebijakan bahwa utang merupakan instrumen pembiayaan APBN untuk menutup defisit dan membayar utang jatuh tempo. Untuk itu, perlu dijaga agar defisit APBN dibatasi, selain diperlukan pengaturan agar utang tidak digunakan untuk kepentingan konsumsi. Berbagai opsi yang dapat mengurangi beban utang, seperti debt swap luar negeri yang sering ditawarkan oleh negara kreditor, juga perlu dimanfaatkan secara maksimal. Paling tidak, itu bisa mengurangi beban utang secara signifikan. Sehingga, kemampuan Indonesia untuk membangun ekonomi tidak terganggu. (*)


Jogjakarta, 21 Juni 2009
Oleh: Dr Sri Adiningsih, Dosen Fakultas UGM, Jogjakarta

Jangan Pilih Pemimpin dalam Karung


SUDAH lama berselang, seorang teman baik saya, yang biasa bicara macam-macam bagai seorang teman, suatu hari berkata, "Kalau orang respek pada Anda, itu jelas. Tapi, kalau orang suka pada Anda, itu belum tentu!" Jawab saya, "Ya, saya tahu, tidak semua orang suka pada saya."

Diagnosis yang dia ucapkan secara jujur dalam suasana yang kurang bersahabat itu terasa menusuk perasaan. Sehingga, saya perlu memikirkannya berhari-hari. Pertama, haruskah saya mengubah perilaku sehari-hari? Tetapi, nanti dulu, yang harus berubah itu saya atau mereka yang tidak suka? Masih banyak lagi pertanyaan yang timbul. Tetapi, pertanyaan yang paling penting akhirnya keluar. Yakni, lebih baik mana, direspeki atau disukai orang kalau hanya satu yang boleh dipilih?

Orang bisa suka begitu saja. Tanpa alasan rumit, yang disukai tidak perlu bekerja apa-apa. Seperti boneka dan bayi, tergeletak saja, sudah banyak yang suka. Paling-paling, lucu, cantik, ganteng, dan mbanyol atau cukup nyanyi yang merdu, banyak yang suka. Cukup kepemilikan dan kemampuan yang bersifat primordial.

Tetapi, respek berbeda. Orang baru bisa respek kepada orang lain karena ada suatu prestasi, suatu kemampuan yang ditunjukkan.

Suka dan tidak suka hanya emosi yang berlangsung tidak terlalu lama dan mudah berubah. Sedangkan respek yang muncul karena prestasi akan lebih permanen.

Akhirnya, saya lebih memilih direspeki orang daripada disukai. Diagnosis teman yang dulu saya anggap berbau merendahkan itu kini saya sadari sebagai pujian. Dalam hati, ada rasa berterima kasih karena telah bisa menganalisisnya dengan lebih baik.

***

Masa berjalan terus. Pola pikir telah berkembang. Maka, analisis yang terkait dengan itu berkembang pula. Ternyata, banyak sekali orang, baik pejabat maupun bukan, tidak bisa membedakan masalah publik, seperti fungsi menjabat, keilmuan, dan kepentingan orang banyak, dengan persoalan personal, seperti perkawinan, upaya mendesain rumah, cara berpakaian, dan kehidupan beragama.

Masalah yang bersifat publik membutuhkan analisis dan pengujian rasional. Sedangkan kebanyakan masalah personal tidak perlu dan tidak bisa dianalisis atau diuji rasional seperti itu. Tapi, kalau bisa dilakukan, hasilnya tentu lebih baik.

Itulah yang terjadi pada teman saya tersebut. Waktu kami berbicara tentang keilmuan, suatu masalah publik, timbul asupan-asupan emosional yang seharusnya tidak terjadi. Dalam ilmu, yang dibicarakan bukan suka dan tidak suka, melainkan valid dan tidak valid, bukti (evidence) dan alat ukur.

Mencampuradukkan pola pikir rasional dan emosional untuk mencari kebenaran ilmiah atau masalah publik bakal menelurkan suka dan tidak suka dan bentrok emosional antarstaf.

Kalau kebiasaan seperti itu membudaya dan berada di semua sektor kegiatan publik, entah kantor pemerintah, sekolah, universitas, maupun DPR, runyam akan terjadi di mana-mana.

Karena itu, kalau kita ingin memilih pejabat dan pemimpin, bahkan presiden, jangan pilih yang Anda suka, melainkan yang Anda respek, yang prestasi dan kemampuannya Anda ketahui. Alasannya bukan dia cantik, ganteng, dan pintar mbanyol atau nyanyi.

Riwayat prestasi calon pemimpin harus diketahui oleh umum. Kalau tak punya prestasi dasar sebagai pemimpin, seharusnya calon itu tidak ikut nominasi. Pertimbangan berikutnya adalah program yang dijalankan kalau dia menjabat. Debat publik antarcalon pemimpin akan memberikan gambaran pola pikir yang dipakai dalam menyelesaikan masalah yang diajukan.

Jika semua cara itu ditempuh, rakyat bakal memilih dengan lebih mudah, siapa yang berkemampuan lebih di antara mereka, tidak membeli kucing dalam karung. Tampaknya, kita saat ini menuju ke sana walaupun masih setengah hati.

***

Kalau sekarang banyak pejabat yang hanya bermodal cantik, pintar mbanyol, atau berbaju penuh embel-embel mencolok, itu bukan salah mereka. Mereka dipilih. Akarnya ada di si pemilih. Kemampuan rakyat untuk memilih hanya sampai di situ. Karena itu, jika kita ingin lebih baik, lebih maju untuk hari yang akan datang, perhatian tidak ditujukan kepada yang menjabat sekarang, melainkan rakyat, si pemilih. Seberapa jauh pengertian bangsa ini akan perlunya pemimpin yang berkemampuan dan berpotensi untuk berprestasi.

Itu tujuan pendidikan politik. Pendidikan membedakan kepentingan umum dan personal/kelompok, meletakkan pola pikir emosional dan rasional di tempat yang sesuai. Kalau pendidikan politik berhasil, pemimpin di hari yang akan datang adalah yang berkemampuan dan berpotesi mendulang prestasi. Negara digarap berdasar sistem yang teruji, dengan perencanaan riil, oleh orang yang berkemampuan. (*)

Oleh: Djohansjah Marzoeki, guru besar (LB) Unair.

Yang Tolak Satu Putaran, Tidak Paham Demokrasi


JAKARTA. Anggota Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, mengatakan, pihak yang tidak suka pemilu presiden satu putaran adalah tidak paham demokrasi.

"Yang justru tidak paham demokrasi adalah yang menolak 'Pilpres Satu Putaran'," katanya, di Jakarta, Senin. Anas mengatakan, pihak yang menyebut 'Pilpres Satu Putaran' sebagai kesombongan atau kepongahan, termasuk pada kelompok tidak paham demokrasi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Tim Sukses JK-Wiranto, Hajriyanto Y Thohari, pernah menilai, publikasi besar-besaran tentang 'Pilpres Satu Putaran' melalui iklan-iklan dengan biaya amat mahal di berbagai media, mengekspresikan kejemawaan pelakunya, sekaligus merupakan pelecehan terhadap demokrasi maupun konstitusi.

Namun Anas Sendiri melihat, konstitusi kita sudah mengatur syarat pemenang. "Yakni, lebih dari 50 persen suara dan terdistribusi minimal 20 persen dukungan di separuh jumlah provinsi," ungkapnya.
Jadi, lanjutnya, jika rakyat menghendaki, siapa pun tidak bisa melawan.

"Melawan kehendak rakyat, jika sudah memutuskan satu putaran, adalah melawan demokrasi. Sekurang-kurangnya, jelas tidak paham terhadap demokrasi," ujarnya.

Yakin Menang

Anas Urbaningrum lalu menunjuk hasil survei terbaru dari Lembaga Puskaptis yang menunjukkan pasangan SBY-Boediono masih memiliki tingkat elektabilitas 52,15 persen, walau angka itu lebih rendah dari survei lembaga lainnya yang menyebutkan angka 70 persen.

Dengan tingkat elektabilitas seperti itu, Anas Urbaningrum berulangkali menyatakan, pihaknya pasti menang.
"Kami yakin sepenuhnya bahwa rakyat lebih mempercayai SBY-Boediono untuk menjadi pemimpin Indonesia periode berikutnya," katanya.

Karena itu, ia menandaskan, pihaknya siap menang satu putaran. "Tetapi juga siap untuk menghadapi 'Pilpres Dua Putaran'," kata Anas Urbaningrum lagi. (ant/ahi)


By: Republika Newsroom

Keputusan PKS Dukung SBY Bukan Ikut Tren


JAKARTA. Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menyatakan, keputusan partainya mendukung pasangan SBY-Boediono basisnya bukan ikut-ikutan, tetapi atas dasar kesamaan platform.

Siaran pers PKS yang diterima di Jakarta, Minggu 921/6), menyebutkan, pernyataan Hidayat Nurwahid yang juga Ketua MPR RI itu disampaikan dalam acara "Deklarasi Kebulatan Tekad Menangkan SBY-Boediono" yang diselenggarakan DPW PKS Bengkulu di GOR Sawah Lebar, Bengkulu, Minggu.

Menurut Hidayat, kesamaan platform itu di antaranya dalam hal penguatan ekonomi rakyat, pemberantasan korupsi, dan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. "Dan ini disepakati oleh Pak SBY. Jadi kita tidak mendukung secara membabi buta. Babi tidak buta saja sudah haram, apalagi yang buta," katanya berseloroh.

Terkait dengan isu neoliberalisme yang diarahkan kepada cawapres Boediono, Hidayat mengatakan, Boediono merupakan orang yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Pada zamannya, lahir UU Perbankan Syariah. "Kalau neolib, tentu tidak mendukung ekonomi syariah," jelasnya.

Menyoal keinginan PKS untuk memenagkan SBY-Boediono dalam satu putaran pilpres, kata Hidayat, sangat pas dengan slogan yang diusung oleh tiga kandidat capres. Menurut Nurwahid, "Pilpres Satu Putaran", maka akan 'Lebih Cepat dan Lebih Baik'.

Pemerintah pun, lanjutnya, bisa menghemat Rp2,8 triliun dan kalau uang itu dikembalikan ke rakyat, maka itu berarti Pro Rakyat. "Dengan satu putaran berarti kebijakan-kebijakan yang baik bisa 'dilanjutkan'," imbuhnya lagi.

Deklarasi Kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono, selain dihadiri oleh seluruh ketua DPD PKS se Bengkulu, juga dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Agusrin, Wagub Syamlan, pimpinan parpol peserta koalisi, kader dan simpatisan PKS se Bengkulu. (ant/itz).


By: Republika Newsroom

Minggu, 14 Juni 2009

Tim sukses belum ndaftar ke KPU Sepi, kampanye Pilpres di Kota Makmur


Sukoharjo (Espos). Kampanye rapat umum untuk pemilihan umum presiden (Pilpres) RI di Kabupaten Sukoharjo sepi peminat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan hingga saat ini belum ada tim kampanye yang mendaftarkan diri.

”Sebenarnya tim kampanye Pilpres sudah terbentuk. Tapi sampai sekarang belum ada yang mendaftarkan diri untuk melakukan kampanye rapat umum,” jelas Ketua KPU Khomsun Nur Arif, Kamis (11/6).

Ada kemungkinan, sambung dia, partai politik (Parpol) memilih melakukan kampanye dengan cara melakukan konsolidasi internal. Intinya, apapun cara kampanye yang dilakukan tim dari Parpol bukan urusan KPU melainkan kewenangan tim.

”Untuk jadwal kampanye rapat umum sebenarnya sama dengan jadwal kampanye nasional. Contohnya, untuk kampanye SBY-Budiono harusnya dimulai hari ini (kemarin),” ujarnya.
Namun melihat kondisi kemarin, Khomsun menyambung, bisa disimpulkan tim kampanye SBY-Budiono tidak melakukan kegiatan.

Di bagian lain, ketua tim kampanye SBY-Budiono, Nurdin ketika dihubungi Espos menerangkan, pihaknya memang tidak melakukan kegiatan apapun di hari pertama kampanye rapat umum.

”Saat ini kami memang tidak melakukan kegiatan kampanye. Lagi pula format kampanye kan juga belum jelas. Untuk Pilpres ini, kegiatan kampanye memang hanya dilakukan tim nasional,” terang dia.

Nurdin menambahkan, khusus untuk Eks Karisidenan Surakarta, kampanye akan dipusatkan di hari tertentu di satu lokasi tertentu. ”Kemungkinan untuk kampanye Pilpres memang hanya akan dipusatkan di Solo. Sementara ini untuk jadwal di Solo pada 18 Juni. Tapi entah nanti, kami belum mendapat kejelasan,” jelasnya.


Sumber: http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h33&id=275141

PKS Banten Siap Menangkan SBY Boediono Satu Putaran.


PK-Sejahtera Online. Anggota Majelis Syura PKS, DR. Hidayat Nur Wahid mengajak kader PKS untuk memenangkan pilpres dengan satu putaran sa. Menurutnya, dengan menyelesaikan pilpres hanya dengan satu putaran akan menghemat anggaran negara sekitar empat trilyun rupiah. Hal ini disampaikannya dalam acara Kordinasi dan Konsolidasi Kader jelang Pilpres di Cilegon Ahad (14/6) siang.

Hidayat juga mengatakan, bahwa kemenangan pilpres satu putaran harus diperjuangkan kader PKS supaya masyarakat muslim dapat lebih khusyu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Mengingat jadwal kampanye putaran kedua yang bersamaan dengan bulan Ramadhan. "kita bisa lebih disibukan dengan aktifitas ibadah seperti Tarawih keliling, tadarus dan ibadah lainnya," Ujar kader mantan Presiden PKS ini di hadapan sekitar 2000 kader PKS Banten.

Sedangkan dari sudut pandang para calon, Hidayat menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih, dapat memiliki waktu lebih panjang untuk menyusun kabinetnya bila menang dalam satu putaran. "Ada waktu sekitar tiga setengah bulan," Jelasnya.

PKS Akan Menangkan SBY Satu Putaran


PK-Sejahtera Online. Pada acara Deklarasi Pemenangan SBY-Boediono di Provinsi Kepulauan Riau, Ahad (14/6), Ketua Bapilu DPP PKS, DR. Muhammad Razikun mengatakan, PKS akan all out mengantarkan pasangan SBY-Boediono ini menang dengan cukup satu putaran. PKS, jelasnya minimal akan menghibahkan semua hasil suara pada pileg lalu untuk pasangan nomor dua ini.

Razikun menambahkan, target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi di parlemen maupun suara partai pendukung SBY-Boediono lebih dari 50 persen jumlahnya.

Biar Tidak Boros

Hal senada juga dikatakan oleh Wildan Hadi Purnama. Menurut Ketua DPW PKS Kepri ini, menang dengan cukup satu putaran lebih efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran Negara juga terkait dengan jalannya pemerintahan.

Wildan menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan pilpres memakan anggaran sebesar 4 Triliun. “Ini hampir sama dengan biaya pembangunan jembatan Suramadu,” ujarnya

Menurut dia, jika harus memenangkan dengan dua putaran, maka akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, (menang satu putaran) akan membuat roda pemerintahan akan lebih efektif, karena langsung bekerja tanpa harus menunggu 'ronde' kedua.

Wildan dan Razikun optimis SBY bakal memenangkan pertarungan pilpres cukup dengan satu putaran. Alasannya karena kader PKS dalam mendukung pasangan ini solid. “Pelaksanaan ikrar kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono ini adalah sebagai respon atas ketetapan majelis syuro” jelas Wildan

Sebelumnya, Razikun mengatakan, koalisi PKS dengan SBY (Partai Demokrat) bukan koalisi bagaikan memberi cek kosong. “PKS menyodorkan platform yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Piagam tersebut sudah sama-sama disepakati” terangnya
Piagam yang sudah disepakati ini termasuk menyangkut tentang penerapan konsep ekonomi. Tentu bukan konsep ekonomi liberal, namun konsep yang ekonomi yang bermanfaat bagi banyak elemen. “PKS siap kawal, pasangan ini tidak menerapkan ekonomi neo liberal,” janjinya

UU Tipikor Lebih Hebat dari Cincin


"Alangkah sangat hebat jika DPR mengakhiri masa jabatannya dengan menyelesaikan UU Tipikor,"

INILAH.COM, Jakarta. Hendaknya DPR mengakhiri masa jabatannya dengan kesan yang baik. Daripada mendapatkan cincin emas, lebih baik DPR mempersembahkan UU Tipikor yang masih terbelengkalai.

"Alangkah sangat hebat jika DPR mengakhiri masa jabatannya dengan menyelesaikan UU Tipikor," kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/6).

Jika tradisi DPR dipermasalahkan oleh publik, ujar Hidayat, harus dikoreksi. DPR bisa meninggalkan kesan-kesan yang kontroversi. Karena itu, lanjutnya, paling bagus DPR mengakhiri masa jabatannya dengan tradisi melaksanakan salah satu fungsi baru yang sangat lekat dengan DPR, yaitu UU Tipikor.

"Tradisi disebut lembaga korup, disebut 'penuh masalah'. Menurut saya, tradisi itu perlu dikoreksi. Saya setuju dengan Pak Agung Laksono yang mengatakan pemberian cincin itu bisa dirubah. Kalau dari fraksi PKS sudah jelas dan tegas 'menolak' realiasasinya pemberian cincin kepada anggota DPR," ujarnya.

Menurut Hidayat, UU Tipikor memberikan kebijakkan hukum yang sangat kuat terkait jati diri DPR yang pro rakyat dalam pemberantasan korupsi. Mantan presiden PKS tersebut berharap hal ini yang diutamakan daripada menambahkan coreng muka DPR dengan menerima cincin emas.

"Saya cenderung tidak membuat tradisi yang memperburuk wajah DPR, tetapi membuat tradisi DPR yang dipercaya dengan rakyat," pungkasnya.

Pemilihan Satu Putaran, Suramadu II Terbangun


Akan ada penghematan Rp 4 triliun jika Pemilihan Presiden hanya satu putaran.

VIVAnews. Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mendukung upaya Pemilihan Presiden berjalan satu putaran saja. Jika satu putaran, negara bisa menghemat uang yang setara dengan pembangunan jembatan terpanjang di Asia Tenggara, Jembatan Surabaya-Madura.

"Uang yang bisa dihemat mencapai sekitar 4 triliun rupiah," kata Hidayat di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 12 Juni 2009. "Ini uang yang cukup untuk membangun satu lagi Jembatan Suramadu. Artinya, dana itu bisa digunakan untuk membangun jembatan-jembatan atau infrastruktur lain di seluruh nusantara," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Sementara dari sisi fokus penyelenggaraan kehidupan bernegara, bila Pemilihan satu putaran, maka akan ada waktu lebih, karena bulan Agustus dan September sudah tidak lagi memikirkan kampanye. "Jadi, siapapun presiden terpilih, ia bisa membentuk kabinet dengan lebih cepat, sehingga begitu ia dilantik pada tanggal 20 Oktober malam, tanggal 21-nya ia bisa langsung bekerja," ujar Hidayat yang terpilih kembali menjadi anggota DPR melalui daerah pemilihan Jawa Tengah V itu.

"Jadi, saya pribadi sih setuju untuk menyelesaikan pilpres dalam satu putaran saja. Tapi hendaknya kalaupun satu putaran, azas luber jurdil betul-betul diberlakukan. Jangan main kayu, asal menang, dan menghalalkan segala cara," katanya.

Untuk menyokong itu, Hidayat terlibat membuat iklan mendorong Pemilihan Presiden satu putaran. Iklan itu menurutnya bukan mengarahkan publik, tapi penyemangat semua pihak agar bekerja lebih baik memenangkan calonnya masing-masing.

Ketua MPR: MK Jangan Bermain-main dengan Putusannya


JAKARTA, KOMPAS.com. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan kursi di penghitungan tahap ketiga. Namun, Hidayat juga mengingatkan MK agar berhati-hati dalam membuat putusannya. Hal itu dikatakan Hidayat, Jumat ( 12/6 ), di Gedung DPR, Jakarta.

Sesuai UU, sebagai lembaga negara, Hidayat mengatakan, MK diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa penghitungan suara pemilu. "MK juga harus menyadari dia adalah lembaga terakhir dimana putusannya mengikat dan putusannya tidak bisa dibanding. Oleh karena itu MK jangan main-main dengan putusannya," kata anggota Majelis Syuro PKS ini.

Hidayat menegaskan, apapun putusannya, ia tidak akan melakukan intervensi atas putusan tersebut. Mengenai putusan yang dinilai melampaui kewenangan MK, Hidayat menganggapnya merupakan hal yang bisa diperdebatkan.

"Di DPR, soal itu (penghitungan dan penetapan kursi) juga debatable sehingga interpretasinya bisa kemana-mana. Sekarang, MK mengembalikan sisa penghitungan suara ke provinsi. Kalau MK memutuskan seperti itu ya sudah itu putusan MK dan itulah yang harus dilaksanakan," kata Hidayat.

Bagi KPU, menurutnya, tak ada pilihan lain selain menjalankan putusan MK.

HNW: 1 Putaran Asal Jangan Main Kayu


INILAH.COM, Jakarta. Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mendukung ide Pilpres 2009 dalam satu putaran. Menurutnya, kemenangan pasangan capres dalam satu putaran akan memaksimalkan waktu. Asalkan saja, semua bertarung dengan jujur.

“Siapapun yang terpilih, kalau saya setuju menyelesaikan satu putaran saja. Tapi hendaknya, kalau satu putaran, yang dilakukan asas yg sesuai diperintahkan UUD. Jangan main kayu. Jangan asal menang menghalalkan berbagai cara,” ucapnya, saat ditemui wartawan di gedung DPR, Jumat (12/6).

Dengan adanya kemenangan dalam satu putartan, lanjutnya, diharapkan dapat mengokohkan pemerintahan ke depan. Termasuk juga memaksimalkan waktu yang ada. “Dan kalau satu putaran saja, uang yang dihemat Rp 4 triliun. Itu uang yang sangat cukup untuk membangun satu lagi Jembatan Suramadu,” ucap mantan Presiden PKS ini.

Dari sisi fokus menyelengaraan kehidupan bernegara, kata Hidayat, kemenangan satu putaran, akan membuat kabinet cepat terbentuk. Sehingga, setelah dilantik 21 Oktober, mereka akan bisa langsung bekerja. Berbeda jika dua putaran, yang dianggapnya masih memerlukan orientasi lagi. “Banyak waktu yang terbuang untuk orientasi pejabat yang Baru,” jelasnya.

Tim SBY-Boediono Bantah Lakukan Teror Politik


SEMARANG, KOMPAS.com. Tim sukses calon presiden-calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) membantah telah melakukan teror politik menjelang Pemilu Presiden 2009 karena tidak pernah melakukan intimidasi dan tekanan lainnya.

"Tidak sependapat jika tim sukses SBY-Boediono dikatakan melakukan teror politik. Dapat dikatakan teror jika melalui intimidasi," kata Dewan Pembina Gerakan Lanjutkan SBY Presiden (GLSP) Hayono Isman di Semarang, Minggu (14/6) malam, menanggapi tudingan mantan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IPP) Jakarta Ryaas Rasyid.

Dalam pernyataannya, Ryaas Rasyid menyampaikan, penggiringan opini publik bahwa Pilpres 2009 berjalan satu putaran merupakan teror politik yang harus dilawan. Sebab, hal itu dinilai mengingkari realitas politik bahwa peluang tiga pasangan capres-cawapres untuk memenangi pilpres sama-sama besar.

Menurut Hayono, harapan pilpres berlangsung satu putaran semata-mata untuk menghemat biaya. "Jika berlangsung dua putaran, maka biaya yang dibutuhkan sangat besar sekali," ujarnya. Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan kepada masyarakat, katanya, masyarakat berharap pilpres hanya berlangsung satu putaran. "Untuk itu, salah satu strategi kami untuk menang adalah dengan menggandeng anak muda yang belum bergabung ke dalam parpol," katanya.

PPP Siapkan Sanksi Buat Kader Pembelot


JAKARTA,KOMPAS.com. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berjanji akan memberikan sanksi organisasi kepada kader-kader partai berlambang Kabah itu yang membelot dari kebijakan PPP mendukung pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres mendatang.

Saat ini, ujarnya kepada pers sebelum mengikuti acara Istighotsah Kubro Silaturahmi Alim Ulama dan Pimpinan Majelis Taklim PPP se-Indonesia di Jakarta, Minggu (14/6), DPP PPP sedang merumuskan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada para kader PPP yang membelot tersebut.

"Kita sedang merumuskan sanksi yang tepat bagi kader yang membelot dari kebijakan PPP," ujarnya seraya menambahkan bahwa segala sesuatu harus disesuaikan dengan kadarnya. "Secara kelembagaan, PPP telah bulat untuk mendukung pasangan SBY-Boediono dalam pilpres nanti. Itu tidak perlu diragukan lagi," ujar Suryadharma yang kini menjabat Menkop dan UKM itu.

Penegasan Suryadharma untuk memberikan sanksi organisatoris tersebut terkait dengan munculnya sejumlah kader PPP yang menggagas pembentukan Forum Persatuan Pendukung Prabowo (F-PPP). Bahkan dalam organisasi massa tersebut tercatat sebanyak 16 pengurus harian serta 27 DPW PPP telah menyatakan secara terbuka dukungan mereka kepada F-PPP.

Sejumlah fungsionaris PPP yang mendukung keberadaan F-PPP itu di antaranya Ketua DPP PPP Rusdi Hanafi, Wasekjen Somali A. Malik, Wasekjen Usamah Al Hadar serta Sekjen Angkatan Muda Kabah Joko Purwanto.

Suryadharma mengibaratkan dinamika internal yang kini ada dalam PPP sebagai sebuah keluarga. Dalam suatu keluarga, ujarnya, kadangkala seorang anak patuh pada kedua orang tuanya dan ada pula yang tidak patuh. "Dalam agama Islam, anak yang tidak patuh harus diberi hukuman," ujarnya.

Dalam acara Istighotsah Kubro yang diikuti ribuan kader PPP, dihadiri pula oleh segenap jajaran fungsionaris PPP, seperti Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy dan Sekjen Irgan Chairul Mahfiz. Tampak hadir pula Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono Hatta Rajasa dalam acara itu.

SBY: Tolak Kapitalisme Rambut Hitam


Kupang, Kompas. Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menolak dominasi asing dalam perekonomian di Indonesia sejalan dengan penolakannya terhadap dominasi dalam negeri yang tidak memberi rasa keadilan bagi semua. Kemandirian bangsa tetap harus dibangun dalam rangka kerja sama dengan negara lain.

”Kita tidak suka kapitalisme global yang sering mendominasi. Kita juga tidak mengharapkan ada kapitalisme rambut hitam yang mendominasi perekonomian di negeri sendiri. Ini penting agar perekonomian kita lebih adil dan merata,” ujar SBY dalam kampanye di GOR Flobamora, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (14/6).

Penolakan SBY terhadap kapitalisme global dan kapitalisme rambut hitam disampaikan saat berujar tentang kemandirian bangsa yang bebas dari dominasi asing. Dominasi asing, menurut SBY, perlu dibedakan dengan kerja sama dengan pihak asing.

Menurutnya, kemandirian bangsa bisa dibangun tanpa harus mengisolasi diri. SBY juga menilai keliru pihak yang menyebut menghindari dan mencegah dominasi asing dengan tidak menjalin kerja sama antarbangsa dan melupakan dunia.

Sebelum berkampanye di GOR Flobamora, SBY didampingi Ny Ani Yudhoyono dan putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono, berkeliling Pasar Naikoten, Kupang.

Petinggi partai politik mitra koalisi yang menyertainya juga tidak terlihat peranannya. Mereka berkerumun di tempat teduh menghindari kerumunan.

Pada bagian lain kampanyenya, Yudhoyono juga meminta para dokter, perawat, dan bidan supaya tidak membedakan pasien yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat dengan pasien umum.

Adapun di Magelang, Jawa Tengah, calon wakil presiden Boediono mengunjungi Studio Mendut di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Di tempat ini dia menyaksikan pentas dan memperdalam pemahaman tentang kesenian, bidang yang selama ini tidak pernah disebut-sebut dalam visi-misi ketiga pasang capres-cawapres 2009.

Boediono juga bertemu dengan wakil perajin dan pengusaha di Yogyakarta yang memintanya benar-benar memerhatikan nasib perajin dan pengusaha di daerah.

Kamis, 11 Juni 2009

PKS: Menag Mencla-mencle ONH Naik


INILAH.COM, Jakarta. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1430/2009 bakal naik. FPKS pun memprotes rencana yang akan dijalankan Menag Maftuh Basyuni. Maftuh dinilai tidak konsisten dan mencla-mencle soal ongkos naik haji (ONH).

"Saya masih ingat betul pada bulan Mei lalu Menteri Agama, Pak Maftuh, berjanji akan berusaha menekan BPIH tahun 2009 agar tidak naik. Namun tiba-tiba ia menyatakan ke media akan menaikkan ongkos haji. Ini namanya mencla-mencle," cetus anggota FPKS DH Al Yusni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu )10/6).

Ketua Komisi VIII DPR ini menuturkan, Maftuh siap menggunakan biaya bunga tabungan calon haji agar BPIH tahun ini sama dengan tahun lalu. Maftuh berencana akan menaikkan ongkos haji sebesar US$ 84.

Menurut Al Yusni, FPKS menganggap ongkos haji itu masih bisa ditekan. Dengan cara meninjau kembali kurs dolar yang cenderung melemah pada kisaran Rp 10 ribu, melakukan subsidi dengan menggunakan dana dari jasa giro yang jumlahnya Rp 500 miliar, dan menegosiasi ulang biaya penerbangan. Depag harus peka terhadap protes LSM terkait beberapa komponen BPIH, seperti komponen katering Armina dan pemondokan yang dinilai terlalu mahal.

"Seharunya Menag tidak menebar janji kalau memang tidak memiliki data-data dan perhitungan yang valid. Sebaiknya Menag hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Tidak asal bunyi," ujar Al Yusni.

Bila Depag tetap keras kepala menaikkan BPIH tahun ini, sambung dia, maka FPKS akan bertindak tegas. Depag harus menjelaskan kepada publik, khususnya jamaah haji soal rincian BPIH itu, sehingga BPIH terlihat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kenaikan itu bukan untuk dikorupsi.

"Saya kira jamaah akan memakluminya. Mereka hanya ingin agar bisa salat 5 waktu di Masjidil Haram di Armina lancar, bisa Arbain di Madinah. Itu suara dari bawah,” pungkasnya.

Walikota Depok: Tak Perlu Ada Perda Khusus Jajanan


DEPOK. Keberadaan peraturan daerah (perda) tentang makanan dan minuman yang diperbolehkan dijual di kantin sekolah tidak menjamin hilangnya praktik-praktik ilegal penambahan zat campuran pada makanan anak-anak itu.

Karena itu yang harus dikedepankan adalah penegakan payung hukum yang sudah ada. "Regulasi itu sudah ada, baik dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan menteri. Yang perlu adalah penegakan hukumnya," ujar Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail di Depok, Jawa Barat, Kamis (11/6/2009).

Lontaran Nurmahmudi merupakan respons atas wacana perlunya dibuat perda khusus tentang jajanan di sekolah lantaran maraknya praktik penambahan bahan tambahan makanan yang berbahaya dalam jajanan sekolah.

Nurmahmudi menjelaskan, Menteri Kesehatan pada tahun 1987 telah mengeluarkan peraturan tentang bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai bahan makanan tambahan. Karena itu, pemerintah tinggal melakukan pembinaan kepada produsen maupun konsumen.

Yang menjadi tantangan, tambah Nurmahmudi, adalah melakukan pengawasan terhadap para produsen. Jika industri makanan tersebut legal, dalam artian alamat pabriknya jelas dan memiliki izin usaha, maka pemerintah bisa dengan mudah melakukan pembinaan. "Yang jadi masalah kalau produk itu tidak berlabel, tidak beralamat, maka perlu kerja keras dari berbagai pihak," katanya.

Ke depannya, Nurmahmudi berjanji pemeriksaan jajanan di Depok tidak hanya terbatas pada jajanan anak SD saja. Tapi juga akan merambah kantin-kantin di perkantoran. "Untuk sementara kita pilih anak SD karena ini bagian dari upaya menyelamatkan generasi ke depan," jelasnya.

Dinas Kesehatan Depok beberapa hari lalu melakukan pengambilan sampel jajanan ke 30 kantin SD di Kota Depok. Hasilnya 30 persen sampel positif mengandung boraks, 16 persen mengandung formalin, tiga persen mengandung siklamat, metanil yellow, dan rodamin. Untuk bahan boraks umumnya ditemukan pada produk krupuk putih, bakso, dan nuggets.

Sementara zat formalin ditemukan pada nugget dan mie. Zat siklamat yang jumlahnya melebihi takaran ada pada produk es sirup dan es mambo. Untuk zat metanil yellow (pewarna kuning) dan rodamin (pewarna merah) atau yang lebih dikenal sebagai pewarna tekstil ditemukan pada permen karet.


Sumber: http://pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7487